DETIK FINANCE & Radar Bojonegoro

.Sabtu, 06/02/2010 13:04 WIB.

Ketemu Wapres, Pemprov Jateng Keluhkan Bagi Hasil Blok Cepu

Triono Wahyu Sudibyo - detikFinance

Semarang - Dalam kunjungannya ke Semarang, Wakil Presiden Boediono berdialog dengan kepala daerah se-Jateng. Dalam dialog tersebut Boediono banyak menerima keluhan salah satunya adalah bagi hasil Blok Cepu yang belum jelas.

Acara dialog digelar di Hotel Patrajasa, Jl. Sisingamangaraja, Sabtu (6/2/2010). Boediono didampingi Menteri PU, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Mendiknas, dan Menteri BUMN.

Acara dialog dipandu Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Baru dimulai, tiga bupati langsung mengacungkan diri. Setidaknya ada 3 hal yang mereka keluhkan, yaitu jalan sempit di lintas tengah Jateng, kecilnya Dana Alokasi Umum (DAU), dan bagi hasil Blok Cepu yang tak jelas.

"Produksi tidak sesuai jadwal. Bagi hasilnya kecil," kata Bupati Blora Yudi Sancoyo.

"Kasihan warga Blora. Seolah mereka mandi minyak, padahal belum dapat apa-apa," timpal Bibit.

Atas 'keluhan' kepala daerah, Boediono tak menjawab sendiri. Ia dibantu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PU Djoko Kirmanto. Mereka mengatakan akan mengoordinasikan dengan pihak terkait.

Dalam dialog, Bibit sempat membuat cengang peserta. Pasalnya, gaya bicaranya terkesan polos. Ia tak segan memotong pernyataan menteri.

Dialog usai sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah rehat makan siang, rombongan akan menuju Kelurahan Kramas, Tembalang, untuk meninjau proyek tol Semarang-Solo.

(try/dnl)

-------
.Minggu, 07 Februari 2010.

Terancam Gagal Bayar

Divestasi Saham PI Blok Cepu

BLORA - DPRD bakal menyetujui divestasi (pembagian) saham yang diinginkan PT Anugrah Bangun Sarana Jaya (ABSJ), investor dana participating interest (PI) Blok Cepu yang digandeng Pemkab Blora, selama tidak merugikan.

DPRD Blora yang diwakili pimpinan dewan dan komisi B (anggaran dan keuangan) sempat mendatangi langsung markas PT ABSJ di Surabaya belum lama ini. Agendanya, meminta penjelasan (klarifikasi) atas permintaan sahamnya itu. "Saham yang diminta itu tidak ada kaitannya dengan pembagian keuntungan dan pembiayaan dalam PI Blok Cepu," ungkap Ketua Komisi B DPRD Blora Isbroto, didampingi Seno Margo Utomo, anggota komisi B yang ikut ke Surabaya.

Di Surabaya, kata dia, rombongan DPRD ditemui oleh Dirut PT ABSJ Ishadi. Menurut Subroto, terjadi diskusi yang panjang soal divestasi saham itu. Sebab, PT ABSJ meminta saham 49 persen, dan pemkab 51 persen. Semula, dikhawatirkan hal itu memengaruhi bagi hasil keuntungan dan pembiayaan. "Ditegaskan bahwa pembagian saham itu tidak akan memengaruhi dua hal tersebut," tambahnya.

Seno menambahkan, pembagian keuntungan antara pemkab dan PT ABSJ saat ini adalah 66 persen untuk PT ABSJ dan 34 persen untuk pemkab. Hanya, pembagian itu berlaku selama PT ABSJ belum kembali modal. Tapi, setelah PT ABSJ balik modal pembagian dibalik, 66 persen untuk pemkab dan 34 persen untuk PT ABSJ. Sedangkan, penyedia modal seluruhnya tetap PT ABSJ. "Semula kita khawatir penyedia modal akan dibagi sesuai saham. Ternyata tidak," terangnya.

Bagaimana jika permintaan PT ABSJ tak dipenuhi? Anggota dewan dari PKS tersebut menyatakan, bisa jadi PT ABSJ akan hengkang. Akibatnya, pemkab Blora gagal bayar pada saat operator Blok Cepu, ExxonMobil, meminta dana. Sebab, selama ini PT ABSJ yang menyediakan. "Jika gagal bayar terjadi, kita akan kena denda," ungkapnya.

