Diskominfo Blora

[ Kamis, 21 Januari 2010 ] 
DPU Harus Bertanggungjawab 

BLORA - Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sugiyatno yang menyatakan proyek kualitas buruk yang belum diserahkan kepada pemkab merupakan tanggungjawab rekanan mendapat reaksi dari Komisi C DPRD. Komisi yang membidangi pembangunan ini meminta DPU juga harus ikut bertanggungjawab. ''Bukan hanya diserahkan ke rekanan. DPU juga mempunyai tanggungjawab dalam hal itu,'' ujar wakil ketua Komisi C DPRD Blora Bambang Priyono kemarin.

Dia mengatakan, DPU mempunyai tim teknis. Tim itulah yang mengawasi perjalanan proyek itu. Karena untuk mencairkan dana proyek juga harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan itulah juga menjadi laporan tim teknis di lapangan mengenai proyek yang dikerjakan. Tanpa tanda tangan, atau tanpa laporan yang dibuat tim ini, dana juga tidak bisa dicairkan.''Jadi, memang secara teknis DPU ikut bertanggungjawab. Sebab, kalau tidak lolos pengawasan tidak bisa,'' tambahnya.

Karena itu, lanjut anggota dewan dari Kecamatan Cepu ini, Komisi C mendesak dan meminta agar DPU lebih berhati-hati dan tidak sembarangan menyatakan proyek selesai, tanpa memeriksa secara detail proyek yang bersangkutan. Sebab, yang dirugikan dengan kualitas proyek yang buruk adalah masyarakat. ''Ini peringatan, agar selanjutnya tidak begitu mudah menyatakan proyek selesai,'' ujar politisi asal Kecamatan Cepu ini. 

Sementara Kepala Dinas PU Sugiyatno saat dikonfirmasi melalui Sekretaris DPU Marsono mengatakan, DPU memang ikut bertanggungjawab terutama dari segi teknis strukturnya. Kalau ada kerusakan proyek karena masih dalam masa pemeliharaan sampai Juni 2010 maka DPU memerintah rekanan pelaksananya. ''DPU juga mengarahkan perbaikan dari segi teknis strukturnya. Dari segi pendanaan masih tanggungjawab pemborong selama masih dalam masa pemeliharaan,'' kata Marsono. (ono)




[ Kamis, 21 Januari 2010 ] 
25 Anggota DPRD Membolos, Paripurna Hak Angket Batal Digelar

 
BLORA - Rapat paripurna hak angket terkait penunjukkan konsultan pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Blora gagal digelar kemarin (20/1). Penyebabnya, 25 anggota dari 44 anggota DPRD yang ada (seharusnya 45 anggota, satu orang meninggal dunia) memboikot pelaksanaan paripurna. Mereka memilih tidak hadir tanpa keterangan. 

Akibat aksi itu, paripurna menjadi tidak kuorum. Meski sudah ditunda selama dua kali satu jam, separo lebih wakil rakyat itu tetap tak mendatangi ruang paripurna. Rapat paripurna pun tetap gagal digelar karena masih tidak kuorum. Pimpinan rapat lalu memutuskan paripurna ditunda selama tiga hari.

Dalam paripurna itu hanya Fraksi Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM) yang hadir dengan anggota lengkap 5 orang. Sementara sebagian besar fraksi-fraksi lain datang dengan anggota tak lengkap.

Fraksi Partai Golkar yang berkekuatan sembilan orang, hanya ''mengirimkan'' Maulana Kusnanto. Pria yang juga ketua DPRD itu hadir tanpa pendamping dari fraksinya. 

FPDIP yang memiliki sembilan kursi, anggotanya hanya menempati enam kursi. Tiga kursi lainnya dibiarkan tak ''pemiliknya'' kemarin. FKB juga hanya menghadirkan tiga orang dari lima anggotanya. Salah satu anggota fraksi ini yang hadir Abdullah Aminuddin, wakil ketua DPRD. Fraksi Partai Demokrat yang mempunyai tujuh anggota, menghadirkan tiga orang, termasuk Bambang Susilo yang menjadi wakil ketua DPRD. Fraksi Gapura diwakili dua orang dari lima anggotanya. Satu-satuya fraksi yang sama sekali tidak hadir adalah FPPN. Lima anggota fraksi ini membolos semua.

