Radar Bojonegoro - Desak Pelantikan DPRD sesuai SK Gubernur

Rabu, 12 Agustus 2009

Desak Pelantikan sesuai SK Gubernur

BLORA - Sebanyak 35 calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil pemilu legislatif (pileg) 2009 kemarin (11/8) mendatangi gedung DPRD setempat. Mereka ingin meminta kepastian kapan mereka dilantik. Alasannya, SK pengesahan anggota DPRD Blora dari gubernur telah terbit.

Meski demikian, hingga kemarin jadwal pelantikan dewan belum ditetapkan. Padahal, dalam SK itu gubernur Jateng meminta anggota dewan yang baru dilantik pada 14 Agustus. "Kami meminta agar pelantikan sesuai dengan ketetapan yang diberikan gubernur," ujar Abdullah Aminuddin, salah seorang calon anggota dewan dari PKB.

Karena itu, Amin mengirim surat yang tembusannya juga disampaikan kepada gubernur, Ketua Pengadilan Tinggi, KPUD Jateng, serta sejumlah pejabat seperti bupati, ketua PN, KPUK, Kantor Kesbangpollinmas dan lainnya. Surat itu diteken 35 dari 45 calon anggota dewan periode 2009-2014.

Menurut Aminuddin, secara normatif anggota DPRD lama memang selesai pada 14 Agustus 2009, karena pelantikan pada 14 Agustus 2004. "Kami menilai setelah 14 Agustus akan terjadi kevakuman hukum,'' tambahnya.

Rombongan para calon wakil rakyat itu kemarin diterima Plh Sekretaris DPRD Didik Lukardono. Dalam pertemuan itu, Didik mengataan, kalau belum bisa memberi jawaban pasti kapan mereka dilantik. Sebab, ada mekanisme yang harus dilalui. Di antaranya penjadwalan sidang istimewa pelantikan yang harus dilakukan oleh panitia musyawarah (panmus). "'Sedangkan sampai saat ini panmus belum rapat,'' katanya.

Pertemuan yang semula berjalan gayeng di ruangan komisi B mendadak harus pindah di ruangan paripurna, yakni di pedapa gedung DPRD. Sebab, ruangan itu akan ditempati panmus untuk rapat. Sehingga, para caleg terpilih harus pindah. Saat di pendapa, Didik Lukardono kembali harus mengulangi penegasannya.

Selanjutnya, Ketua DPRD Blora Warsit kemudian ikut bergabung dengan Didik. Warsit mengatakan, lembaga DPRD adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk bupati dan gubernur. Karena itu, menurut dia salah jika gubernur minta pelantikan dilakukan 14 Agustus. "Kalau kita bisa diperintah-perintah, bubar DPRD,'' ujarnya.

Soal pelantikan, dia mengaku akan melakukan rapat panmus dulu, karena panmus lah yang memutuskan kapan pelantikannya. ''Bisa nanti malam, besok atau kapanpun. Itu hak kita, jadi tidak bisa diintervensi,'' tandasnya.

Usai mengatakan itu, Warsit meninggalkan pertemuan tanpa memberi kesempatan dialog dengan para calon wakil rakyat itu. Hal itu, membuat para calon wakil rakyat kecewa. ''Ketua DPRD punya argumen dan dasar hukum, kita juga punya. Terbuktikan ketua DPRD tidak berani berdialog dengan kita,'' ujar Seno Margo Utomo kepada calon anggota dewan yang lain.

Dari Tuban, jika mengacu UU Susduk yang baru, anggota DPRD Tuban berjumlah 50 orang. Dengan demikian, ada 4 pimpinan, satu orang ketua dewan, dan tiga lainnya wakil ketua. "Jika mengacu UU Susduk baru, partai kami (Partai Demokrat) dapat jatah (pimpinan dewan, Red)," kata Sekretaris DPC PD Tuban Aris Dwi Setiawan kemarin.

Sebab, lanjut dia, PD Tuban mendapat lima kursi DPRD periode 2009-2014 atau menempati urutan keempat, dibawah PG (13 kursi), PKB (7), dan PDIP (6). Karena itu, 10 Agustus lalu DPP PD mempunyai terobosan baru untuk menjaring siapa yang layak diusulkan menjadi wakil ketua DPRD. "Yakni calon wakil ketua dewan mengikuti fit and proper test di provinsi,'' terangnya.

Dari hasil tes tersebut, lanjut Aris, DPP PD mengetahui siapa yang layak diusulkan untuk menjadi wakil ketua. Dengan adanya itu, secara otomatis yang diusulkan jadi pimpinan dewan dari DPP pusat berdasarkan fit and proper test. Sejauh ini DPC telah mengusulkan dua nama untuk mengikuti fit and proper test 10 Agustus lalu. "Yakni Ali As'adi dan saya sendiri (Aris Dwi Setiawan),'' akunya.

