BLORA - Kapolres Blora AKBP Drs H Umar Farok melalui Kasatreskrim AKP Pri Haryadi menghimbau kepada warga masyarakat, baik di Blora dan kabupaten lain untuk mengecek ke Polres sehubungan dengan penyitaan puluhan motor bodong oleh polisi.
”Kami mempersilahkan siapa saja untuk datang ke Polres, barangkali ada warga yang pernah kehilangan motor ternyata motornya itu sekarang berada di Polres,” tandasnya, kemarin. Dia menjelaskan, dalam Operasi Jaran Candi 2009, sedikitnya pihaknya berhasil menyita 89 sepeda motor berbagai merek.
Puluhan sepeda motor itu sama sekali tidak ada surat STNK maupun BPKB. Diduga kuat, barang-barang itu merupakan hasil curian.
Menurut Pri Haryadi, tidak menutup kemungkinan puluhan sepeda motor itu merupakan lemparan dari luar Blora. Ada nomor polisi namun nomor itu diragukan keabsahannya. Salah satu yang bisa terdeteksi adalah nomor rangka dan nomor mesin.
”Sebagian besar nomor rangka dan nomor mesin masih utuh, hanya sebagiaan kecil yang nomor rangka maupun nomor mesinnya rusak,” jelasnya.
Dengan kondisi nomor rangka dan nomor mesin yang masih terdeteksi, bisa dipakai sebagai dasar warga untuk mencocokan sepeda motornya yang hilang. Jika nomor rangka dan nompor mesinnya cocok, pemilik diminta bisa menunjukkan bukti kepemilikan, baik itu STNK maupun BPKB. (ud-79)
Lintas Kecamatan Bioetanol Blora akan Rambah Nasional Todanan, SR.-
Deklarasi Asosiasi Pengusaha Bioetanol Indonesia (APBI) Jawa Tengah di Todanan, Rabu (20/5) berlangsung di Balai Desa Kedungwungu Kecamatan Todanan Blora.
Deklarasi tersebut disaksikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Blora Adi Purwanto, Staf Ahli Bupati Blora Setyo Edi, Kasi dan Suplayer bahan baku beoetanol dari Kudus serta plasma Beoetanol.
Ketua APBI Suparyadi mengatakan, Pembentukan APBI tersebut semula adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Satria. Setelah termotivasi oleh isu nasional terkait dengan berkembangnya kebutuhan energi alternatif selain bahan bakar minyak (BBM).
Hal ini terkait dengan adanya potensi bahan baku bioetanol yang melimpah di daerah Todanan, maka Untuk itu Suparyadi tergugah membentuk APBI yang menurutnya kedepan sangat prospektif sekali.
Suparyadi juga menambahkan, saat ini Asosiasi yang dipimpinnya itu, telah memproduksi bioetanol yang bahan baku ketela jenis Daplang dan Markonah, “Kami juga membuat bio etanol dari tetes tebu yang disuplai dari Kudus,” ungkapnya.
Suparyadi juga menambahkan saat ini pihaknya sudah bisa memproduksi bioetanaol antara 300 - 500 liter perhari dengan harga perliter bisa terjual Rp 4.000,-. Pihaknya jua optimis kedepan bisa berlipat kali hasil produksinya.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Blora Adi Purwanto dalam sambutannya mengatakan, Selaku pribadi dan pemerintah Kabupaten sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Suparyadi dan kawannya. “Dengan adanya APBI tersebut, natinya bakal menjadi image masyarakat luas bahwa Blora juga populer dengan Bioetanolnya,” kata Adi.
Selain itu menurut Adi Purwanto, secara tak langsung APBI di Todanan ini ikut berperan serta secara aktif dalam membantu melestarikan produksi energi alternatif.
Adi juga menambahkan, dengan adanya APBI d ini juga berarti tanggap dan mampu menjabarkan instruksi Presiden terkait dengan penggunaan energi alternatif.
Ketika ditanya tentang kesiapan pemda dalam menyukseskan program bio etanaol ini , Adi optimis pihaknya (Pemkab Blora-red) akan siap membantu demi kemajuan dan berkembangnya APBI ini. "Jika dapat terus berkembang, insyaAllah tahun depan (2010-red)) kami akan usulkan di APBD Blora," ujar Adi Purwanto. (Roes)
29 Mei 2009 Camat Diminta Pantau Distribusi Raskin
BLORA - Pemkab Blora memberikan perhatian khusus terkait dengan distribusi beras untuk rakyat miskin (raskin). Itu dilakukan setelah terjadinya beberapa kasus dugaan penggelapan raskin yang dilakukan oknum kepala desa (kades). Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Blora Gunadi meminta para camat turut mengawasi distribusi raskin di wilayah masing-masing agar beras tersebut benar-benar sampai ke tangan warga yang berhak menerimanya.
Permintaan itu disampaikan Gunadi saat rapat koordinasi (rakor) penyaluran raskin di ruang pertemuan Pemkab Blora, Rabu (27/5). Selain dihadiri camat, rakor yang dibuka oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Wahyu Agustini tersebut diikuti pula Sub-Divre Bulog Pati, Badan Pusat Statistik (BPS), dan perwakilan kepolisian.
”Di Blora sudah ada ‘korban’ kasus raskin. Belum lama ini ada kepala desa (kades) yang ditahan karena kasus raskin. Ada juga kades yang didemo warganya juga karena raskin,” ujar Gunadi.
Dia meminta para camat menganalisis kasus tersebut sehingga tidak akan terulang. Gunadi yang juga mantan Camat Ngawen menyatakan prihatin atas kasus yang menimpa sejumlah kades tersebut. ”Sudah cukup dua atau tiga kades yang menjalani proses hukum lantaran raskin. Jangan sampai kejadian serupa terulang di Blora,” ungkapnya.
Keprihatinan serupa juga dikemukakan Kepala Sub-Divre Bulog Pati Jatmiko. Dia meminta para camat mengingatkan kades-kades di wilayah masing-masing agar tidak melanggar aturan terkait dengan distribusi raskin.
”Meski tujuannya baik seperti untuk pembangunan desa, jangan sampai raskin dijual sebelum diberikan kepada warga yang berhak menerimanya. Biarkan raskin itu diterima warga dulu,” katanya.
Tunggakan
Dalam rakor itu, Jatmiko memberikan apresiasi positif atas tunggakan pembayaran raskin yang minim di Blora. Itu terjadi setelah penerapan cash and carry system (bayar di muka) sejak dua tahun lalu.
Menurut Asisten II Setda Gunadi, jumlah tunggakan pembayaran raskin di Blora selama Januari-Maret 2009 hanya Rp 7 juta.
Dia lantas menyebutkan desa-desa yang masih memiliki tunggakan pembayaran raskin, yaitu Gedongsari, Jatisari, dan Sembungin (Kecamatan Banjarejo). (H18-69)
Linmas Pilpres Berpola 2-10-15
BLORA - Ribuan personel perlindungan masyarakat (linmas) atau yang akrab disebut hansip, disiapkan untuk membantu pengamanan pemilihan umum presiden (pilpres) di Blora.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas), Bondan Sukarno mengatakan, pihaknya menerapkan pola 2-10-15 dalam penugasan personel linmas. Dengan pola tersebut, berarti dua personel bertugas sebagai pengamanan langsung (pamsung) di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
Sepuluh personel bersiaga di setiap desa dan kelurahan, sedangkan 15 personel berada di kecamatan. ”Kami juga menyiapkan dua peleton di kabupaten,” ujar Bondan, kemarin. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah TPS pilpres di Blora sebanyak 1.673 unit, desa dan kelurahan berjumlah 295 serta 16 kecamatan. ”Tidak kurang dari 7.000 personel telah kami siapkan,” kata Bondan.(H18-54)
Akhir-akhir ini, para guru sedikit resah karena pemberitaan soal tunjangan profesi akan dihapuskan. Para guru kemungkinan tidak dapat menikmati lagi tunjangan profesi guru. Lebih kasihan lagi bahwa guru yang selama ini sudah menerima tunjangan ini dimungkinkan diminta mengembalikan tunjangan yang sudah diterimanya melalui pemotongan gaji secara bertahap. Hal demikian menyebabkan keresahan di kalangan guru baik yang sudah pernah menerima tunjangan maupun yang belum pernah sekalian.
Semua itu bermuara pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-145/MK 05/2009 tertangal 12 Maret 2009 tentang Pembayaran Profesi Guru dan Dosen PNS/Non-PNS pada Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Surat itu menjelaskan jika sampai akhir Juni 2009, peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) mengenai tunjangan profesi guru dan dosen belum ditetapkan, pembayaran tunjangan profesi untuk sementara dihentikan. Wacana yang muncul, tunjangan profesi senilai satu kali gaji pokok per bulan yang telanjur dibayarkan, akan tarik dengan pemotongan gaji guru secara bertahap.
