BLORA - Pasangan calon bupati-calon wakil bupati (cabup-cawabup) Blora terpilih Djoko Nugroho-Abu Nafi meminta agar pelantikan jabatannya pada 11 Agustus nanti digelar sore hari. Kemarin (27/7) rapat gabungan untuk membahas masalah tersebut digelar di gedung DPRD setempat.
Selain dihadiri sekretariat DPRD, rapat juga diikuti pimpinan DPRD, Sekkab Bambang Sulistya, dan Asisten III Sudarmo, Abu Nafi. Plt Sekretaris DPRD Didik Lukardono menyatakan, pelantikan calon terpilih tetap dilaksanakan 11 Agustus nanti. Karena calon terpilih menganggap 11 Agustus secara penanggalan Jawa tidak bagus untuk mengangkat ratu (bupati), maka pelantikan digelar sore hari. ''Menurut kepercayaan Jawa, jika matahari sudah bergeser ke barat, hari sudah berganti,'' katanya.
Menurut dia, agar aturan tetap dijalankan dan keinginan calon terpilih terpenuhi, maka sore hari dinilai waktu yang tepat. Didik mengaku sudah menyiapkan seribu undangan untuk pelantikan tersebut.
Sekkab Bambang Sulistya dan Asisten III Sudarmo saat ditemui di gedung DPRD mengaku kalau kedatangannya untuk rapat persiapan pelantikan. ''Ya untuk konsolidasi soal pelantikan,'' kata Sekkab.
Sementara Abu Nafi saat dikonfirmasi juga mengaku kalau kedatangannya ke gedung DPRD untuk membahas soal pelantikan dirinya. ''Ya, terkait pelantikan. Juga untuk ketemu teman-teman di DPRD,'' ujarnya. (ono/yan)
BLORA - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Dr H Bambang Sadono SH MH menyatakan pentingnya pendidikan karakter bagi generasi bangsa. Hal itu dikemukakannya saat melakukan penjaringan aspirasi (reses) di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Selasa (20/7).
"Pendidikan karakter ini sangat penting bagi generasi penerus bangsa. Departemen Agama saat ini mencanangkan kembali pendidikan karakter, sehingga peran madrasah dan pesantren memiliki posisi yang sangat penting dan strategis," katanya dalam reses yang digelar di aula Pondok Pesantren Miftahul Amal.
Ia menambahkan, para siswa dan mahasiswa di lembaga pendidikan berbasis agama, dinilainya sangat beruntung. "Adik-adik yang belajar di lembaga pendidikan berbasis agama, tidak sekadar cerdas secara kognitif saja, karena pendidikan agama ini menjadi salah satu modal pembentukan karakter," ungkap politisi asli Blora itu.
Sebagai tokoh yang lahir di Blora, Bambang Sadono pun berharap, nantinya di Kota Satai ini, akan muncul lembaga pendidikan seperti Pondok Gontor. "Saya berharap Blora atau Ponpes Miftahul Amal ini bisa lebih maju dan berkualitas seperti Gontor," harapnya. Pangkas Diskriminasi Pada reses yang dihadiri oleh pengasuh Pondok Miftahul Amal KH Drs Dawam Nawawi, kepala Desa Jiworejo Bambang Ismanto, para santri dan masyarakat sekitar, Bambang Sadono juga mengatakan, Diknas saat ini sudah tidak lagi melakukan diskriminasi, baik terhadap lembaga pendidikan maupun siswanya. "Saya belum lama ini bertemu dengan sekjen Depdiknas yang mengatakan, dalam lima tahun ini, Diknas konsentrasi pada pelayanan pendidikan yang lebih baik dan tanpa diskriminasi," ungkanya.
Meski begitu, ia juga mengakui, realitas yang terjadi di lapangan, masih ada diskriminasi. "Tetapi kita menghargai Diknas atas komitmennya itu, yang tidak lagi membedakan antara sekolah swasta dan negeri serta siswa dari sekolah umum atau kejuruan," tegasnya sembari berjanji akan memperjuangkan dana-dana bantuan untuk sekolah swasta dan guru madrasah dari APBD provinsi.
Mohammad Rofiq, salah seorang santri pun menimpali dengan pertanyaan, sejauh mana ia sebagai anggota dewan, memperjuangkan madrasah dan lembaga pendidikan berbasis agama?
"Kami akan memperjuangkan ini dengan kawan-kawan di DPRD Jateng terutama di Komisi E. Pendidikan berbasis agama ini sangat penting, karena di dalamnya diajarkan nilai-nilai dan kesantunan agar santri atau siswa menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter," tandas Bambang Sadono. (H61-42)
Saat ini diawal tahun ajaran hampir pasti para orang tua disibukan dengan pendidikan anaknya. Demikian juga penulis yang asli Blora juga tak lepas dari permasalahan itu. Mulai dari beli peralatan sekolah seperti baju seragam, sepatu, tas dan lain sebagainya.
