Pesisir Timur - SIDANG PENGGELAPAN RASKIN

Dijual, baru dimusyawarahkan

Jum'at, 31 Juli 2009

Sidang penggelapan raskin Dijual, baru dimusyawarahkan BLORA - Jatah beras untuk rakyat miskin (raskin) yang ditahan pembagiannya oleh Kepala Desa Semampir, Kecamatan Jepon, Blora, Nurkasih, teryata dijual terlebih dahulu, sebelum akhirnya dilakukan rapat musyawarah desa yang kedua. Hal itu terungkap saat persidangan kelima atas terdakwa kasus penggelapan raskin sebesar 756 kg, Kamis (30/7) di Pengadilan Negeri (PN) Blora. Kali ini saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyu adalah para ketua RT dan RW, desa setempat. Awalnya kelima saksi yang hadir, menyangkal kalau saat musyawarah, beras belum dijual. Namun setelah ditunjukkan bukti-bukti oleh JPU mereka akhirnya mengakui kalau beras sudah dijual. Martono salah satu saksi yang juga ketua RT mengatakan bahwa beras miskin yang tidak dibagikan akan dijual dan selanjutnya untuk membayar tungakan dana bergulir program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Keterangan saksi tersebut langsung dibantah oleh Nurkasih, ketika dikasih kesempatan oleh majelis hakim yang diketuai Adi Sutrisno, anggota Sri Wahyuni dan I DG Suardhita, Nurkasih tidak setuju atas semua apa yang dikatakan para saksi. K.9-Tj

Lintas Muria- OPERASI PENAMBANG PASIR LIAR

Lintas Muria

31 Juli 2009

Operasi Penambang Pasir Liar Diduga Bocor

BLORA - Tekad Kantor Pol PP dan Kesbanglinmas yang akan menyikat penambangan pasir liar yang menggunakan mesin penyedot benar-benar dibuktikan. Namun karena diduga informasi tentang operasi itu bocor, petugas gabungan hanya bisa mengamankan tiga buah mesin penyedot pasir.

”Dugaan kami sudah bocor, sehingga dalam operasi yang dibantu oleh petugas Polres itu kami hanya berhasil mengamankan tiga buah mesin penyedot,” tandas Kepala Pol PP Drs Slamet Wiryanto.

Dia mengatakan, untuk sementara, mesin disita dan pemiliknya akan dipanggil kemudian. Kali ini operasi hanya di gelar di dua desa, yakni di Desa Jipang dan Sumberpitu.

Sebenarnya di dua desa itu diperkirakan ada sekitar 60 mesin penyedot pasir yang beroperasi. Yakni, 50 mesin di Sumberpitu dan 10 mesin di Desa Jipang.

Hanya saja, lanjut Wiryanto, saat dioperasi para pemilik mesin sudah mengemasi peralatannya. Untuk itu, petugas hanya mengamankan tiga mesin penyedot air dan peralatannya. Dua diamankan di Sumberpitu dan satu di Jipang.
80 Personel Mantan Camat Cepu itu mengatakan, saat operasi pihaknya membawa 80 personel gabungan. Hal itu untuk antisipasi jika ada perlawanan dari warga. Berdasarkan pengalaman pada tahun 2007, pada saat operasi, petugas malah dikejar-kejar warga sambil membawa parang.

Ke depan, lanjutnya, operasi akan diperluas sampai ke Kecamatan Kedungtuban dan Kradenan. Sebab, dua wilayah itu kini kondisinnya semakin parah akibat penambangan liar. Selama ini, kegiatan itu juga tidak berizin, baik izin gangguan (HO) maupun izin usahanya.

Selama ini, lanjut Wiryanto, banyak keluhan dari warga terkait dengan penambangan pasir yang tak berizin itu. Warga, khususnya yang tinggal di daerah pinggiran sungai, khawatir bibir sungai ambrol jika pasir terus disedot. (ud-71)

Radar Bojonegoro - JUARA PENYULUH KB

Kamis, 30 Juli 2009

Yasto Juarai Penyuluh KB Provinsi Jateng

Pernah Dihadang Warga Berparang

Perjuangan terkadang membutuhkan pengorbanan. Seperti yang dialami Yasto, seorang petugas penyuluh keluarga berencana (PLKB) yang akhirnya menjadi PLKB terbaik se-Jateng.

SRI WIYONO,Blora

---

Wajah lelaki itu sumringah. Batik merah muda yang dikenakan membuat dia percaya diri. Ketika Bupati Blora Yudhi Sancoyo menyalami, wajah lelaki itu menebar senyum. Yasto, nama lelaki itu, beberapa hari lalu disalami bupati karena mendapatkan penghargaan di bidang keluarga berencana (KB).

Bapak berusia 46 tahun yang tinggal di Desa/Kecamatan Todanan itu dinobatkan sebagai penyuluh KB terbaik se-Jateng dan juara harapan ketiga tingkat nasional pada pemilih penyuluh KB nasional 2009. Bapak dua anak ini mengaku sudah 25 tahun jadi penyuluh KB. ''Bukan pekerjaan mudah menjadi penyuluh KB saat itu,'' kenang Yasto.

Awal menjadi penyuluh KB, Yasto harus berhadapan dengan penduduk yang tingkat kesadaran dan pendidikannya rendah. Dia menjadi penyuluh KB di wilayah Kecamatan Todanan yang daerahnya cukup jauh dan terpencil. Tantangan itu, cerita Yasto, belum cukup.

''Saya pernah dihadang oleh warga desa. Mereka membawa parang. Intinya, mereka meminta saya untuk tidak usah mengajak KB lagi,'' ujarnya.

Saat itu, kenang dia, dirinya sedang sendirian dalam perjalanan hendak memberikan penyuluhan di Desa Ngumbul. Meski agar gemetar karena dicegat warga berparang, Yasto mencoba tetap tenang.

Dia mencoba mengajak ngomong warga yang kelihatan marah itu. Dia lalu meminta agar dipertemukan dengan perangkat desa setempat untuk membicarakan masalah tersebut. ''Akhirnya setelah pertemuan di rumah perangkat desa, suasana bisa cair. Itu pengalaman yang tak pernah saya lupakan seumur hidup,'' tuturnya.