Akan tetapi, sekarang sudah ada sedikit kelegaan karena Mendiknas Bambang Sudibyo menjamin tunjangan profesi bagi guru yang sudah sarjana dan bersertifikasi tetap dibayarkan, kendati sampai saat ini Perpres yang mengatur hal itu masih disempurnakan (SOLOPOS, 2/4). Keberanian sikap tersebut bukan tidak berdasar karena beliau pernah menjabat Menkeu, sehingga berani memberi tunjangan profesi sebesar 100% dari gaji pokok guru PNS.
Memang sejak tahun 2005, guru ditetapkan sebagai profesi dengan derajat sama dengan dokter, pengacara dan profesi lainnya. Pekerjaan guru, dewasa ini, sering dikategorikan sebagai profesi yang paling mendekati profesi penuh sebagaimana halnya dokter dan dokter gigi 100 tahun yang lalu. Menurut David H Meister, unsur utama profesionalisme sejati (true profesionalism) adalah peduli yang mencakup kepercayaan sepenuh hati terhadap apa yang dikerjakan, tidak pernah mengompromikan standar dan nilai-nilai secara sengaja, serta bekerja keras mengejar keunggulan sejati.
Lebih lanjut ciri-ciri profesional sejati menurut Meister adalah bangga pada pekerjaan mereka dan menunjukkan komitmen pribadi pada kualitas, berusaha meraih tanggung jawab, mengantisipasi dan tidak menunggu perintah. Mereka menunjukkan inisiatif, mengerjakan apa yang perlu dikerjakan untuk menyelesaikan tugas, selalu mencari cara untuk membuat berbagai hal menjadi lebih mudah bagi orang-orang yang mereka layani dan bisa dipercaya memegang rahasia.
Oleh karena itu, harapan satu-satunya adalah dengan sertifikasi pendidik. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-PNS (swasta).
Semoga jaminan Mendiknas segera terwujud dan buru mengharap kepada pemerintah agar tidak membatalkan tunjangan profesi guru karena menyangkut nasib para guru. Kemudian para guru tetaplah tenang, tidak terprovokasi, dan yang terpenting adalah tidak mengurangi semangat dalam menjalankan tugas. Di pundak guru terpikul tugas mulia yaitu mendidik dan mencerdaskan anak bangsa demi kemajuan negara ini. (dik)
28 Mei 2009 Hasil Audiensi Dewan ke Depkeu dan Depdagri APBD Blora Tetap Sah demi Hukum
BLORA - Kabar positif diembuskan sejumlah anggota DPRD Blora yang baru saja beraudiensi dengan Depkeu dan Depdagri. Ketua DPRD Blora HM Warsit menatakan, APBD Blora sah demi hukum. ”Hasilnya positif. Pokoknya APBD sah demi hukum,” tandasnya kepada Suara Merdeka, kemarin (27/5).
Dia mengemukakan, sesuai dengan hasil audiensi ke Depdagri dan Depkeu, tanpa atau dengan tanda tangan Bupati, APBD Blora tetap sah. Namun demikian, jajaran Dewan berharap Bupati segera tanda tangan, dan jika sampai tidak tanda tangan, Dewan akan menggunakan hak angket untuk menuntaskan persoalan tersebut. ”Saya sudah mendengar kabar kalau Bupati sudah mau tanda tangan,” jelas Warsit.
Ditanya apakah saat di Jakarta soal dirinya memimpin sidang dipersoalkan, dengan tegas Warsit mengatakan, sesuai dengan hasil audiensi, tidak ada persoalan jika dirinya yang memimpin sidang APBD tersebut.
Soal batas waktu 30 hari, sesuai dengan UU No 10 Tahun 2004, Warsit mengatakan, meski kelak diperhitungkan tanggal 25 Mei, jajaran DPRD tidak akan mempersoalkannya jika semua itu akhirnya diperhitungkan tanggal 8 Mei. ”Tidak masalah jika diperhitungkan tanggal 8 Mei, toh prinsipnya APBD Blora tetap sah,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, perjalanan penetapan APBD Blora sempat menapaki jalan berkelok. Menyusul telah disetujuinya RAPBD, hasil evaluasi Gubernur turun dan Dewan bersama tim anggaran menyempurnakannya, tetap saja muncul kendala.
Kendala yang dimaksud, Bupati Blora belum mau membubuhkan tanda tangan lantaran dia menghendaki pengeplotan dana Proyek Peningkatan Sarana Ekonomi (P2SE) Pedesaan diratakan di 271 desa. Sementara itu, jajaran Dewan tetap bergeming, menghendaki P2SE di 200 desa sesuai dengan yang tercantum pada RAPBD. (ud-71)
Kades Ditahan karena Kasus Raskin
BLORA - Kepala desa di Blora yang ditahan karena kasus dugaan penggelapan beras untuk rakyat miskin (raskin) bertambah satu. Setelah sebelumnya Nurkasih, kades Desa Semampir, Kecamatan Jepon ditahan aparat Polres Blora, kini yang mengalami nasib serupa adalah Kades Brabowan Kecamatan Sambong Eko Hariyanto. Bedanya, Eko ditahan oleh aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora.
Penahanan kedua kades yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu sebenarnya dilakukan pada hari yang sama, Rabu (20/5). Hanya yang terekspose di media massa baru Nurkasih. ”Eko Hariyanto kami tahan mulai Rabu (20/5) sore,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blora Rubiyanti melalui Kasi Intelijen Tri Joko, kemarin.
Dia mengemukakan, penahanan Eko dilakukan setelah aparat kepolisian menyerahkan berkas kasus, barang bukti, dan tersangka ke kejaksaan. Saat menjalani penyidikan di kepolisian, Eko tidak ditahan.
Menurut Tri Joko, ada tiga alasan kejaksaan memutuskan menahan tersangka dengan dititipkan di rumah tahanan negera (negara). Yakni tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. ”Penahanan dilakukan 20 hari terhitung mulai 20 Mei hingga 8 Juni,” tandasnya. (H18-69)
27 Mei 2009 Tiga Desa di Blora Kecukupan Air Bersih
BLORA - Sebagian besar warga Desa Jiken dan Desa Cabak, Kecamatan Jiken, serta Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Blora kini tak perlu bersusah payah mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau.
Sebab, tiga desa tersebut telah memiliki sumber dan infrastruktur perpipaan yang mengalirkan air bersih ke rumah warga yang dibangun dalam Water and Sanitation Program.
Kemarin, program hasil kerja sama masyarakat dengan Mobil Cepu Limited (MCL) itu diresmikan oleh Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo. Peresmian dan serah terima dipusatkan di perempatan Dusun Watulumbung, Desa Jiken.
Berdasarkan pengakuan warga, sumber yang air yang diambil dan disalurkan ke rumah-rumah itu tidak akan kering meski musim kemarau. ”Insya Allah, airnya tidak akan kering. Karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, air sumur di dekat sumber itu tidak habis ketika musim kemarau tiba,” papar Mustahar, ketua Kelompok Pengelola Air Bersih (KPAB) Sumber Tirta Makmur Jiken di sela-sela peresmian.
Dia menuturkan, selama ini ketika musim kemarau, warga di desanya kesulitan mendapatkan air bersih. Beberapa warga harus menempuh jarak lebih dari tiga kilometer untuk memperoleh air bersih di desa lain.
Kalaupun ada air bersih di Desa Jiken, menurut Mustahar, hanya cukup untuk sejumlah keluarga. Sumber air tersebut salah satunya berada di sumur Dusun Watulumbung yang mempunyai kedalaman delapan meter.
Karena itu, ucap Mustahar, ketika MCL yang juga anak perusahaan ExxonMobil datang dan hendak melaksanakan Water and Sanitation Program bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Farabi, warga Desa Jiken menyambutnya dengan gembira.
Warga membantu mencarikan sumber air yang potensial untuk dimanfaatkan. ”Setelah enam kali mengebor di tempat yang berbeda-beda, akhirnya didapatkan air bersih. Lokasinya di dekat sumur Dusun Watulumbung. Kedalaman sumur bor itu sekitar 132 meter.”
355 Keluarga
Menurutnya, air bersih yang keluar dari sumur bor cukup untuk konsumsi 355 keluarga dengan debit air tiga liter/detik. Berdasarkan hasil uji laboratorium, air tersebut juga layak dikonsumsi sebagai air bersih.
”Setelah ditampung di tower, air itu disalurkan ke rumah-rumah warga melalui pipa,” ujar Mustahar. Selain di Desa Jiken, sumber air dan infrastruktur yang dibangun melalui Water and Sanitation Program juga di Desa Cabak dan Desa Gadu.