Ketua DPRD Maulana Kusnanto mengatakan, sesuai aturan, apabila forum rapat tidak kuorum, maka ditunggu atau diundur sampai dua kali satu jam. Jika masih tidak kuorum, maka ditunda selama tiga hari atau ditunda sampai batas waktu yang ditentukan badan musyawarah (banmus) DPRD. ''Rapat ditunda tiga hari, sebagaimana diatur dalam UU dan tata tertib,'' kata Kusnanto.

Penundaan itu membuat kecewa aktivis Koalisi Masyarakat Peduli Anti Korupsi (Kompak) yang sejak awal mendesak hak angket diteruskan. Ketua FPPN Abdul Kholiq saat dikonfirmasi membenarkan anggota fraksinya tidak datang. Alasannya, sejak awak fraksinya komitmen untuk menolak hak angket. Dia mengatakan tidak tahu bagaimana kelanjutan usulan kasus ini apabila paripurna terus ditunda karena tidak kuorum. ''Ya biarkan saja Mas, '' ujarnya melalui telepon.

Sedangkan Ketua FPG, Sri Handayani tidak menjawab saat dikonfirmasi. Ketika di-SMS juga tidak membalas. Hanya, sejak awal fraksi pendukung bupati ini menolak hak angket. Sementara fraksi lainnya sedang menyiapkan sanksi untuk anggota anggota fraksinya yan tidak hadir dalm paripurna kemarin. ''Kami akan bicarakan dulu (soal sanksi),'' ujar Joko Mugiyanto, ketua FPD. (ono)




[ Kamis, 21 Januari 2010 ] 
Keke, Idola Cilik Asal Kecamatan Cepu, Blora 

Senang Kelas Olah Vokal, Idolakan Gita Gutawa 

Gabriel Angeline Thalita Pangemanan alias Keke, peserta Idola Cilik yang lolos ke babak 13 besar mampir ke kampung halamannya di Kelurahan/Kecamatan Cepu. Dia sempat menjadi bintang di kampungnya itu.

SRI WIYONO,Blora 

---

Anak-anak bergerombol di rumah kayu yang ada di lorong II, Jalan Ngareng Sawahan, Kelurahan/Kecamatan Cepu. Mereka mengelilingi seorang anak kecil berkaus putih. Semakin lama, mereka yang bergerombol semakin banyak. Bukan hanya anak-anak. Remaja dan ibu-ibu juga ikut mengerubungi anak tersebut. 

Beberapa kali anak itu terlihat melayani permintaan jabat tangan maupun foto bersama dengan menggunakan kamera handphone (HP). ''Mumpung dia pulang ke Cepu,'' ujar seorang remaja putri yang ikut mengabadikan cewek kecil berkaus putih itu dengan HP-nya.

Begitulah Keke melayani para tamu di rumahnya sore itu. Rumah itu merupakan tempat dia lahir dan menghabiskan masa balitanya. Ketika dia duduk di bangku SD, Keke lalu tinggal di Semarang, tempat kelahiran papanya. 

Saat wartawan koran ini ngobrol di ruang tamu rumah kayu tersebut, para penggemar Keke setia menunggui. Ruang yang sebenarnya luas itu pun jadi terasa sempit. Keke menceritakan, karena kesibukannya engikuti kontes Idola Cilik di Jakarta, dirinya harus beberapa saat meninggalkan aktivitas di bangku kelas VI SDK Sang Timur Semarang. 

''Kebetulan sekolah juga mendukung, sehingga memberikan keleluasaan. Besok (kemarin, Red) Keke harus mengikuti ulangan susulan,'' tutur papanya Jefta Pangemanan.

Keikutsertaan Keke di Idola Cilik 3 berawal Agustus 2009. Dia yang memang sejak kecil suka menyanyi, ikut audisi di Semarang dan dinyatakan lolos. ''Sejak usia lima tahun dia sudah saya ikutkan les vokal,'' ujar Jefta.

Selanjutnya, cewek kelahiran 8 Oktober 1998 itu melanjutan audisi di Jogjakarta bulan berikutnya. Keke kembali lolos dan berhak ke Jakarta.''Keke ke Jakarta pada 4 Desember lalu dan terus bertahan sampai sekarang. Karena itu, kami meminta dukungan seluruh warga Blora dan Jateng untuk mendukung karena Keke satu-satunya wakil dari Jateng yang belum gugur,'' harap Jefta.

