Rabu, 16 Februari 2011

Jalan Rusak

Kecamatan Akan Kebanjiran Uang Pemeliharaan

INFOKU, BLORA-
"Kami akan lakukan perbaikan sementara di jalan By Pass Cepu. Dananya berasal dari swadaya para rekanan yang ada di Cepu," Kata Bupati Blora Djoko Nugroho, Kamis (30/12).
Untuk itu Bupati Blora ke 27 ini meminta para rekanan atau kontraktor mengulurkan tangan guna memperbaiki jalan By Pass Cepu yang mengalami kerusakan cukup parah.
Menurut bupati, Pemkab Blora akan memperbaiki jalan tersebut secara permanen tahun depan. Yakni dengan menganggarkan sejumlah dana dalam APBD 2011. Kokok, sapaan akrab Djoko Nugroho mengakui jalan By Pass Cepu kerap rusak meski baru dilakukan perbaikan.
Saat ditanya tentang biaya perbaikan/Pemeliharaan yang selama ini dikelola SKPD DPU Kabupaten atau Bina Marga Propinsi Jateng, Bupati menjawab akan diminta dan dikelola SKPD Kecamatan.
“Biaya Pemeliharaan akan kami alokasikan di tiap kantor kecamatan dimana jalan itu terdapat proyek,” Ungkap Djoko.
Atau dengan kata lain anggaran pemeliharaan proyek sebesar 10 persen nantinya akan dilaksanakan kecamatan setempat untuk pemeliharaan jalan tersebut.
Tentang realisasi proyek jalan yang akan dip[erbaiki, menurut Djoko jika memungkinkan, perbaikan permanen di jalan tersebut dengan cara dicor atau di-hot mix tergantung dana yang ada di APBD.
Meski berstatus jalan kabupaten, namun jalan By Pas Cepu merupakan jalur utama kendaraan umum maupun truk bertonase berat.
Panjang jalan sekitar satu kilometer. Jalan yang menghubungkan terminal bus Cepu dengan jalan provinsi Jateng di jalur Blora-Cepu itu mengalami kerusakan beberapa kali.
Dua tahun lalu Pemkab Blora memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Namun tidak lama kemudian jalan itu rusak lagi.
Beberapa kali terjadi kecelakaan. Mulai dari terjatuhnya pengendara sepeda motor hingga terbaliknya truk saat lewat di jalan By Pass Cepu. Lantaran tidak segera diperbaiki lagi, di pertengahan tahun 2010 warga di sekitar jalan By Pass melakukan protes dengan menanam pohon pisang di pinggir jalan.
"Beberapa waktu lalu jalan By Pas juga diperbaiki namun bersifat sementara. Yakni dengan menutup lubang jalan dengan batu, pasir dan tanah. Namun jalan itu kembali rusak. Meski begitu setiap hari jalan itu tak pernah sepi. Truk, bus dan kendaraan umum tetap lewat di jalan ss karena jalan tersebut satu-satunya akses ke jalur jalan provinsi," ujar Sutaji, salah seorang warga Cepu, Kamis (30/12).
Berdasarkan pemantauan, kerusakan di jalan By Pass Cepu di antaranya di tikungan di depan PLN, di pertigaan Nglebok dan di sekitar lapangan golf. Lubang-lubang berukuran besar terlihat menganga dan siap memangsa jika ada pengendara yang jatuh.(Agung)

Jumat, 20 Agustus 2010

Tabloid pertama asli Blora - POLA PEMIKIRAN


Pemikiran DR.Ir.Hj.Kesi Widjajanti MM untuk Blora


BUMD sifat BO harus Pola Pikir “Entrepreneur”


SEMARANG, SR- Kurang optimalnya sumber daya manusia (SDM) di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) mengakibatkan rendahnya daya saing perusahaan milik negara tersebut.


Akibatnya, tidak sedikit BUMN yang tidak mampu memberikan keuntungan bagi negara, bahkan cenderung merugi.


Menurut Dr Ir Kesi Widjajanti MM yang juga Dekan Magister Manajemen Universitas Semarang salah satu penyebab rendahnya daya saing itu, karena kurangnya jiwa entrepreneurship di kalangan karyawan


Salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing itu, dengan privatisasi.