Warga, kata dia, saat itu belum bisa menerima KB. Masyarakat menganggap pemerintah terlalu mencampuri urusan rumah tangga mereka. Selain itu, ada anggapan dari warga bahwa dengan ber-KB justru mendatangkan penyakit. Karena itu, Yasto dan para penyuluh KB lainnya, sering menerima teror bahkan ancaman untuk segera menghentikan penyuluhannya.

Namun, semua itu dilawan Yasto dengan kesabaran dan keyakinannya yang kuat. ''Buktinya warga kemudian bisa menerima dan melaksanakan,'' ujarnya.

Selain tekanan yang berat, penyuluh KB juga harus berjuang untuk bisa mencapai tempat tujuan penyuluhan. Tak jarang, Yasto harus jalan kaki. Sebab, lokasi yang dia tuju tidak bisa dilalui kendaraan, meski hanya untuk sepeda. Fasilitas yang diberikan pemerintah juga saat itu masih minim. Menurut Yasto, dia kali pertama menerima fasilitas sebagai penyuluh pada 1984. Saat itu, dia diberi jatah sebuah sepeda. ''Sebelum itu, ya jalan kaki ke mana-mana,'' katanya.

Pada 1986, Yasto kembali menerima sebuah sepeda. Bahkan, pada tahun itu, dia mengaku mendapat jatah sepeda dua kali. Dengan bersepeda itulah dia menyambangi daerah-daerah pelosok untuk mengkampanyekan program dua anak cukup. Dia mengaku saat menggunakan sepeda untuk memberikan penyuluhan di lapangan, dirinya pernah mengalami peristiwa pahit. Pada 1987, dia terjatuh ke sungai. ''Karena jalannya licin dan sulit, saya terjatuh ke sungai bersama dengan sepeda saya. Kalau sekarang kita tinggal enaknya saja,'' tuturnya.

Seingat Yasto, dirinya menerima kendaraan bermotor pertama pada 1990. Kendaran ini cukup menolong dirinya untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh.

Pada 1997, dia kembali menerima fasilitas motor baru. Terakhir, Yasto menerima motor dinas penyuluh KB pada 2008. (*)

SCTV (Eksis) - Fosil Gajah - Kradenan

Tim Eksis
30/07/2009 05:44

Liputan6.com, Blora: Akhir Februari 2009, tebing sungai yang berada dua kilometer dari aliran Bengawan Solo runtuh. Peristiwa di Dusun Sunggun, Desa Medalem, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah itu menjadi tak biasa karena temuan di balik tebing tersebut. Sisa-sisa gajah purba yang menyembul di balik tebing telah mengungkap harta dunia paleontologi Indonesia. Inilah fosil vertebrata terlengkap sepanjang sejarah penggalian fosil di Tanah Air.

Beberapa tahun belakangan, kawasan Blora memang terkenal sebagai surga paleontologi. Tahun 2006, misalnya, warga setempat menemukan bagian dari tulang leher gajah purba. Sejak itu, berbagai fosil hewan purba lain juga ditemukan. Untuk dunia paleontologi Indonesia, penemuan fosil ini bisa disebut spektakuler. Sebab, hampir seluruh bagian fosil dari satu individu gajah purba ditemukan lengkap dan utuh.

Sayang, proses rekonstruksi masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga ahli. Demikian juga keterbatasan dana untuk membeli bahan-bahan utama rekonstruksi, yakni serat kaca, paraloid, dan aseton. Diperkirakan, rekonstruksi lengkap fosil gajah purba ini membutuhkan waktu dua tahun. Lantas, bagaimana caranya tim ahli menentukan umur sebuah fosil? Bagaimana pula cara menyusun fosil hingga menjadi satu kesatuan yang utuh? Simak selengkapnya dalam tayangan video Eksis edisi 29 Juli 2009. Selamat menyaksikan.(ADO/VIN)

Lintas Muria - 700 RUMAH PNS

700 Rumah PNS Dibangun

BLORA - Pemkab Blora menggandeng sebuah rekanan pengembang perumahan dari Jakarta akan membangun 700 unit rumah untuk PNS. Diprioritasan, PNS yang belum memiliki rumah.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Drs H Nurochmadi, pembangunan perumahan itu akan dilaksanakan di Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu.

”Kami sudah menjadwalkan peletakan batu pertama pembangunan perumahan tersebut,” ujarnya.

Dia mengemukakan, sosialisasi sudah diberikan kepada 200-an PNS dari Cepu, Sambong, dan Kedungtuban. Tidak hanya kepada karyawan kecamatan, tetapi juga para guru, pegawai migas, dan PNS lainnya.

Nurochmadi mengungkapkan, perumahan tersebut memang untuk mewadahi keinginan PNS di wilayah Cepu dan sekitarnya yang belum memiliki rumah. ”Namun, jika ada PNS dari daerah lain yang menghendaki ya dipersilakan,” ucapnya.

Pemkab sangat mendukung pembangunan perumahan itu. Pasalnya, di lokasi itu banyak tersedia air. Dan, selama ini masalah air menjadi persoalan pelik di Blora, terutama pada musim kemarau. (ud-69)

29 Juli 2009

Direncanakan Bantuan 50 Paket Listrik Tenaga Surya

BLORA - Direncanakan, tahun depan Blora menerima bantuan 50 paket pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Hal itu diharapkan bisa dimanfaatkan di desa-desa yang belum berlistrik.

Menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Blora Drs Adi Purwanto, nantinya setiap unit akan dipasang untuk satu rumah. Dengan demikian, setidaknya bisa menghasilkan energi listrik untuk keperluan sehari-hari.

Bantuan PLTS kali ini, energi yang dihasilnya baru sedikit. Yakni setiap satu unit PLTS diperkirakan hanya mampu menghasilkan 450 watt listrik. Hanya cukup untuk satu keluarga, itu pun sekdar untuk penerangan.

”Tetapi saya pikir itu lumayan untuk mengurangi keluarga yang belum menikmati listrik,” tandasnya.

Dia menyebutkan, bantuan itu datang dari Kementerian ESDM yang disalurkan melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov). Dipastikan, tahun depan Blora menjadi prioritas.

Menurut Adi Purwanto, saat ini Distamben sedang menyurvei desa-desa yang bisa diberi bantuan ini.

Dan yang akan diprioritaskan, yang belum ada listriknya.

