Tabloid Asli Blora - DULU MANA . . . ?

Reformasi Birokrasi atau Penetapan APBD

BLORA, SR - Wacana reformasi terhadap pengisian pejabat yang kosong karena pensiun atau sebab lain, terus saja bergulir.Hal itu terkait dengan sebanyak 43 pejabat yang kosong terhitung sejak 1 Desember 2009 lalu.

Tejo Prabowo direktur LSM Jati Bumi Blora mengatakan reformasi yang dicanangkan Presiden SBY yakni pada ultah Korpri lalu harus segera ditindaklanjuti kebawah.

“Tema KORPRI mendukung reformasi birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik, harusnya Pemda Blora segera menindaklanjutinya. Jangan hanya pasang spanduk disudut-sudut yang berbicara,” kata Tejo.

Dia juga mengungkapkan agar reformasi birokrasi tak tanggung-tanggung, kalau memang pejabat yang dinilai tidak mampu juga diganti, terlebih kekosongan pejabat eselon segera diisi.

Alasanya pada tahun 2010 kabupaten Blora perlu bekerja ekstra ketat yakni akan digelarkanya Pilkada juga tahun penjaringan investor terkait segera beroperasinya Blok Cepu.

“Isilah pejabat yang mempunyai kemampuan intelektual dan loyalitas yang tinggi, demi mewujudkan Blora yang waras, wareg, wasis dan wilujeng sesuai misi bupati Blora yang telah dicanangkan sejak 5 tahun lalu,” jelas Tejo.

Disisi lain Tejo juga menandaskan, dengan segera diisinya pejabat yang kosong dengan orang kedua persyaratan diatas tentunya mereka berani membuat inovasi yang tentunya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Blora.

“Apalagi kabar terbaru dalam pemerintahan SBY periode kedua ini, bagi para pejabat di pusat dan daerah yang sedang tersandung kasus, akan diseleksi presiden terkait ijin pemeriksaanya. Inilah yang harus memacu para pejabat baru Blora nantinya agar berani melakukan terobosan baru sesuai keahliaanya,” tandas Tejo.

Tejo juga menambahkan, ungkapan mensegneg tidak mudahnya presiden memberikan surat izin tersebut hanyalah untuk menghindari pemunculan kasus yang semata dilandasi karena fitnah. Apalagi, hanya berdasar surat kaleng dan semacamnya.

Ketika ditanya Saat ini Bupati Blora tentunya menghadapi permasahan yang sama sepereti tahun lalu, yakni antara Pengisian Pejabat Kosong atau Penyelesaian APBD 2010 awal tahun depan mana yang didahulukan. Tejo menjawab pengisian pejabat khususnya kepala SKPD yang didahulukan.

“Saya berpendapat pengisian pejabat kosong terlebih dulu, karena merekalah yang nantinya mempertanggung-jawabkan anggaran,” tegasnya Rabu (2/12).

Sementara Legyono Anggota DPRD Blora beberapa waktu lalu juga telang memberikan tanggapan tentang perlunya pembenahan birokrasi, di lingkup Pemkab Blora, juga perlu diperhatikan eksutif.

Dia menginginkan Pemkab Blora lebih serius memperhatikan kesejahteraan di Blora. Untuk itulah dirinya menyarankan penentuan pimpinan kantor atau SKPD, yang menjadi ujung tombak untuk mencari investor, betul-betul dijabat orang yang kredibel.

“Seorang pemimpin yang berorentasi pada kemajuan Blora, berusaha aktif mencari investor dan yang utama mempunyai sifat supel, berpandangan luas dan tentunya mau bekerja keras,” kata Legyono.

Di tempat terpisah Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo pun, sempat menyoroti apa yang diwacanakan beberapa dewan dan masyarakat.

Bahkan dia mengisyaratkan akan melakukan evaluasi SOTK, hal itu diungkapkan saat membuka Diklat Keuangan dan Ketatausahaan pemegas kas SKPD di Wisma Pratama beberapa waktu lalu.

“Evaluasi SOTK memang perlu dilakukan, akan tetapi tidak seperti yang diungkapkan orang harus reformasi birokrasi total,” kata Yudhi waktu itu.

Dia juga menjelaskan bahwa tidaklah mudah melakukan reformasi birorasi. Banyak berbagai aspek yang terkait mulai dari evaluasi sampai hal terkecil terkait pribadi personel. “Tidak semudah seperti membalikan telapak tangan,” tegas Yudhi.

Untuk itulah dia berharap agar masyarakat tahu dan mengerti, tentang dampak yang ditimbulkan bila tuntutan reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh.(Roes)

Fokus Samping

Wahono ( Ketua PWI Pokja II Jateng)

Rombak SKPD Dulu

BLORA,SR- Kekosongan kepala SKPD ternyata juga tak luput dari pantau ketua PWI Pokja II Jateng Wahono.

Menurut Wahono saat ini yang paling tepat adalah Bupati segera merombak SKPD yang telah ada saat ini.

Alasanya SKPD yang ada dan telah ditetapkan dengan Perda SOTK pada awal tahun lalu, terlalu boros dengan perda.

“Sebagai contoh antara Bagian Humas Setda dan Dinas Kominfo tumpang tindih dalam alokasi anggaranya. Semua beli tustel, beli mobil, cetak foto dan lainya ,” kata Wahono.

Dia juga menambahkan, kenyataan seperti ini juga dialami 35 kabupaten/kota di Jawa tengah.

Untuk itulah Blora yang salami ini terkenal dengan predikat molornya APBD, hendaknya membuat gebrakan penghematan anggaran.

“Caranya ya tadi, rombak SKPD yang telah ada saat ini,” tegas Wahono. (Roes)

Urip Daryanto (Ketua Umum Persikaba)

SKPD Sudah Diampu, Dahulukan APBD

BLORA, SR- “Selesaikan pembahasan APBD Blora th 2010, baru isi kekosongan Pejabat,” kata Urip Daryanto Ketua Umum Persikaba Blora yang juga wartawan senior di Blora.

Menurut pemilik anggaran sebesar kurang lebih Rp, 3,4 Milyar untuk Persikaba yang dianggarkan pada APBD ini, Kekosongan kepala SKPD sudah ada yang mengampu sehingga untuk sementara dapat dianggap selesai.

“Justru pembahasan sampai penetapan APBD Blora tahun 2010 yang harus didahulukan, karena menyangkut kepentingan rakyat Blora,” tandas Urip.(Roes)

Amin Faried (Ketua FTB)

APBD Lebih Utama

BLORA, SR- Wacana bergulirnya reformasi yang telah dicanangkan pada hari KORPRI lalu juga mengusik perhatian beberapa LSM yang tergabung dalam Forum Transparansi Blora (FTB).

Menurut ketua FTB Amin Faried ketika ditemui Kamis (3/12) mengatakan reformasi birokrasi memang perlu dilakukan di Blora. Namun hendaknya lanjut Amin, memperhatikan prestasi kerja sehingga tahu SKPD mana yang perlu direformasi.

“Hampir 1 tahun mereka memimpin SKPD tentunya Bupati telah memiliki rapor masing-masing pimpinan tersebut. Otomatis Bupati telah mengantongi SKPD mana yang perlu direformasi,” katanya.