Di kedua desa itu, debit air yang dihasilkan lima liter/detik. ”Warga yang menggunakan air bersih akan dipungut biaya untuk pengelolaan sarana yang telah dibangun,” kata Setyo P, ketua panitia peresmian. Development Manager MCL Arti Sudarsono mengemukakan, Water and Sanitation Program merupakan salah satu solusi mengatasi kesulitan warga mendapatkan air bersih.
Dia menekankan, program tersebut sesuai dengan pilar MCL dalam melaksanakan kegiatannya di Blora, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Bupati RM Yudhi Sancoyo menyebutkan, desa di Blora yang warganya kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau, jumlahnya relatif banyak.
Dengan penyerahan hasil Water and Sanitation Program berarti mengurangi jumlah desa yang kesulitan memperoleh air bersih. ”Kami berharap, program ini dilaksanakan juga di desa-desa lainnya,” tambah dia. (H18-69)
Dua Anggota PPK Mundur
BLORA - Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009 yang tinggal beberapa hari diwarnai dengan pengunduran diiri dua anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cepu, Blora. Mereka adalah Sucipto dan Ratna Sari Utami.
”Sucipto mundur karena kesibukannya sebagai kepala sekolah. Sementara itu, Ratna Sari lantaran kini tengah hamil,” ujar Ketua KPU Blora Moesafa, kemarin.
Dia mengemukakan, rencana pengunduran diri kedua orang itu telah disampaikan sejak beberapa waktu lalu. KPU Blora, ujar Moesafa, menyikapinya dengan menetapkan dua anggota PPK baru untuk Kecamatan Cepu, yakni Syaiful Hambali dan Gatot Suhardi.
”Rencananya, kedua anggota PPK itu dilantik pada Rabu (27/5),” ungkap dia. Moesafa yang juga ketua umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Blora memastikan pergantian anggota PPK tersebut tidak akan memengaruhi dan mengganggu tahapan pilpres. (H18-69)
26 Mei 2009 Pengeplotan Dana P2SE Temui Jalan Buntu
Nasib APBD Belum Jelas
BLORA - Pengeplotan dana P2SE hinga kemarin masih menemui jalan buntu. Bupati Blora menghendaki dana Rp 38 miliar tersebut dibagi untuk 271 desa, sedangkan Ketua DPRD HM Warsit bersikukuh agar dana itu untuk 200 desa.
Kondisi itulah saat ini yang membuat banyak pihak menginformasikan bahwa Bupati belum mau tanda tangan pada RAPBD yang sudah diserahkan kepada Gubernur Jateng. Dampaknya, hingga saat ini nasib APBD masih belum menentu.
Tampaknya alasan Bupati yang minta agar P2SE diratakan itu bisa dimaklumi, karena dasarnya demi pemerataan pembangunan di Blora. Sementara itu, alasan yang dikemukakan Ketua DPRD Warsit yang bergeming dengan permintaan itu adalah pengeplotan dana tersebut sudah ditetapkan DPRD pada RAPBD, sehingga untuk mengubahnya tidak sesederhana yang dibayangkan. “Sebab, hal itu sudah menjadi ketetapan.
Untuk mengubahnya harus sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya harus ada panitia musyawarah (panmus), pembahasan bersama dengan tim anggaran eksekutif dan lain-lain,’’ jelasnya. DPRD Review Yang terpenting, lanjut Warsit, mestinya saat ini Bupati mau tanda tangan dulu sehingga APBD bisa segera ditetapkan. Nanti kalau memang menghendaki perubahan bisa dilakukan melalui DPRD review,’’ tandas dia.
Ketika ditanya apakah setuju dengan pemerataan, Warsit yang asli Menden itu menjelaskan, mungkin kalau secara pribadi dia setuju saja ada perubahan. Persoalannya, kalau sudah menyangkut lembaga, apalagi aturan yang ada, tetap tidak bisa mengubah jatah 200 desa menjadi 271 desa.
Sebagaimana diketahui, Bupati Blora merasa lega menyusul Ketua DPRD sepakat dan setuju bahwa alokasi dana P2SE diratakan untuk 271 desa. Minggu lalu, sejumlah anggota tim anggaran eksekutif yang dipimpin Sekda Ir H Bambang Sulistya berkoordinasi dengan Dewan. Namun, mereka pulang dengan tangan hampa. Sebab, kalangaan Dewan menyatakan tetap tidak menyetujui jika P2SE diratakan. (ud-71)
Pengecer Togel Dibekuk Polisi
BLORA - Polres Blora mengintensifkan operasi penyakit masyarakat (pekat) menjelang pemilihan umum presiden (pilpres). Sebelumnya sasaran operasi pekat adalah preman, penjual minuman keras (miras), dan pelaku perzinaan.
Namun kali ini operasi ditujukan untuk memberantas tindak pidana perjudian. Operasi yang digelar Minggu malam di wilayah Kecamatan Cepu dan sekitarnya tersebut berhasil menangkap Damin (22), pengecer judi togel jenis kuda lari, warga Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong.
Damin ditangkap petugas sekitar pukul 22.00 saat hendak menyetorkan hasil penjualan togelnya. “Pelaku kami tangkap di wilayah Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu,” ujar Kapolres Blora AKBP R Umar Faruk melalui Kasatreskrim AKP Priharyadi, kemarin (25/5).
Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa uang Rp 430.000 yang diduga hasil penjualan togel, kertas rekap togel berjumlah 29 lembar yang sudah terisi, dan 554 lembar kosong. Selain itu, buku ralaman, bolpoin, dan kalkulator. Damin akan menyetorkan hasil penjualan tersebut ke pengepul yang berdomisili di Kecamatan Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur.
Dia menyatakan operasi pekat masih akan dilakukan lagi di seluruh wilayah Blora. Dalam operasi Kamis (21/5) lalu, lanjutnya, pihaknya mengamankan 210 botol miras berbagai merek dan 36 liter arak. Diamankan pula lima preman satu gelandangan dan pengemis serta 17 pasangan selingkuh yang sedang menyewa kamar di sejumlah hotel di Cepu. (H18-71)
[ Senin, 25 Mei 2009 ] Buka Posko Pengaduan Korupsi BLORA - Usai dilantik Sabtu lalu di Rembang, Barisan Indonesia (Barindo) Cabang Blora langsung tancap gas. Ketua Divisi Komunikasi Informasi dan Pencitraan (KIP) Barindo Blora, Lilik Yulianto mengatakan, lembaganya akan membuka posko pengaduan korupsi. Posko ini, kata dia, merupakan kewajiban setiap cabang Barindo. ''Dalam minggu ini posko akan segera dibentuk,'' tuturnya ketika dikonfirmasi kemarin.
Menurut Lilik, lembaganya akan membantu masyarakat untuk mengungkap kasus korupsi. Setidaknya, masyarakat mempunyai media untuk menyalurkan laporan soal dugaan korupsi. Nantinya, lanjut dia, Barindo yang akan menindaklanjuti, apakah kasus itu kemudian bisa dilimpahkan ke pihak berwajib atau tidak. ''Bahkan sampai ke KPK pun kita siap. Barindo juga melakukan kerjasama dengan lembaga pemberantas korupsi tersebut,'' katanya.
Selain itu, untuk memaksimalkan kinerjanya, Barindo Blora akan segera membentuk pengurus anak cabang di tingkat kecamatan. Sehingga nanti warga yang mempunyai kasus dugaan korupsi tidak harus datang ke Barindo kabupaten. ''Intinya, kami ingin memaksimalkan diri membantu masyarakat,'' tandasnya. (ono)
Disodok Fuso, Truk Tabrak Rumah BLORA - Nasib apes dialami Doni, warga Desa Seso, Kecamatan Jepon. Rumahnya
yang terletak di pinggir jalan Blora-Jepon rusak parah bagian depannya akibat dihantam truk bermuatan tunggak jati pada pukul 01.30 kemarin (24/5).
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, karena rumah Doni dalam kondisi kosong. Selain teras hancur, kusen depan, kaca serta tembok ruang depan jebol. Pagar luar rumah bagian kanan juga mengalami hal yang sama.
Sementara, bagian truk bernopol AA 1438 LE yang rusak adalah roda bagian belakang dan kabin. Bak bagian belakang truk yang menyeruduk rumah itu rusak. Pecahan kaca truk berceceran di jalan.
Menurut Sepeno, 35, sopir truk, kecelakaan berawal saat yang dikemudikannya dari Bojonegoro dengan tujuan Jepara, ditabrak dari belakang oleh sebuah truk jenis fuso yang bermuatan drum. Tabrakan terjadi setelah Sepeno berhenti mendadak karena di depannya ada konvoi motor yang juga berhenti mendadak. Saking kerasnya tabrakan dari belakang, truknya menyelonong ke kiri jalan. "Setelah menabrak, truk itu lari. Sampai sekarang belum diketahui,'' katanya. Akibat tabrakan, Supeno dan kernetnya luka ringan di bagian kepala, tangan dan kaki.