Dia mengungkapkan, selain PLTS yang rumahan itu, Distamben juga tengah mengajukan bantuan PLTS komunal. Yang ini nantinya bisa menghasilkan daya listrik lebih besar, sehingga satu alat bisa untuk beberapa rumah. (ud-69)

Radar Bojonegoro - IPTEK-OLAH RAGA- KRIMINAL

[ Selasa, 28 Juli 2009 ]

Bakal Terima 50 Paket PLTS

BLORA - Kekurangan listrik di Blora bisa sedikit teratasi. Sebab, tahun depan Blora akan menerima bantuan berupa 50 paket pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Energi listrik itu dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari.''Setiap satu unit akan dipasang di satu rumah,'' kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (distamben) Blora Adi Purwanto, kemarin (27/7).

Dia mengungkapkan, tiap satu unit PLTS itu hanya mampu menghasilkan 450 watt listrik. Sehingga, hanya cukup untuk satu keluarga. Itupun hanya untuk penerangan. Karena tidak mencukupi untuk keperluan lain, seperti misalnya untuk alat elektronik atau lainnya. Hanya, jika memang kebutuhan listrik di rumah itu sedikit, energi yang dihasilkan bisa dibagi untuk keperluan selain penerangan. ''Tapi, saya pikir ini lumayan untuk mengurangi keluarga yang belum menikmati listrik,'' tambahnya.

Bantuan itu datang dari kementerian ESDM yang disalurkan melalui pemerintah provinsi. Hanya, jika pengajuan usulan Blora tidak telat, bantuan itu bisa dilaksanakan tahun ini. Namun, dipastikan tahun depan Blora menjadi prioritas. Saat ini, Distamben sedang menyurve desa mana saja yang bisa diber bantuan ini.''Tentu kita prioritaskan desa yang belum ada listrinya,'' tandasnya.

Selain untuk PLTS yang rumahan itu, Distamben juga mengajukan bantuan PLTS lagi, hanya yang diajukan adalah PLTS komunal. Menurut mantan Asisten I pemkab itu, jika yang komunal bisa menghasilkan daya lebih besar. ''Jadi satu alat bisa untuk beberapa rumah,'' tegasnya. (ono)

[ Selasa, 28 Juli 2009 ]
Harga Air Bersih Kian Mahal

BLORA - Warga di sejumlah daerah di Kota Blora kian kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sebab, suplai air dari PDAM sejak beberapa waktu lalu sudah tak lagi mereka nikmati. Terlebih, saat Waduk Tempuran yang menjadi salah satu sumber air bagi PDAM telah mengering.

Suyuti, 47, salah satu warga Kelurahan Jetis menuturkan, sejak dua bulan lalu ia tidak bisa menikmati aliran air dari PDAM. Di sisi lain, sumur di rumahnya yang menjadi cadangan sumber air juga tak lagi berair. ''Mau tidak mau, kami harus membeli air bersih dari pedagang air jeriken,'' ujar dia kepada wartawan koran ini kemarin (27/7).

Dia menuturkan, saat pertama menggunakan jasa penjual air jeriken dua bulan lalu, ia membeli air untuk satu becak (berisi 10 jeriken ukuran 20 liter, Red) seharga Rp 6 ribu. Namun, harga terus naik hingga saat ini rata-rata menjadi Rp 8 ribu per becak. Suyuti memperkirakan, terus merangkaknya harga air bersih itu lantaran jumlah permintaan juga kian meningkat.

Hal ini dibenarkan Saryadi, 67, salah satu penjual air eiriken di Kota Blora. Menurut dia, sehari rata-rata dirinya menjual 60 jeriken atau sepuluh kali angkut becak. Padahal, dua bulan lalu ia hanya mampu menjual 5 kali angkut becak atau 30 jeriken. ''Itupun harus kami jual ke warung-warung, bukan ke rumah warga seperti saat ini,'' terangnya.

Saryadi menyatakan, ia mengambil air bersih itu dari sebuah sumur yang diwakafkan tak jauh dari rumahnya. Kadang, ia juga mengambil air tersebut di Masjid Agung Baitun Nur. Hal itu dilakukan lantaran sumur di beberapa wilayah telah mengering. (dim)

[ Selasa, 28 Juli 2009 ]
Polisi Belum Tetap Tersangka

BLORA - Meski polisi sudah memeriksa seorang pelajar SMP yang diduga menjadi pelaku kasus dugaan pencabulan. Namun, hingga kemarin polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus itu. Selain faktor korban dan yang diduga pelaku masih di bawah umur, polisi juga belum menerima hasil visum terhadap korban. ''Kami sudah memeriksa. Karena belum ada visum dan bukti lainnya, kami belum tetapkan tersangka,'' ujar Kasatreskrim Polres Blora AKP Priharyadi kemarin (27/7).

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya sudah mempunyai keterangan hasil pemeriksaan terhadapa anak yang diduga mencabuli korban. Keterangan itu, menurut dia, memang belum terlalu jelas, sehingga dibutuhkan alat bukti lain. Meski demikian, kata Kasatreskrim sudah ada dugaan dan mengarah ke perbuatan pencabulan.'' Hanya, persoalannya, korban dan dugaan pelakunya masih di bawah umur. Jadi, kita sangat berhati-hati,'' tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, telah terjadi dugaan pencabulan terhadap Kenanga siswa kelas 2 SD di sebuah desa di Kecaatan Jiken. Pelakunya, diduga HB, kelas 2 SMP yang masih tetangga korban. Meski sudah dilaporkan, baru beberapa hari kemudian, anak yang diduga sebagai pelaku diamankan polisi. (ono)

[ Selasa, 28 Juli 2009 ]

Minta Program KB Disukseskan

BLORA - Bupati Blora Yudhi Sancoyo meminta kepada seluruh kader keluarga berencana (KB) di Blora untuk menyukseskan program KB. Sebab, program KB tersebut dinilai selaras dengan visi misi bupati utamanya waras (sehat) yang bisa mengarah pada kesejahteraan (wilujeng). ''Karena dua anak lebih baik. Bisa memberikan pendidikan dan fasilitas lain untuk anak yang lebih memadai,'' kata Yudhi Sancoyo saat meresmikan tugu KB di sekitar Alun-Alun Blora kemarin (27/7).

