Radar Bojonegoro - BUPAT BLORA TEKEN

[ Senin, 08 Juni 2009 ] 
Akhirnya Bupati Teken APBD 
P2SE Tetap untuk 200 Desa 

BLORA - Bupati Blora Yudhi Sancoyo akhirnya menandatangani dokumen pengesahan APBD 2009. Penandatanganan itu disaksikan oleh sejumlah pejabat yang masuk dalam tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) di ruang tamu rumah dinas bupati, kompleks pendapa rumah dinas, kemarin (7/6). "Saya menandatangani (dokumen APBD, Red) ini demi untuk kepentingan yang lebih luas,'' ujar bupati.

Pengesahan ini termasuk molor dua bulan dari jadwal semula. Sebelumnya, jadwal pengesahan APBD ditetapkan pada April. Karena terjadi tarik ulur antara DPRD dengan pemkab, pada 8 Mei dokumen APBD disahkan, tapi secara sepihak. Sebab, hanya ketua DPRD yang tanda tangan dokumen APBD. Akibatnya, Kabupaten Blora disanksi oleh Menteri Keuangan berupa pengurangan 25 persen dana alokasi umum (DAU). Menteri Keuangan kemudian memberikan deadline agar APBD disahkan paling lambat 8 Juni atau hari ini. 

Saat menandatangani dokumen APBD, bupati didampingi Sekkab Bambang Sulistya, Kepala Inspektorat Winarno, Asisten III Sudarmo serta Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Komang Gede Irawadi. Sementara, pejabat lainnya berdiri selama penandantanganan beberapa lembar dokumen itu.

Meski demikian, sampai kemarin masih ada beberapa item program dari hasil evaluasi 

gubernur Jawa Tengah yang tidak dilaksanakan. Yakni, terkait pembagian dana program peningkatan sosial dan ekonomi (P2SE) untuk 271 desa. Sehingga, alokasi dana Rp 38 miliar untuk P2SE tetap dibagi untuk 200 desa, sesuai usulan awal. Sebelumnya, pimpinan DPRD sepakat merubah berita acara pengesahan dari 200 desa menjadi 271 desa. ''Sampai sekarang saya masih menunggu dipenuhinya komitmen DPRD tersebut," ujar Yudhi.

Bagaimana dengan keabsahan pengesahan dokumen APBD itu? Yudhi mengaku soal sah atau tidaknya APBD bukan dirinya yang menilai. Dia menyatakan, kewajibannya hanya menandatangani dokumen APBD, dan itu saja yang dilakukan. Dia berharap pengesahan APBD itu membawa manfaat untuk warga Blora. Sebab, selama ini dirinya mendengar banyak keluhan karena APBD 2009 belum disahkan. "Ini sudah ditunggu-tunggu. Jadi, demi warga Blora saya tanda tangan, meski ada evaluasi gubernur yang belum dapat dilaksanakan,'' terangnya.

Bupati mengungkapkan, batas akhir penetapan APBD adalah hari ini. Selama ini, Blora selalu langganan melakukan keterlambatan pengesahan APBD. Yudhi berharap, tahun-tahun selanjutnya kasus seperti ini tidak terulang lagi, sehingga proses pembangunan bisa berjalan dengan lebih baik.

Sebelumnya, sempat terjadi tarik ulur dalam pengesahan APBD. Hasil evaluasi gubernur, selain mengamanatkan agar dana P2SE dibagi untuk semua desa, juga untuk menutup defisit yang ada. Dalam APBD 2009, anggaran belanja Rp 880,5 miliar. Sedangkan total pendapatan dalam satu tahun pada 2009 direncanakan Rp 715 miliar. Sehingga defisitnya mencapai sekitar Rp 165 miliar. 

Sebagian defisit itu ditutupi dengan pembiayaan yang antara lain diambilkan dari dana sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA). Selain itu, yang dipangkas adalah anggaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk pegawai negeri sebesar Rp 5 miliar, dan pengurangan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Rp 3 miliar. Juga pengurangan dari pos anggaran pengadaan kendaraan di kesbangpolinmas dan pos bantuan sosial dari dinas nakertransos. (ono)

Persikaba Resmi Mendaftar 
Ajukan Tuan Rumah Divisi I 

BLORA - Persikaba Blora secara resmi telah mendaftarkan diri sebagai salah satu tim peserta kompetisi Divisi I 2009. Selain menyampaikan keikutsertaannya, manajamen tim berjuluk Laskar Sunan Pojok ini juga melampirkan surat berisi keinginan Blora ditunjuk sebagai tuan rumah. 

Hanya, lampiran itu ditujukan kalau terjadi perubahan format kompetisi dari home and away menjadi home tournament. "Formulir pendaftaran sudah kami sampaikan ke BLAI PSSI di Jakarta,'' ujar Sekretaris Persikaba, Siswanto kemarin (7/6). 

Berdasar informasi dari petugas pendaftaran, lanjut dia, dari 66 kesebelasan yang berhak tampil di Divisi I, baru 33 tim yang mendaftar. Pendaftaran akan ditutup pada 15 Juni. Karena belum semua tim mendaftarkan diri, BLAI PSSI selaku penyelenggara kompetisi belum menentukan pembagian grup. 

Siswanto menjelaskan, perubahan pembagian grup dimungkinkan terjadi kalau ada tim yang menyatakan mundur. Pembagian grup sebelumnya sudah dibuat oleh BLAI PSSI. Persikaba berada satu grup dengan Persipur Purwodadi, Persepar Palangkaraya Kalteng, Persikoba Batu Malang dan PSBK Blitar. "Semua tim yang mendaftar, akan diberitahu pembagian grup setelah pendaftaran ditutup. Pembagian grup yang sudah ada itu baru sebetas draf, sehingga masih mungkin berubah," katanya. 