Kanit Laka Satlantas Polres Bora Iptu Agus Bidiyana mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk melacak truk yang menabrak dari belakang. Sementara, pemilik rumah minta bagian depan rumahnya dibetulkan seperti sedia kala. (ono)
[ Senin, 25 Mei 2009 ] Pekerja Penggemukan Sapi Mogok Kerja BLORA - Sebanyak 10 pekerja penggemukan sapi milik Dinas Peternakan (Disnak) Blora melakukan mogok kerja sejak Kamis (21/5) lalu. Mereka menuntut kenaikan gaji,
namun disnak tidak mengabulkannya. Sehingga, mereka memutuskan untuk tidak masuk kerja sebelum tuntutan mereka dipenuhi. "Kami merasa tuntutan kami ini wajar, namun menurut mereka salah,'' ungkap Sofyan didampingi Darno dan Usdin, perwakilan para pekerja kemarin (24/5).
Menurut Sofyan, saat memulai kerja pada 2001, mereka digaji Rp 300 ribu per bulan. Baru satu tahun terakhir mereka mendapat tambahan Rp 25 ribu, sehingga gaji per bulan Rp 325 ribu. Namun, mereka merasa gaji itu tidak sebanding dengan beratnya pekerjaan yang harus dilakukan. Sebab, setiap orang bertanggung jawab atas 20 ekor sapi. Mulai memberi makan, minum, membersihkan kotoran hingga memandikan sapi. "Kami hanya menuntut gaji Rp 400 ribu per bulan, namun dipersulit,'' tambahnya.
Karena rembugan yang pernah dilakukan antara pekerja dengan pihak penggemukan sapi belum mencapai kesepakatan, mereka belum mau masuk kerja. Sofyan mengungkapkan, pihak penggemukan sapi hanya mau bayar Rp 350 ribu per bulan. Bahkan, mereka mau
membayar Rp 500 ribu se bulan asal pekerja dikurangi menjadi hanya lima orang. "Padahal mengurus sapi itu berat. Kalau hanya lima orang kewalahan,'' ujarnya, sambil menjelaskan di unit penggemukan ada 145 ekor sapi.
Karena itu, pekerja yang rata-rata warga Dukuh Ngelo Bener, Kelurahan/Kecamatan Jepon ini minta upah dinaikkan dan tenaga kerja tetap 10 orang. Sebab, selain dari upah bulanan, mereka tidak menerima apa-apa lagi. Karena itu, Sofyan meminta tuntutan mereka dipenuhi. "Karena upah minimum kabupaten saja Rp 600 ribu,'' tandasnya.
Terpisah, Sarmini, kepala unit penggemukan sapi Disnak Blora membenarkan pekerjanya mogok kerja. Menurut dia, kenaikan gaji sulit diberikan kalau terlalu banyak pekerja. Karena itu, sejak para pekerja itu tidak mau bekerja, dia mendatangkan orang lain untuk memelihara sapi tersebut. "Karena yang kita hadapi ini nyawa. Jika mereka mogok sapi-sapi itu bisa mati,'' ujarnya. Menurut Sarmidi, ada sistem kerja yang tidak bisa dipenuhi pekerja, sementara pekerja minta bekerja dengan sistemnya. Sehingga pihak unit penggemukan sapi sulit menerima. ''Kami sudah berupaya berdialog, namun masih belum ada hasilnya,'' tandasnya. (ono)
BLORA - Instansi teknis yang terkait langsung dengan pengumpulan pendapatan asli daerah (PAD) perlu lebih mengintensifkan pelaksanakan tugas. Sebab berdasarkan laporan realisasi PAD Blora 2009, PAD yang terkumpul hingga caturwulan (empat bulan) pertama tahun ini baru Rp 14,58 miliar (29,18%).
Pemkab tahun ini manargetkan PAD Rp 50 miliar. Jika di setiap caturwulan, realisasi PAD rata-rata 30%, pada akhir tahun target itu kemungkinan tidak akan tercapai.
Data Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Blora menunjukkan, dari empat jenis objek PAD, sektor lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi pendapatan tertinggi, Rp 6,21 miliar.
Disusul retribusi daerah Rp 6,19 miliar dan pajak daerah Rp 2,02 miliar. Posisi buncit PAD ditempati pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Rp 144,9 juta.
’’Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, target PAD selalu tercapai bahkan terlampaui. Tahun ini, kami juga optimistis,’’ ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Hurip Indiani, kemarin. (H18-54)
Hari Ini DPRD ke Jakarta
BLORA - Jajaran Dewan yang terdiri atas Ketua DPRD dan sejumlah ketua komisi ke Jakarta untuk berkonsultasi tentang APBD ke Depdagri dan Depkeu. ’’Hari ini kami dan rombongan berangkat, semua demi Blora,’’ tandas Ketua DPRD Blora HM Warsit SPd.
Tujuan utama konsultasi itu untuk antisipasi jika sampai 25 Mei Bupati tetap tidak mau tanda tangan pada APBD. Dia menekankan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jika memang Bupati tetap tidak mau menandatangani, selang 30 hari raperda yang sudah disetujui bersama otomatis akan sah menjadi perda dan harus diundangkan.
Kalau sampai hal ini terjadi, perlu tindak lanjut serius. Terpisah, Ketua Komisi A Martono SH mengungkapkan, tujuan utama ke Depdagri dan Depkeu adalah minta fatwa seputar APBD. Maksudnya, jika sampai Bupati tetap tidak tanda tangan, praktis APBD tetap sah.
Persoalannya, lanjut dia, jika sudah sah nantinya untuk pencariran uang tetap membutuhkan tanda tangan Bupati. Nanti yang akan ditanyakan, apa efek hukumnya jika untuk pencairan uang itu Bupati tidak mau tanda tangan. (ud-69)
BLORA, SR - Kabar kurang baik akan segera muncul, setelah anggaran Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kab Blora dipangkas dari Rp 150 juta menjadi Rp 25 juta. Padahal selama ini, selama 3 tahun pada setiap Popda dipastikan Blora menjadi juara umum dalam cabang olah raga ini. Hal itu diungkapkan ketua Umum Perpani Blora Wahono saat dikonfirmasi Jum’at (8/5) di ruang kerjanya. “Dampak pemangkasan anggaran ini, saya khawatir larinya dua atlet nasional yang dimiliki Blora yakni Lusiana Pandiangan dan Uli Sibarani kabur ke daerah lain,” katanya.
Menurutnya, dengan bantuan uang pembinaan dari APBD, sangat berguna sekali mengingat peratan panahan harganya sangatlah mahal. “Ambil contoh harga busur FITA saja harganya 28 juta sedang anak panah satu set Rp. 5,5 juta. Belum lagi target/spon kasar setiap 4 kali latihan harganya per buah Rp.150 ribu. Bagaimana bisa berprestasi lagi dengan anggaran sebesar itu,” jelas Wahono.
Disisi lain dia sangat menyayangkan pengeplotan anggaran olah raga pada tahun ini. Untuk itu dirinya enggan disalahkan bila nantinya atletnya tidak menghasilkan prestasi seperti tahun sebelumnya.
“Tahun lalu pada Popda kami mendapatkan 8 medali emas dari 10 emas yang diperoleh Kabupaten Blora. Begitu juga pada ajang sirkit panahan nasional di Bogor kami selalu pulang bawa medali emas,” tandas Wahono. (Roes)
Jalan Tak Bermarka, Warga Resah BLORA - Sejumlah warga di wilayah Kecamatan Kota Blora mengaku resah. Hal itu dipicu tidak adanya marka jalan sebagai tanda dan pembatas jalan di Kota Sate tersebut. Akibatnya, warga harus ekstra hati-hati dan merasa tak nyaman selama berkendara di jalanan kota.
Endah, salah satu warga Desa Kamolan Kecamatan Blora mengaku tak bisa tenang ketika anaknya yang masih duduk di bangku SMA keluar rumah dengan menggunakan kendaraan bermotor. Apalagi, jika jalanan kota sedang padat. ''Mungkin kita bisa hati-hati sehingga tetap berjalan di jalur yang benar. Namun, bagaimana dengan pengendara lain?,'' ujar Endah sangsi.
Menurut dia, tidak adanya marka tersebut bisa berakibat fatal. Sebab, pengguna jalan bakal sulit memprediksi apakah dia masih berkendara di jalur yang sesuai atau tidak. Apalagi, jika jalanan kota sedang padat-padatnya. Yakni, sekitar pukul 06.00-07.30 di saat banyak warga yang berangkat ke tempat kerja maupun anak-anak yang menuju sekolah. Juga, pada petang menjelang malam saat banyak warga keluar rumah untuk sekadar jalan-jalan.
''Mungkin bagi beberapa orang ini hal sepeleh. Tapi, marka jalan tak hanya berfunsi sebagai tanda melainkan juga berperan dalam menjaga ketertiban jalan dan mengurangi angka kecelakaan karena ulah pengendara yang ceroboh,'' terang ibu dua putri ini.