Bahkan bagi orang tua yang anaknya melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, haruslah mempunyai jumlah rupiah yang lebih agar anaknya dapat diterima disekolah yang lebih tinggi.
Dari pantauan penulis sebagian besar sekolah negeri di Blora, kita ambil contoh SMP kisaran angka Rp. 1 juta lebih orang tua harus mengeluarkan koceknya agar anaknya dapat sekolah.
Jumlah sebesar itu untuk uang pangkal ( atau istilah yang lain-red) dan uang seragam.
Tapi kenyataan ini tidak hanya terjadi di kabupaten Blora saja, hampir sebagian besar kabupaten di Indonesia.
Mengapa ini terjadi ? kita harus menarik permasalahan ini dari pusat.
Kebutuhan biaya sekolah yang melonjak di awal tahun ajaran baru, mungkin dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Jika kita cermati lebih seksama, tren kenaikan biaya pendidikan dari tahun ke tahun ternyata jauh lebih tinggi daripada kenaikan harga kebutuhan lainnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kenaikan biaya pendidikan pada Juli 2009 dibanding tahun 2000 mencapai 227%. Pada tahun 2000, indeks harga biaya pendidikan berada pada level 100. Sedangkan pada tahun 2009 angka indeks tersebut telah mencapai 327.
Angka tersebut lebih tinggi dari kenaikan indeks harga pangan pada periode sama yang sebesar 122%. Juga jauh lebih tinggi dari kenaikan indeks harga secara umum pada periode sama yang sebesar 115%.
Padahal berdasarkan data yang dikumpulkan Purbaya Yudhi Sadewa (Kompas, 31/8/2009) di negara tetangga kita yaitu Malaysia, indeks biaya pendidikan pada periode yang sama hanya naik 17%. Sedangkan di Thailand, pada periode April 2009 dibandingkan dengan tahun 2000 hanya naik 11%.
Bahkan pada periode tiga bulan (Mei-Juli) tahun 2009, indeks biaya pendidikan di Thailand justru turun sebesar 11%.
Pemerintah memang telah menaikkan anggaran pendidikan sejak tahun 2005.
Pada tahun 2005, rasio anggaran pendidikan terhadap APBN hanya sebesar 8,1%, dengan alokasi Rp 33,40 triliun. Tahun 2006 rasionya meningkat menjadi 10,1% dengan alokasi Rp 44,11 triliun.
Tahun 2007 rasionya meningkat lagi menjadi 10,5% dengan alokasi Rp 53,07 triliun. Tahun 2008 rasionya meningkat lebih tajam menjadi 18,5% dengan alokasi Rp 158,52 triliun. Kemudian sejak tahun 2009, rasio anggaran pendidikan terhadap APBN telah menjadi 20% yang sesuai dengan amanat UUD 1945.
Alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2009 mencapai Rp 207,41 triliun. Sedangkan di tahun 2010, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN-P mencapai Rp 221,4 triliun.
Kelihatan aneh memang, di saat terus bertambahnya anggaran pendidikan yang disediakan APBN, indeks harga biaya pendidikan juga terus meningkat. Mengapa hal itu bisa terjadi?
Secara umum hal itu terjadi karena alokasi anggaran pendidikan tidak tepat sasaran. Sehingga anggaran yang telah dikucurkan pemerintah tidak mampu mengurangi biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat. Terkadang, pemerintah terkesan bingung sehingga mengambil kebijakan yang tidak terarah.
Sebagai contoh kecil, pada tahun lalu pemerintah memberikan tambahan anggaran untuk sekolah berstandar internasional sebesar Rp 300 juta. Padahal sekolah berstandar internasional sudah memungut biaya yang mahal.
Sebuah kebijakan yang kurang tepat mengingat sekolah berstandar internasional tidak menjangkau masyarakat secara luas. Hanya yang berpenghasilan tinggi yang mampu menyekolahkan anaknya di sekolah berstandar internasional.
Selain itu, besarnya anggaran pendidikan yang tahun ini mencapai Rp 221,4 triliun, ternyata hanya sebagian kecil yang disalurkan untuk program pendidikan.
Sebagian besar dari anggaran tersebut dialokasikan untuk membayar gaji dan tunjangan guru. Penjelasan Direktur Profesi Pendidikan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kemendiknas, Achmad Dasuki (okezone.com, 26/5), memberi gambaran tentang hal itu.
Menurutnya jika tahun ini 800.000 guru telah mempunyai sertifikat, maka diperlukan dana Rp 16 triliun untuk membayar tunjangan profesi. Sedangkan jika 2,6 juta guru telah tesertifikasi, dana tunjangan profesi makin membengkak hingga Rp 60 triliun.
Jumlah itu pun harus ditambah dengan pembayaran gaji guru PNS sebesar Rp 107 triliun. Lalu tunjangan khusus sebesar Rp 2,6 triliun untuk guru yang ditugaskan di daerah terpencil.
Barang mewah
Tampaknya pemerintah lebih memrioritaskan anggaran pendidikan untuk peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi bagi yang lolos sertifikasi.