Sementara itu, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluraga Berencna (BP3AKB) Suryanto mengatakan, pertemuan dengab para kader KB itu diharapkan bisa menyelaraskan langkah dan menyamakan persepsi tentang KB nasional yang akan dilaksanakan di daerah. Karena itu, pertemuan itu dia nilai sangat penting untuk meningkatkan lagi semangat mengajak masyarakat untuk menyukseskan program tersebut. (ono)

[ Selasa, 28 Juli 2009 ]
Ratusan Pendukung Kades Semampir Kecewa

BLORA - Ratusan pendukung Kades Semampir Kecamatan Jepon yang menjadi terdakwa kasus dugaan penggelapan raskin kecewa. Sebab, sidang yang sedianya digelar kemarin (27/7) batal digelar. Penyebabnya, anggota majelis hakim yang menyidangkan perkara ini tidak lengkap.

Hakim anggota I DG Suardhita yang sempat membuka sidang menyatakan bahwa sidang yang mengagendakan pemeriksaan saksi tak bisa dilanjutkan. Penyebabnya, hakim ketua majelis yang juga ketua pengadilan negeri (PN) setempat Adi Sutrisno sedang sakit. ''Karena pak ketua (majelis, Red) sedang berhalangan, maka sidang tak bisa kita lanjutkan dan ditunda untuk dibuka lagi Kamis (30/7) depan,'' tuturnya.

Kontan saja, warga Desa Semampir yang notabene pendukung terdakwa Nurkasih yang berjejal di dalam ruang sidang menggerutu. Merekapun meninggalkan gedung PN Blora dengan raut wajah kecewa.Mereka sudah menunggu lebih dari dua jam untuk melihat jalannya sidang.

Sementara itu, penasihat hukum (PH) terdakwa Tatiek Sudaryanti menyatakan, sebelum sidang pihaknya sudah meminta agar majelis hakim tetap melanjutkan sidang. Meski hakim ketua majelis Adi Sutrisno tidak dapat memimpin sidang. ''Ternyata majelis hakim tidak berkenan dan memilih untuk menunda sampai anggota majelis hakim benar-benar lengkap,'' katanya.

Di bagian lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suryadi yang biasa menyidangkan perkara inipun tak hadir di persidangan. Bahkan, ia mewakilkan sidang itu kepada Wibowo Wisnu. Kepada wartawan koran ini, Suryadi mengaku tengah mengikuti acara diklat di Kejati Jateng di Semarang hingga dua pekan ke depan.

Terdakwa Nurkasih dijerat dengan pasal 374 KUHP junto pasal 66 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penggelapan karena jabatan yang ada pada dirinya. Juga, perbuatan itu dilakukan berulang atau berlanjut. Ancaman hukumannya adalah lima tahun penjara. Sedangkan dakwaan subsider melanggar pasal 372 tentang penggelapan biasa. Ancaman hukumannya empat tahun penjara.

Dalam uraian dakwaan, terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan penggelapan raskin untuk warga setempat. Yakni, mulai April 2008 hingga April 2009. Penggelapan itu dilakukan pada jatah raskin untuk 16 warga yang memiliki tanggungan angsuran di program nasional pengentasan kemiskinan (PNPM). Karena tidak bisa mengangsur PNPM, maka terdakwa menjual raskin jatah mereka untuk membayar angsuran PNPM tersebut. (dim)

[ Selasa, 28 Juli 2009 ]
Penarikan Logistik Pilpres Tuntas

BLORA - KPUK Blora telah menuntaskan penarikan logistik pemilu presiden (pilpres) kemarin (27/7). Dimana, seluruh logistik tersebut sebelumnya tersimpan di 16 panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kota Sate itu.

Anggota KPUK Divisi logistik Arifin mengatakan, penarikan logistik itu dilakukan secara bertahap mulai awal pekan lalu. Menurut dia, waktu penarikan bisa lebih singkat lantaran seluruh logistik bisa ditarik secara bersamaan. ''Karena tidak memerlukan verifikasi khusus sebagaimana distribusi, maka waktu yang dibutuhkan juga relative sedikit,'' ujar dia kemarin (27/7).

Menurut dia, hampir seluruh logistik yang digunakan dalam pemungutan suara pilpres 8 Juli lalu ditarik oleh KPUK. Sejumlah logistik itu antara lain, kotak dan bilik suara, surat suara terpakai dan tidak terpakai, templet serta beberapa jenis logistik lainnya. Kecuali logistik yang habis pakai. Seperti, spidol, tinta sidik jari serta salinan daftar pemilih tetap (DPT).

Selanjutnya, kata Arifin, logistik hasil penarikan itu disortir berdasarkan jenisnya. Yakni, surat suara terpakai dan tidak terpakai, templet dan kotak serta bilik suara. Khusus untuk kotak dan bilik suara, jelas dia, pihaknya memerintahkan para petugas untuk melakukan pelipatan. ''Hal ini dimaksudkan untuk efektifitas gudang penyimpanan. Sebab, kotak dan bilik suara itu barui dipakai lagi untuk pilkada tahun depan,'' jelasnya. (dim)

[ Selasa, 28 Juli 2009 ]
Deny Rumba Berlabuh ke Persikaba

BLORA - Perburuan manajemen Persikaba untuk mendatangkan pemain berkualitas kembali membuahkan hasil. Setelah menyatakan deal dengan Deny Rumba, kemarin manajemen langsung mengikta kontrak mantan pemain PSIS Semarang tersebut. Penandatanganan kontrak dilakukan di sekretariat Persikaba di kompleks GOR Mustik Blora. Acara itu dihadiri ketua umum Persikaba, manajer dan pengurus lainnya serta para suporter. ''Hari ini janji kami terpenuhi, yakni memboyong Deny Rumba ke Persikaba,'' ujar Amin Faried manajer Persikaba usai penandatanganan kontrak.

Berapa nilai kontrak untuk pemain sekelas Rumba ? Amin Faried mengatakan, tidak etis kalau menyebut harga. Namun, dia mengatakan nilai kontrak yang ditawarkan sudah diterima Rumba. Sehingga sudah tidak ada lagi yang dipersoalkan. Karena sudah resmi menjadi penggawa Persikaba, Deny akan menerima hak-haknya sama seperti pemain lainnya. ''Dia langsung bergabung dengan pemain lainnya,'' tambahnya.

Usai tandatangan, mantan pemain timnas U-23 itu langsung diperkenalkan ke publik, utamanya dikenalkan ke para suporter. Para pendukung Laskar Arya Penangsang yang sudah familiar dengan Deny Rumba pun menyambut hangat, ketika nama Rumba di kaos tik diperkenalkan. Deny Rumba mendapat nomor 16 untuk kaus dan celana tim.