Berdasarkan pantauan Radar bojonegoro, sejumlah jalan protokol di Kota Blora memang tidak terdapat marka. bahkan, dipemberhentian trafdficlight pun tidak terlihat tanda garis berwarna putih tersebut. Akibatnya, tak jarang pengendara yang berhenti di perempatan harus memundurkan kendaraannya lantaran terlalu dekat dengan persimpangan. (dim)
Panen, Petani Keluhkan Harga BLORA - Memasuki musim panen biasanya menjadi hal menyenangkan bagi pemiliknya. Namun, tidak demikian dengan para petani ketela rambat di Kecamatan Sambong, Blora. Mereka mengaku resah lantaran harga ketela rambat mereka terus melemah dibandingkan panen musim lalu.
Parijan, 40, salah seorang petani menyatakan, pada musim panen ketela rambat tahun lalu, harga per kilo gramnya bisa mencapai Rp 1.200. Namun, saat ini tengkulak yang membeli hasil panennya hanya mematok harga Rp 800 per kilo gram. ''Jelas harga itu kurang ideal. Sebab, modal dan biaya perawatan yang kemi keluarkan juga cukup besar. Apalagi harga pupuk terus naik,'' ujar dia kepada wartawan koran ini ditemui di pematang sawahnya kemarin (21/5).
Dari informasi yang ia terima, lanjut Parijan, melemahnya harga ketela rambat pada musim panen tahun ini diakibatkan beberapa daerah lain juga sedang memasuki musim panen. Seperti Ngawi, Magetan dan Magelang. Sehingga, melimpahnya ketela rambat di pasar memaksa harga jual panen para petani terus melorot.
''Awal musim panen dua bulan lalu masih lumayan. Sebab, hasil panen kami masih bisa menembus harga Rp 1.000 per kilo gram. Namun, sebulan kemudian, harganya terus turun ke Rp 950 dan akhirnya sekarang hanya Rp 800 per kilo grram,'' tuturnya.
Menurut dia, modal tanam untuk setiap hektare lahan rata-rata Rp 2 juta. Jumlah itu belum termasuk ongkos tenaga kerja untuk nggulut (membuat gundukan berbaris tempat menanam benih, Red) serta biaya perawatan sekitar empat bulan lamanya. Padahal, jika hasil panennya bagus uangmaksimal yang bisa dikantongi adalah sekitar Rp 7,2 juta. ''Mau bagaimana lagi mas, lha memang kondisinya kayak gini,'' ujar Parijan pasrah. (dim)
Cerita Korban Pesawat Hercules Jatuh Asal Cepu Tiga Hari Berturut-Turut Bibi Korban Mimpi Gigi Tanggal Semua
Kejadian yang akan menimpa biasanya diawali dengan firasat. Begitu juga dengan keluarga Kapten Andik Kristiawan. Bibi korban mengaku satu minggu sebelumnya, tiga hari berturut-turut mimpi giginya tanggal semua.
SRI WIYONO,Blora
---
Beberapa karangan bunga berjajar rapi di samping rumah sederhana yang dindingnya masih dari terbuat dari papan di Kampung Semangat Kelurahan Cepu. Kursi plastik berjajar rapi di sepanajang lorong menuju rumah itu. Banyak orang hilir mudik masuk ke rumah itu. Di dalam rumah, sebuah peti mati dijaga ketat tentara bersenjata lengkap. Sebuah pas photo nampak gagah diletakkan di ujung peti mati tersebut.
begitulah suasana di rumah duka Kapten Andik Kristiawan,34, salah satu korban dari jatuhnya pesawat Hercules, Rabu pagi lalu. Tak lagi, korban mestinya sudah menyandang pangkat mayor, karena dia dipromosikan menjadi Komandan Satkomlek Kosek II di Kohanudnas Ujungpanjang. Karena jabatan itulah dia naik pangkat satu tingkat. Namun, nasib berbicara lain, sebelum pangkat itu disandang, korban dipanggil di sisi Tuhan untuk selamanya.
Tidak ada firasat yang dialami kedua orang tua korban. Namun, tante korban Kusharini mengaku sempat mimpi selama tiga hari berturut-turut satu minggu sebelum kejadian.''Istri saya yang mimpi giginya tanggal semua. Jadi ya ompong seperti itu,'' kata Joko Agus Nugroho, suami Diah.
Joko inilah yang datang ke Madiun untuk mengambil jenazah Andik. Saat itu, dia mengaku hatinya sudah tidak enak ketika melihat siaran TV yang memberitakan ada kecelakaan pesawat milik TNI AU. Karena itu, dia kemudian mengontak istri korban yang ada di Jakarta. Ketika mendapat kepastian kalau Andik ada di pesawat itu dia langsung panik. '"Saya ajak orang tua korban ke Madiun,'' katanya.
Tiba di Madiun, tidak melihat kondisi yang sangat mengenaskan. Dia berada di antaranya mayat yang bergeletakan. Mayat-mayat itulah yang dia teliti satu per satu untuk mencari jenazah Kapten Andik. Tidak gampang mencari jenaah di antara puluhan jenazah yang kebanyakan tidak utuh itu. Karena banyak jenazah yang terbakar. ''Sampai saat ini saya masih mencium bau daging terbakar,'' katanya.
Meski harus menahan bau, dia terus berusaha mencari jenazah keponakannya. Hingga entah jenazah yang keberapa, dia akhirnya menemukan jenazah Kapten Andik. Dia mengaku lega karena jenazah Andik tidak ikut terbakar, sehingga masih utuh. Hanya, di bagian wajahnya luka tersayat cukup panjang. ''Jenazahnya belepotan lumpur,'' tambahnya.
Begitu sudah ditemukan, jenazah itu langsung dibawa diangkut ke rumah sakit oleh petugas. Dia terus mengikuti jenazah itu, karena orangtua korban sudah shock, bahkan sampai masuk harus dirawat di ICU sebentar, begitu melihat jenazah korban. Joko, yang masih bertahan terus mengikuti kendaraan yang mengangkut jenazah sampai ke rumah sakit. Dia bersama dengan Subandi, ayah korban. ''Ketika di rumah sakit, saya dan Pak Bandi sendiri yang memandikan. Biar cepet,'' katanya.
Usai dimandikan, kemudian dikafani. Mestinya, semua jenazah korban akan diberangkatkan Kamis kemarin dengan upacara militer. Namun, keluarga korban mengaku tidak bisa lagi menunggu, sehingga kemudian minta ijin untuk membawa pulang langsung pada malam itu. ''Komandannya akhirnya mengijinkan,'' ungkapnya.
Mengantongi ijin pulang, belum cukup, karena dia harus mencari ambulans. Padahal, ada puluhan jenazah yang harus diangkut, sehingga ambulans habis. Lag-lagi dia harus menghadap komandan korban yang berpangkat Kolonel, dan mengutarakan niatnya itu. ''Tidak sampai lima menit setelah komandan itu telepon, ambulan sudah datang,'' ujarnya. Akhirnya, pulul 18.00 jenazah korban bisa dibawa pulang, dan sampai ke Cepu sekitar pukul 20.00.
Kematian korban yang menjadi korban pesawat jatuh, memuat istri dan keluarga istri korban trauma naik pesawat. Karena itu, saat disediakan satu pesawat lagi untuk mengantar keluarga korban,istri korban tidak mau. Mereka memilih naik kereta api. 'Istri korban malah mengatakan tidak akan naik pesawat lagi,'' katanya.
Menurut tetangga dan kerabat korban, selama hidupnya, korban dikenal sebagai pribadi yang baik. Meski sebagai anggota dan berpangkat tinggi, namun dia tetap santun. Hal itu juga yang membuat dia disenangi banyak orang, termasuk teman-temannya di kampung. Korban juga dikenal rajin beribadah.''Saat ditemukan, semua barang korban masih utuh, termasuk sebuah tasbih yang selalu dia bawa,'' tandasnya. (*)
Minta Pekarangan Rumah Dimanfaatkan BLORA - Peran serta kaum perempuan dalam menopang ekonomi keluarga, dicontohkan anggota tim penggerak PKK Blora. Kemarin, pengurus dan anggota organisasi yang dipimpin Manik Hapsari Yudhi Sancoyo itu melalukan panen perdana tanaman obat, sayuran dan ikan yang dipelihara di kebun percontohan PKK di komplek pendopo rumah dinas bupati. ''Ini sekaligus contoh pemanfaatan pekarangan rumah yang biasanya dibiarkan kosong,'' katanya.
Manik Hapsari mengatakan, kebun PKK kabupaten itu merupakan kebun percontohan yang penanaman perdananya dilakukan sekitar dua bulan yang lalu. ''Setelah dilakukan pemeliharaan berhari-hari, sekarang tiba waktunya menikmati hasil panen,'' ujarnya.