Sebenaranya peningkatan kesejahteraan guru juga penting untuk meningkatkan kinerja mereka. Sayangnya, hasil sementara dari survei yang dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menunjukkan bahwa kinerja guru yang lolos sertifikasi belum memuaskan.
Jika kita asumsikan hasil akhir penelitian PGRI sama dengan hasil sementara, maka kesimpulannya alokasi terbesar dari anggaran pendidikan tidak tepat sasaran.
Selain tidak mampu meningkatkan kinerja guru, besarnya anggaran untuk kesejahteraan guru juga menyedot alokasi lain dari anggaran yang mestinya untuk program pendidikan.
Tentu kita hanya bisa iri terhadap apa yang terjadi di Thailand. Disana, mulai triwulan pertama tahun 2009 telah dicanangkan program pendidikan gratis 15 tahun mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai tingkatan SMA.
Program itu mencakup biaya sekolah gratis, buku gratis, peralatan pendidikan gratis, baju seragam gratis dan pembiayaan untuk aktivitas rekreasi.
Selain itu, sekitar 70% dari iuran pendidikan tinggi juga akan dibayar oleh negara. Memang, rasio anggaran pendidikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara di Thailand sudah mencapai 27%.
Namun siapa yang berani menjamin, jika rasio anggaran pendidikan terhadap APBN di Indonesia telah mencapai 27%, program pendidikan gratis 15 tahun bisa terwujud.
Tampaknya pemerintah perlu segera menata ulang prioritas dalam mengalokasikan anggaran pendidikan. Hal itu juga perlu dibarengi dengan pengawasan dan evaluasi secara kontinyu.
Tingginya kenaikan indeks biaya pendidikan dari tahun ke tahun bukanlah sinyal positif. Jangan sampai pendidikan menjadi barang mewah terutama bagi warga miskin.
Semua sepakat bahwa pendidikan harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Harga kebutuhan pangan yang murah adalah penting. Tetapi pendidikan murah juga penting. Dan kita tunggu dengan pasti, inilah yang mungkin akan diprioritaskan oleh Penguasa Blora tahun ajaran mendatang. (Penulis: Drs.Ec. Agung Budi Rustanto Redaktur tabloid SR)
Blora, CyberNews. Tim bola voli putri yunior dari Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Blora memiliki peluang besar untuk meraih prestasi dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Voli yang digelar oleh PBVSI Jateng di Gor Magelang, 15-18 Juli.
Pada Kejurda tersebut, PBVSI mengirim satu tim putra dan satu tim putri. "Berdasarkan hasil kejurda di Kudus pada 2009, maka tim bola voli putri punya peluang besar untuk menang," kata salah seorang pelatih, Gunawan.
Prestasi para atlit Blora khususnya voli, tambah Gunawan, diyakini akan meningkat, karena organisasinya dipegang oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan.
Peluang tim putri untuk merebut gelar juara itu juga diakui oleh Kusnan serta dua pelatih lain, yaitu Joko Riyanto dan P Nurwanto. "Tim putri lebih peluang daripada tim putra, tetapi kita berdoa saja, semoga semua bisa kembali dengan membawa kemenangan," paparnya.
Mengenai persiapan, baik Gunawan maupun Kusnan mengakui sangat kurang, karena surat undangan hanya satu minggu lalu baru diterima. "Tetapi untuk latihan rutin, berjalan dua kali seminggu," imbuhnya.
Ketua PBVSI Kabupaten Blora H Ahmad Sutaat dalam pelepasan atlit Rabu (14/7), meminta agar para atlit bisa menjaga diri dan bermain sebaik mungkin.
Sementara Ketua KONI Blora H Urip Daryanto meminta agar persoalan mental benar-benar disiapkan dalam pertarungan nanti. "Saya yakin, secara teknis pelatih-pelatih sudah memberikan bekal dengan baik. Tetapi mental juga penting untuk dipersiapkan dalam pertandingan nanti," tegasnya.
BLORA - Lingkungan di komunitas masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo tahun ini akan dibangun sebagai kawasan budaya. Sebagai penunjang di lingkungan tersebut akan dibangun sebuah pendapa yang bisa digunakan kegiataan masyarakat Samin, sekaligus sebagai penanda kawasan budaya. Hanya, di lapangan banyak yang salah persepsi. Karena itu, kemarin Bappeda mengudang banyak pihak mulai ahli waris tokoh Samin, budayawan, LSM serta pihak terkait lainnya untuk rembukan bareng. ''Kami pastikan kultur yang sudah kental itu tidak akan luntur,'' ujar Samgautama Karya Jaya Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda yang memimpin pertemuan tersebut.
Pada kesempatan itu, Samgautama menjelaskan latar belakang proyek yang didanai APBN dan APBD provinsi tersebut. Proyek pembangunan pendapa dan penataan lingkungan komunitas samin itu bermal dari usulan dari pemkab Blora, saat itu kebetulan dia sendiri yang mengusulkan, ketika masih menjadi salah satu kepala sub dinas di Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Usulan itu diajukan npada 2008 silam. ''Nah, kemudian usulan itu diterima dan turun,'' kata dia.