”Meski privatisasi sudah populer, masih sedikit perhatian yang mempertimbangkan perilaku entrepreneurship di organisasi,” kata Kesi di Semarang saat dikonfirmasi Minggu (15/8).


Menurut mantan first lady Blora ini, meski privatisasi merupakan strategi populer untuk meningkatkan ekonomi, tidak semua boleh diprivatisasi. Beberapa perusahaan yang tidak boleh diprivatisasi yang mencakup public service obligation (PSO).


Beberapa BUMN yang telah diprivatisasi, kenyataannya akhirnya mempu memiliki daya saing bagus. Contoh yang telah diprivatisasi, yakni Telkom, Indosat, Semen Gresik, Kimia Farma, dan Perusahaan Gas Negara.


Kesi juga mengaku saat study kasus pada saat disertasi, dirinya menemukan kinerja perusahaan bisa ditingkatkan dengan adanya peningkatan daya saing. Peningkatan bisa dicapai dengan adanya peran transformasi di lingkungan perusahaan. Dengan privatisasi BUMN, secara otomatis struktur perekonomiannya telah beralih.


Saat ditanya bagaimana dengan BUMD di Kabupaten Blora, apakah perlu juga di Privatisasi, doktor ilmu ekonomi bidang manajemen pada program Doktor Ilmu Ekonomi Undip ini menjawab tidak semua BUMD Blora.


Menurut Kesi yang juga alumni IPB angkatan 17 jurusan manajemen hutan lulusan 1 Desember 1984 ini, BUMD yang bersifat PSO (Publik Service Obligation) yang tinggi tidak perlu di privatisasi.


“Sedang BUMD yang berada dalam mekanisme pasar yang bersifat Business Oriented (BO) harus berpola pikir entrepreneur karena berada dalam persaingan yang bersifat kompetitif,” jelas Kesi. (Roes)

http://srblora.blogspot.com/2010/08/sr-edisi-96-pemikiran-kesi-wijayanti.html

Jumat, 13 Agustus 2010

Suara Merdeka Cyber News : Wabup Blora nyatakan kesetiaan kepada Bupati

12 Agustus 2010 | 15:10 wib | Daerah

Wabup Blora Nyatakan Kesetiaan Lewat Surat

Siap Mundur

Blora, CyberNews. Wakil Bupati Blora Abu Nafi menyatakan kesetiannya pada Bupati Djoko Nugroho. Hal itu dikemukakannya dalam sambutan apel pagi hari pertama masuk kerja keduanya di hadapan pegawai kantor Pemkab Blora, Kamis (12/8).

Djoko Nugroho dan Abu Nafi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Blora oleh Gubernur Jateng H Bibit Waluyo, Rabu (11/8). Abu Nafi yang juga Ketua PCNU Blora menegaskan dirinya siap mundur jika dalam jangka waktu tiga tahun tidak mampu merealisasikan visi misi pasangan Djoko Nugroho-Abu Nafi (Kolbu).

Untuk membuktikan komitmennya tersebut Abu Nafi membuat surat pernyataan siap mundur. "Surat pernyataan sudah saya buat 10 Agustus. Tidak ada kata bagi saya untuk menjegal atau mengkhianati Pak Kokok (sapaan akrab Djoko Nugroho, red). Kalau saya berkhianat berarti membunuh diri sendiri," ujarnya.

Menurut Abu Nafi, dengan surat pernyataan yang dibuat di hadapan notaris tersebut, bupati tidak perlu lagi memintanya mundur dari jabatan wakil bupati jika dinilai gagal menjalankan tugas. Pasalnya surat pernyataan siap mundur telah ada dan tinggal menyampaikannya kepada pejabat yang berwenang.

Pada kesempatan itu Abu Nafi lantas menyampaikan surat pernyataannya kepada Bupati Djoko Nugroho. Sebelumnya Bupati Djoko Nugroho yang didaulat menjadi inspektur upacara menyampaikan pula kata sambutan. Menanggapi surat pernyataan dari wakilnya tersebut, Kokok hanya berujar singkat.