Dampak lainnya, kata Seno, citra Blora di mata dunia usaha akan buruk. Sebab, PT ABSJ yang sudah menginvestasikan dana Rp 150 miliar hilang begitu saja. Hal itu bisa menjadi risiko bisnis, namun nama Blora akan buruk. Meski sepakat dengan permintaan PT ABSJ dewan akan tetap mengkajinya dengan cermat.

Terpisah, Direktur Utama PT Blora Patragas Hulu (BPH), perusahaan yang mengelola dana PI milik pemkab, Christian Presetya mengatakan, semua keputusan diserahkan pada pemkab dan DPRD. Sebab, bupati yang memegang sahamnya. Meski demikian, Christian berharap tetap dilakukan kajian dan tidak terburu-buru memutuskan. (ono)

-------

.Minggu, 07 Februari 2010.

Ajak Parpol Aktif Cermati DPS

BLORA - KPUK Blora menyurati partai politik (parpol) agar fungsionaris dan anggota parpol ikut mencermati daftar pemilih sementara (DPS) yang sudah diumumkan. Surat itu bernomor 447/A/I/2010. "Apabila ada hal-hal yang perlu mendapat perbaikan atau koreksi terhadap DPS yang diumumkan, dapat menghubungi panitia pemungutan suara (PPS) setempat," ujar Ketua KPUK Blora Moesafa.

Moesafa mengatakan, peran serta parpol sangat penting untuk kesempurnaan penyusunan daftar pemilih Pilkada. Dengan anggota dan kader yang tersebar di seluruh pelosok desa, memungkin parpol melakukan pencermatan secara efektif. Setelah penyusunan serta penetapan DPS 13-15 Januari lalu, tahapan selanjutnya pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat pada 16 Januari hingga 6 Februari. KPUK dan jajarannya juga melakukan pencermatan DPS yang diumumkan. Selain itu, juga menindaklanjuti laporan masyarakat terkait DPS. "Hasilnya, temuan-temuan yang ada sudah kita tindaklanjuti," ujarnya.

Ketua Panwas Pilkada Blora, Wahono, mengungkapkan, berdasar hasil pencermatan ke sejumlah desa, sebagian besar masyarakat apatis terhadap pengumuman DPS. Meski, sosialisasi pencermatan DPS melalui spanduk dan media massa sudah dilakukan. "Warga yang melihat pengumuman DPS dan memastikan namanya tercantum, mungkin bisa dihitung dengan jari. Ini hampir terjadi di semua desa, termasuk di Kota Blora," ujarnya. Karena itu, peran aktif KPUK dan panwas sangat diperlukan. (ono)

-------

.Minggu, 07 Februari 2010.

Seleksi Popda di Eks Kawedanan

BLORA - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DKPPO) Blora menjamin Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) tingkat SD, SMP, dan SMA tetap dihelat.

Hanya, format popda tahun ini berbeda dengan even serupa di tahun sebelumnya. Perubahan itu dilakukan karena DKPPO tak mempunyai dana cukup untuk menggelar popda menyusul belum ditetapkannya APBD 2010.

Kepala DKPPO, Pudiyatmo mengatakan, popda yang mendesak dilakukan dalam waktu dekat adalah untuk tingkat SD. Popda SD Jateng rencananya digelar April dan sebulan berikutnya Popda tingkat SMA. Sedangkan Popda tingkat SMP digelar November.

Menurut dia, untuk tampil di tingkat Jateng, terlebih dahulu ada seleksi berjenjang mulai tingkat kabupaten hingga eks Karisidenan Pati. Untuk tingkat kabupaten, pihaknya tidak lagi berencana menggelar seleksi tingkat kecamatan. Namun, langsung tingkat eks kawedanan (kumpulan kecamatan). "Itu untuk menghemat dana,'' ujarnya kemarin.

Meski demikian, mantan Manajer Persikaba 2008 tersebut menjamin seleksi tetap akan mendapatkan hasil atlet yang berkualitas. Sebab, atlet yang mengikuti seleksi di eks kawedanan terlebih dahulu harus memenuhi kriteria untuk setiap cabang olahraga. "Misalnya untuk lompat jauh. Jangkauan lompatannya harus melampaui beberapa meter. Kami kini masih menyiapkan kriteria atlet yang berhak tampil," imbuhnya. (ono)

-------

-------