Desa Klopoduwur, lanjutnya, akan ditetapkan menjadi kawasan tradisional. Sebab, desa ini merupakan salah satu desa di Blora yang masih kental budaya Samin nya. Untuk membangun fasilitas di desa ini sebagai pendukung program pelestarian kawasan tradisional itu, dialokasikan dana Rp 1,5 miliar dan Rp 200 juta dari APBD Blora. ''Proyek itu merupakan pekerjaan Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum melalui satuan kerja non vertical tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan Jateng,'' terangnya.
Menurut dia, selain di Blora ada kawasan lain yang mendapatkan proyek serupa. Dia mengaku ada dana sekitar Rp 2 miliar untuk proyek sejenis. Namun, Blora menerima bagian lebih besar. Hal itu karena potensi dan rentetan sejarah yang panjang di masyarakat Samin Blora. Pengerjaan bangunan dan fasilitas lain di desa yang menjadi kawasan tradisional itu dikerjakan sebuah kontraktor yang sudah ditunjuk. (ono)
BLORA - Sampai kemarin,pelantikan calon bupati dan calon wakil bupati hasil pemilukada 3 Juni lalu maish belum jelas. DPRD sebagai pihak yang berhak menyelenggarakan pelantikan, masih belum menentukan tanggal pastinya. Pelantikan yang akan digelar melalui sidang paripurna istimewa itu harus dijadwalkan dulu. Penjadwalan kegiatan di DPRD diputuskan dalam rapat badan musyawarah (Banmus). Hanya kemarin pemkab sudah menggelar rapat untuk koordinasi tentang rencana pelantikan.
Rapat kemarin digelar di ruangan rapat pemkab di lantau dua gedung pemkab di Jalan Pemuda Blora. selain pemkab dan jajuarannya, juga diundang pihak polisi serta pihak yang terkait lainnya, termasuk secretariat DPRD. Hanya, rapat tersebut memang belum menyebutkan tanggal pelantikan. 'Tanggalpastinya belum,kita koordinasi dulu,'' ujar Kabag Humas dan Protokol Hurip Indiani kemarin.
Wakil ketua DPRD Abdullah Aminuddin saat dikonfirmasi membenarkan kalau DPRD belum mengadendakan pelantikan. Menurut dia, sampai kemarin Banmus belum menggelar rapat terkait agenda pelantikan bupati dan wakil bupati. Menurut dia, batas akhir tugas bupati peruode 2005-2010 memang 11 Agustus nanti. ''Namun, apakah pelantikan tanggal 11 Agustus atau tidak belum kita putuskan,'' katanya.
Mas Amin, begitu anggota dewan dari PKB itu biasa disapa menambahkan, saat ini SK pengangkatan calon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati juga belum turun. Karena itu, pihaknya belum membahasanya. Menurut dia, batas akhir jabatan bupati sudah jelas, sehingga soal pelantikan tinggal mengagendakan saja. ''Kalau semua sudah beres, kita agendakan,'' tambahnya.
Sementara Plt Sekretaris DPRD Didik Lukardono mengakui kalau sampai kemarin SK pengangkatan Djoko Nugroho dan Abu Nafi sebagai bupati dan wakil bupati Blora periode 2010-2015 belum turun. Permohonan penangangkatan sedang di proses di kementrian dalam negeri, setelah semua syarat dunyatakan cukup. ''Kita memang berusaha sesuai normatifnya yakni tanggal 11, hanya terserah nanti perkembangannya seperti apa,'' tandasnya. (ono)
BLORA - Perubahan APBD 2010 untuk tahun dipastikan bakal dilakukan, waktunya sekitar Agustus. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Abdullah Aminuddin. Menurut dia perubahan APBD itu perlu dilakukan karena banyak kegiatan yang memang harus ditambagi pendanaannya. Saat ini DPRD masih mendata kegiatan apa saja yang harus ditambahi dananya. ''Misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan itu penting,'' katanya.
Selain itu, juga untuk menyesuaikan perubahan pendapatan dan pengeluaran yang dimungkinkan ada. Dia melihat untuk bidang kesehatan misalnya, untuk jaminan kesehatan daerah (jamkesda) juga perlu ditambahi. Selain itu, juga dana untuk pembelian di rumah sakit serta pengadaan alat pembakar sampah medis milik rumah sakit DR R. Soetijono yang beberapa waktu terbakar. ''Saat kami sidak ke rumah sakit, sempat dikeluhi dana untuk obat yang minim. Jika nanti ada dana yang bisa digunakan, itu akan diprioritaskan,'' tambahnya.