Bahkan, antusiasme suporter ditunjukkan dengan sejak pagi mereka sudah mendatangi sekretariat. Mereka sengaja ingin melihat dan memastikan bahwa pemain yang mereka harapkan benar-benar bergabung. ''Dia pemain bagus, semoga bisa mendongkrak tim ini,'' ujar Catur, salah satu pentolan suporter Persikaba. (ono)

Lintas Muria SM & Solopos - MEDALI EMAS BLORA - PUSKESMAS MASIH BAYAR

Banyumas lanjutkan dominasi, Blora membuntuti

28 Juli 2009 | 19:34

Solo (Espos)–Tim panjat tebing Banyumas dan Blora mendominasi perolehan medali emas pada pertandingan hari kedua Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2009 di Kompleks Stadion Manahan, Selasa (28/7).

Setelah mengamankan dua medali emas di kelas speed perorangan putra dan putri, Banyumas menambah pundi medali mereka dengan dua emas. Masing-masing satu emas yang disumbangkan Setya Saptarina dari kelas lead onsight putri dan Toni Mamiri di kelas boulder perorangan putra.

Sedangkan Blora menyandingkan medali emas di kelas lead flash putra dan putri. Kedua emas itu masing-masing dipersembahkan Septian Bagus di kelas lead flash putra dan Yuliana Bernadita Mega di kelas lead flash putri.

Pelatih tim panjat tebing Blora, Budi Riswanto mengaku torehan dua emas ini telah melampaui target mereka yang hanya dipatok satu emas. “Padahal persiapan kami mepet, hanya satu bulan. Senang akhirnya perolehan medali emas kami bisa melampaui target,” ujar Budi ketika dijumpai Espos.

Septian mengamankan medali emas setelah pada super final membukukan catatan waktu terbaik, yakni satu menit 22,13 detik. Catatan waktu yang dicetak Septian mengungguli Febri Nur Aziz dari Banyumas yang membukukan waktu satu menit 48,41 detik.

“Saya cukup puas dengan catatan yang saya bukukan hari ini, meski sedikit lelah saya senang bisa merealisasikan target medali emas,” ujar Septian yang saat ini masih duduk di bangku Kelas VII SMPN 2 Blora tersebut.

Sementara Yuliana sukses menyabet medali emas setelah pada super final mengungguli tiga finalis lainnya yang berhasil menjadi top dengan torehan waktu satu menit 40,10 detik. “Tadi sempat kesulitan di roof, tapi berhasil sampai ke top dan saya senang bisa merebut medali emas,” ujar Yuliana.

28 Juli 2009
Woro Woro
Dinkes Belum Programkan Puskesmas Gratis

BLORA - Tahun ini dan kemungkinan tahun depan Dinas Kesehatan Blora belum bisa memrogramkan pelayanan puskesmas gratis untuk masyarakat. Sebab, sampai saat ini anggaran bidang kesehatan di Kota Sate itu masih minim dan belum ideal.

Menurut Kepala Dinkes Blora Dr Heny Indriyanti, idealnya anggaran kesehatan di suatu daerah itu 15% dari dana alokasi umum (DAU) yang diterima. Sementara saat ini, Blora baru mampu sepertiganya. ”Ya, anggaran kesehatan kita memang baru bisa lima persen dari DAU,” jelasnya.

Dikemukakan, tahun ini Blora menerima DAU Rp 487,3 miliar. Dana itu harus digunakan untuk banyak kegiatan. Bahkan, untuk tahun depan, diperkirakan bakal lebih sulit untuk menganggarkan. Sebab, dana cadangan yang dimiliki sudah banyak tersedot dalam APBD tahun ini. Meski demikian, Dinkes berusaha memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebaik mungkin. (ud-71)

Pesisir Timur - PELATIKAN DPRD BLORA

Monday, 27 July 2009

Pelantikan anggota DPRD masih ngambang

BLORA - Jadwal pengambilan sumpah dan pelantikan anggota baru DPRD Blora hasil Pemilu 9 April 2009 (2009- 2014) masih ngambang. KPU setempat menyebut akhir masa tugas 14 Agustus 2009, sedangkan lembaga wakil rakyat lama (2004-2009), hingga Senin (27/7) belum memastikan jadwal resminya.

Dalam berbagai pertemuan bersama Panitia Pengawas (Panwas) dan institusi lain di Blora, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, Moesafa menyebut masa kerja DPRD adalah 60 bulan.

Menurutnya, hitungan 60 bulan untuk para wakil rakyat berakhir pada 14 Agustus 2009, maka pihaknya mengajukan nama-nama calon legislatif (caleg) terpilih ke Bupati yang diteruskan ke Gubernur Jateng.

Dari 45 caleg terpilih, terjadi perubahan satu nama dari wakil yang diusung PDIP, yakni HM Hartomi Wibowo yang akan diganti caleg terpilih peraih suara terbanyak urutan di dibawahnya.

"penggantian diusulkan oleh partai, sudah ada kepastian nama, namun ada persyaratan yang belum tercu-kupi dan perlu segera dimasukkan ke KPU," jelas Moesafa.

Sekretaris DPC PDIP, Joko Supratno membenarkan partainya akan mengganti salah satu calegnya, HM Hartomi Wibowo kepada Dwi Astutiningsih. Penggantian ini karena calon terpilih juga ketua DPC PDIP Blora meninggal dunia.

Meski ada persyaratan yang harus dipenuhi, dia tetap optimis Dwi Astutiningsih pengganti almarhum Hartomi Wibowo bisa dilantik bersamaan 44 wakil baru lainnya.

31 Agustus
Sementara itu, kabar baik telah ditebar oleh Ketua DPRD 2004-2009, HM Warsit, bahwa para wakil rakyat Kabupaten Blora periode 2009- 2014 akan diambil sumpahnya pada 31 Agustus 2009.

Namun banyak pihak yang tidak yakin jadwal itu, sebab selain itu baru rencana, lontaran kebijakan DPRD Blora sering tidak terealisasi. Contohnya adalah APBD yang sudah 4-5 tahun berjalan selalu molor dan pengesahannya paling akhir dibandingkan kabupaten/kota lain di Jateng.

Kepada Wawasan, Warsit menegaskan tidak ada permasalahan anggota dewan yang baru dilantik pada 31 Agustus, karena masih dalam bulan agustus. Hal itu karena anggota DPRD periode 2004- 2009 akan berakhir pada 14 Agustus 2009 dilantik lima tahu lalu pada tanggal itu.