Akan tetapi saat ditanya mana yang harus didahulukan antara Pengisian kekosongan kepala SKPD dan Pembahasan anggaran, dia menjawab semua penting.

“Keduanya sama pentingnya, Namun bila dewan serius menetapkan APBD 2010 Januari maka saya lebih mengutamakan pembahasan APBD lebih utama didahulukan,” tegas Amin Faried. (Roes)

Bambang Susilo (Wakil ketua DPRD Blora)

Kekosongan Kepala SKPD dapat Berdampak APBD 2010

BLORA, SR - Suatu kebijakan pemerintah tidak akan berjalan secara efektif, bila satu elemen pemerintah tidak mendukung. Sedang elemen pemerintah itu sendiri adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Hal itu diungkapkan Bambang Susilo, Wakil ketua DPRD Blora, saat dikonfirmasi terkait molornya APBD akibat P2SE yang sarat kepentingan politis beberapa waktu lalu.

Menurut lelaki yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Blora ini, keadaan lalu tidak akan terjadi bilamana kedua belah pihak, baik legislatif maupun eksekutif dapat menyatukan visi.

Saat ditanya akibat kekosongan kurang lebih 43 jabatan dilingkungan Pemkab Blora menurut Wakil ketua DPRD Blora dari Partai democrat ini, akan berdampak pada Birokrasi.

Logikanya menurut Bambang adalah tidak optimalnya SKPD dalam melaksanakan program yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kinerja birokrasi akan terganggu, kerja tidak optimal, itulah dampak dikosongkanya kepala SKPD,” katanya.

Disisi lain Bambang Susilo yang juga salah satu kandidat Bacawabup partai Demokrat ini, mengungkapkan dalam pembahasan APBD nantinya akan berpengaruh juga, bila belum adanya pimpinan SKPD-nya.

“Walau diwakili secara kolektifpun, saya pikir tidak semaksimal ketika pimpinan SKPD sendiri yang ikut membahasnya,” jelas Bambang.

Dia juga menambahkan hendaknya bupati sesegera mungkin mengisi jabatan itu, sehingga kekosongan tidak berlarut dan kerja birokrasi khususnya eksekutif bias optimal.

Saat dimintai keterangan terkait wacana reformasi yang mulai memanas di Blora saat ini, dia enggan menilai kinerja para pimpinan unit kerja pemkab Blora.

“Yang terpenting para pimpinan SKPD harus bekerja lebih baik dari pada tahun ini,” tandas Bambang Susilo secara diplomatis. (Roes)

Tabloid Asli Blora - ABU NAFI YAKIN MENANG & JALAN DIPORTAL

Bursa Bacabup dan Bacawabup Blora 2010

PDIP Diminati Banyak Calon
Abu Nafi Yakin Menang Pilbup

BLORA, SR – Genderang perang perebutan kursi Bupati (K-45-E) Blora 2010, saat ini semakin ramai saja. Setelah hanya rumor, kini satu satu persatu kandidat bakal calon bupati (bacabup) dan wakil bupati (bacawabup) Blora, mulai berani terang-terangan siap maju dalam pilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) 3 Juni 2010 mendatang.

Bukan hanya tokoh dari politisi atau birokrasi semata, namun sejumlah pengusaha lokal yang awalnya belum muncul mulai menampakkan dirinya untuk ikut atau ‘sekedar’ meramaikan suasana agar Pilbup menjadi semakin ramai.

Sementara tokoh atau pengusaha luar Blora, nampaknya juga mulai tertarik dengan perebutan  kursi Bupati Blora dengan melamar diri kepada sejumlah partai yang ada.

Disisi lain, kalangan partai politik (parpol) nampak belum ada greget untuk melakukan penjaringan atau pendaftaran untuk memunculkan secara resmi calon yang akan diusung, termasuk Partai Golkar yang kebetulan di pimpin oleh Bupati sekarang RM Yudhi Sancoyo.

Hanya PDIP yang telah membuka pendaftaran secara umum. Teryata pendaftaran PDIP itu mampu menyedot minat beberapa tokoh untuk bisa ikut dalam penjaringan sesuai dengan mekanisme di partai berlambang banteng mancong putih ini.

Bahkan sampai saat ini, PDIP telah menerima tujuh orang bacabup/bacawabup yang telah mengambil formulir. Dari tujuh nama itu hanya satu orang yang sudah mengembalikan dengan posisi bacabup yaitu Sunarto (Randublatung). Sementara enam orang lainnya hanya sebatas baru mengambil formulir., satu diantaranya berasal dari luar Blora, yaitu Kota Salatiga.

Sri Yuliani, perempuan pengusaha sukses dan mantan anggota DPRD dari PKB ini bersiap untuk ikut bertarung baik menjadi bupati atau wakil.

Dengan demikian, perempuan cantik menjadi perempuan pertama yang akan maju dalam pilkada Blora kalau memang nanti rekomendasi PDIP jatuh ditangannya.

“Saya siap maju sebagai bupati atau wakil, makanya saya mengambil formulir dari PDIP, soal nanti rekomendasi itu urusan dari PDIP, saya siap untuk membangun Blora kedepan,” ujar perempuan yang juga mantan anggota DPRD Salatiga dari PKB ini, kepada SR, Sabtu (14/11).

Selain calon yang melamar lewat PDIP, ada satu nama yang cukup familier di telingga masyarakat kota sate. Dia adalah Abu Nafi, Kepala Dinas Perhubungan dan sekaligus Ketua Dewan Tanfidz Pimpinan Cabang (PC) NU Blora.

Nyatakan Secara Resmi Maju

Selama ini, nama Abu Nafi sudah santer terdengar ingin maju sebagai bupati, bukan hanya kali ini saja. Saat Pilbup 2005 lalu, Abu Nafi juga akan maju namun teryata di tengah jalan batal. Terus apakah tahun ini juga akan demikian?.
Gelagatnya akan terus maju, sekaligus untuk menepis isu yang berkembang kalau akan mundur dari bursa cabup 2010.

“Abu Nafi mundur itu hanya isu semata, yang benar saya telah membulatkan tekad untuk ikut dalam pilihan bupati 2010 nanti,” kata Abu Nafi yang juga Ketua Dewan Tanfidz PC NU Blora ini, saat acara silaturahmi dan halal bihalal warga NU Kabupaten Blora, di gedung serbaguna NU, Minggu (15/11).

Bahkan dirinya siap untuk mengundurkan diri apabila tidak bisa mengemban amanah dan perpihak pada rakyat kecil saat dia memimpin.

“Saat pelantikan nanti, saya akan membuat surat pengunduran diri yang telah saya tanda tangani dan akan saya serahkan kepada seorang tokoh, ini adalah komitmen saya,” jelas Kepala Dinas Perhubungan ini.

Terus akan lewat kendaraan apa Abu Nafi untuk bisa memuluskan langkahnya menju Pendopo?. Secara kultur tentu akan lebih dekat malalui kendaraan PKB, karena baik NU dan PKB memiliki hubungan histories yang panjang. Terlebih mayoritas kader PKB merupakan kader-kader NU, buktinya saat silaturahmi anggota dewan dari PKB hadir semua bahkan ada juga dari partai lain yang memang menjadi kader NU.