Sementara anggota Badan Anggaran (banggar) Seno Margo Utomo menginformasikan ada kelebihan anggaran dari alokasi dana penyelenggaraan pemilukada. Salah satunya adalah kelebihan dana dari KPUK. Semula dana untuk KPUK dianggarkan Rp 14 miliar, dengan asumsi pemilukada digelar dua putaran. Karena, kenyataannya pemilukada hanya satu putaran, berarti dana untuk penyelenggaraan putaran kedua tidak digunakan. ''Menurut informasi yang kami terima ada sekitar Rp 5 miliar yang tersisa,'' katanya.
Selain itu, dia juga berharap kegiatan lain yang terkait pemilukada juga lebih. Misalnya di Panwaskab. Lembaga pengawas ini sebelumnya didanai Rp 1,8 miliar dan dana cadangan Rp 1 miliar. Dengan asumsi dana yan digunakan selama mengawasi proses tahapan dan pelaksanaan pemilukada habis Rp 1,8 sesuai yang diberikan, berarti masih ada sisa Rp 1 miliar. ''Jika ada kelebihan itu,kita akan prioritaskan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat, misalnya untuk jamkesda. Itu prioritas dalam perubahan APBD nanti,'' ujar anggota dewan dari PKS ini.
Terpisah, Sekretaris KPUK Blora Sugiyono membenarkan kalau anggaran di KPUK tersisa. Semula memang KPUK diberi dana untuk menggelar pelaksanaan pemilukada dua putaran. Sedangkan pelaksanaanya satu putaran saja, sehingga otomatis dana untuk putaran kedua masih belum digunakan. ''Kami belum menghitung jumlahnya, namun pada kisaran Rp 4 miliaranlah,'' katanya. (ono)
ANTARA - Dinas Pertanahan, Permukiman, dan Tata Ruang (DPPTR) Blora, Jawa Tengah, terus menggalakkan pembuatan biopori di daerah ini untuk meningkatkan kesuburan lahan dan mengurangi risiko banjir akibat tersumbatnya saluran air oleh sampah. "Kami terus menyosialisasikan pembuatan biopori sampah dan memberi motivasi kepada masyarakat agar mau membuat sarana resapan sampah ini," kata Kepala DPPTR Blora, M Affandi di Blora, Rabu.
Menurut dia, pembuatan biopori selain untuk menciptakan pori-pori tanah, juga berfungsi menyerap sampah organik yang bisa meningkatkan kesuburan lahan.
Cara pembuatan yang sederhana tersebut, katanya, bisa mengurangi risiko banjir, sebab sebagian air mengalir masuk ke biopori yang memiliki volume penyerapan lebih besar daripada tanah tertutup.
"Biopori mengurangi sampah yang berserakan sehingga tanah pun menjadi subur," katanya.
Untuk membuatnya, warga hanya perlu menggali lubang dengan kedalaman tertentu di tanah untuk menyimpan sampah.
"Saya kira tidak sulit sepanjang kita punya niat dan mau melaksanakan," katanya.
Menurut Affandi, biopori itu bisa dibuat dengan lubang berbentuk tabung bulat berdiameter 10 hingga 30 sentimeter.
"Ini tergantung kondisi tanah. Dalamnya sekitar satu meter dan jarak antar lubang yang satu dengan yang lain juga satu meter," jelasnya.
Cara itu, katanya, akan mengurangi polusi akibat sampah, sebab yang masuk ke dalam lubang itu berupa sampah organik yang dibutuhkan setiap tanaman. "Nanti setiap rumah tangga harus membuat biopori seperti ini," tambahnya.
Untuk itu, katanya, Pemkab Blora membagikan peralatan dan buku panduan kepada masing-masing kelurahan di Kecamatan Blora mengenai bagaimana membuat biopori yang benar.
"Bantuan tersebut selanjutnya dibagikan untuk setiap rukun tetangga (RT) di kelurahan setempat," katanya. (U.pso-195/B/M028/M028) 14-07-2010 11:03:47. m
ANTARA - Tiga kelompok tani di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa alat-alat mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian khususnya padi.
"Meski saat ini hasil produksi padi dari beberapa kelompok tani di Blora dinilai sudah cukup bagus, namun pemerintah tetap berupaya agar lebih meningkat lagi," kata Kasi Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Blora, Budi Susilo, di Blora, Selasa.
Bantuan tersebut, menurut Budi, juga agar kelompok tani bisa mandiri, sehingga tidak ada lagi ketergantungan dan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil usahanya sendiri.
"Jadi, tujuan dari bantuan ini, selain untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, juga untuk menanamkan kemandirian kelompok tani dan kemandirian inilah yang sangat diharapkan oleh pemerintah," katanya.
Untuk itu, alat-alat pertanian tersebut, selebihnya digunakan untuk kepentingan kelompok, juga bisa dimanfaatkan untuk kepentiangan yang lain.
"Artinya, dapat digunakan untuk melayani masyarakat umum, dengan mendapatkan imbalan jasa, yang pada akhirnya dapat menambah pendapatan kelompok," katanya.
Adapun jenis alat-alat mesin pertanian, antara lain berupa traktor, pompa air, pemotong padi, pedal trheser bermotor (dos) dan alat perbengkelan.