Dia menyebutkan, dengan adanya kebun PKK itu merupakan aksi nyata kaum perempuan dalam upaya pengejawantahan dari misi bupati Blora yakni wareg, waras, wasis dan wilujeng. Dia menjelaskan, kebun PKK yang ditanami dengan ubi-ubian, ketela pohong dan rambat, ganyong gembili, sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut, merupakan pengejawantahan dari misi wareg. Sedangkan pondok toga yang di dalamnya terdapat tanaman obat-obatan seperti waluyo jati, daun dewa dan bunga cempaka merupakan aplikasi dari misi waras.
Pekarangan yang telah dijadikan kebun tersebut, kata ia, dapat digunakan sebagai tempat belajar bagi siapa saja yang ingin menambah pengetahuan tentang kebun keluarga. Dengan kata lain kebun ini dapat menjadi media pendidikan yang merupakan pengejawantahan dari misi wasis. ''Dari misi wareg, waras, wasis terpenuhi Insya Allah akan tercapai wilujeng,'' katanya.
Kepala Kantor Ketahanan Pangan Blora, Gundala Wijasena mengharapkan agar kebun PKK kabupaten itu dapat dijadikan kebun percontohan yang selanjutnya dapat ditiru oleh PKK kecamatan hingga PKK desa. Menurutnya, pembuatan kebun ini perlu ditindak lanjuti sampai dengan pembuatan kebun keluarga. ''Manfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah untuk kebun keluarga, sehingga kebutuhan keluarga bisa terpenuhi dari hasil panen kebun itu,'' harapnya. (ono)
Pengusaha Biotanol Bentuk Asosiasi BLORA - Pengusaha biotanol di Jawa Tengah membentuk asosiasi. Deklarasi Asosiasi Pengusaha Biotanol Indonesia (APBI) Jawa Tengah itu dipusatkan di Blora. Deklarasi dilakukan iti balai Desa Kedungwungu Kecamatan Todanan. Deklarasi tersebut disaksikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Adi Purwanto, Staf Ahli Bidang Pembangunan Setyo Edi, Kasi Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sholichan dan suplayer bahan baku bioetanol dari Kudus dan lainya.Ketua APBI Jateng Suparyadi mengatakan, APBI semula adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Satria. Setelah termotivasi oleh isu nasional terkait dengan berkembangnya kebutuhan energi alternatif selain bahan bakar minyak (BBM) dia tertarik untuk mengembangkan. Apalagi, dengan adanya potensi bahan baku biotanol yang melimpah di daerah Todanan. ''Saya tergugah untuk membentuk APBI karena ke depan sangat prospektif,'' katanya.
Suparyadi menambahkan, saat ini asosiasi yang dipimpinnya telah memroduksi biotanol yang bahan baku sementara selain ketela jenis daplang dan markonah, juga dari tetes tebu yang disuplai dari Kudus. Saat ini, kata dia, pihaknya sudah bisa memroduksi biotanaol antara 300 - 500 liter per hari dengan harga per liter Rp 4.000. ''Kami yakin kedepan kami bisa produksi lebih banyak,'' tambahnya.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Blora Adi Purwanto dalam sambutannya mengatakan, selaku pribadi dan pemerintah sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Suparyadi dan kawan-kawan. Adanya APBI tersebut, kata dia, bisa menjadi membuat Blora semakin populer dengan biotanolnya. Selain itu, lanjutnya, hal itu juga berarti APBI di Todanan ikut berperan aktif dalam membantu melestarikan produksi energi alternatif. Adi Purwanto juga mengatakan, APBI juga berarti tanggap dan mampu menjabarkan instruksi presiden terkait dengan penggunaan energi alternatif. ''Jika dapat terus berkembang, tahun depan bisa kami usulkan di APBD Blora,'' tandasnya.
Sementara itu, Setyo Edi mengatakan, apapun yang berpihak kepada rakyat pihaknya selalu siap untuk mendukung. Lebih-lebih dengan APBI ini yang menurutnya jelas manfaatnya. Usai deklarasi, dilanjutkan dengan mengunjungi pabrik pembuatan biotanol tersebut.(ono)
23 Mei 2009 WORO WORO Tower Ponsel Bakal Kena Retribusi
BLORA - Pemkab Blora melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) segera mendata kebedaraan tower telepon seluler (ponsel). Itu dilakukan karena selama ini tidak ada data valid jumlah ataupun lokasi tower tersebut.
Bukan hanya itu. Tower berbagai perusahaan operator ponsel itu belum memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). “Kami akan mendata dan mengundang pemilik tower dalam rangka koordinasi dan pembinaan,” ujar Kepala Diskominfo Blora Dwi Santoso, kemarin.
Dia mengatakan, berdasarkan data yang ada, selama ini perusahaan yang membangun tower terlebih dahulu mengurus izin gangguan (HO). Keberadaan tower itu erat kaitannya dengan bisnis informasi dan komunikasi.
Menurut Dwi Santoso, lembaganya mempuyai dasar kuat untuk melakukan pendataan dan pembinaan. Dia pun menyakini apa yang akan dilakukannya itu tidak menyalahi aturan. “Ada SK Menteri Kominfo terkait dengan pendataan tower telepon seluler,” tandasnya.
Menurutnya, tower tersebut bisa menjadi objek PAD. Karena itu, ke depan, akan dibahas bagaimana kontribusinya. Jika perlu akan dibuat peraturan daerah (perda) yang menjadi payung hukum pungutan terhadap tower yang ada di Blora. (H18-71)
Produksi Minyak Blok Cepu Bulan Depan CEPU, SR - Produksi minyak dari Blok Cepu, Bojonegoro sebesar 20.000 barel per hari yang awalnya ditargetkan berproduksi pada Februari akhirnya mundur menjadi Juni 2009. Kepala BP Migas R Priyono sebelum rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, awal bulan lalu, mengatakan, mundurnya target dikarenakan fasilitas produksi sebesar 20.000 barel per hari masih belum rampung.
“Fasilitas kilang dan pipa buat produksi 20.000 barel per hari belum selesai,” kata Priyonoi dalam keterangan persnya.
Saat ini, menurut Priyono, produksi minyak Cepu baru 50 barel per hari yang diangkut dengan menggunakan truk. Produksi perdana minyak mentah dari Blok Cepu yang berada di perbatasan Jatim dan Jateng diresmikan pada 10 Desember 2008. Dari produksi 20.000 barel per hari, sebanyak 10.000 barel per hari di antaranya direncanakan masuk ke fasilitas Pertamina da
n 6.000 barel per hari diproses di kilang mini. Blok Cepu akan berproduksi puncak 165.000 barel per hari dengan kebutuhan 34 sumur produksi, 13 sumur injeksi air, dua sumur injeksi air dan pipa berdiameter 20 inchi sepanjang 95 km. (Roes)
BLORA - Hingga kemarin tetap masih gelap soal nasib RAPBD Blora. Bupati Blora, Drs RM Yudhi Sancoyo MM ketika dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya sampai kemarin belum mendapat jawaban dari Gubernur. ”Belum ada jawaban dari Gubernur, Mas,” tandasnya.
Apakah sudah ditandatangani? Bupati Yudhi dengan tegas menyatakan, karena Dewan mengabaikan evaluasi dari Gubenur, pihaknya belum menandatangani. Dengan kondisi tersebut, belum diketahui kira-kira bagaimana nasib APBD Blora. RAPBD Blora sebenarnya sudah disahkan pada 25 April lalu. Menyusul ada evaluasi dari Gubernur, akhirnya dilakukan pembahasan ulang dan disetujui bersama pada tanggal 8 Mei, untuk selanjutnya dikirim ke Gubernur.
Informasi terakhir menyebutkan, Bupati Blora belum membubuhkan tanda tangan dan berencana akan konsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur. Hal yang akan dikonsultasikan itu, di antaranya soal pos anggaran Proyek Pembangunan Sarana Ekonomi (P2SE) pedesaan sejumlah Rp 38 miliar. Bupati Drs RM Yudhi Sancoyo MM mengusulkan kepada Gubernur, agar proyek itu dialokasikan tidak hanya untuk 200 desa, melainkan harus merata ke 271 desa yang ada di Blora.
Bagaimana tanggapan Ketua DPRD Blora, HM Warsit SPd, kemarin dia menyatakan tidak mempersoalkan dengan apa yang diusulkan Bupati atas dana P2SE itu. Pasalnya, dalam RAPBD sudah dicantumkan by name. Artinya, desa-desa mana saja yang mendapat, berikut besaran dananya sudah disebutkan, sehingga tidak memungkinkan untuk dirubah.