Terpisah Ketua dewan Tanfidz DPC PKB Blora Abdullah Aminnudin mengaku Abu Nafi selama ini telah menjalin komunikasi yang baik dengan PKB, dan siap apabila nanti akan digunakansebagai kendaraan oleh Abu Nafi menuju perebutan kursi Bupati Blora.

“Hubungan kami sangat baik, sejauh ini komunikasi dan silaturahmi telah kami bangun apalagi Abu Nafi merupakan ketua NU Blora,” kata Abdullah Aminnudin yang juga Wakil Ketua DPRD Blora.

Menurutnya, dalam waktu dekat ini partainya akan melakukan konvensi untuk menentukan calon yang akan diusung dari PKB. Dalam mekanisme konvensi itu siapa saja boleh mengikuti konvensi, untuk kemudian dipilih menjadi seorang.

“Petunjuk dari DPP sudah ada, sehingga dalam waktu dekat ini kami akan melakukan konvensi, namun kalau misalnya nanti saat konvensi hanya ada satu calon, kemungkinan itu yang dipilih,” kata Abdullah Aminnudin yang juga Ketua Dewan Tanfodz DPC PKB Blora.

Menunggu

Terus bagaimana dengan partai lain?, kelihatannya masih menunggu peta politik yang berkembang selanjutnya.

Lalu bagaimana dengan Golkar sendiri? Kelihatannya pohon beringin akan tetap mengusung Bupati Incumbent, namun untuk wakilnya masih tanda Tanya, lho kok!, Ya Hestu Subagyo yang ramai akan menjadi wakilnya dikabarkan akan mundur, sehingga praktis Yudhi Sancoyo dan Golkar harus mencari pasangan.

Dari sumber SR di Jakarta, Hestu Subayo kemungkinan besar akan mundur karena belum popular di Blora sehingga akan sulit untuk bersaing meskipun akan duet dengan Incumbent.

“Kelihatannya akan mundur, soalnya berat belum dikenal,” ungkap seseorang yang enggan disebutkan namanya.
Partai lainnya Demokrat juga masih menunggu untuk melakukan mekanisme penjaringan secara intern.

Sementara itu, sejumlah poster ataupun selebaran kini mulai marak ditemukan di ruas jalan ataupun tempat public lainnya. Poster tersebut sengaja di pasang sebagai alat sosialisasi untuk mengenalkan diri kepada masyarakat, dan mudah dilihat. (Gie)

Jalan Desa Diportal, Pengusaha Pasir Berang

CEPU, SR - Masalah pasir sedot di desa Jipang (SR edisi 80) sempat kembali memanas, ketika beberapa warga memasang portal di jalan masuk ke desa itu, Tindakan ini memacu kemarahan di pihak pengusaha pasir yang merasa ditutup jalan rejekinya. Senin (16/11).



“Kami sudah mau menghentikan produksi pasir dengan mengangkat semua blower, kami hanya minta toleransi untuk bisa menjual pasir yang sudah terlanjur dinaikkan ke darat. Tetapi jalan desa ditutup,(Kamis (22/10)) dan melarang truk luar masuk desa untuk mengangkut pasir, “ ujar Salekun (56) salahs eorang pengusaha pasir.



Bukan hanya itu saja, lanjutnya, ketika truk milik warga desa Jipang sendiri mau keluar mengangkut pasir malah sekarang dipasangi portal dan dilarang membawa pasir keluar, maksudnya bagaimana ini.



Tindakan pemasangan portal ini membuat geram warga yang merasa dirugikan, mereka merencanakan melaporkan oknum yang memasang portal, bahkan sudah bersiap akan melakukan apa saja agar timbunan pasir mereka dapat terjual.



“Biaya produksi untuk mengangkat pasir itu tidak sedikit, mulai dari solar sampai ongkos tenaganya sangat banyak. Kalau kami bisa menjual pasir itu paling tidak biaya produksinya bisa kembali,” tambah Salekun.



Keinginan pengusaha pasir ini tidak direspon warga yang menutup jalan, sehingga pihak pengusaha geram, Bahkan, Kamis (19/11) beberapa pemuda nekad merusak portal yang melintang di jalan desa dan menantang siapa saja yang berani melarang.



Keadaan ini hampir memicu keributan sehingga Kepala Desa Jipang, Herdaru Budhy Wibowo mengumpulkan kedua belah pihak untuk dipertemukan di balai desa.



Pertemuan yang dihadiri lebih dari dua puluh orang perwakilan warga itu akhirnya memperoleh kesepakatan damai antara keduanya. Kesepakatan itu antara lain portal yang dipasang harus dibuka hari itu juga, Kamis (19/11) dan pasir yang sudah terlanjur didarat boleh diangkut keluar desa untuk dijual.



Kesepakatan ini meredakan suasana panas di desa Jipang untuk sementara, sedangkan pasir yang sudah terlanjura diproduksi diperkirakan akan terjual habis sekitar dua minggu lamanya. (Agt)






Seorang Pengedar Togel Di Ringkus Petugas



CEPU, SR- Polsek Cepu kembali berhasil membekuk pengedar sekaligus pengepul judi toto gelap (togel) SM (Singapura-Malaysia), Rabu (18/11) sekitar pukul 17.00 WIB. Petugas Polsek Cepu dipimpin Kapolsek AKP Yaban, SE menangkap Rajiman bin Paniran Lakib (45) di rumahnya, Dusun Ngepung Desa Kentong RT 04/RW 02 Cepu. Laki-laki setengah baya yang bekerja sebagai buruh tani ini pasrah saja ketika polisi menggerebeknya.



Tanpa melawan, dia dibawa ke Mapolsek berikut barang bukti berupa satu buku rekapan nomor judi Singapura-Malaysia, satu buah pulpen dan uang tunai Rp 120 ribu. Pria berkulit hitam ini mengaku menjadi pengecer baru dua bulan, “Saya menjual nomor untuk tambah-tambah kebutuhan,” katanya menjawab pertanyaan wartawan.



Penangkapan Rajiman atas laporan masyarakat yang langsung ditindak lanjuti pihak polsek. “Kami terus mengembangkan penangkapan ini untuk mencari jaringan togel di Cepu yang semakin marak,” kata R Basuki, salah seorang petugas yang memeriksa Rajiman.



Tersangka mengaku mengumpulkan hasil penjualannya kepada seseorang bernama Karsono (dalam perburuan petugas), mereka selalu bertemu di samping terminal dekat pom bensin Cepu. Nama Karsono sendiri masih dalam penyelidikan petugas yang tak henti berusaha memberantas penyakit masyarakat ini dan berupaya menemukan pelaku lain sehingga jaringan tidak terputus.



Menurut Kapolsek Cepu, AKP Yaban, SE, akibat perbuatannya Rajiman terancam pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.



“Meskipun saat ini perekonomian sedang sulit, diharapkan masyarakat tidak tergiur untuk ikut berjudi togel. Masih banyak usaha lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak harus menjadi pengecer atau pembeli togel,” kata Kapolsek.