"Hanya saja, tolong dikelola dengan baik, sehingga awet dan dapat bertahan lama," pintanya.
Jumlah keseluruhan kelompok tani di Blora sebanyak 270 kelompok yang menyebar di 13 kecamatan. "Dari jumlah tersebut, sebanyak 110 kelompok tani yang mengikuti kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Tanaman Terpadu (SL-PTT), katanya.
Sedangkan yang mendapat bantuan alat mesin tersebut, katanya, khusus kelompok tani yang menjadi kegiatan SL-PTT non-padi Hibrida.
Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Blora Sampai di Meja Mendagri
Blora, CyberNews. Usulan pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah Blora telah disampaikan gubernur Jateng kepada menteri dalam negeri (mendagri).
Hal tersebut dikemukakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Blora, Didik Lukardono, usai rapat persiapan pelantikan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di ruang pertemuan pemkab, Selasa (13/7).
‘’Informasi terakhir yang kami terima, gubernur telah meneruskan usulan pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah Blora kepada mendagri. Jika tidak ada kendala apapun, pengesahan dari mendagri sudah akan keluar tujuh atau sepuluh hari mendatang,’’ ujar Didik.
Sebelumnya DPRD Blora, Kamis (24/6), telah menyampaikan usulan pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah kepada mendagri melalui gubernur Jateng untuk mendapatkan pengesahan.
Usulan tersebut sesuai dengan pasal 66 ayat 3 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bupati RM Yudhi Sancoyo diusulkan pemberhentiannya karena akan habis masa jabatannya, 11 Agustus 2010.
Sementara usulan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati, Djoko Nugroho-Abu Nafi (Kolbu) disampaikan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora menetapkan keduanya sebagai pasangan calon terpilih dalam Pilkada.
Pasangan Djoko Nugroho-Abu Nafi ditetapkan sebagai pasangan terpilih setelah mendapatkan suara terbanyak dalam Pilkada, Kamis (3/6). Pasangan calon yang diusung PD, PKB, PPP, Hanura, PPIB dan PDP itu memperoleh sebanyak 243.715 suara.
Sementara pasangan incumbent RM Yudhi Sancoyo-Hestu Bagiyo Sunjoyo (Yes) yang diusung partai Golkar mendapat 197.277 suara. Pasangan HM Warsit-Lusiana Marianingsih (Wali) yang diusung PDIP mengumpulkan 39.445 suara.
Hanya Didik Lukardono belum bisa memastikan apakah pelantikan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih akan dilaksanakan 11 Agustus. ‘’Yang pasti pelantikannya digelar dalam rapat paripurna DPRD. Tentang waktunya kapan, menunggu konfirmasi terakhir dari gubernur setelah keluar pengesahan dari mendagri,’’ tandasnya.
BLORA - Manajemen Persikaba Blora menunggu kedatangan Alexander Saununu untuk teken kontrak sebagai pelatih. Menurut Manajer Persikaba Amin Faried, jika Alexander sudah teken kontrak, maka pelatih tersebut diserahi tugas menyeleksi pemain lokal yang sudah ada.
''Sebab, manajemen ingin mayoritas pemain lokal masuk skuad, namun tentunya yang lolos seleksi,'' ujarnya kemarin (11/7).
Dia mengatakan, saat ini sudah banyak pemain lokal yang dikumpulkan untuk berlatih bersama. Meski belum ada ikatan apa-apa, para pemain itu menunjukkan semangat dan dedikasinya. Manajemen meminta para pemain tetap menjaga penampilan dan meningkatkan kemampuannya agar mereka bisa lolos seleksi. ''Kami akan sangat gembira jika para pemain itu mayoritas masuk tim,'' katanya.
Lantas kapan Alexander datang ke Blora? Amin belum dapat memastikan. Menurut dia, saat ini manajemen masih menjalin hubungan dengan mantan pemain timnas dan Persija Jakarta itu. Dia berharap Alexander cepat datang, sehingga tim bisa segera dibentuk. ''Karena informasi September sudah mulai kompetisi, jadi harus dipersiapkan sejak sekarang,'' tuturnya. (ono/yan)
Ilustrasi: Digabungnya 65 SDN menjadi 32 sekolah di Blora, Jawa Tengah mengakibatkan nasib 25 kepala sekolah yang sekolahnya digabung itu belum jelas.
BLORA, KOMPAS.com — Akibat penyebaran siswa yang tidak merata, Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terpaksa menggabungkan 65 sekolah dasar negeri (SDN) menjadi 32 sekolah. Akibatnya, nasib 25 kepala sekolah yang sekolahnya digabung itu belum jelas.
"Kalau yang dijabat oleh Plt saya kira tidak begitu masalah, tapi yang dijabat kepala sekolah definitif, saya belum bisa komentar".