Warsit menambahkan, kalau sampai saat ini Bupati belum mau tanda tangan, pihaknya juga tidak mempermasalahkan. Pasalnya, sesuai UU yang ada, jika memang tidak mau tanda tangan, dalam waktu 30 hari sejak RAPBD disetujui bersama, praktis RAPBD Blora akan sah menjadi Perda APBD. ”Aturannya sudah jelas, yakni UU no 10 tahun 2004,” tandasnya.(ud-79)
BLORA - Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) kemarin (20/5) menjadi hari bahagia bagi 898 PNS di Blora. Mereka menerima kenaikan pangkat yang SK-nya diserahkan Bupati Yudhi Sancoyo di sela-sela upacara di halaman pemkab setempat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Blora Dwi Santoso menyatakan, 898 PNS yang naik pangkat itu mulai golongan I hingga golongan IV. Dengan kenaikan pangkat itu, diharapkan para PNS semakin meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyaraat.
''Selain itu, bupati juga menyerahkan penghargaan pengabdian bagi PNS lain,'' ujar dia.
Penghargaan yang diberikan itu, kata Dwi, berupa Satya Lencara Karya Satya untuk pengabdian 20 tahun. Ada 12 PNS yang menerima penghargaan ini. Namun, seorang di antaranya tidak bisa hadir menerima penghargaan itu kemarin.
Dwi menuturkan, pada kegiatan itu juga diserahkan tali asih masing-masing Rp 1 juta bagi 146 PNS yang purna tugas. Serta uang duka bagi 28 ahli waris PNS yang meninggal dunia.''Uang duka sebanyak Rp 2,5 juta,'' tuturnya.
Usai upacara bendera, bupati dan rombongan melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Wira Bhakti.
Di Lamongan, upacara peringatan Harkitnas dilaksanakan di alun-alun kota setempat. Kegiatan tersebut dimeriahkan penampilan 14 penari remo. Para penari itu, mahasiswa asal Lamongan yang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Kesenian Wiwatikta Surabaya.
''Ditampilkannya tari remo tersebut sebagai wujud kebanggaan terhadap budaya bangsa sekaligus menunjukkan hasil program beasiswa bagi mahasiswa Lamongan dari pemkab yang merupakan bagian dari semangat kebangkitan nasional,'' kata Kabag Humas dan Infokom Pemkab Lamongan Aris Wibawa kepada Radar Bojonegoro. (ono/feb)
[ Kamis, 21 Mei 2009 ]
Cerita Gemi yang 15 Tahun Merangkak Akibat Terjatuh
Banyak Berobat ke Alternatif, Belum Buahkan Hasil
Gemi, warga Desa Kalirejo, Kecamatan Banjarejo, harus rela berjalan dengan merangkak selama 15 tahun terakhir. Cacat tubuh bukan bawaan sejak lahir itu terjadi ketika dia menjadi pembantu rumah tangga.
SRI WIYONO, Blora
--------------------------------------------
Perempuan berusia 33 tahun itu duduk di tengah pintu ruang tengah rumahnya. Tatapan matanya kosong ke arah pintu rumah. Di halaman rumah itu, sejumlah anak bermain.
Perempuan itu bernama Gemi. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, dia sering duduk di pintu tersebut. Sekilas tidak ada yang berbeda pada diri perempuan ini. Secara fisk dia sama seperti saudaranya yang lain. Perbedaan itu baru kelihatan ketika dia beranjak dari duduk.
Gemi tidak bisa berdiri tegak. Sehingga, setiap hari dia berposisi jongkok. Termasuk, untuk berjalan. ''Namun, dia bisa masak, mencuci pakaian dan pekerjaan rumah lainnya,'' kata Sepon, 30, adik Gemi.
Gemi adalah anak keempat dari enam bersaudara pasangan Samijan, 70, dan Sumirah, 65. ''Kalau ditanya kejadian yang menimpanya, dia menangis,'' kata Sepon.
Menurut Samijan, anaknya itu hanya lulusan SD di desa. Karena ingin membantu orang tuanya, Gemi lalu memutuskan bekerja usai lulus SD. Bermodal hanya ijasah SD, Gemi akhirnya diterima sebagai pembantu rumah tangga di luar kota.
Majikan dia sebenarnya bukan orang jauh. Majikan itu anak dari warga Desa Banjarejo yang telah sukses di kota tersebut. Tahun pertama, Gemi bekerja dengan lancar. Memasuki tahun kedua, kecelakaan itu terjadi. ''Namun dia tidak mau menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi. Kejadian itu 15 tahun lalu,'' kata Samijan.
Hanya, menurut dia, anaknya itu terjatuh saat digelandang pulang majikannya. Sebab, saat itu dia terlalu lama meninggalkan rumah majikannya untuk keperluan salat tarawih. Saat digelandang itulah, lanjut dia, Gemi terjatuh. Akibatnya, ada bagian tulang di punggung wanita tersebut yang patah sehingga nongol keluar.
''Cerita itu saya dapat dari teman-temanya yang di Semarang. Kalau dari majikannya, dikatakan kalau Gemi jatuh. Bahkan, saat diantar pulang ke sini, Gemi dalam kondisi sakit,'' kenangnya.
Namun, Gemi sendiri tak mau menceritakan pengalaman pahit hidupnya. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya jatuh sendiri. ''Dia sepertinya takut untuk bicara, sehingga keluarga tidak bisa berbuat apa-apa,'' ujar Samijan.
Saat wartawan koran ini mencoba menanyakan kejadian itu, Gemi juga tak menjawab. Dia hanya mengatakan kalau jatuh. Saat ditanya lagi jatuh dari mana, dia hanya menjawab dari lantai. Setelah itu dia tak mau menjawab lagi pertanyaan wartawan koran ini.
Untuk membiayai pengobatan Gemi, Samijan sudah mengeluarkan banyak uang. Dia mengaku sudah mendatangi banyak pengobatan alternatif di Blora dan luar Kota Sate tersebut. Namun, sampai sekarang belum membuahkan hasil maksimal. ''Sampai motor saya saya jual untuk mengobatkan, namun ya tidak ada hasilnya,'' sela Sepon.
Semakin lama, penyakit Gemi semakin parah. Menurut dokter, kata Sepon, ada tulang punggung Gemi yang patah, sehingga tidak bisa berdiri tegak. Kalau dipaksakan, menimbulkan rasa sakit. Karena itulah, Gemi lebih senang jongkok hingga akhirnya keterusan sampai kakinya mengecil dan tidak mampu menopang tubuhnya untuk berdiri.
Maka, jadilah Gemi berjalan dengan jongkok sampai sekarang, meski berjalan jauh. ''Saya kasihan Mas, namun ya begitulah, kita sudah tidak habis-habisnya berusaha,'' ujarnya.
Karena berjalan jongkok, langkahnya juga tidak bisa cepat. Gemi juga pernah terjengkang karena diseruduk sapi saat dia sedang berjalan menuju WC yang ada di pekarangan rumah. Meski sudah sangat lama, keluarga masih berharap Gemi akan pulih seperti semula. ''Ya keinginan kami dia bisa pulih. Wong semula tidak apa-apa kok,'' harap Samijan diamini Sumirah. (*)
BLORA - Puluhan warga Desa Sambongrejo, Kecamatan Ngawen, Blora berunjuk rasa di balai desa setempat, kemarin. Mereka menanyakan jumlah beras untuk keluarga miskin (raskin) yang tidak sesuai dengan jatah yang semestinya diterima.Diduga, perbedaan jumlah tersebut sengaja dilakukan Kepala Desa (Kades) Sunarman. Warga menuntut dia bertanggung jawab atas pemotongan raskin tersebut.
Dugaan pemotongan raskin itu sudah dilakukan sejak Maret 2008. Jatah raskin yang semestinya diterima warga tidak diberikan semua. Jumlahnya diperkirakan 15 ton.Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah keluarga yang menerima raskin sebanyak 225. Mereka mendapatkan jatah beras 2.550 kilogram. Beras sebanyak itu kali terakhir dibagikan pada Februari 2008.
Mulai Maret 2008 jatah raskin untuk warga Desa Sambongrejo naik menjadi 3.825 kilogram. Namun, yang dibagikan tetap 2.550 kilogram. ”Perbedaan jumlah itulah yang kami pertanyakan. Larinya ke mana,” ujar Sukandar, warga.
Dikurangi
Bukan hanya perbedaan jumlah yang ditanyakan warga. Setiap keluarga miskin yang semestinya mendapat 10 kilogram raskin juga dikurangi. Alasannya, untuk pemerataan.Warga setiap bulan hanya memperoleh lima kilogram. Bahkan, sejak empat bulan terakhir jatahnya kembali dikurangi sehingga memperoleh tiga kilogram.”Persoalan ini harus segera diselesaikan agar warga tidak semakin merana karena jatah raskinnya dikurangi,” ujar warga lainnya.