Dia juga menghimbau kepada masyarakat agar tak segan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian bila mengetahui atau melihat ada perjudian togel di sekitarnya. Polisi akan menindak lanjuti setiap laporan perjudian yang ada, agar pemberantasan judi di Cepu berhasil. (Agt)

Kompas

Tim Vertebrata Lanjutkan Penelitian Gajah Purba

Kamis, 3 Desember 2009 | 19:32 WIB

BLORA, KOMPAS.com- Tim Vertebrata Museum Geologi Bandung melanjutkan penelitian gajah purba di Dukuh Sunggun, Desa Medalem, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Mereka menggali sejumlah fosil gajah yang masih tertinggal di lokasi itu.

Mereka didampingi peneliti dari Universitas Wollongong Australia Dr Gert Van Den Bergh, sementara penelitian dan penggalian itu berlangsung pada 1-7 Desember 2009.

Ketua Tim Vertebrata Museum Geologi Bandung Fachroel Aziz mengatakan, sejumlah fosil yang didapat antara lain fosil leher gajah dan sebagian tulang belakang. Tim belum menemukan fosil tulang siku, tapak kaki, dan jari gajah.

Gert memastikan, fosil itu merupakan fosil gajah purba species Elephas hysudrindicus yang diperkirakan hidup antara 200.000-300.000 tahun lalu. Untuk memastikan umur fosil gajah itu, tim akan membawa pasir kwarsa untuk diteliti di Unversitas Macqarie, Australia.

"Penelitian akan menggunakan metode Opticle Stimulated Lumination atau OSL," kata dia.

Radar Bojonegoro

Senin, 07 Desember 2009

Minta Pengumuman Disertai Nilai

BLORA - Pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Blora kemarin (6/12) diikuti tujuh ribu lebih peserta. Agar transparan dalam pelaksanaan tes ini, Sekretaris Forum Transparansi Blora (FTB) Lilik Yulianto meminta badan kepegawaian daerah (BKD) setempat mengumumnkan hasil tes disertai nilai yang diperoleh peserta.

Menurut dia, selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa selalu ada permainan dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS. ''Kita lihat saja nanti. Dan, kami berharap komitmen untuk fair itu benar-benar dilaksanakan,'' katanya.

Bupati Blora Yudhi Sancoyo saat membuka pelaksanaan ujian masuk CPNS di GOR Mustika mengatakan, tes CPNS akan dilakukan secara fair. Dia meminta ribuan peserta ujian tidak memercayai janji-janji seseorang. ''Saya katakan itu bohong. Dan jika ada, laporkan saja ke pihak berwajib, karena itu adalah penipuan,'' ujarnya.

Pelaksanaan tes CPNS di Blora digelar di sepuluh tempat berbeda. Peserta terbanyak di GOR Mustika yang mencapai 3.900 orang.

Usai membuka pelaksaan tes, bupati sempat meninjau pelaksaan ujian CPNS di beberapa sekolah. Sementara itu, Sudarmo, wakil ketua panitia seleksi, mengatakan, hasil tes para peserta ujian akan dinilai berdasarkan rangking. Setelah dikoreksi kelengkapannya, lembar jawaban komputer (LJK) para peserta itu akan dikirim ke provinsi untuk dikoreksi dengan komputer. Mereka yang lolos nantinya adalah peserta dengan nilai teratas sesuai formasi yang dibutuhkan. ''Kami jadwalkan pengumuman hasil ujian ini 23 Desember mendatang,'' katanya. (ono)

-------

Senin, 07 Desember 2009

Setahun, 162 Kasus Gizi Buruk

BLORA - Selama setahun, Dinas Kesehatan Blora mencatat 162 kasus gizi buruk di wilayahnya. Jumlah itu turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 204 kasus.

Muflihah Isnawati, ahli gizi dari Poltekkes Depkes Semarang, mengatakan, gizi buruk terjadi akibat kurangnya asupan gizi yang diterima. Problem mendasar penyakit ini karena kemiskinan. ''Soal keterpenuhan gizi itu, bisa terlaksana karena ketersediaan makanan. Jika ekonomi kekurangan, maka hal itu sangat sulit diwujudkan,'' katanya di sela-sela seminar Healthy Diet for Healthy Life yang digelar dinkes kemarin (6/12).

Muflihah juga mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu sering makan makanan instan. ''Kita sekarang kebanyakan menjadi orang pemalas, yang suka mengonsumsi makanan instan saja. Padahal kalau keseringan, kurang bagus bagi kesehatan,'' pesannya.

Untuk mencukupi kebutuhan gizi, menurut dia, bisa memaksimalkan lingkungan sekitar dengan menanami umbi-umbian, kacang-kacangan maupun sayuran. ''Tapi hasilnya jangan dijual semua, sebagian untuk mencukupi kebutuhan gizinya,'' tuturnya.

Kepala Dinkes Blora Henny Indriyanti menambahkan, bagi balita gizi buruk, dinkes telah melakukan upaya seperti merujuk ke puskesmas atau rumah sakit bila dipandang perlu. Selain itu, juga pemberian makanan tambahan (PMT) yang diberikan setiap hari selama 90 hari. ''Kita juga melakukan pemantauan kesehatan dan penimbangan setiap 10 hari sekali,'' tuturnya. (ono)

-------

Senin, 07 Desember 2009

Amankan Jembatan Gantung

BLORA - Setelah dua kali rusak selama tahun ini akibat diseruduk truk trailer, jembatan gantung atau yang dikenal sebagai Buk Brosot yang digunakan untuk rel lokomotif uap tua yang dikelola Perhutani KPH Cepu diperhatikan.

Sekitar 50 meter di dua sisi sebelum jembatan, dipasangi tiang melintang di atas jalan. Jika truk menyeruduk pipa melintang yang dipasang itu, berarti kendaraan tersebut juga akan menyeruduk jembatan. Karena sudah ada peringatan tinggi maksimal 4,40 meter.

Jembatan yang melintang di atas jalan Blora-Cepu tepatnya di Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong itu terakhir rusak pada awal September lalu, karena diseruduk trailer. Akibat serudukan tersebut, besi penopang rel, bantalan, dan rel sepanjang sekitar 10 meter terlepas dari beton penopang dan melengkung, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Kerusakan saat itu sudah kali kedua. Sebab, pada pada 14 Juni lalu jembatan tersebut sudah pernah ambrol. Saat itu, truk kontainer menabrak besi penopang rel yang dibuat tahun 1915 itu.

Kerugian Perhutani akibat peristiwa itu sebesar Rp 60 juta. Jika tidak segera diperbaiki, kerugian akan bertambah. Sebab, loko wisata tidak dapat beroperasi lagi. Ketika jembatan itu rusak pada Juni lalu, Perhutani terpaksa membatalkan sejumlah tur yang bernilai puluhan juta rupiah. (ono)

-------

Senin, 07 Desember 2009

Ajukan Tambahan Pupuk Urea

BLORA - Pemkab Blora mengajukan tambahan alokasi pupuk urea bersubsidi sebanyak 10 ribu ton. Usulan itu untuk menambah alokasi yang sebelumnya ditetapkan Gubernur Jateng untuk Blora.