"Saya tidak tahu apa maksud dari surat pernyataan itu. Namun yang saya pahami surat itu untuk menunjukan kesetiaan, sehingga tidak ada gonjang-ganjing pemerintahan di Blora. Saya sampaikan terima kasih," katanya. Kokok sempat menyakinkan penafsirannya itu kepada Abu Nafi. "Betul begitu Pak Abu?," tanya Kokok dan dijawab anggukan kepala Abu Nafi.

( Abdul Muis /CN16 )

Sumber : (Abdul Muis/CN16), "Wabup Blora Nyatakan Kesetiaan Lewat Surat Siap Mundur", Suara Merdeka Cyber News, Kamis 12 Agustus 2010, http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/08/12/62228/Wabup-Blora-Nyatakan-Kesetiaan-Lewat-Surat, (Jum'at, 13 Agustus 2010).

=======

Kamis, 12 Agustus 2010

Suara Merdeka Cyber News : Pelantikan Bupati Blora


11 Agustus 2010 | 23:14 wib | Pilkada

Gubernur Minta Bupati Blora Wujudkan Janji Kampanye

Blora, CyberNews. Gubernur Jateng H Bibit Waluyo meminta janji-janji yang disampaikan kepada warga saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Blora segera diwujudkan bupati dan wakil bupati. Hal tersebut dikemukakan gubernur saat menyampaikan sambutan pengambilan sumpah dan pelantikan Bupati Djoko Nugroho dan Wakil Bupati H Abu Nafi dalam rapat paripurna istimewa DPRD Blora, Rabu (11/8).

"Mudah-mudahan janji-janjinya saat kampanye bukan pendidikan gratis, kesehatan gratis atau yang gratis-gratis lainnya. Karena hal itu tidak mungkin bisa dilaksanakan. Tidak ada yang gratis, semuanya harus diupayakan," kata Bibit.

Pasangan Djoko Nugroho-Abu Nafi (Kolbu) terpilih menjadi bupati dan wakil bupati setelah memenangi Pilkada Blora, Kamis (3/6). Pasangan calon yang diusung PD, PKB, PPP, Hanura, PPIB dan PDP itu memperoleh 243.715 suara. Sedangkan pasangan incumbent RM Yudhi Sancoyo-Hestu Bagiyo Sunjoyo (Yes) yang diusung partai Golkar mendapat 197.277 suara.

Sementara, pasangan HM Warsit-Lusiana Marianingsih (Wali) yang diusung PDIP mengumpulkan 39.445 suara. Menurut gubernur, kepercayaan masyarakat Blora yang sangat kuat untuk memilih Kolbu menjadi pemimpin selama lima tahun ke depan, hendaknya memacu Kolbu untuk bekerja
keras dalam mewujudkan apa yang telah dijanjikan pada saat kampanye.

Gubernur lantas mengingatkan lima hal kepada bupati dan wakil bupati. "Tolong Pak Joko, itu diingat-ingat betul," tegasnya. Menurutnya, sebagai seorang pemimpin harus ada lima sifat dalam dirinya. Yakni sifat komando, bapak, sahabat, guru dan pelatih. Satu persatu sifat tersebut dijelaskan gubernur.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas di Blora menurut gubernur antara lain pemberdayaan lahan hutan yang gundul dan gersang akibat penjarahan di masa reformasi. Selain itu menurutnya dengan adanya proyek Blok Cepu, masyarakat Blora boleh berharap bagi hasil namun jangan terlalu berharap apalagi sangat menggantungkan diri. Karena proyek itu bersifat kerjasama luar negeri.

Sementara terkait Bandara Ngloram, menurut gubernur, saat ini tengah diupayakan pembangunannya. "Kurang lebih satu minggu ke depan, Bupati Blora diminta menemui Wakil Presiden untuk membicarakan Bandara Ngloram itu. Tolong bantu dengan doa, agar pembangunan Bandara Ngloram segera terwujud," katanya.