Unjuk rasa warga itu mendapat perhatian Camat Ngawen Haryanto dan Kapolsek AKP Ida Purnomo. Keduanya datang menemui warga yang berkumpul di balai desa.Kedua pejabat itu selanjutnya bertemu dengan Kades dan perangkat desa serta tokoh masyarakat untuk membicarakan persoalan yang ditanyakan warga. Selama pertemuan di ruang tertutup, warga dengan sabar menunggu.
Setelah pertemuan, Kades Sunarman memberikan penjelasan kepada warga. Dia meminta maaf jika kebijakannya selama ini tidak berkenan di masyarakat.Dia mengaku tidak tahu perbedaan jumlah raskin seperti yang dipersoalkan warga. Warga tidak puas dengan penjelasannya. Mereka tetap menanyakan kelebihan raskin.
Warga juga menunjukkan bukti jumlah beras yang selama ini disalurkan. ”Persoalan perbedaan jumlah raskin itu saat ini sedang diperiksa polisi. Biarkan hukum yang berbicara. Kalau memang saya dinilai bersalah, saya siap bertanggung jawab,” tandas Kades.
Di hadapan warga, Sunarman mengemukakan, jatah beras untuk Mei ini belum akan didistribusikan hingga semua persoalan menjadi jelas. (H18-69)
20 Mei 2009
Woro woro
Sidang MK Digelar Hari Ini
BLORA - Sidang gugatan perolehan suara pemilihan umum legislatif yang diajukan PDI-P Blora akan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu (20/5)ini. Kemarin, rombongan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora berangkat ke Jakarta guna menghadiri sidang tersebut.
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) Blora juga menugasi seorang anggotanya mengikutisidang. Hal yang sama dilakukan pula DPC PDI-P Blora.‘’Kami sudah sampai di Jakarta. Rencananya besok (hari ini-Red) sidang gugatan PDI-P untuk wilayah Jateng termasuk Blora akan digelar di MK,’’ ujar Ketua KPU Blora Moesafa, kemarin.
Dia mengemukakan, dirinya datang ke Jakarta didampingi dua anggota KPU lainnya, Arifin Hilmi dan Ahmad Zaki. Dia mengungkapkan, sejumlah berkas yang bisa dijadikan barang bukti di persidangan seperti plano dan dokumen penghitungan suara juga dibawa serta. Namun, Moesafa enggan berandai-andai apakah dengan bukti yang dibawa membuahkan hasil keputusan sidang menguntungkan KPU atau memenangkan pihak penggugat. (H18-54)
BLORA, SR - Persoalan siapa kelak yang akan menjadi Ketua DPRD Blora periode 2009-2014 hingga berita ini ditulis (Senin (4/5), masih menjadi pembicaraan hangat. Sebagian menyebut partai yang memperoleh kursi terbanyak, sebagian lagi menyebut partai pemenang pemilu yang akan menempatkan salah seorang wakilnya sebagai Ketua DPRD.
Tidak hanya itu muncul wacana, besar kemungkinan penentuan Ketua DPRD Blora akan melalui pemilihan. Beberapa anggota DPRD mengatakan, hingga saat ini penentuan siapa Ketua DPRD masih belum pasti. ”Kemungkinan akan ditentukan melalui pemilihan juga sangat terbuka lebar,” jelasnya.
Sebagaimana diberitakan SR edisi lalu, meski hampir dipastikan perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Blora periode 2009-2014 terbanyak, yakni 9 kursi, masih tanda tanya besar siapa Ketua DPRD kelak. Pasalnya, aturan yang baru hingga kini belum jelas kapan ditetapkan, termasuk bunyi draf UU Susduk yang akan ditetapkan DPR juga belum adakejelasan.
Yakni, apakah partai pemenang pemilu yang berhak menempatkan wakilnya sebagai ketua atau partai yang berhasil memperoleh kursi terbanyak di DPRD.
Sugiyanto dari FPDI-P menyatakan sudah pernah membaca draf UU Susduk yang sampai saat ini masih menunggu penetapan. Menurutnya, isinya jelas-jelas mengatur bahwa partai pemenang pemilu berhak menempatkan salah seorang wakilnya menjadi Ketua DPRD.
Hanya saja, lanjutnya, kemungkinan isi draft UU Susduk yang yang baru itu akan berubah, tetap ada, sehingga tidak menutup kemungkinan penentuan Ketua DPRD melalui pemilihan.
Hal senada juga dikemukakan Ketua Komisi A DPRD Blora Martono. Menurut dia, secara logika mestinya partai pemenang pemilulah yang berhak menempatkan salah seorang wakilnya sebagai ketua DPRD.
”Namun karena persoalan tersebut masuk ranah politik sehingga semuanya masih saja ada kemungkinan berubah,” jelasnya.
Di tempat terpisah Ketua DPRD Blora HM Warsit berkeyakinan, penentuan Ketua DPRD kelak akan melalui penentuan pemilihan. Secara logika, pemilu yang baru saja dilalui itu memilih anggota DPRD, bukan memilih Ketua DPRD. Dengan demikian, penentuan Ketua DPRD Blora 2009-2014 sampai saat ini masih belum jelas.
Jika sesuai draft UU Susduk DPR yang baru, penentuan Ketua DPRDberdasarkan perolehan kursi tiap partai. Karena Golkar menempatkan wakilnya terbanyak, dimungkinkan HM Kusnanto yang akan menjadi Ketua DPRD Blora. Disusul dua wakil ketua akan ditempati oleh wakil dari PDI-P dan Demokrat. (Roes)
BLORA - Hingga kemarin masih belum jelas bagaimana nasib APBD Blora. Apakah sudah ada persetujuan dari Gubernur atau belum. Namun kemarin beredar informasi bahwa APBD Blora tinggal menunggu persetujuan dari Mendagri.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Blora I Gede Komang Irawadi SE MSi ketika dihubungi kemarin menyatakan belum tahu tentang perkembangan terakhir APBD. ‘’Sampai saat ini kami belum tahu. Nanti kalau memang sudah ada hasil pasti akan ada disposisi dari Pak Bupati,’’ jelasnya.
Sebagaimana diketahui, nasib RAPBD Blora yang sudah disahkan pada 25 April lalu dan disetujui bersama pada tanggal 8 Mei, menyusul evaluasi dari Gubernur, masih belum jelas.
Informasi terakhir, Bupati Blora dikabarkan belum membubuhkan tanda tangan dan berencana mengonsultasikannya dengan Gubernur, terutama menyangkut pos anggaran proyek pembangunan sarana ekonomi (P2SE) pedesaan Rp 38 miliar. Bupati Drs RM Yudhi Sancoyo MM mengusulkan kepada Gubernur agar proyek itu dialokasikan tidak hanya untuk 200 desa, tetapi merata untuk 271 desa yang ada di Blora.
Sementara itu, Ketua DPRD Blora HM Warsit ketika ditemui mengatakan, dia dan rekan-rekan anggota DPRD saat ini sudah tidak tahu, apakah Bupati mau tanda tangan atau tidak. ‘’Kami dan rekan-rekan Dewan sudah tidak mempermasalahkan bagaimana APBD.
Yang jelas, Dewan telah membahas bersama tim anggaran eksekutif dan sudah menyetujuinya. Masalah Bupati mau tanda tangan atau tidak, tidak ada masalah,’’ jelasnya, kemarin (18/5).
Ketika ditanya sepertinya Bupati menghendaki dana P2SE diratakan untuk 271 desa, Warsit justru mempertanyakan rancangan perda (ranperda) yang diserahkan eksekutif pada 8 April lalu yang intinya dana P2SE yang diajukan eksekutif hanya 200 desa. ‘’Itu dalam ranperda yang diajukan hanya 200 desa, kami sudah menyetujui. Sekarang malah menghendaki diratakan di 271 desa,’’ jelasnya. (ud-71)
PSK Masuk Daftar Pemilih
BLORA - Pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilakukan pula pada warga yang kerap pindah dari satu tempat ke daerah lain, seperti pekerja seks komersial (PSK).
Sebab sebagai warga negara, PSK juga mempunyai hak pilih. Hanya, mobilitas mereka yang tinggi menjadikan mereka harus melengkapi persyaratan menjadi pemilih.
Budi Suprayitno, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cepu, mengemukakan, di wilayahnya terdapat lokasi yang kerap dijadikan tempat praktik PSK, yaitu Nglebok. Budi menyebutkan, jumlah PSK di Nglebok mencapai puluhan. Namun, jumlah itu kerap berubah-ubah.
Ketua KPU Blora Moesafa mengutarakan, persyaratan tertentu menjadi pemilih harus dipenuhi warga yang kerap berpindah tempat tinggal. Antara lain tidak terdaftar di tempat asal atau bersedia mencabut namanya jika telah terdaftar di tempat asal.
Bila pada saat pemilu, mereka berada di lokasi lain di luar tempatnya terdaftar dan tetap ingin berpartisipasi dalam pemilu, maka warga itu harus memiliki formulir A-7. (H18-36)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