''Itu untuk persiapan musim tanam Desember ini,'' ujar Kabag Perekonomian Wahyu Agustini, kemarin.

Dia mengatakan, usulan itu sudah disampaikan ke Gubernur Jateng. Sebab, gubernur yang mempunyai kewenangan untuk menentukan jatah pupuk (bersubsidi) di wilayah Jateng ini ditambah atau dikurangi. Untuk penambahan tersebut, pihaknya juga sudah menyosialisasikan kepada para distributor, camat, serta pihak terkait lainnya. ''Kami sudah menggelar rapat koordinasi mengenai pupuk. Semoga usulan kita disetujui gubernur,'' tuturnya.

Jatah pupuk untuk Blora tahun ini, kata dia, telah ditentukan sebanyak 50.140 ton. Bila ditambah 10 ribu ton, maka jatah pupuk untuk Kota Sate akan menjadi 60.140 ton. Karena itu, pemkab berharap usulan tersebut disetujui dan pupuknya segera dikirim ke gudang-gudang yang ada di Blora. Mantan Camat Bogorejo itu mengatakan, jumlah tersebut diperkirakan akan mencukupi kebutuhan pupuk petani. Sebab, dengan sistem pembelian tertutup, menurut dia, bisa menekan kebocoran pupuk. Di lapangan, dia juga melihat harga jual pupuk stabil. (ono)

-------

Senin, 07 Desember 2009

Pemain Persikaba Mulai Latihan Lagi

BLORA - Para pemain Persikaba Blora dijadwalkan mulai latihan lagi hari ini. Latihan itu untuk mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga divisi I yang segera digelar. ''Informasi yang kami terima, putaran ketiga digelar 12 Desember nanti,'' kata Amin Faried, manajer Persikaba.

Menurut dia, Budiana dkk harus menyiapkan fisiknya untuk kembali berkompetisi. Pada putaran ketiga nanti, tim yang akan dihadapi jauh lebih berat. ''Ini resiko pemain, ketatnya jadwal memang harus bisa diantisipasi,'' tambahnya.

Manajemen, kata Amin, sangat berharap ada peningkatan permainan pada putaran ketiga nanti. Jika masih seperti saat tampil di putaran kedua, maka masa depan Persikaba bisa terancam. ''Kita harus mengumpulkan nilai sebanyaknya untuk bisa terus lolos. Dan itu, menjadi tanggung jawab manajemen dan pemain untuk bisa mewujudkan,'' katanya.

''Langkah kita sudah jauh. Kalau semua berjuang saya yakin bisa ke divisi utama,'' imbuhnya. (ono)

-------

Radar Bojonegoro ; Pesisir Timur (Wawasan)

Minggu, 06 Desember 2009

Minggu Depan Capai Sejuta Barel

Produksi Minyak di Lapangan Banyuurip

BOJONEGORO - Produksi minyak Blok Cepu yang dikelola oleh Mobil Cepu Limited (MCL) dari lapangan Banyuurip, minggu depan ditargetkan mencapai satu juta barel. Lapangan Banyuurip yang berada di Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem ini diproduksi sejak 30 Agustus lalu.

Eksternal Relation Manager Blok Cepu Dedy Affidick mengatakan, saat ini setiap hari minyak yang dikeluarkan dari Blok Cepu berkisar 13 ribu barel per hari (bph). Sedangkan

total produksi minyak mulai 30 Agustus hingga sekarang mencapai 900 ribu barel lebih. "Kemampuan maksimal kita saat ini 20 ribu bph, tetapi semuanya tergantung pembeli," katanya di sela-sela mendampingi Bupati Bojonegoro Suyoto saat berkunjung di early production facilities (EPF) di Desa Gayam, Kecamatan Ngasem, kemarin (5/12).

Dalam kunjungannya, Suyoto didampingi Direktur Utama PT Surya Energie Raya (SER), Sugeng Suparwoto.

Pengakuan Dedy diperkuat oleh Gas Oil Separation Plant (GOSP) Manager PT Exterran Achmad Prasojo. Kepada bupati, Prasojo mengungkapkan, pekan depan produksi minyak Blok Cepu mencapai satu juta barel. Prasojo, yang didampingi Operation MCL Denny Duenas, mengatakan, produksi minyak Blok Cepu dialirkan menuju GOSP melalui pipa 10 inch, kemudian diproses di GOSP untuk proses pemisahan, air, gas dan minyak.

Kapasitas GOSP, lanjut dia, mencapai 20 ribu bph. Sedangkan sekarang ini GOSP baru mengolah produksi minyak Blok Cepu dari lapangan Banyuurip dengan empat buah sumur minyak yang berproduksi 13 ribu bph.

Minyak tersebut, kata Prasojo, dialirkan melalui pipa menuju lapangan Mudi di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Tuban, sebanyak 12 ribu bph. Dari jumlah itu, sebanyak seribu

bph di antaranya ditampung di kilang mini yang dikelola Tri Wahana Universal (TWU) di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu.

Menurut dia, kilang mini ini seharusnya mampu mengolah 6 ribu bph. Karena masih pada tahap awal, dibutuhkan berbagai penyempurnaan teknis untuk bisa mengelola minyak hingga 6 ribu bph. "Yang jelas pengamanan kami di sini berlapis untuk mencegah terjadinya kebocoran gas," terangnya.

Alasannya, masih kata Prasojo, gas yang muncul dibakar melalui flare pit yang tingginya 90 meter. Selain itu, secara teknis pihaknya juga membuat pengamanan khusus dengan menutup sejumlah penutup jika terjadi kebocoran gas. "Kalau di lokasi kami muncul gas berbahaya, yang pertama kali pingsan jelas kami semua yang ada di sini," kata Achmad memberikan gambaran.

Terkait kunjungannya, Suyoto menjelaskan, sidak dilakukan untuk melihat sejauh mana keamanan pengelolaan minyak Blok Cepu di wilayah setempat menyusul gejolak sosial yang menuntut ganti rugi kepada MCL. (ade)

-------

Minggu, 06 Desember 2009

Usulkan Tambahan 15 Ribu KK

Untuk Program Konversi Mitan ke Gas

BLORA - Minyak tanah (mitan) bersubsidi ditarik dari peredaran mulai bulan ini. Sehingga, warga pengguna mitan di Blora harus beralih ke gas elpiji tabung tiga kilogram (kg). Jika masih ingin menggunakan mitan, mereka harus membeli dengan harga mahal.

Karena itu, Pemkab Blora sejak tiga bulan lalu melakukan penyisiran warga yang berhak menerima paket bantuan kompor dan tabung gas elpiji, tapi masih banyak tercecer. "Saat ini sudah tercatat 15.600 lebih kepala keluarga (KK) yang terdata," kata Kepala Bagian Perekonomian Wahyu Agustini kemarin (5/12).

Dia mengungkapkan, 15.600 KK itu sudah diusulkan ke Pertamina untuk segera dapat bantuan dari program konversi mitan ke gas. Jika tidak segera diberi, warga harus mengeluarkan banyak biaya untuk membeli mitan. "Sudah dalam proses, namun belum diberikan," tambahnya.