DPRD Blora mendatang didominasi wajah baru, bahkan kursi wakil rakyat Blora akan diduduki 12 orang wakil perempuan, sekaligus sudah mendekati kuota keterwakilkan 30 persen perempuan di parlemen, tujuh orang anggota lama lainnya wajah baru yang kini sudah disiapkan jas/baju baru bertarif Rp 2 juta per anggota. K.9-Tj

Lintas Muria - PILPRES & Kompas - Atlet PORProv

Blora dan Rembang Mengandalkan Atlet Nasional

Senin, 27 Juli 2009 | 14:13 WIB

REMBANG, KOMPAS - Kontingen Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten Rembang dan Blora mengandalkan sejumlah atlet nasional untuk merebut medali emas. Untuk memberi semangat para atlet tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang dan Blora berjanji memberikan bonus besar.

Bupati Rembang Moch Salim, Minggu (26/7), di Rembang, mengatakan, Kontingen Rembang diperkuat 55 orang, terdiri dari 40 atlet dan 15 ofisial. Mereka akan mengikuti delapan cabang olahraga, tenis meja, catur, atletik, senam, wushu, pencak silat, taekwondo, dan panjat tebing.

Salah satu atlet nasional yang memperkuat Kontingen Rembang adalah Rita Wulansari, siswi Kelas XI SMA Negeri 2 Rembang. Rita merupakan atlet wushu peringkat kedua nasional yang kerap ikut kejuaraan nasional, Asia, dan internasional.

Kontingen Rembang menargetkan memperoleh empat medali emas. Dua emas berasal dari cabang olahraga senam, sedang satu emas masing-masing dari wushu dan catur.

Pada tahun 2005, Rembang menduduki peringkat 32 dari 35 kabupaten dan kota yang mengikuti porprov. Waktu itu, Kontingen Rembang hanya membawa pulang satu medali emas, dua perak, dan sembilan perunggu. Bonus prestasi

"Untuk meningkatkan prestasi Rembang, pemerintah akan memberi bonus kepada peraih emas Rp 25 juta, medali perak Rp 10 juta, dan medali perunggu Rp 5 juta. Saya berharap para atlet bertanding secara optimal sehingga dapat membawa Rembang sebagai daerah yang diperhitungkan juga di bidang olahraga," kata Salim didampingi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Rembang Siswadi dan Ketua Kontingen Rembang Sutarjo.

Di Blora, Wakil Ketua Kontingen Blora Wahono mengatakan, Blora membawa sejumlah atlet nasional dan daerah. Mereka adalah atlet dayung nasional, yaitu Kuat, Diyono, Fauzi, dan Wartono, serta Noce Matital dan Tri Sutrisno yang kerap mewakili Jateng dalam PON untuk cabang atletik.

Pemerintah Kabupaten Blora juga berupaya memberi dukungan kepada para atlet dalam bentuk pemberian bonus perolehan medali. Para atlet yang memperoleh medali emas akan mendapat Rp 25 juta, medali perak Rp 15 juta, dan medali perunggu Rp 10 juta.

"Mereka yang bermain dalam beregu akan mendapat tambahan bonus Rp 5 juta jika memperoleh medali emas," kata Wahono.

Kontingen Blora menargetkan masuk lima besar dengan 29 emas, 32 perak, dan 40 perunggu. Cabang olahraga yang diunggulkan adalah dayung, angkat besi, atletik, judo, dan panahan.

Porprov 2009 yang akan berlangsung di Solo ini akan dibuka pada 28 Juli 2009. (HEN)

27 Juli 2009

Woro woro

Panwas Cermati DPT Pilpres

BLORA - Saat ini Panwas Pemilu Blora mulai mencermati DPT pilpres yang sudah ada. Sebab, dimungkinkan DPT itulah yang nanti akan dijadikan bahan untuk menyusun daftar pemilih dalam Pilkada Blora 2010 mendatang.

Panwas melakukan hal itu menyusul saat ini KPUK sendiri sudah mulai bergerak untuk memulai tahapan pilkada. ’’Kita sudah punya datanya, termasuk permasalahan dalam DPT. Persoalan-persoalan itulah yang akan terus kita cermati,’’ kata Ketua Panwas Blora, Wahono SSos. (ud-54)

Radar Bojonegoro - PAW CALEG PDIP

[ Minggu, 26 Juli 2009 ]

PDIP Belum Ajukan Pengganti Tomo

BLORA - Hingga kemarin (25/7) DPC PDIP Blora belum mengajukan usulan penggantian caleg DPRD setempat Hartomy ''Tomo'' Wibowo yang telah meninggal dunia. Ketua KPUK Blora Moesafa mengatakan, pihaknya saat ini hanya menunggu usulan dari PDIP.

''Saat pengajuan SK kepada gubernur melalui bupati, memang nama Pak Tomo masih tercantum. Karena saat itu beliau belum meninggal,'' ujar dia kepada wartawan koran ini.

Jika tidak ada pengajuan perubahan, menurut Safa, maka kemungkinan nama pria yang juga ketua DPC PDIP Blora itu bakal tetap tercantum dalam SK anggota DPRD periode 2009-2013. Dia menjelaskan, perubahan itu bisa dilakukan dengan surat pengajuan dari DPC PDIP setempat.

Selanjutnya, KPUK menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama bagian tata pemerintahan, bagian hukum Setkab Blora, panwaskab dan instansi terkait untuk membahas hal tersebut.

Dia menuturkan, sesuai SK KPU terkait tahapan pileg, pengajuan perubahan SK bisa dilakukan paling lambat 21 hari sebelum pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota DPRD baru nanti. Sementara, pengambilan sumpah janji anggota DPRD baru itu dilakukan maksimal 60 bulan sejak pelantikan anggota DPRD yang lama.

''Anggota DPRD yang lama dilantik pada 14 Agustus 2004. Tapi, kapan pelantikan anggota baru itu nanti bukan wewenang saya untuk menjawab. Sebab, tugas KPU sudah selesai sejak pengajuan SK kepada gubernur,'' katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Blora Joko Supratno saat dikonfirmasi melalui telepon kemarin sore mengatakan, pengajuan penggantian Tomo dimungkinkan dilakukan besok.

