[ Rabu, 27 Januari 2010 ]
11 PAC Berangkat ke Jakarta
Adukan Pelaksanaan Pleno
BLORA - Upaya 11 dari 16 PAC PDIP Blora yang menuntut pelaksanaan rapat pleno ulang terus dilakukan. Setelah demo dan menyegel kantor DPC PDIP dilakukan, Senin (25/1) malam lalu, 92 orang yang terdiri dari pengurus 11 PAC, lima pengurus DPC dan simpatisan berangkat ke Jakarta.
Dengan menumpang dua bus besar, mereka ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, ketua umum DPP PDIP. "Kami akan bertahan di sana (Jakarta) sampai tuntutan kami dipenuhi," ujar Bambang, salah satu koordinator pengurus PAC sebelum berangkat.
Bambang yang juga sekretaris PAC PDIP Japah itu menyatakan, tuntutan yang diusung tetap sama, yakni pelaksanaan rapat pleno PAC untuk memilih ketua DPC, ketua DPD, dan ketua umum DPP PDIP yang sudah dilaksanakan diulang. Sedangkan yang belum melaksanakan pleno segera ditentukan jadwalnya.
Menurut dia, dari 16 PAC yang belum melaksanakan pleno, hanya lima PAC, sedangkan dari 11 PAC yang sudah menggelar pleno, sembilan PAC di antaranya sudah mendukung Colbert Mangara Tua untuk menjadi ketua DPC PDIP lima tahun ke depan. "Padahal, pleno itu tidak prosedural," tambahnya.
Bambang menegaskan, PAC dan DPC PDIP Blora sudah cukup bersabar menunggu jawaban dari DPD PDIP Jateng atas tuntutan itu. Sampai mereka berangkat ke Jakarta, DPD tetap belum memberikan jawaban. Sehingga, para kader partai itu nekat berangkat ke Jakarta. Dengan bertemu langsung para pemgurus DPP, diharapkan ada titik temu mengenai persoalan tersebut. "Kami ingin partai tidak dipermainkan seperti ini.''
Sekretaris DPC PDIP Blora Joko Supratno membenarkan keberangkatan 11 pengurus PAC itu. Bahkan, dia bersama empat pengurus DPC lainnya, yakni wakil ketua DPC Bagong Suwarsono, Martono, Budi Haryanto, dan Supangat ikut mendampingi pengurus PAC itu. Mereka bertekad menuntut pelaksanaan pleno ulang. "Bahkan, kalau memang memungkinkan, kami ingin pleno digelar di Jakarta," tandasnya.
Menurut politisi asal Tunjungan itu, telah terjadi degradasi moral oleh pengurus DPD. Sebab, tuntutan DPC dan PAC PDIP di Blora sama sekali tidak digubris. Bahkan, DPD memfasilitasi pelaksanaan pleno yang menurutnya tidak prosedural. Jika itu dibiarkan, PDIP akan semakin terpuruk. "Kalau tidak bisa ketemu Bu Mega, minimal kita ketemu dengan pengurus lain. Atau koordinator untuk wilayah Jawa,'' tambahnya.
Sementara itu, Colbert Mangara Tua, calon ketua DPC PDIP Blora yang mendapat dukungan terbanyak menyatakan yang dilakukan 11 PAC itu sah-sah saja. Menurut dia, di alam demokrasi memang sah menyuarakan kehendak. Namun, dia menyatakan pleno yang dilakukan 11 PAC juga sah. "Demi berjalannya demokrasi, itu hal biasa," ungkap anggota komisi C DPRD Blora ini.
Dari Tuban, DPC PDIP Tuban memastikan mendukung Sirmadji untuk menjadi ketua DPD PDIP Jatim. Demikian hasil Konfercab PDIP Tuban pada 24 Januari lalu. Selain ketua DPD, konfercab juga memutuskan untuk mendukung kembali Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum DPP PDIP.
Ketua DPC PDIP Tuban Karjo mengungkapkan, dari 20 PAC di Tuban, 15 di antaranya mendukung Sirmadji. Sisanya, tiga dibagi antara lain, Karjo satu PAC; Ali Mudji, satu; dan Suprapto, satu. "Sedangkan dua PAC lainnya, Merakurak dan Tuban, tidak memilih," tegas Karjo, di gedung DPRD kemarin.
Karjo mengaku tidak tahu alasan dua PAC yang tidak memberikan pilihan. Yang pasti, calon yang suaranya terbanyak akan diusung dalam Konferda PDIP Jatim. Konferda bakal digelar awal Februari di Surabaya.
Sementara untuk kandidat ketua umum DPP PDIP, Megawati meraih 19 suara dari 20 PAC. Satu suara lainnya, yakni PAC Semanding, memilih Puan Maharani. Hasil ini akan dibawa dalam kongres PDIP awal April mendatang. (ono/zak)
[ Rabu, 27 Januari 2010 ]
KPUK Blora Persiapkan Pilkada di Tengah Keterbatasan
Gunakan Setiap Kesempatan untuk Sosialisasi
Pemilihan umum kepala daerah (pikkada) Blora digelar 3 Juni nanti. Persiapan mestinya sudah dilaksanakan sejak sekarang. Namun, karena keterbatasan dana, persiapan tak bisa dilakukan secara maksimal, karena tahun ini dana belum cair.
SRI WIYONO, Blora
---
KPUK mengusulkan anggaran Rp 14 miliar untuk menggelar pilkada. Anggaran tersebut termasuk kemungkinan kalau pilkada sampai dua putaran. Hanya, untuk pelaksanaan kegiatan tahun ini, KPUK belum sepeserpun menerima anggaran. Sementara anggaran tahun lalu sudah habis. "Terus terang kita agak kesulitan untuk melakukan persiapan," kata Sugiyono, Sekretaris KPUK Blora.
Salah satu kegiatan yang penting adalah sosialisasi. Pengalaman sudah membuktikan, untuk pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden lalu, tingkat kehadiran tak lebih dari 70 persen dari jumlah pemilih. Itupun karena sebelumnya KPUK gencar melakukan sosialisasi. Sedangkan tahun ini anggaran untuk sosialisasi belum ada. Sehingga, sebisa mungkin setiap anggota KPUK atau petugas sekretariat menggunakan setiap kesempatan untuk sosialiasi. "Sebisa mungkin kita lakukan," tutur Siti Ruhayatin, ketua divisi sosialisasi KPUK Blora.
Sosialisasi yang dilakukan KPUK saat ini belum bisa maksimal. Sebab, sosialisasinya masih sebatas membagikan brosur dan memasang spanduk. Spanduk dan brosur itupun dari anggaran tahun lalu. Padahal, dibutuhkan sosialisasi intensif untuk menyukseskan pilkada yang tinggal beberapa bulan lagi. "Sementara itu yang bisa kita lakukan, karena memang dananya belum ada," tambah Atin, panggilan Siti Ruhayatin.
Selain dengan media brosur dan spanduk, KPUK membutuhkan sosialisasi lebih konkret yakni bertatap muka dengan warga. Misalnya, menggelar pertemuan dan sebagainya. Selain itu, untuk pemilih pemula, seperti para siswa dan lainnya, biasanya KPUK gelar sosialisasi dengan cara keliling. Namun, semua itu sekarang belum dilakukan. "Sudah kita jadwalkan. Namun bukan berarti kita hanya diam. Semua kesempatan kita gunakan untuk sosialisasi," tambahnya.
Sejauh ini, lanjut Atin, divisi sosialisasi juga sudah getol sosialisasi dengan biaya murah meriah. Misalnya membagikan brosur ke pedagang pasar, abang becak, dan lainnya. Selain itu, juga menggandeng lembaga-lembaga kemasyarakatan. Tujuannya, pertemuan itu melibatkan banyak orang. "Memang cukup berat, namun kendala dana tidak boleh menjadikan sosialisasi mandek,'' tandasnya.
Atin menjelaskan, para calon pemilih memang harus diberi sosialiasi yang jelas mengenai sistem pemberian suara dalam pilkada. Sebab, ada perubahan mendasar, dari mencentang atau mencontreng kembali ke mencoblos. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi divisi sosialisasi untuk menyukseskan pilkada.
Saat ini, KPUK juga mempunyai tugas cukup berat. Kedekatan pilkada dengan kondisi psikologis masyarakat, membuat KPUK menjadi sorotan. Penyelenggara pilkada diharap bisa menjalankan tugas sebaik mungkin. Untuk saat ini yang menjadi sorotan adalah daftar pemilih sementara (DPS). Sebab, pengumuman DPS yang dilakukan di desa-desa mendapat sorotan karena tidak akurat. Masih banyak kesalahan misalnya ada nama yang sudah meninggal namun masih dicantumkan dan lain sebagainya.
Atin mengatakan, secara teknis memang KPUK bisa meminta stelsel aktif, yakni warga diminta mendatangi tempat-tempat DPS diumumkan, dan mengecek apakah namanya sudah tercantum atau belum. Jika belum, warga melapor ke petugas pendataan dengan harapan namanya dicantumkan. Sebab, DPS masih bisa diperbaiki. "Namun, ternyata itu tidak cukup. Kami harus terjun langsung ke desa-desa untuk memantau," ujarnya.
Dia sadar masyarakat belum mempunyai kepedulian tinggi soal ini. Sehingga, berharap warga berbondong-bondong datang untuk melaporkan jika data di DPS itu salah satu kurang, sangat mustahil. Karena itu, KPUK berupaya keras bisa menarik minat warga, setidaknya dalam pilkada nanti tingkat kehadiran warga tinggi. (*)
.JPG)
.jpg)
