.Jum'at, 05 Maret 2010. Budiyono-PT Kurnia Saling Klaim
Terkait Kasus Proyek Pematangan Lahan CPP
BLORA - Setelah Pemkab Blora melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) mendesak persoalan proyek pematangan lahan Central Processing Plant (CPP) milik Pertamina EP-Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) di Desa Sumber Kecamatan Kredenan segera diselesaikan, pihak PT Kurniadjaya Wirabhakti, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut mulai angkat bicara.
Kuasa PT Kurniadjaya Wirabhakti, Suganda F Situmorang mengatakan, soal proyek tersebut memang dia yang tahu detailnya. Dia mengatakan agak lama memberikan jawaban karena baru kembali ke Jakarta setelah dari Medan beberapa hari yang lalu. Suganda mengaku semua persoalan sudah beres sehingga tidak ada lagi yang harus diributkan. Apalagi persoalan dengan Pertamina. ''Ini sekaligus hak jawab saya. Pertamina sudah memberesi semua dana proyek. Jika masih ada persoalan itu di intern PT Kurnia,'' katanya.
Terkait klaim pelaksana proyek, Budiyono yang mengaku masih belum dibayar sebagian dananya, Suganda menyatakan tidak benar. Semua itu, kata dia, ada buktinya karena semua pengeluaran yang terkait dengan proyek ada pembukuannya. Dia juga menyangkal kalau Budiyono mengaku nilai proyeknya Rp 12,2 miliar. Sebab, menurut Suganda, proyek yang dikerjakan itu hanya sekitar Rp 11 miliar. ''Dan itu semuanya sudah kami bayarkan. Jadi, tidak ada persoalan lagi. Kami punya bukti,'' ungkapnya.
Bagaimana dengan persoalan jalan milik pemkab yang rusak dan belum diperbaiki? Suganda justru menyalahkan Budiyono. Dia membeber kalau sudah menyerahkan dana ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Blora untuk perbaikan jalan yang rusak akibat dilalui kendaraan proyek. Hanya, dana itu belum diserahkan ke DPU oleh Budiyono. Menurut Suganda, Budiyono adalah orang PT Kurnia sehingga tidak benar kalau dia subkontraktor dalam proyek tersebut. ''Kami memang kerja sama dalam pendanaan. Semua sudah klir. Pertamina sudah tidak ada kaitannya lagi,'' katanya.
Sementara Budiyono saat dikonfirmasi kemarin mengaku sampai saat ini masih belum ketemu Suganda. Pengusaha asal Rengel, Tuban ini mengaku pembayaran juga belum dilakukan. Dia mengatakan, punya bukti-bukti yang menyebutkan kalau pekerjaan yang diterima senilai Rp 12,2 miliar. Sedangkan yang dibayar baru Rp 9,4 miliar. Sehingga kekurangannya memang hak dia untuk menagih. ''Kami juga punya dokumen yang asli. Data siapa yang benar bisa dicek,'' kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Budiyono yang merasa dananya belum dibayar sejumlah Rp 2 miliar lebih mengancam akan membongkar proyek pematangan lahan CPP yang sudah jadi. Dia akan mengambil tanah senilai uang yang belum dibayarkan tersebut. Sebab, dia mengaku kecewa dengan PT Kurniadjaya Wirabhakti yang belum melunasi pembayarannya. Sementara, Pertamina yang merasa sudah melunasi semua uang kontrak juga kaget atas kasus tersebut.
(ono)-------.Jum'at, 05 Maret 2010. KPUK Diprotes Pimpinan Parpol
Jadwalkan Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Pendaftaran Ditutup
BLORA - Sejumlah pimpinan partai politik (parpol) di Blora mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) setempat di Jalan Halmahera No 11 kemarin (4/3). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan soal jadwal tes kesehatan bakal calon bupati/wakil bupati (bacabup/bacawabup) yang dirasa janggal. Mereka adalah Abdullah Aminuddin (PKB), Mulyono (PKS), Susanto (PIB), Legiyono (Hanura), Yulianto (PPDI) dan Seno Margo Utomo (PKS). ''Kedatangan kami untuk mempertanyakan jadwal tes kesehatan bagi bacabup dan bacawabup yang tidak logis," kata Legiyono.
Menurut Susanto, pendaftaran bacabup/bacawabup dijadwalkan 13-19 Maret. Tetapi anehnya, tes kesehatan untuk para bakal calon itu dijadwalkan pada 14 Maret. Jadwal itulah yang mengudang protes. Sebab, saat itu pendaftaran calon masih dibuka. Jadwal itulah dianggap tidak fair. ''Saya khawatir ada kepentingan dibalik ini,'' tambah Susanto yang diamini oleh rekan-rekannya.