Aris menambahkan, syarat untuk bisa mengikuti fit and proper test adalah minimal sudah bergabung di parpol selama tiga tahun. "Selain itu juga punya prestasi. Seperti jabatan ketua parpol atau lainya,'' tegasnya. (ono/zak)

Wawasan - SD Kartini Blora sarat prestasi fasilitas memprihatinkan

Wednesday, 12 August 2009

Melongok TK-SD Kartini Blora Sarat prestasi, namun fasilitas gedung memprihatinkan ”SELAMAT siang pak.” Begitu sapa beberapa murid SD Kartini Blora saat Wawasan siang itu berada di sekolah yang termasuk unggulan di kota Blora. Ucapan selamat siang ternyata selalu diucapkan kepada guru atau pun tamu yang hadir di sekolah yang terletak di Jalan Dr Sutomo 14 Blora ini. Sepintas kalau melihat dari depan, sekolah yang berdiri sejak 1954 ini nampak tidak ada yang berbeda dari sekolah swasta lainnya. Namun saat masuk di dalam lingkungan sekolah, terlihat pemandangan yang tidak biasa. Banyak bukubuku pelajaran atau pun sarana penunjang lainnya hanya disimpan di kardus dan emberember, sementara yang lain cukup dibungkus dengan plastik agar tidak rusak. Namun demikian, sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kartini ini sarat akan prestasi yang luar biasa. Bahkan sekolah negeri yang menjadi unggulan di kota Blora masih kalah dalam soal prestasi. Seperti nonakademik sebagai langganan setiap lomba sempoa, menjadi juara II wushu saat Yogya Open 2009 dan juara II dalam Kejurda 2008, juara pertama lomba seni lukis tingkat eks Karesidenan Pati pada 2008 dan 2009. Di bidang akademik, juara pertama bidang studi matematika tahun 2009, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia juara ke- II pada tahun 2009 dan secara berturut-turut menjadi juara pertama dalam LCC matematika HUT Blora sejak tahun 2003-2007. Untuk tahun 2009 ini meraih nilai tertinggi dalam mata pelajaran IPA dengan nilai sempurna 10. ”Karena tidak ada tempat untuk menyimpan buku atau lainnya, kami simpan di kardus atau ember-ember agar tidak rusak,” ujar Kepala Sekolah TK-SD Kartini, Rahayu kepada Wawasan, Selasa (11/8). Keunikan lainnya, karena keterbatasan gedung, ruang kelas V dan VI dijadikan satu dan mereka belajar secara bersama. Sementara kelas IV ruang kelasnya tidak tetap. Saat pagi hari sebelum TK pulang, mereka menggunakan ruangan terbuka yang biasa dijadikan arena untuk pentas seni. Selepas anak TK pulang, baru ruang yang paginya dipakai TK dijadikan kelas untuk pelajaran selanjutnya. ”Karena ruangan terbatas, kami atur seperti itu, buktinya prestasi akademik mereka cukup bagus, termasuk yang satu ruang untuk dua kelas,” kata Rahayu. Playgroup-TK-SD Kartini saat ini menjadi pilihan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta tersebut. Tidak salah memang karena saat memasuki SD, sudah diterapkan model full day schooling, mulai pukul 07.00 hingga 17.00, dengan model pembinaan hard skill dan soft skill secara berimbang. ”Salah satu alasan, anak saya sekolah di sini karena sekolah menerapkan perilaku disiplin, sopan dan peduli terhadap orang lain atau pun lingkungan. Selain juga bidang akademik yang baik,” ujar Agus, salah satu orang tua murid yang juga sebagai anggota komite sekolah. Bantuan pemkab minim Sementara itu Susanto, mantan ketua komite sekolah mengatakan, dia menyayangkan sikap pemerintah kabupaten (pemkab) yang tidak pernah memberikan bantuan untuk sekolah tersebut. Padahal soal prestasi, baik akademik atau pun nonakademik, telah membawa nama harum kota Blora. ”Harusnya pemerintah malu melihat prestasi sekolah yang baik, namun tidak pernah mendapat bantuan,” kata Susanto yang juga calon anggota DPRD periode mendatang. Menurutnya, karena tahun ini status tanah yang ditempati sekarang sudah menjadi tanah yayasan, bukan lagi tanah pribadi, maka pemkab melalui dinas terkait harus bisa memberikan bantuan agar sarana belajar menjadi lebih representatif dan buku-buku pelajaran serta alat peraga lainnya dapat disimpan dengan baik. ”Status tanah sekarang sudah jelas menjadi milik Yayasan Pendidikan TK-SD Kartini, Diknas kalau memberikan bantuan harus kepada yayasan ini,” kata pria yang tinggal di Jepon ini. K.9-ip