-- Suprayogi
Kepala Sub Dinas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Diknas Blora, Suprayogi, di Blora, Jumat (9/7/2010), mengatakan, penggabungan dan penghapusan puluhan SD itu berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor: 421.21/786/2010, tertanggal 22 Juli 2010 tentang Penggabungan dan Penghapusan SDN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
"Kami belum berani banyak komentar, yang jelas ada 65 SD di Blora yang digabung menjadi 32 SD dan ini untuk SD yang satu lokasi," kata Suprayogi.
Dia mengatakan, dari 65 SD yang digabung itu, ada yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) dari kepala sekolah definitif SD lain, tetapi ada juga yang dijabat kepala sekolah definitif. "Kalau yang dijabat oleh Plt saya kira tidak begitu masalah, tapi yang dijabat kepala sekolah definitif, saya belum bisa komentar," katanya.
Dia mencontohkan, SD yang keduanya dijabat oleh Plt seperti SD Kedungjenar I yang digabung dengan SD Kedungjenar II menjadi SD Kedungjenar I, menurutnya, tidak begitu masalah. "Sutiyono, Plt Kedungjenar I adalah Kepala Sekolah SD Jetis dan Rumhadi Plt Kedungjenar II Kepala Sekolah SD Karangjati, sehingga Rumhadi kepala sekolah yang SD-nya tidak menjadi SD induk gabungan, kembali ke SD Karangjati," kata Yogi.
Namun, seperti SD Jepon 3 dan SD Jepon 5 yang digabung menjadi SD Jepon 3, keduanya dijabat oleh kepala sekolah definitif. Alhasil, kata dia, nasib kepala sekolah SD Jepon 5 yang tidak menjadi SD induk belum jelas. Untuk itu, dia berharap dalam waktu dekat segera ada pelantikan agar nasib para kepala sekolah itu menjadi jelas.
Diberitakan sebelumnya, penggabungan dan penghapusan puluhan SDN di Kabupaten Blora tersebut telah berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor: 421.21/786/2010, tertanggal 22 Juli 2010 tentang Penggabungan dan Penghapusan SDN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
Blora, CyberNews. Wacana melengkapi Satpol PP dengan senjata api, santer menjadi bahan perbincangan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun sudah memberikan payung hukum bagi Satpol PP untuk melengkapi diri dengan senjata api, melalui Peraturan Menteri No 26 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satpol PP, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (Permen).
Namun, meski sudah ada payung hukum yang membolehkan Satpol PP dilengkapi dengan senjata, tetapi Satpol PP di berbagai daerah, mengaku belum merasa perlu menggunakan senjata api (Senpi). Di Blora, Kepala Satpol PP, Slamet Wiryanto juga mengemukakan hal yang sama, bahwa instansi yang dipimpinnya, belum membutuhkan Senpi.
"Untuk Blora belum perlu (Senpi-Red), karena masyarakat tidak perlu ditakut-takuti dengan senpi," katanya kepada Suara
Merdeka CyberNews, Kamis (8/7).
Da menjelaskan, untuk mendekati masyarakat, tidak perlu menggunakan kekerasan. Cukup dengan cara yang santun dan persusif, menurutnya masyarakat sudah patuh, apalagi melihat wilayah Blora masih sangat kondusif. "Blora sangat kondusif, sehingga masyarakat pun tidak perlu ditakut-takuti, apalagi dengan senpi," tegasnya.
Blora,CyberNews. Formulir dan surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) di Kabupaten Blora setahun lalu bakal dilelang secara terbuka.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora tengah melakukan persiapan pelelangan. "Jadwal lelangnya sementara kami susun. Kami awali lelang tersebut dengan menyiapkan segala sesuatunya," kata Siti Ruhayatin, salah seorang anggota KPU Blora, Minggu (11/7).
Penghapusan logistik berupa formulir dan bekas surat suara melalui lelang terbuka itu sesuai dengan aturan yang ada dan surat petunjuk KPU pusat. Atin, sapaan akrab Siti Ruhayatin, mengungkapkan, barang-barang itu selama ini disimpan rapi di gudang KPU Blora di kompleks UPTD Arsip Daerah.
"Untuk memudahkan penghitungan, kami tempatkan dalam karung kemudian ditimbang masing-masing dengan berat 50 kilogram," tandasnya.
Dia belum bisa memperkirakan berapa berat keseluruhan barang-barang yang akan dilelang itu. Hanya kemungkinan mencapai puluhan bahkan ratusan ton. Pasalnya, selain tersimpan di dalam gudang, bekas formulir dan surat suara itu memenuhi pula bagian luar gudang.
Dijelaskan Atin, peserta lelang kemungkinan adalah perusahaan-perusahaan kertas, percetakan dan perusahaan umum. "Kami tidak paham persis akan diapakan kertas-kertas formulir dan surat suara tersebut. Bisa jadi akan didaur ulang sehingga kertasnya bisa digunakan lagi," tuturnya.
BLORA - Puluhan ribu liter minyak mentah yang tumpah di Sungai Ledok, Blora, Jawa Tengah, menjadi rebutan warga untuk keperluan masak sehari-hari.