Alasannya, baru kemarin DPC PDIP Blora menerima kepastian siapa pengurus DPD PDIP Jateng yang ditunjuk menjadi Pj ketua DPC PDIP setempat. Padahal, untuk mengajukan penggantian caleg terpilih, harus ditandatangani ketua atau pj ketua DPC dan sekretaris.

''Yang ditunjuk menjadi Pj ketua DPC adalah Alwim Basri. Sebenarnya kami sudah siap, namun masih menunggu SK Pj Ketua DPC. Dan baru sore ini baru kami terima,'' katanya. (dim/ono)

Pesisir Timur - KEAMARAU

Saturday, 25 July 2009

188 desa di Blora krisis air

BLORA - Beberapa desa di Kabupaten Blora, kini mulai mengalami krisis air bersih lantaran musim kemarau tahun ini. Salah satunya dirasakan oleh beberapa warga Desa Muraharjo, Kecamatan Kunduran.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, mereka terpaksa membeli satu tangki air secara urunan dengan warga lainnya agar biayanya lebih ringan.

”Sudah lama kami kekeringan. Dengan iuran kami membeli air satu tangki seharga Rp 145.000,” kata Darsono (40), warga setempat. Selain membeli dengan tangki air, beberapa warga lainnya juga membeli dengan jiregen dari penjual air keliling.

Sementara warga lainnya, mencari air hingga beberapa kilometer sampai keluar desa, meskipun harus antre lama, asalkan tetap mendapatkan air.

”Meski antrenya lama tidak masalah mas, asal masih dapat air,” kata Sulastri (28), warga Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, kepada Wawasan, Jumat (24/7).

188 desa

Sementara itu berdasar data bahwa dari 295 desa/kelurahan yang ada di Blora ada 188 desa/kelurahan yang rawan kekeringan.

Data itu berdasarkan pada tahun 2008, namun demikian untuk 2009 ini diprediksikan masih sama seperti tahun 2008.

”Hampir sama dengan tahun lalu sekitar 188 desa yang tersebar di 16 kecamatan. Kami berencana segera melakukan bantuan droping air,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Nakertransos) Blora, Waluyo melalui Kabid Sosial Widodo, kemarin.

Untuk mengatasi kekeringan, lanjut mantan kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ini, Nakertransos akan menyediakan sekitar 720 tangki air.

Sementara waktu pendistribusiannya akan dijadwalkan di tiap-tiap kecamatan.

”Pendistribusiannya nanti, kami jadwal per kecamatan,” katanya. K.9-ip

Lintas Muria - AWAS WARTAWAN GADUNGAN

25 Juli 2009

”Wartawan” Resahkan Sejumlah Pejabat

BLORA - Sejumlah pejabat Blora dalam dua hari terakhir ini resah, menyusul adanya permintaan sumbangan dari seseorang yang mengaku wartawan sebuah harian terkemuka di Jawa Tengah.

Ketua DPRD, Sekda, dan sejumlah kepala dinas intansi mengaku heran karena seseorang yang mengaku wartawan itu hafal dengan nomor ponsel tiap pejabat. ‘’Kok tahu ya, nomor Hp sejumlah pejabat di Blora, jangan-jangan ada orang dari Blora yang berperan sebagai penunjuk,’’ ungkap Kepala DPU Blora Ir H Sugijatno.

Modus permintaan sumbangan itu, seperti dikemukakan Ketua DPRD Blora HM Warsit, oknum melalui telepon menceritakan bahwa ada wartawan yang menderita kanker otak dan meninggal di RS Kariadi. Dia minta dibantu ongkos sewa ambulans untuk mengangkut jenazah ke rumah duka.

‘’Saya cuma pengin tahu kalau memang benar apa yang diceritakan itu, semata-mata unsur kemanusiaan saya akan membantu. Persoalannya kalau hanya tipu muslihat, saya juga tidak mau,’’ ungkap Warsit.

Setelah diberi tahu bahwa tidak ada wartawan dimaksud yang meninggal di RS Kariadi, Warsit akhirnya merasa lega dan tidak jadi mentransfer uang ke rekening yang disebutkan “wartawan” itu. (ud-79)

Ingin Jemput Bola, Terkendala Dana

BLORA - Maju kena mundur kena, itulah yang dialami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Blora, terkait dengan fakta separo lebih warga yang wajib ber-KTP belum memiliknya.

Kepala Dinas Dukcapil Blora H Slamet Pamudji SH MHum mengemukakan, melihat kenyataan itu sebenarnya pihaknya berkeinginan menjemput bola.

Persoalannya, untuk melakukan itu terkendala dana dan peralatan. ”Di samping itu, jumlah SDM kami yang juga terbatas,” tandasnya kepada Suara Merdeka, kemarin.

Sebagaimana diberitakan, jumlah penduduk Blora yang wajib KTP adalah 749.274 orang. Namun, yang telah melengkapi diri dengan bukti kependudukan yang sah baru 249.681 orang.

Dengan demikian, warga yang seharusnya be-KTP tetapi belum memilikinya, sebanyak 398.509 orang. Belum lagi 101.084 warga lainnya, masa berlaku KTP mereka telah habis.

Menurut Mumuk —panggilan akrab Kadinas Dukcapil—, kondisi ini dilematis untuk disikapi. Padahal, KTP merupakan salah satu syarat bisa menjadi calon pemilih dalam pemilu termasuk Pilbup 2010 di Blora nanti.

”Untuk 2009 ini dana terbatas. Sementara itu pada 2010 nanti, kami belum tahu apakah ada dana atau tidak,” tandas Mumuk.
Peralatan Dia menekankan, yang juga harus segera disikapi adalah penggantian alat di tiap kecamatan. Terkait dengan persoalan itu, Dinas mempersilakan kalau memang pada tingkat kecamatan memprogramkan KTP massal. Nantinya, Dinas akan membantu penyiapan blangko-blangkonya.

Hanya untuk keperluan itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan aparat pada tingkat kecamatan atau desa, yaitu kevalidan data. Untuk itu, dipersilakan agar tetap kordinaasi dengan kantor pusat, untuk menjaga data yang tidak valid dan sebagainya.

Termasuk, lanjut Mumuk, kalaupun dalam kegiatan itu nantinya muncul biaya operasional diharapkan ada kesepakatan dengan warga. Jika memang tidak ada kesepakatan, sebaiknya hal itu jangan dilakukan.