Sebelumnya, ditengarai masih ada sekitar 10 ribu lagi KK yang berhak menerima, tetapi belum memiliki kompor gas dan tabung elpiji. Alasannya bermacam-macam. Ada yang saat itu takut, ada pula yang saat pendataan tidak ada di rumah.

Menurut Wahyu Agustini, jika ada tambahan 15 ribu lebih KK lagi, warga yang memakai tabung gas elpiji tiga kg ini mencapai 275 ribu KK lebih. Sebab sebelumnya distribusi dari program ini mencapai 260 ribu lebih. Penambahan terus dilakukan karena kebutuhan juga tambah. "Karena ada warga yang semula takut, setelah tahu tetangganya memakai, kemudian mendaftar dan meminta. Banyak kasus seperti itu," jelasnya.

Mantan camat Bogorejo itu mengungkapkan, karena ada tambahan warga yang meminta, beberapa hari setelah distribusi kompor gas dan tabung elpiji, pemkab mengajukan tambahan bagi 1.122 KK. Pengajuan itu disetujui Pertamina, yang kemudian dikirimkan kepada warga penerima. Antara lain di Kecamatan Kedungtuban. Mereka itu masuk pada penerima susulan.

Dia menerangkan, sebelum ada susulan, distribusi kompor dan tabung gas sudah melebihi target yang ditentukan. Sebab, target semula jumlah penerima hanya 254.097 paket, yang terdiri dari 243.420 KK dan 10.677 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Namun, realisasinya mencapai 102,45 persen,

Distribusi dari 16 kecamatan di Blora mencapai 260.312 paket yang terdiri dari 246.510 KK dan 13.802 UMKM. Tingginya serapan tabung dan kompor bantuan disebabkan kesadaran masyarakat kian membaik dalam melaksanakan program konversi. (ono)

-------

Minggu, 06 Desember 2009

Tidak Semua Bisa Dieksplorasi

BLORA - Tidak semua sumur minyak tua di Kabupaten Blora bisa dieksplorasi. Sebab, ada regulasi yang menyebutkan bahwa sumur minyak di Blora tidak semuanya berstatus sumur tua.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Adi Purwanto mengatakan, sumur minyak tua di Blora terletak di wilayah kuasa pertambangan (WKP) PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Region Jawa Area Cepu. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua, lapangan yang berada di blok eksplorasi tak termasuk kategori sumur tua. "Sehingga tidak bisa diusahakan karena blok tersebut belum mendapat status komersialitas dari pemerintah," ujarnya.

Hal itu, lanjut dia, sudah pernah disosialisasikan kepada para penambang, KUD serta penguasa wilayah setempat. Sosialisasi diikuti oleh para camat, dan ketua KUD yang wilayahnya ada sumur tua.

Adi menjelaskan, Pertamina EP telah mengirim surat kepada BUMD Blora dan Provinsi Jateng, tentang sumur-sumur tua yang boleh dan tidak bisa ditindaklanjuti kerja samanya.

Surat itu sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan BUMD. (ono)

-------
Friday, 04 December 2009

Lahan kritis di Blora capai 12.000 ha

BLORA - Meski separoh lebih wilayah Blora hamparan hutan, kenyataannya sampai saat ini lahan kritis di wilayah ini masih cukup luas, yakni sekitar 12.058 hektar (ha). Upaya reboisasi lahan itu kini terus digenjot dengan berbagai kebijakan.

Bupati RM Yudhi Sancoyo cukup serius dan rajin turun lapangan untuk aksi menghijauan berbagai lahan, bahkan program terbaru satu orang menamam satu pohon sudah digelorakan.

Tidak hanya itu, Pemkab juga menelorkan kebijakan positif dalam bentuk satu siswa menanam satu pohon, seperti disampaikan Asisten II Setda Blora, H Gunadi dalam acara penanaman pohon di lokasi Perumahan Cepu Asri, Desa Pojok Watu, masuk Kecamatan Sambong, kemarin.

Pemulihan lahan
Hadir di acara itu Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo dan sejumlah pejabat Muspida lainnya. Juga tidak ketinggalan Ketua Tim Penggerak PKK Manik Habsari Sancoyo, dari Dharma Wanita, Camat dan Kapolsek di Blora.

”Aksi ini untuk percepatan pemulihan lahan kritis, satu siswa diwajibkan menamam satu pohon,” tandas Gunadi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan, Sutikno Slamet menambahkan wilayah Blora seluas 182.059 hektar dan 51 persennya adalah hutan. Namun, akibat penjarahan dan pe-ne-bangan liar, lahan hutan di Blora mengalami kerusakan yang parah.

Dampaknya, lanjut Sutikno Slamet, saat ini baru 14.250,73 hektar lahan yang sudah berhasil dihijaukan kembali, maka pihaknya berkampanye agar warga gemar menanam dan merawat pohon.

Gerakan satu orang menanam satu pohon (one man one tree) sudah berhasil menanam bibit 989.847 sesuai jumlah penduduk Blora. Hal itu bisa merehabilitasi 2.475 hektar lahan kritis. Bila ditambah dengan kebijakan baru satu siswa menanam satu pohon, lahan kritis yang ada akan semakin berkurang. K.9-Tj

-------

Friday, 04 December 2009

Kesadaran hidup sehat warga Blora memprihatinkan

BLORA - Hasil penilaian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blora menyebut perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan warga penghasil kayu jati masih rendah. Kenyataan, secara umum hasil studi Indonesia Sanitation Sector Development Programme (ISSDP) menunjukkan 47 persen dari penduduk Indonesia buang air besar di sembarang tempat.

Lokasi buang air besar di sembarang tempat, antara lain di sungai, tempat terbuka seperti sawah, kebun kolam dan lainnya. Untuk mengurangi kebiasaan itu, Dinkes Blora akan maksimal mengupayakan peningkatan kedasaran perilaku hidup besih dan sehat.

”Kami akan semaksimal mungkin menciptakan hidup sehat bagi warga masyarakat, tentu secara perlahan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Blora, Henny Indriyanti melalui Kepala Bidang Pemeliharaan Kesehatan, Lilik Hernanto, Kamis (3/12).

Untuk mewujudkan hal itu, lanjutnya, perlu ditunjang program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas) yang sudah dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2008. Pamsimas, tambahnya, kini sudah ada di sembilan desa di lima kecamatan.

Penyakit Lingkungan
Tahun ini, menurut Lilik Hernanto, program yang sama akan masuk lagi untuk 15 desa di sembilan kecamatan. Pamsimas adalah program pemerintah untuk menyediakan air minum bagi warganya yang selama ini kesulitan untuk memenuhinya, terutama di desadesa terpencil.

”Program ini untuk proyek fisiknya ditangani Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinkes yang menyiapkan masyarakatnya agar berperilaku hidup bersih dan sehat dengan fasilitas itu,” jelasnya.

Program Pamsimas bukan hanya sekadar membangun sarana air minum saja, namun juga diharapkan menciptakan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter, yang mana bisa menata jaringan airnya dengan baik untuk mendukung terciptanya sanitasi total.