Prestasi itu membuat dia dan istrinya Sri Hartiningsih bangga. Rumah di Kelurahan Cepu didirikan untuk posko anaknya. Sebagai orang tua, Jefta sempat khawatir Keke nantinya down apabila suatu saat harus tereliminasi. ''Namun, kekhawatiran saya hilang saat di arena itu ada psikolog anak yang terus mendampingi. Anak-anak yang di sana, dibesarkan hatinya dan diberi pencerahan bagaimana kompetisi dan lainnya,'' tuturnya.

Keke mengaku senang berada di arena Idola Cilik. Dia bisa belajar bernyanyi dan melatih vokalnya bersama para ahli. Salah satunya, Kak Cici dari Elfa Secoria. ''Seneng sekali kalau pas kelas olah vokal,'' akunya.

Keke bercita-cita ingin menjadi penyanyi. Dia suka dan ngefans dengan penyanyi remaja Gita Gutawa, anak musisi terkenal Erwin Gutawa. ''Aku suka, karena suaranya bagus. Aku ingin seperti dia, menjadi penyanyi,'' katanya. (*)



[ Kamis, 21 Januari 2010 ] 
DPS Pilkada Masih Amburadul 
Nama Pemilih dari TNI/Polri Tercantum di DPS 

BLORA - Jelang pilkada, daftar pemilih sementara (DPS) masih amburadul. Panwaskab temukan masih ada TNI/Polri yang masuk DPS. Padahal, TNI/Polri tidak mempunyai hak pilih. Kejadian itu ditemukan di Desa Semampir Kecamaran Jepon. ''Yang masih tercatat itu sudah masuk Akmil,'' ujar Sugie Rusyono, salah satu anggota Panwascam Jepon kemarin.

Dia mengatakan, sejak DPS diumumkan, memang ada instruksi dari Panwaskab agar DPS dicermati. Sebab, sebelumnya PAnwaskab mencatatv ada banyak daftar calon pemilih yang bermasalah. Dta itu berdasarkan data bahan penyusunan DPS yang diberikan KPUK pada Panwaskab. Sehingga, setelah DPS diumumkan, catatan itu dcocokan dengan DPS yang sudah diumumkan. ''Ternyata, masih ada yang lolos,'' tambahnya.

Ketua Panwaskab Blora Wahono mengatakan, masih dicantumkan anggota Polri/TNI seperti di Kecamatan Jepon diperkirakan terjadi di kecamatan lain. Karena itu dia meminta agar Panwascam dan PPL lebih cermat lagi. Dia tidak ingin ada daftar pemilih yang bermasalah. Karena itu, temuan itu diminta untuk dikoordinasikan kepada PPK atau PPS, sehingga bisa segera ditindaklanjuti. ''Jelas yang seperti itu harus dicoret dari DPS,'' katanya.

Sedangkan ketua KPUK Blora Moesafa saat dikonfirmasi mengatakan, memang dimungkinkan terjadi kesalahan pendataan. Karena itulah, DPS diumumkan dan ditanggapi masyarakat. Waktunya, selama 21 hari. Selama waktu itu masih akan diperbaiki lagi. Jika ada yang tidak memenuhi syarat, seperti TNI/Polri yang masih masuk DPS akan segera dicoret, sedangkan yang belum terdaftar ditambahkan. ''Memang seperti itu. Nanti akan diumumkan DPS hasil perbaikan. Kalau sudah tahap ini tidak ada penambahan atau pengurangan. Yang ada hanya perbaikan identitas. Kalau saat ini masih bisa berubah jumlahnya,'' tandasnya. 

Sementara itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) komisariat Unisla Veteran Lamongan menyiapkan 300 personel untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pilkada. Personel tersebut akan disebar di seluruh kecamatan. 

''Kami juga akan membentuk gardu siaga untuk memantau adanya money politics, serangan senja dan penyimpangan lain dalam pelaksanaan pilkada mendatang,'' kata Ketua PMII komisariat Unisla Veteran, M. Nur Zam Zami dalam press release-nya kepada Radar Bojonegoro, kemarin.

Menurut dia, pihaknya dalam pilkada mendatang memastikan diri akan bersikap independen, meski begitu mereka akan aktif melakukan pengawalan demi suksesnya pilkada. ''Pengerahan personil pengawas dan pembentukan gardu siaga tersebut merupakan bagian dari sikap kami untuk mengawal pelaksanaan pilkada,'' terangnya.

Nur menambahkan, selain itu pihaknya juga menyampaikan sembilan manifesto kepada seluruh stakeholder di Lamongan terkait pelaksanaan pilkada Lamongan yang tinggal sekitar 5 bulan lagi. (ono/feb)