( Abdul Muis /CN16 )

Sumber : (Abdul Muis/CN16), "Gubernur Minta Bupati Blora Wujudkan Janji Kampanye", Suara Merdeka Cyber News, Rabu 11 Agustus 2010, http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/08/11/62193/Gubernur-Minta-Bupati-Blora-Wujudkan-Janji-Kampanye-, (Kamis 12 Agustus 2010).

=======


Antara Foto : Pelantikan Bupati Blora



foto pelantikan bupati blora

BLORA, 11/8 - PELANTIKAN BUPATI BLORA. Pasangan Bupati Kabupaten Blora terpilih 2010-2015 Djoko Nugroho (kiri) - Abu Nafi saat diambil sumpah dalam pelantikan bupati oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo di ruang rapat DPRD Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Rabu (11/8). Pasangan bupati terpilih berhasil mengungguli dua calon lainya dengan persentase suara 50,72% atau 243.715 suara.FOTO ANTARA/Wihdan Hidayat/ed/pd/10

foto pelantikan bupati blora

BLORA, 11/8 - PELANTIKAN BUPATI BLORA. Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo (kanan) melantik pasangan Bupati Blora terpilih 2010-2015 Djoko Nugroho (kiri)-Abu Nafi di ruang rapat DPRD Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Rabu (11/8). Pasangan bupati terpilih berhasil mengungguli dua calon lainya dengan persentase suara 50,72% ataui 243.715 suara.FOTO ANTARA/Wihdan Hidayat/ed/pd/10


Sumber : (Wihdan Hidayat/ed/pd/10), "Pelantikan Bupati Blora", Antara Foto (Spektrum), Rabu 11 Agustus 2010, http://www.antarafoto.com/spektrum/v1281520206/pelantikan-bupati-blora, (Kamis, 12 Agustus 2010).

=======



Selasa, 10 Agustus 2010

Tabloid Asli Blora - Rencana Mutasi




Sekitar 50 Pejabat eselon akan di isi Bupati Terpilih



BLORA, SR- Kurang lebih 50 Pejabat eselon II B sampai eselon IV B terhitung mulai sampai dengan Akhir Juli 2010 dipastikan akan kosong.



Sebanyak 9 pejabat eselon II-B atau sejajar masih kosong sehingga di jabat Plt Sedang eselon III-A sebanyak 10 orang, eselon III-B sebayak 5 orang serta puluhan pejabat eselon IV-A dan IV-B juga masih kosong.


Seno Margo anggota DPRD Blora dari PKS ketika dimintai keterangan terkait hal ini, mengatakan kekosongan ini harus segera diisi Bupati terpilih nantinya.

Alasanya bila kekosongan ini tetap berlarut.l;arut tidak segera diisi akan berdampak jalannya pemerintahan.

“Setelah dilantik sebagai Bupati pak Kokok (Djoko Nugroho-red) sesuai tupoksinya segera mungkin mengisi kekosongan pejabat eselon tersebut, agar kinerja SKPD dapat maksimal,” kata Seno (28/7).


Sedang alasan lain lanjutnya, sebagai pemimpin baru dengan mengisi jabatan tersebut secara otomatis sebagai pendukung visi dan misi Bupati dan wakil bupati terpilih.



“Untuk mendukung visi dan misinya ke

pala SKPD harus didifinitikan,” tegas Seno.


Hal senada juga dilontarkan Legyono anggota DPRD Blora dari patai Hanura, bahwa pengisian Pejaban eselon dimingkungan Pemkab Blora harus diisi oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih.



“Pasangan Kolbu sesegera mungkin mengisinya, jangan menunda-nunda, didifinitifkan secepat mungkin,” tegas Gyo panggilan akrabnya.



Saat ditanya kewenangan pengisian jabatan eselon, alumni UGM ini membenarkan tupoksi memang ada pada Bupati. Namun juga mempertimbangkan masukan dari wakil bupati.



“Kewenangan dan tupoksi memang ada di Bupati namun pertimbangan wakil bupati hendaknya diperhatikan,” jelas Gyo.



Disisi lain dirinya optimis visi dan misi Kolbu sampai tahun ketiga pemerintahanya, semuanya bisa tercapai.