Dari perilaku yang baik itu, warga masyarakat bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan, antara lain jenis diare, ISPA, polio, flu burung dan lainnya. Salah satu prioritasnya adalah melalui program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

Dari sanitasi dasar bisa menurunkan angka diare hingga 32 persen. Sedangkan perilaku mencuci tangan dengan sabun menurunkan angka risiko diare sampai 45 persen. Pengelolaan air minum yang aman juga bisa menurunkan kejadian 39 persen, dan jika ketiganya dilakukan bersama-sama, maka bisa menurunkan angka diare sampai 94 persen. K.9-Tj

-------

Wawasan ; Radar Bojonegoro

Saturday, 05 December 2009

Mahasiswa Sydney gelar aksi sosial di Blora

BLORA - Tidak canggung dan terlihat cukup rajin. Itulah 20 mahasiswa Australia yang kuliah di Warrane College The University of New Wales Sydney, Australia, ketika berada di Wireskat, kompleks pemulihan kesehatan penyakit khusus di Desa Ngampel, Kecamatan Kota Blora.

Tidak hanya di Wireskat, mahasiswa itu juga melakukan kegiatan sosial di Sekolah Kejuruan Menengah (SMK) Katholik, Sekolah Dasar (SD) Sion dan sejumlah lokasi lainnya di kota sate.

Indardjo, pendamping ke-20 mahasiswa, menjelaskan mereka berada di Blora sampai 9 Desember. Banyak kegiatan yang dilakukan di kabupaten penghasil kayu jati itu, bahkan Rabu hari ini, mereka akan bertemu dengan sejumlah tokoh agama dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Kong Huchu dan Nasrani.

Kegiatan yang cukup menarik, antara lain melakukan kerja sosial membangun bengkel belajar di SMK Katholik Blora. Dalam kegiatan itu, mahasiswa bule juga tidak segan-segan ikut memangul berbagai peraklatan (sebagai kuli), mengusung bahan bangunan, pasir, mengeduk tanah dan lainnya.

Rumah Pram
"Secara sukarela mereka membantu. Niatnya ingin membantu negara-negara yang sedang berkembang, bukan di Indonesia saja, bule-bule itu juga akan ke Thailand," kata mantan anggota DPRD Blora, Indardjo.

Ketika di museum kemarin, mahasiswa itu tertarik dengan koleksi-koleksi fosil purba dan benda kuna, seperti fosil kepala kerbau dan tanduk kerbau purba, fosil gading gajah purba yang merupakan maskot museum tersebut.

Di rumah Pram, panggilan Pamoedya Ananta Toer, karena para mahasiswa itu ingin tahu bagaimana tempat dan lingkungan rumah tempat sastrawan yang karyanya banyak diterjemahkan berbagai bahasa di dunia itu.

"Para mahasiswa itu cukup mnengenal nama Pram melalui buku-buku yang dibacanya. Karena kebetulan berada di daerah kelahiran Pram, lantas mereka mampir," kata Indardjo pada Wawasan. K.9-ip

-------

Sabtu, 05 Desember 2009

Gugatan PTUN Ditolak, Mantan

Caleg Sampaikan Perlawanan Hukum

BLORA - Tujuh mantan calon legislatif (caleg) DPRD Blora terus berusaha mendapatkan kursi di gedung wakil rakyat setempat. Meski gugatan terhadap keputusan KPUK ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, mereka masih memiliki harapan untuk memperjuangkan nasib.

''Kami diberi waktu dua minggu terhitung mulai Kamis (26/11) lalu untuk menyampaikan perlawanan hukum. Kami akan manfaatkan waktu tersebut sebaiknya-baiknya guna mengajukan perlawanan,'' ujar Sardjono, salah satu mantan caleg Golkar.

Selain dia, penggugat KPUK setempat adalah D Salam (Golkar), Robin, Ngadi, dan Susilo (PDIP), serta Pujiyono dan Eko Asmoyo (Demokrat).

Dia menjelaskan, dalam putusannya, PTUN menolak gugatan itu. PTUN menilai tidak mempunyai kewenangan menyidangkan perkara yang digugat pemohon. Versi Sardjono, putusan tersebut tidak beralasan. Sebab, perkara yang digugat bukan perselisihan hasil pemilihan umum yang kewenangan penyelesaiannya berada di Mahkamah Konstitusi (MK).

KPUK digugat karena tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 16 P/HUM/2009. Putusan MA itu mengabulkan gugatan judicial review pasal 45 huruf b dan pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009. Yakni, tentang pedoman teknis penetapan dan pengumuman hasil pemilu, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu 2009.

Ketentuan itu antara lain mengatur pembagian sisa kursi berdasarkan sisa suara. Menurut Sardjono, KPUK Blora tetap menggunakan peraturan Nomor 15/2009. Padahal, MA meminta peraturan itu direvisi. Karena KPUK menggunakan peraturan tersebut, kata dia, sejumlah caleg tidak terpilih menjadi anggota DPRD.

Mantan anggota DPRD Blora periode 2004-2009 itu menyatakan, gugatan serupa di tempat lain disidangkan di PTUN. ''Contohnya di Nganjuk, Jawa Timur. PTUN Surabaya menyidangkan perkara yang serupa dengan kami. Yang saya ketahui, persidangannya sudah lima kali, namun belum sampai pada putusan akhir,'' katanya.

Ketua KPUK Blora Moesafa saat dikonfirmasi menyatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Menurut dia, sesuai putusan PTUN, para penggugat dipersilakan mengajukan perlawanan hukum. ''Kami tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Perlawanan hukum adalah hak setiap warga negara dalam hal ini para caleg setelah PTUN menolak menyidangkan gugatan pertama,'' katanya.

Menurut dia, KPUK Blora siap menghadapi gugatan karena menyakini putusan yang dikeluarkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ono)

--------

Sabtu, 05 Desember 2009

Resmi Tarik Mitan Subsidi

BLORA - Setelah mengalami penundaan dua kali, penarikan minyak tanah (mitan) bersubsidi di Blora akhirnya diberlakukan. Dengan penarikan mitan bersubsidi di pasaran, maka kini tidak ada lagi mitan murah.

''Sebelumnya memang ditunda. Penundaan itu memang atas permintaan kami. Namun, sejak Desember ini, resmi subsidi mitan ditarik,'' ujar Kepala Bagian Perekonomian Blora Wahyu Agustini kemarin (4/12).

Mantan Camat Bogorejo itu menjelaskan, tidak dijualnya lagi mitan bersubsidi sebagai tindak lanjut dari program konversi mitan ke gas elpiji. Dia menuturkan, program konversi telah dilakukan di Blora. Bahkan, 260.312 paket tabung gas elpiji dan kompor sudah didistribusikan kepada masyarakat. Paket itu terdiri atas 246.510 kepala keluarga (KK) dan 13.802 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dalam perkembangannya, lanjut dia, ada tambahan pengajuan 1.122 KK penerima paket bantuan. Tingginya serapan tabung dan kompor bantuan itu, menurut dia, disebabkan kesadaran masyarakat semakin membaik dalam melaksanakan program konversi. Pembagian kompor gas itu dilaksanakan selama dua bulan sejak Juni lalu.