Minyak milik Pertamina Distrik II Ledok yang bercampur gas itu menjadi rebutan warga sekitar. Meski telah dilarang, namun warga nekat mengambil untuk keperluan memasak sehari-hari.
Hingga Kamis (8/7/2010) pagi, area masih tertutup untuk umum mengingat kandungan minyak dan gas yang terbawa air sungai, sesekali masih terbakar.
Pantauan di lapangan, tampak kepulan asap hitam masih membumbung tinggi di berbagai titik aliran Sungai Ledok, tepatnya di Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Bahkan sungai yang dilalui minyak bercampur gas, masih sesekali mengeluarkan api hingga belasan meter dan berbau menyengat.
Bambang, salah satu warga, mengaku mengambil lantung (sebutan minyak mentah di Blora) untuk keperluan memasak dan lainnya.
Selain masih mengisolir tiga desa di antaranya Desa Ledok, Gagahan, dan Pojok Watu, aliran minyak bercampur gas juga mencemari dua anak sungai di antaranya, Sungai Jalen dan Sungai Asin.
Petugas masih berusaha melokalisir tumpahan minyak dan api yang masih membumbung hingga belasan meter dengan cara menghambat serta menyedot minyak dengan mendatangkan 15 truk penyedot.
Sejak kemarin Pertamina EP Cepu, masih belum bisa dikonfirmasi tentang penyebab terjadinya kebocoran minyak tersebut. Rencananya, hari ini tim dari badan lingkungan hidup akan mengkaji dampak serta kerugian yang dialami warga.
BLORA - Penetapan 10 rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi perda dipastikan molor. Sebab, sampai kemarin belum ada kepastian jadwal kapan DPRD Blora akan menetapkan 10 perda yang sebagian besar perda perubahan tersebut, meski sejumlah tahapan pembahasan rancangan perda sudah terlewati. Usaha DPRD untuk mengupayakan penetapan perda tersebut sesuai agenda kegiatan yang disusun Badan Musyawarah (Banmus) gagal. '' Kalau jadwal sesuai Banmus 25 Juni lalu,'' ujar wakil ketua DPRD Blora, Abdullah Aminuddin.
Dia mengatakan, kemungkinan ada tiga perda yang akan ditetapkan lebih dulu. Yakni, perda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, kerja sama daerah, dan pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan tujuh perda lainnya yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah, menyusul. Sebab, sebagian masih akan disesuaikan dengan berbagai materi perundang-undangan yang ada. Ketujuh raperda itu adalah raperda layanan parkir di tepi jalan umum, retribusi khusus parkir, retribusi terminal, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pelayanan pasar, serta raperda retribusi pasar grosir dan pertokoan.
Sepuluh raperda itu telah diajukan pemkab sejak beberapa tahun lalu. DPRD telah membentuk dua panitia khusus (pansus) untuk membahas raperda tersebut. Berbagai tahapan pembahasan juga telah dilakukan. Terakhir, DPRD telah menggelar rapat paripurna II tentang pemandangan umum fraksi terkait 10 raperda tersebut, Jumat (21/5) lalu.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD, Sutrisno menegaskan, komitmen DPRD yang berupaya menetapkan perda sesuai jadwal tersebut tentu sangat kontras dengan fakta yang ada. Pasalnya, untuk sampai pada penetapan, masih ada beberapa tahapan lagi yang perlu dilalui. Selain rapat paripurna III tentang jawaban bupati, tahapan lainnya adalah publik hearing dan rapat paripurna IV tentang pengambilan keputusan antara bupati dan DPRD. Belum lagi jika telah diputuskan untuk disetujui, raperda itu masih harus diajukan ke gubernur Jateng untuk dievaluasi. ''Kami akan jadwal ulang agenda penetapan,'' katanya. (ono/wid)
BLORA - Seminggu sudah manajemen Persikaba Blora memberikan waktu kepada Alexander Saununu untuk memertimbangkan tawaran menjadi pelatih. Hingga deadline berakhir kemarin (7/7), Alexander belum memberikan jawaban apakah dia bersedia atau tidak menjadi pelatih Persibo.
Meski demikian, manajemen Persikaba memberikan kelonggaran. Mereka akan menunggu perkembangan dalam satu atau dua hari ini. ''Saat pamit dulu dia ingin mendampingi anaknya liburan. Nanti kita hubungi untuk meminta kepastian,'' ujar Amin Faried, manajer Persikaba.
Sebelumnya, manajemen tim dan Alexander Saununu pernah bertemu. ''Saat itu manajemen juga sudah menyebut angka maksimal yang bisa kita bayarkan untuk pelatih,'' tambah Faried.
Jika tawaran dari manajemen diterima, maka Alexander bakal dikontrak. Sebaliknya, manajemen akan mencari calon pelatih lain apabila mantan pemain tersebut menolak tawaran Persikaba. ''Kami mengejar waktu, karena untuk persiapan tim butuh waktu,'' kata Faried. (ono/yan)
.JPG)
.jpg)