Sebagaimana diketahui untuk mewujudkan visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih tahun 2010 DJoko Nugroho dan H Abu Nafi, tidaklah mudah.



Dengan visi mewujudkan pemerintahan yang bersih menuju masyarakat Blora yang sejahtera.



Sedang Misi Pasangan yang dikenal KOLBU sebanyak 12 poin. Poin pertama adalah Reformasi Birokrasi untuk pemerintahan yang berdaya dan berhasil guna disemua tingkatan pemerintahan.



Sedang poin kedua sampai ke enam yakni menciptakan pemerintahan bersih bebas dari KKN. Meningkatkan pelayanan publik. Mewujudkan pembangunan infrastruktur sampai tingkat pedesaan.Meningkatkan produktifitas pertanian bersama pemasarnya. Mewujudkan ketersediaan pupuk dan sarana produksi pertanian lainya bagi masyarakat petani.



Misi selanjutnya yakni nomor 7 sampai 12 adalag sebagai berikutMewujudkan iklim investasi yang baik dan meningkatkan lapangan yang luas bagi masyarakat Blora.



Mewujudkan pendidikan gratis sampai tingkas SLTA. Mewujudkan pelayanan gratis untuk semua pelayanan di Puskesmas dan Jenis pelayanan sampai kelas III di BRSD Blora dan Cepu.



Meningkatkan perekonomian lokal dengan mendorong UKM dan Pasar tradisionil. Mewujudkan perlindungan terhadap kelestarian alam, Serta misi terakhir, Mejunjung tinggi HAM dan menghormati kebebasan berpendapat. (Roes)

Rabu, 04 Agustus 2010

Antara News (antarajateng.com) : PDAM Blora & Pungli Sertifikat Tanah

PDAM Blora Kehilangan 40 Persen Pasokan Air
ANTARA - Perusahaan Daerah Air Minum Blora, Jawa Tengah, kehilangan sekitar 40 persen pasokan air akibat Waduk Tempuran yang merupakan satu dari tiga sumber air baku perusahaan milik daerah tersebut, sejak tiga hari lalu dikeringkan.

"Memang, sejak tiga hari lalu, Waduk Tempuran airnya sudah kering, sehingga tidak lagi memberikan kontribusi ke PDAM Cabang Blora," kata Direktur PDAM Blora Eko Budi Ristiawan, di Blora, Selasa.

Waduk Tempuran sengaja dikeringkan selama perbaikan tanggul waduk melalui program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) yang disertai pengurasan air waduk.

Padahal, kata Eko, Waduk Tempuran merupakan sumber air baku utama yang memberikan kontribusi cukup besar untuk kebutuhan PDAM Blora.

"Kami akui, Waduk Tempuran memang memberikan kontribusi sekitar 40 persen dari kebutuhan PDAM, khususnya Cabang Blora," katanya.

Untuk itu, katanya, pihaknya sudah mempersiapkan langkah antisipasi, jika sewaktu-waktu Waduk Tempuran tidak lagi memberikan kontribusi yang dapat berakibat kurangnya pasokan air.

"Jadi, langkah kami jika sampai terjadi kekurangan pasokan air, akan kami alihkan atau maksimalkan sumber air yang masih ada, yakni Sungai Ngampel," katanya.

Ia mengatakan, PDAM Cabang Blora memiliki tiga sumber air baku utama, yakni Waduk Tempuran dengan kontribusi sekitar 40 persen, Sungai Ngampel 40 persen dan sumber Kajar sekitar 20 persen.

"Jadi, Sungai Ngampel yang sebelumnya hanya memberikan kontribusi sekitar 40 persen, saat ini kami maksimalkan sampai dengan 80 persen," kata Eko.

Dia menyatakan optimistis, dengan memaksimalkan sumber baku Sungai Ngampel, kebutuhan air untuk pelanggan di Blora akan tetap tercukupi.

"Kami yakin, selama air Sungai Ngampel masih mencukupi tidak bakal ada masalah," katanya.

Namun jika air sungai tersebut sudah tidak mencukupi, pihaknya berencana melakukan penggiliran. "Itulah tindakan kami, dan jika hal itu masih tidak mencukupi, maka pelanggan akan kami gratiskan," katanya.