Selanjutnya, dilakukan pemantauan pengguna kompor gas program konversi sebelum pemberlakuan tidak dijualnya mitan bersubsidi kepada masyarakat. ''Kami ingin memastikan kesiapan warga saja. Dan nampaknya saat ini sudah siap,'' katanya.

Meski demikian, Wahyu menyatakan, mitan masih bisa dibeli warga. Namun, mitan dijual dengan harga keekonomian atau nonsubsidi. Minyak tanah tersebut tersedia di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan pangkalan minyak yang ditunjuk. ''Dijual paketan per lima liter. Harganya juga cukup mahal. Sekitar Rp 7 ribu per liter,'' katanya. (ono)

-------

Sabtu, 05 Desember 2009

Mulai Pemutakhiran Data Pemilih

BLORA - KPUK Blora segera melakukan pemutakhiran data pemilih untuk pilkada tahun depan.

Sebelumnya, KPUK telah membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap desa/kelurahan serta menerima data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari pemkab setempat.

Pemutakhiran data pemilih sangat penting karena terkait kevalidan data pemilih. Pada pemilu-pemilu sebelumnya di Blora, sempat terjadi permasalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal itu disebabkan adanya warga yang belum terdaftar, padahal telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Selain itu, adanya pemilih ganda. ''Kami tidak ingin terulang lagi seperti itu,'' kata Ketua KPUK Blora, Moesafa kemarin.

Safa mengatakan, pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh petugas yang diangkat PPS. Dia meminta petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) adalah mereka yang tahu persis kondisi maupun jumlah warga yang ada di lingkungannya. Karena itu, cukup layak jika ketua rukun warga (RW) atau ketua tetangga (RT) menjadi PPDP. ''Yang pasti, hendaknya PPDP adalah warga yang paham betul dinamika penduduk di tempat tinggalnya,'' kata dia.

Pemutakhiran data pemilih, lanjutnya, berdasarkan DP4 yang diberikan pemkab. Berdasarkan pentahapan pilkada yang telah disusun KPUK, persiapan pemutakhiran pemilih dimulai 3 Desember, yang sudah diawali dengan penyerahan DP4 oleh pemkab kepada KPUK. Selanjutnya, KPUK akan menyusun bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dijadwalkan 4-18 Desember. Bahan DPS tersebut diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Pelaksanaan pemutakhiran pemilih, kata Safa, dilakukan dengan pencocokan dan penelitian bahan DPS serta penyerahan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. Waktu dijadwalkan mulai 22 Desember hingga 13 Januari mendatang. ''Dalam tahapan inilah akan ada petugas yang datang ke rumah-rumah warga,'' tandasnya. (ono)

-------

Sabtu, 05 Desember 2009

Kalah, Target Juara Grup Lepas

BLORA - Target menjadi juara grup C yang dicanangkan Persikaba lepas. Pada laga terakhir putaran kedua kompetisi divisi I, tim polesan Bonggo Ribadi itu dikalahkan tuan rumah Persikubar dengan dua gol tanpa balas kemarin (4/12) sore di Stadion Jenggolo Sidoarjo.

''Pertandingan ini memang sudah tidak menentukan. Sebagian pemain diistirahatkan,'' ujar Amin Faried, manajer Persikaba.

Dia mengatakan, pelatih sengaja menyimpan beberapa pemain pilar untuk menyiapkan diri menghadapi putaran ketiga. Putaran ketiga dikabarkan digelar mulai 11 Desember nanti. ''Ini bagian dari strategi,'' imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Persikaba Siswanto menyatakan, kondisi lapangan sangat memengaruhi penampilan pemain. Permukaan lapangan yang tidak rata membuat alur serangan dan permainan kurang bisa berkembang. ''Tuan rumah memang lebih baik. Pemain hanya istirahat sehari sehingga tenaganya terkuras,'' katanya.

Usai bertanding kemarin, para pemain dan seluruh ofisial Persikaba kembali ke Blora. Mereka akan menyiapkan diri untuk menghadapi putaran ketiga. ''Langkah ke divisi utama semakin dekat,'' ujarnya. (ono)

-------

Wawasan

Tuesday, 01 December 2009

Terkait rekrutmen PPK
PDIP dan bacabup Blora datangi KPU

BLORA - Jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Blora dan empat bakal calon bupati (bacabup), Senin (30/11), datang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk menyoal proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Empat bacabup, masing-masing Sunarto, Setyaji, Sri Yuliani dan Lusiana Marianingsih dengna didampingi pengurus DPC PDIP diterima Ketua KPU Moesyafa dan sejumlah anggotanya. Mereka mempertanyakan proses rekrutmen anggota PPK sampai PPS tidak ada tes tulis.

Selain soal tidak ada tes tulis, rombongan yang dipimpin Sekretaris DPC PDIP Blora Joko Supratno, juga mempertanyakan banyaknya anggota PKK lama yang direkrut kembali, termasuk masih mengikutkan sekitar 10 persen pegawai negeri sipil (PNS).

Mereka mengkritisi kinerja KPU, karena PDIP menilai PPK sampai KPPS lama kerjanya sangat lemah. ”Ini masalah serius, kami datang ke KPU karena ingin Pilkada nanti hasil lebih baik ketimbang Pemilu 2009,” kata Joko Supratno kepada KPU kota sate.

Lemahnya, kinerja PPK, menurut Sekretaris PDIP, adanya dugaan penyelewengan serta lambannya penghitungan suara, sehingga merugikan pihak lain. Karena tidak ada tes tulis, nantinya tidak diketahui bagaimana kompetensi anggota PPK. ”Hasilnya akan lebih objektif bila dengan tes tulis. Apa sih salahnya meniru kabupaten lain? Apakah yang PNS bisa menjaga netralitas, masih banyak pemuda yang lebih pintar dibanding PNS,” katanya.

Enam nama
Menurutnya, hasilnya akan jauh dari nilai subjektif kalau rekrutmen itu seperti dilakukan saat tes Panwaslu. mSelain itu, mantan anggota DPRD Blora mengatakan, sejauh ini belum ada greget dan gaung terkait pelaksanaan pilkada 3 Juni mendatang.

Ketua KPU Blora Moesyafa menjelaskan, kini tahapan pilkada sudah dilakukan. Seperti pembentukan PPK, pembentukan Panwaslu dan sebagainya. Hanya untuk tahapan, dia mengatakan, masih sosialisasi di kalangan pemerintahan.

Soal pembentukan PPK sampai PPK, katanya, memang tidak ada aturan harus melakukan tes tulis. Hal itu berbeda dengan pembentukan Panwaslu yang harus melalui tes tulis. Dia hanya menjalankan wawancara untuk calon anggota PPK sampai PPS, karena aturannya memang tidak ada.

Untuk pembentukan Panwaslu, akunya, KPU hanya sampai pada memilih enam nama calon yang diajukan ke Bawaslu. Karena pemilihan Panwaslu adalah wewenang Bawaslu. Begitu juga dengan pemilihan Panwaslu Kepala Daerah Kecamatan dipilih Panwaslukada Kabupaten. K.9-ip

-------