Prinsip dari Diknas, aturan pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran (untuk anak umur di bawah delapan tahun) adalah gratis alias tidak dipungut biaya. (ud-69)

Tabloid Asli Blora - FACE BOOK & SELINGKUH -RAGAM

Facebook Perbesar Peluang Selingkuh

Pasangan suami istri diimbau untuk berhati-hati akan pengaruh Facebook (FB) terhadap hubungan keluarga mereka, karena FB dapat menyebakan salah satu pasangan tersebut bisa berselingkuh.

Psikolog Universitas Medan Area (UMA), Irna Minauli mengatakan, mudahnya akses dalam aplikasi FB untuk saling berinteraksi satu dengan lainnya, memudahkan seseorang menjalin komunikasi dan hubungan yang luas tanpa ada batasan.

Kemungkinan berselingkuh tersebut disebabkan faktor hubungan perkawinan yang rusak, kurang harmonis dan tidak langgeng. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa faktor tersebut juga dapat mempengaruhi hubungan pasangan suami-isteri yang baik.

Rusaknya hubungan rumah tangga menyebabkan salah seorang di antara mereka mencari pelarian dari masalah yang dihadapi dalam keluarga, sehingga membuat janji dengan teman yang selama ini dikenal baik melalui FB.

“Cinta lama bersemi kembali (CLBK) berpotensi besar terjalin di sana,” ucap Irna yang juga menjabat sebagai dekan Fakultas Psikologi UMA, Selasa (7/7/2009).

Facebook memungkinkan seseorang untuk berkenalan, menjalin hubungan komunikasi dengan orang yang belum dikenal serta teman yang sudah dikenal, namun jarang atau secara kebetulan bertemu di FB sehingga usaha untuk menjalin hubungan yang lebih akrab mudah terjalin setelah perkenalan di FB tersebut.

Fenomena FB bagi generasi tua menjadi peluang untuk mencari teman-teman lama baik sesama jenis mau pun lawan jenis yang sudah lama tidak berjumpa, sehingga aplikasi tersebut dipergunakan untuk melakukan pendekatan lain. Sementara bagi generasi muda, FB menjadi peluang untuk mengenal teman baru.

Selain itu, FB memiliki unsur ketagihan yang menyebabkan seseorang menyediakan waktu yang intens untuk berkomunikasi dengan teman yang ia kenal di FB. Pasangan suami-isteri diimbau untuk mengawasi segala aktivitas lawan masing-masing pasangan di dunia maya tersebut, yakni dengan turut berpartisipasi secara aktif di FB, sehingga pasangan dapat memantau dan mengetahui segala rencana pasangannya.

“Pantau dan waspadai juga teman-teman mereka di FB, siapa tahu mantan kekasihnya ada di daftar teman,” imbaunya.(*SR)

Lintas Muria - KUSNANTO KANDIDAT KETUA DPRD

Lintas Muria

24 Juli 2009

Kusnanto Berpeluang Jadi Ketua DPRD

BLORA - Setelah sempat terjadi perdebatan sengit soal siapa yang akan menjadi ketua DPRD Blora, kemarin sedikit ada titik terang. Kemungkinkan besar akan diduduki partai yang mendapatkan kursi terbanyak.

Dengan demikian, Partai Golkar yang akan berhak menempatkan wakilnya menjadi ketua. Dalam hal ini peluang HM Kusnanto menjadi sangat besar karena pada pemilu lalu Golkar Blora berhasil mendapatkan sembilan kursi.

Menurut Ir Bambang Susilo, ketua DPC Demokrat Blora, yang sempat diprediksi berpeluang menjadi ketua DPRD jika melalui sistem pemilihan, menjelaskan, kemungkinan besar unsur pimpinan dewan ada empat orang. Untuk posisi ketua otomatis dipegang partai yang memperoleh kursi terbanyak (Golkar).

Tiga wakilnya akan diisi wakil dari PDI-P, Demokrat, dan PKB. ‘’Informasi dari pusat demikian. Saya legawa menyikapi itu semua,’’ jelasnya kepada Suara Merdeka.

Sebagaimana diketahui, penentuan siapa ketua DPRD Blora sempat ramai. Semula diprediksi hanya dua nama yang berpeluang, namun berkembang PDI-P juga akan ikut berkompetisi.

Dua kandidat yang disebut-sebut paling berpeluang menjadi yakni HM Kusnanto dan Ir Bambang. Keduanya saling mengklaim dukungan, lantaran merasa yakin bahwa penentuan ketua akan memakai sistem pemilihan. (ud-54)

Separo Lebih Warga Blora Belum Ber-KTP

BLORA - Hingga saat ini, separo lebih warga Blora yang sudah berusia 17 tahun, belum memiliki KTP. Jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan ribu orang.

Dari jumlah penduduk yang wajib KTP tercatat ada 749.274 orang. Warga belum ber-KTP mencapai 398.509 orang. Sisanya, 249.681 orang telah melengkapi diri dengan bukti kependudukan sah.

”Sementara itu, saat ini masih ada 101.084 warga Blora lainnya yang masa berlaku KTP-nya telah habis,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Blora, H Slamet Pamuji SH, kemarin.

Dengan kondisi itu, bisa dikatakan kesadaran warga memilki KTP masih cukup rendah. Buktinya, masih banyak warga yang tidak mempunyai KTP.

Menurut Slamet Pamudji, jika tidak ada kepentingan hingga seseorang memerlukan KTP, mereka masih enggan mengurusnya. Selain itu juga ada kecenderungan warga baru membuat KTP jika ada program produksi KTP massal.

”Padahal program pembuatan KTP massal tersebut belum tentu dilaksanakan setiap tahun. Selama ini kami telah berupaya memudahkan prosedur pembuatan KTP, harapannya bisa mengurangi jumlah warga yang belum ber-KTP itu,” tambahnya.

Komputerisasi

Mantan kabag humas itu menyebutkan, sejak 2005 pihaknya menerapkan pelayanan penerbitan kartu keluarga (KK) dan KTP di Blora dengan komputerisasi. Namun belum dengan sistem informasi yang terpadu, dan masih terpisah di masing-masing kecamatan.

Pihaknya juga tidak memungut biaya pengganti cetak KTP. Dua tahun kemudian diluncurkan sistem administrasi kependudukan terpusat (on line) dan pemotretan langsung pelayanan penerbitan KTP.

Untuk menyukseskan program tersebut, disediakan sarana penunjang seperti kamera digital dan peralatan lainnya di tempat pembuatan KTP dan KK di seluruh kecamatan di Blora. (ud-54)