Para anggota dewan tersebut khawatir, jika tes kesehatan dilaksanakan pada 14 Maret sementara pendaftaran sebenarnya dibuka hingga 19 Maret, maka akan menimbulkan konflik. Sebab, tidak bisa dipastikan kalau para calon, atau orang yang akan mendaftar bisa mendaftar sebelum tanggal 14 Maret. Sebab, rentang waktunya satu minggu. Bahkan, Seno Margo Utomo menyatakan, dia curiga ada agenda tersembunyi dengan jadwal itu. ''Kalau mendaftar setelah tanggal 14 Maret bagaimana. Apa ditolak. Ini harus dicurigai,'' katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua KPUK Moesafa yang didampingi dua anggotanya Ketua Pokja Pencalonan Achmad Zakki dan Arifin serta Ninik Hidayanti dari Panwas Kabupaten, menolak tudingan itu. Menurut Safa, KPUK tidak punya kepentingan. Tapi, lanjutnya, jadwal itu terkait dengan MoU KPUK dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). ''Kesepakatannya memang tanggal itu (14/3),''; katanya.
Safa juga mengucapkan terimakasih atas masukan dari anggota dewan yang hadir saat itu. Hanya, KPUK tidak bisa langsung memberikan jawaban. Ketua GP Ansor itu mengaku ada mekanisme yang harus dilalui. Apakah jadwal akan diubah ? ''Akan kita bahas terlebih dahulu,'' tegasnya.
Mengenai alasan KPUK tersebut, Legiyono justru kembali mempertanyakan. Apakah tidak ada pihak lain yang menangani pemeriksaan itu. DPRD sudah memberikan dana, jika perlu KPUK menggandengan rumah sakit yang lengkap peralatannya. Seperti rumah Karyadi Semarang. ''Jika perlu ke Semarang biar mantap. Kalau di sini gak bisa ditinggal saja, cari yang lain. Tapi jangan kepentingan yang lebih besar dikorban,'' tandasnya. (ono)
-------
.Jum'at, 05 Maret 2010.
Koalisi PPP-Hanura Usung Kokok-Abu Nafi
BLORA - Mendekati pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yang dimulai 13 Maret nanti, peta politik menjelang Pilkada Blora 3 Juni mendatang semakin jelas. Kemarin (4/3), Partai Hanura dan PPP menyatakan berkoalisi, dan akan mengusung sendiri pasangan calonnya.
Sebelumnya, dua partai ini sudah menyatakan koalisi, namun di tengah jalan diisukan bubar. "Saat ini, koalisi kami sudah mantap," ungkap Edi Harsono, ketua DPC Hanura Blora didampingi Aminudin, sekretaris DPC PPP setempat kemarin.
Dua anggota DPRD Blora itu mengatakan, saat ini sudah bukan saatnya lagi ditutup-tutupi. Koalisi sudah memenuhi syarat minimal untuk dapat mengusung calon, lantaran sudah mencapai tujuh kursi. Rinciannya, PPP, empat kursi, dan Hanura, tiga kursi di DPRD. Kedua partai ini mengusung Letkol Inf Djoko Nugroho (Kokok) dan Abu Nafi.
Abu Nafi sendiri sebelumnya juga sudah mendaftar di PKB. "Memang dua orang ini yang sudah resmi mengambil formulir dari kami," kata Edi Harsono.
Bagaimana dengan partai lain yang juga mencalonkan? Sebab, Abu Nafi sudah dikaitkan dengan PKB. Sementara, Kokok yang tidak lain merupakan adik kandung mantan bupati Blora (almarhum) Basuki Widodo, juga dikaitkan dengan Partai Demokrat. Bahkan, Kokok kabarnya juga sedang menunggu rekomendasi dari DPP PDIP.
Edi menjelaskan, kalaupun misalnya ada partai lain yang mengusung, pihaknya malah mempersilahkan partai tersebut bergabung dengan koalisi PPP-Hanura yang sedang dibangun. "Silakan, kalau partai lain mau gabung. Yang jelas pasangan ini yang kita usung,'' terangnya.
Edi memastikan akan segera mengurus rekomendasi dari DPP masing-masing. Meski soal rekomendasi bakal calon adalah wewenang DPP masing-masing, Edi meyakinkan usulan dari DPC sangat diperhatikan. Sehingga, kedua petinggi partai di Blora itu yakin usulannya yang akan disetujui. "Mekanismenya sama, namun usulan dari kami juga diperhatikan. Apalagi kami hanya mengusulkan satu nama,'' tandasnya.
Edi mengklaim, duet Kokok-Abu Nafi akan menjadi duet yang berpotensi memenangkan pilkada. Sebab, selama ini kedua nama itu sudah mempunyai basis massa yang solid di tingkat bawah. Kokok yang asli Kecamatan Cepu, selama ini dikenal mengakar di Blora bagian timur, yakni mulai Cepu sampai Kedungtuban, hingga Sambong.
Sedangkan Abu Nafi mempunyai pendukung berat di wilayah barat seperti Kecamatan Japah, Todanan, Kunduran, dan sejumlah kecamatan lainnya. "Ini ibarat duet maut. Kalau rekomendasi turun, kita segera deklarasikan," tandasnya. (ono)
-------
.JPG)
.jpg)
