22 Mei 2009
RAPBD Masih Tarik Ulur
BLORA - Hingga kemarin tetap masih gelap soal nasib RAPBD Blora. Bupati Blora, Drs RM Yudhi Sancoyo MM ketika dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya sampai kemarin belum mendapat jawaban dari Gubernur. ”Belum ada jawaban dari Gubernur, Mas,” tandasnya.
Apakah sudah ditandatangani? Bupati Yudhi dengan tegas menyatakan, karena Dewan mengabaikan evaluasi dari Gubenur, pihaknya belum menandatangani. Dengan kondisi tersebut, belum diketahui kira-kira bagaimana nasib APBD Blora. RAPBD Blora sebenarnya sudah disahkan pada 25 April lalu. Menyusul ada evaluasi dari Gubernur, akhirnya dilakukan pembahasan ulang dan disetujui bersama pada tanggal 8 Mei, untuk selanjutnya dikirim ke Gubernur.
Informasi terakhir menyebutkan, Bupati Blora belum membubuhkan tanda tangan dan berencana akan konsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur. Hal yang akan dikonsultasikan itu, di antaranya soal pos anggaran Proyek Pembangunan Sarana Ekonomi (P2SE) pedesaan sejumlah Rp 38 miliar.
Bupati Drs RM Yudhi Sancoyo MM mengusulkan kepada Gubernur, agar proyek itu dialokasikan tidak hanya untuk 200 desa, melainkan harus merata ke 271 desa yang ada di Blora.
Bagaimana tanggapan Ketua DPRD Blora, HM Warsit SPd, kemarin dia menyatakan tidak mempersoalkan dengan apa yang diusulkan Bupati atas dana P2SE itu. Pasalnya, dalam RAPBD sudah dicantumkan by name. Artinya, desa-desa mana saja yang mendapat, berikut besaran dananya sudah disebutkan, sehingga tidak memungkinkan untuk dirubah.
Warsit menambahkan, kalau sampai saat ini Bupati belum mau tanda tangan, pihaknya juga tidak mempermasalahkan. Pasalnya, sesuai UU yang ada, jika memang tidak mau tanda tangan, dalam waktu 30 hari sejak RAPBD disetujui bersama, praktis RAPBD Blora akan sah menjadi Perda APBD. ”Aturannya sudah jelas, yakni UU no 10 tahun 2004,” tandasnya.(ud-79)
RAPBD Masih Tarik Ulur
BLORA - Hingga kemarin tetap masih gelap soal nasib RAPBD Blora. Bupati Blora, Drs RM Yudhi Sancoyo MM ketika dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya sampai kemarin belum mendapat jawaban dari Gubernur. ”Belum ada jawaban dari Gubernur, Mas,” tandasnya.
Apakah sudah ditandatangani? Bupati Yudhi dengan tegas menyatakan, karena Dewan mengabaikan evaluasi dari Gubenur, pihaknya belum menandatangani. Dengan kondisi tersebut, belum diketahui kira-kira bagaimana nasib APBD Blora. RAPBD Blora sebenarnya sudah disahkan pada 25 April lalu. Menyusul ada evaluasi dari Gubernur, akhirnya dilakukan pembahasan ulang dan disetujui bersama pada tanggal 8 Mei, untuk selanjutnya dikirim ke Gubernur.
Informasi terakhir menyebutkan, Bupati Blora belum membubuhkan tanda tangan dan berencana akan konsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur. Hal yang akan dikonsultasikan itu, di antaranya soal pos anggaran Proyek Pembangunan Sarana Ekonomi (P2SE) pedesaan sejumlah Rp 38 miliar.
Bupati Drs RM Yudhi Sancoyo MM mengusulkan kepada Gubernur, agar proyek itu dialokasikan tidak hanya untuk 200 desa, melainkan harus merata ke 271 desa yang ada di Blora.
Bagaimana tanggapan Ketua DPRD Blora, HM Warsit SPd, kemarin dia menyatakan tidak mempersoalkan dengan apa yang diusulkan Bupati atas dana P2SE itu. Pasalnya, dalam RAPBD sudah dicantumkan by name. Artinya, desa-desa mana saja yang mendapat, berikut besaran dananya sudah disebutkan, sehingga tidak memungkinkan untuk dirubah.
Warsit menambahkan, kalau sampai saat ini Bupati belum mau tanda tangan, pihaknya juga tidak mempermasalahkan. Pasalnya, sesuai UU yang ada, jika memang tidak mau tanda tangan, dalam waktu 30 hari sejak RAPBD disetujui bersama, praktis RAPBD Blora akan sah menjadi Perda APBD. ”Aturannya sudah jelas, yakni UU no 10 tahun 2004,” tandasnya.(ud-79)
.JPG)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar