Lintas Muria - GAJI PNS

Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

BLORA - Tidak kurang dari 11.000 PNS di Blora tak lama lagi akan mendapatkan gaji ke-13. Kepastian itu diperoleh setelah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mendapatkan surat edaran (SE) Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan yang menjadi landasan hukum perintah pencairan gaji ke-13.

Kepala DPPKAD Blora Komang Gede Irawadi mengemukakan, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan SE tersebut, pihaknya telah mengajukan surat permohonan pencairan gaji ke-13 kepada Bupati RM Yudhi Sancoyo. “Begitu surat itu ditandatangani Bupati, gaji ke-13 siap dibayarkan,” ujarnyam, kemarin (15/6).

Dia mengatakan, Pemkab Blora telah menganggarkan dana Rp 29,5 miliar untuk membayar gaji ke-13. Uang sebanyak itu telah dianggarkan dalam APBD 2009 dan sudah tersedia di kas daerah.

Data PNS yang akan menerima gaji tersebut juga sudah ada. Berdasarkan hal itu, Komang memperkirakan gaji ke-13 akan dibayarkan secepatnya. “Kemungkinan pencairannya tidak akan sampai akhir Juni karena semuanya telah siap. Tinggal teken Bupati saja,” tandasnya.

Menurut Komang, komponen gaji ke-13 hampir sama dengan gaji yang diterima setiap bulan. Yakni meliputi gaji pokok dan tunjangan, minus tunjangan beras. (H18-71)

Tabloid SR - YANG TERSISA TRAGEDI HERKULES

Satu Warga Cepu, Blora Korban Tragedi Hercules
Saudara punya firasat giginya rontok selama tiga hari

Meski tampak tegar dan tabah Lettu Nyawungtyas (27) tidak bisa menyembunyikan kesedihannya saat jenasah suaminya diberangkatkan menuju TMP Cepu. Suaminya adalah Mayor Andi Kristiawan merupakan salah satu korban tewas jatuhnya pesawat Herkules C-130 di Desa Geplak Kecamatan Karas, Magetan. 


Pria asli Cepu, Blora itu tercatat sebagai Komandan Satkomlek Kosek II Kohanas Ujung Pandang dan jabatan itu baru dijabatnya selama satu bulan. Sebelum bertugas di Ujung Pandang Andi pernah bertugas di Aceh dan Jakarta sebelum akhirnya mendapat promosi di Makassar. 

Nyawungtyas yang pagi itu baru datang dari Jakarta bersama keluarganya langsung pingsan saat melihat peti jenasah suaminya yang terbungkus kain merah putih. Sehingga beberapa kerabat langung memapahnya agar tidak jatuh. 
Sementara anakya semata wayangnya yang baru berumur lima bulan Wikanditya terus menangis dalam gendongan tantenya. Sampai jenasah diberangkatkan perempuan yang bertugas di RS AL Jakarta ini terus dipapah sampai TMP Cepu. 

Informasi yang dihimpun SR, Mayor Andi ikut dalam pesawat Hercules tersebut sebenarnya akan kembali ke Makasar untuk melaksanakan tugas, setelah libur dari Jakarta untuk menengok anak dan istrinya. Selama ini Andi memang tinggal di Jakarta sementara orang tuanya ada di Cepu.

“Setelah pulang menengok anak dan istrinya, dia kembali dengan menumpang Hercules, tapi akhirnya malah pulang selamanya,” kata Andi (45) salah satu saudaranya yang datang dari Jakarta, Jum’at (21/5).

Karier Mayor Andi Kristiawan di AU tergolong cukup bagus, pasalnya baru sembilan tahun bertugas pangkat mayor sudah dia genggam. Dia masuk pada tahun 2000 lewat jalur perwira karier dari jenjang Sarjana.
Sementara itu Joko, paman Andi yang dari Blora kepada SR menceritakan, bahwa firasat buruk itu malah datang dari Istri Joko yang tinggal di Blora. Istrinya sempat cerita kalau selama tiga hari berturut-turut bermimpi soal giginya yang rontok. 

“Istri saya mimpi kalau giginya rontok, saya juga tidak ada pikiran lain soalnya keluarga di Blora juga baik-baik, eh tak tahunya malah Andi yang pergi,” ujarnya di sela-sela keberangkatan jenasah.

Berita perihal kematian Andi menurut Joko diperoleh kabar dari adik korban yang saat itu melihat di TV kalau ada pesawat Hercules yang jatuh, kemudian Joko langsung menelepon korban namun tidak diangkat lalu menghubungi AU di Jakarta dan benar kalau benar korban ada dalam pesawat tersebut.

“Tahu kabar itu saya langsung menuju Magetan untuk mencari korban sendiri mas, beruntung saat itu saya bisa langsung menemukan dan kondisi korban yang masih utuh,” jelasnya.

Menurutnya saat pencarian jenasah itu, banyak dia jumpai tubuh penumpang lainnya sudah banyak yang berserakan bahkan bau yang tercium olehnya bau tubuh manusia yang terbakar. Bahkan Joko sempat melihat ada korban lainnya yang mati terbakar dengan masih mendekap mobil-mobilan yang mungkin oleh-oleh buat anaknya. “Itulah kuasa Tuhan mas, apapun bisa terjadi,” imbuhnya. (Gie)

Harian Jateng

LINTAS MURIA

19 Mei 2009
Belum Jelas, Nasib APBD Blora

BLORA - Hingga kemarin masih belum jelas bagaimana nasib APBD Blora. Apakah sudah ada persetujuan dari Gubernur atau belum. Namun kemarin beredar informasi bahwa APBD Blora tinggal menunggu persetujuan dari Mendagri.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Blora I Gede Komang Irawadi SE MSi ketika dihubungi kemarin menyatakan belum tahu tentang perkembangan terakhir APBD. ‘’Sampai saat ini kami belum tahu. Nanti kalau memang sudah ada hasil pasti akan ada disposisi dari Pak Bupati,’’ jelasnya.

Sebagaimana diketahui, nasib RAPBD Blora yang sudah disahkan pada 25 April lalu dan disetujui bersama pada tanggal 8 Mei, menyusul evaluasi dari Gubernur, masih belum jelas.

Informasi terakhir, Bupati Blora dikabarkan belum membubuhkan tanda tangan dan berencana mengonsultasikannya dengan Gubernur, terutama menyangkut pos anggaran proyek pembangunan sarana ekonomi (P2SE) pedesaan Rp 38 miliar. Bupati Drs RM Yudhi Sancoyo MM mengusulkan kepada Gubernur agar proyek itu dialokasikan tidak hanya untuk 200 desa, tetapi merata untuk 271 desa yang ada di Blora.

Sementara itu, Ketua DPRD Blora HM Warsit ketika ditemui mengatakan, dia dan rekan-rekan anggota DPRD saat ini sudah tidak tahu, apakah Bupati mau tanda tangan atau tidak. ‘’Kami dan rekan-rekan Dewan sudah tidak mempermasalahkan bagaimana APBD. 

Yang jelas, Dewan telah membahas bersama tim anggaran eksekutif dan sudah menyetujuinya. Masalah Bupati mau tanda tangan atau tidak, tidak ada masalah,’’ jelasnya, kemarin (18/5).

Ketika ditanya sepertinya Bupati menghendaki dana P2SE diratakan untuk 271 desa, Warsit justru mempertanyakan rancangan perda (ranperda) yang diserahkan eksekutif pada 8 April lalu yang intinya dana P2SE yang diajukan eksekutif hanya 200 desa. ‘’Itu dalam ranperda yang diajukan hanya 200 desa, kami sudah menyetujui. Sekarang malah menghendaki diratakan di 271 desa,’’ jelasnya. (ud-71)


PSK Masuk Daftar Pemilih

BLORA - Pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilakukan pula pada warga yang kerap pindah dari satu tempat ke daerah lain, seperti pekerja seks komersial (PSK). 

Sebab sebagai warga negara, PSK juga mempunyai hak pilih. Hanya, mobilitas mereka yang tinggi menjadikan mereka harus melengkapi persyaratan menjadi pemilih. 

Budi Suprayitno, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cepu, mengemukakan, di wilayahnya terdapat lokasi yang kerap dijadikan tempat praktik PSK, yaitu Nglebok. Budi menyebutkan, jumlah PSK di Nglebok mencapai puluhan. Namun, jumlah itu kerap berubah-ubah. 

Ketua KPU Blora Moesafa mengutarakan, persyaratan tertentu menjadi pemilih harus dipenuhi warga yang kerap berpindah tempat tinggal. Antara lain tidak terdaftar di tempat asal atau bersedia mencabut namanya jika telah terdaftar di tempat asal. 

Bila pada saat pemilu, mereka berada di lokasi lain di luar tempatnya terdaftar dan tetap ingin berpartisipasi dalam pemilu, maka warga itu harus memiliki formulir A-7. (H18-36)

Berita Harian

[ Senin, 18 Mei 2009 ] 
PDIP Ajukan Gugatan ke MK 
Panwanslu diundang ke Jakarta 

BLORA- Gugatan penetapan perolehan suara pemilihan umum legislatif juga dilakukan DPC PDIP Blora. Hanya, gugatan yang disampaikan melalui DPP PDIP di Jakarta itu tidak semata mempersoalkan perolehan suara partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih di Kota Sate, namun, juga perolehan suara partai secara umum. ''Sebab PDIP menilai terdapat perbedaan jumlah suara antara hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU dengan rekapitulasi internal partai,'' ujar Wakil Ketua DPC PDIP Blora bidang kaderisasi, Sujalmo. 

Dia menyatakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut disampaikan pekan lalu setelah KPU pusat menetapkan perolehan suara partai di tingkat nasional. ''Saya sendiri bersama teman-teman yang membawa berkas materi gugatan ke Jakarta. Kami sampaikan berkas itu ke DPP PDIP dan selanjutkan diajukan ke MK,'' tambahnya. 

Sujalmo tidak secara rinci mengungkapkan berapa jumlah selisih suara yang dipersoalkan. Termasuk lokasi atau tempat pemungutan suara (TPS) mana yang terdapat selisih suara tersebut. Menurutnya, persoalan yang diajukan terkait pelaksanaan pemilu secara umum, terutama terjadi di daerah pemilihan (dapil) IV meliputi Kecamatan Ngawen, Tunjungan dan Banjarejo. Dia menyatakan PDIP tidak bermaksud mencari keuntungan jika nantinya gugatan ke MK tersebut dikabulkan. ''Kami hanya ingin aturan pemilu ditegakkan. Azas pemilu yang transparan juga dilaksanakan. Kami menilai ada pelanggaran yang dilakukan seperti plano yang diumumkan terbuka,'' tandasnya. 

Sementara, Ketua KPUK, Blora Moesafa saat dikonfirmasi membenarkan adanya gugatan ke MK terkait hasil pemilu di dapil IV Blora. Dia mengatakan, yang digugat adalah KPU, namun dia menyiapkan berkas-berkar terkait materi gugatan tersebut. Terkait hasil gugatan seperti apa, kata dia, keputusan MK akan dilaksanakan KPU. ''Kita tunggu putusanya seperti,'' tandasnya. 

Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum legislatif oleh KPU Blora, PDIP berada di urutan pertama dengan memperolehan sebanyak 85.687 suara. Peringkat kedua ditempati Partai Golkar yang meraih sebanyak 77.114 suara. Posisi ketiga dan keempat masing-masing diraih Partai Demokrat (58.961 suara) dan Partai Kebangkitan Bangsa (33.752). Sedangkan Partai Persatuan Pembangungan di peringkat ke lima dengan perolehan suara sebanyak 29.765, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di peringkat ke enam dengan raihan suara sebanyak 26.088. Posisi berikutnya ditempati PKS (18.835), Gerindra (15.395), PPIB (15.165) dan PAN (14.629). 

Sedangkan ketua Panwaslu Blora Wahono menambahkan, adanya gugatan ke MK yang salah satunya dari Blora membuat Panwaslu Blora diundang ke Jakarta untuk Bawaslu. Tujuannya untuk pembekalan persidangan perselisihan hasi pemilu. Pembekalan, kata dia, selama dua hari yang dilakukan sejak Selasa besok ''Saya mengirim Kudnadi,'' katanya.

Di Jakarta, Kudnadi akan bergabung dengan panwaslu kabupaten/Kota se Indonesia yang di daerahnya ada yang menggugat ke MK. Di Jateng sendiri, kata dia, ada 12 kabupaten/kota. (ono)