Disinggung masalah pendapatan, Eko mengatakan sampai saat ini tidak ada masalah, karena ribuan pelanggan di Blora masih cukup air.

"Kami kira tidak ada masalah, karena kebutuhan pelanggan juga masih lancar, sehingga pendapatan dari rekeningpun juga normal tidak mengalami penurunan," katanya.

Pendapatan PDAM Blora rata-rata per bulan sekitar Rp103,432 juta dengan lebih dari 2.500 pelanggan.

***2***
(U.pso-195/x

Sumber : (U.pso-195/x), "PDAM Blora Kehilangan 40 Persen Pasokan Air", Antara Jateng.com, Selasa 03 Agustus 2010, http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=32370, (Rabu, 04 Agustus 2010).

=======
Kejari Blora Terus Usut Pungli Sertifikat Tanah
ANTARA - Kejaksaan Negeri Blora, Jawa Tengah, terus mengusut dugaan kasus pungutan liar sertifikat tanah yang melibatkan oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora Fitroh Rohcahyanto, di Blora, Selasa, mengatakan telah menahan Sumarno (32) pegawai kontrak BPN, warga Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora, yang diduga terlibat kasus pungutan liar sertifikat tanah.

Dia mengatakan berdasarkan penyelidikan dengan memeriksa kepala desa terindikasi ada orang dalam lainnya yang diduga bermain dalam pengurusan sertifikat massal swadaya. Mereka dijerat pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

"Informasi yang kami terima, sedikitnya ada dua nama lagi yang terindikasi dan kami masih mengumpulkan bukti-bukti," katanya.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada kepala desa, lanjutnya, ditemukan alur pengurusan sertifikat massal dan berusaha membongkar proyek serupa yaitu prona. Dari beberapa pemeriksaan kepala desa telah diketemukan orang lain yang berperan setelah Sumarno.

"Tarif resminya itu Rp270 ribu hingga Rp802 ribu yang disesuaikan dengan luasan bidang tanah, namun pada pelaksanaanya ditarik sebesar Rp850 ribu secara pukul rata, di kecamatan Tunjungan ada empat desa dan di Kecamatan Ngawen ada dua desa," katanya.

Ia mengatakan, dari keenam desa tersebut sertifikat yang diurus ada 559 berkas, sehingga total uang yang terkumpul Rp468 juta, padahal yang disetorkan ke BPN sekitar Rp350 juta, dan pelaku mendapat keuntungan bermasalah sebesar Rp120 juta.

"Praktik yang dilakukannya sangat merugikan warga yang mengajukan sertifikat tanah, meskipun menaikkan dengan nilai kecil, tapi karena yang mengajukan itu jumlahnya banyak, tentu saja keuntungannya juga lumayan, per bidang tanah, seperti Sumarno, dia hanya memegang enam desa tetapi mendapat untung Rp120 juta, padahal proyek tersebut diikuti ratusan desa," katanya.

Ia mengatakan, meski sudah ditahan, namun Sumarno belum mengaku jika dirinya terlibat dalam makelar tanah, namun kejaksaan mempunyai saksi dan barang bukti yang bisa dijadikan bukti dalam perkara tersebut.

"Kami akan terus menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain yang ada dalam kasus tersebut, apakah itu pejabat BPN atau pejabat lain yang ada di Pemkab Blora, sebab di daerah lain ada camat yang ditahan dengan kasus yang sama, kalau memang bersalah dan cukup bukti, bisa saja di Blora juga seperti itu," katanya.

Sementara Sumarno didampingi kuasa hukumnya, Zainudin, mengatakan penyesalannya atas perbuatan yang dilakoninya.

"Dari semua sertifikat yang saya urus, dari pengajuan berkas di enam desa tersebut, yang sudah jadi ada 50 persen," ujarnya. ***1***

(U.pso-195/x

Sumber : (U.pso-195/x), "Kejari Blora Terus Usut Pungli Sertifikat Tanah", Antara Jateng.com, Selasa 03 Agustus 2010, http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=32369, (Rabu, 04 Agustus 2010).

=======