Dia menambahkan, setelah pendaftaran tim, BLAI PSSI akan membuka pendaftaran pemain setiap tim. Di musim kompetisi tahun ini diterapkan berbagai perubahan untuk memudahkan pemain. Bekas pemain yang pernah memperkuat kesebelasan di Superliga maupun Divisi Utama, boleh membela tim Divisi I tanpa alih status. "Status mereka tetap pemain nonamatir,'' jelasnya. Siswanto mengakui, perubahan regulasi tersebut cukup melegakan Persikaba. Sebab, beberapa pemain Laskar Sunan Pojok pernah terdaftar memperkuat tim Divisi Utama. (ono)

Lintas Muria BUPATI TANDA TANGAN

08 Juni 2009
Bupati Blora Akhirnya Tandatangani APBD

BLORA - Bupati Blora Drs RM Yudhi Sancoyo MM menepati apa yang sudah pernah dijanjikan, demi kepentingan umum, dia 
menandatangani APBD 2009 yang telah disetujui Dewan, kemarin.

Dengan demikian, terjawab sudah teka-teki yang selama ini ada soal nasib APBD Blora. Acara di pendapa rumah dinas bupati, kemarin, menandai secara resmi pemakaian uang Rp 800 miliar yang tercantum dalam APBD. Penandatanganan dihadiri oleh semua anggota tim anggaran eksekutif yang dipimpin oleh Sekda Ir H Bambang Sulistya.


Agak luar biasa memang acara penandatanganan APBD itu, yakni dilakukan di rumah dinas bupati, diawali dengan acara tumpengan dan mengundang puluhan wartawwan media cetak ataupun elektronik. Meski demikian, kemasan acaranya sederhana.


Menjawab pertanyaan wartawan, Bupati Yudhi mengemukakan, apa yang dia lakukan itu semata-mata karena amanat peraturan perundang-undangan yang menyatakan pada 7 Juni 2009 merupakan batas akhir penetapan raperda tentang APBD 2009 menjadi perda.


Selain itu, demi kepentingan umum yang lebih luas, juga agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan lancar, pihaknya menandatanganinya.


Pitulungan


Orang nomor satu di Blora itu tidak panjang lebar mengulas kenapa baru hari ini (kemarin -Red) membubuhkan tanda tangan. Dia menekankan, justru sengaja mengambil momen tanggal 7 Juni, dengan pasaran hari Jawa jatuh pada Legi, pihaknya berharap dengan penandatanganan APBD itu mendapat pitulungan (pertolongan-Red) yang manis dari semua pihak.


Tersirat, Bupati Yudhi menyinggung, apa yang dilakukan selama ini semata-mata memegang teguh hasil evaluasi Gubernur. Dalam evaluasi itu disebutkan, khusus untuk dana P2SE disarankan untuk diratakan ke-271 desa sesuai dengan jumlah desa di Blora.


Termasuk selaku bapaknya 271 kades di Blora, dia tetap akan memperjuangkan agar P2SE diratakan ke jumlah desa yang ada. Tidak hanya di 200 desa. Selain itu, tegasnya, terkait dengan penetapan APBD, sebenarnya untuk tahun ini Blora sudah terkena penalti dari Pemerintah Pusat pada 30 April lalu.


Sebagaimana diberitakan, penetapan APBD Blora sempat diwarnai polemik berkepanjangan. Puncaknya, setelah 8 Juni lalu Dewan menyetujui APBD sesudah ada evaluasi dari Gubernur, Bupati Blora belum mau membubuhkan tanda tangan pada APBD karena semata-mata mematuhi hasil evalusi Gubernur. (ud-69)

Radar Bojonegoro - PAW

[ Senin, 08 Juni 2009 ] 
Ajukan PAW Anggota Panwascam 
BLORA - Panwaskab Blora mengajukan penggantian antar waktu (PAW) anggota panwascam Tunjungan. Sebab, ketua panwascam Tunjungan, Maskuri mengundurkan diri. Alasannya, yang bersangkutan kesulitan membagi waktu dengan kesibukannya sebagai guru salah satu sekolah di Tunjungan. 

''Untuk sementara kami tugaskan Kudnadi Saputro (anggota panwaskab, Red) merangkap menjadi anggota panwascam Tunjungan,'' ujar Ketua Panwaskab Blora, Wahono kemarin.

Sebab, kata dia, panwascam harus berisi tiga orang. Apalagi, saat ini sedang gencar-gencarnya pengawasan terhadap DPT dan persiapan kampanye pilpres. Salah satu tugas yang sudah diselesaikan Panwascam Tunjungan adalah menyelesaikan persoalan pemecatan PPL Desa Gempolrejo yang sudah dilaksanakan. Selain itu, menggelar pleno untuk menunjuk ketua baru. ''Dalam pleno ditunjuk Sriono yang sebelumnya anggota,'' kata Wahono.

Untuk PAW ini, kata dia, panwaskab sudah mengirim surat ke KPUK setempat. Hanya, jawaban dari KPUK kurang memuaskan. Sebab, menurut Wahono, KPUK hanya menjawab panwaskab mestinya memanggil calon urutan berikutnya dari calon yang mendaftar sebagai angota Panwascam Tunjungan. Persoalannya, kata Wahono, di Tunjungan saat itu hanya tiga orang yang ikut tes. ''Kami akan menyurati KPUK lagi. Apakah yang melakukan pendaftaran itu KPUK atau panwaskab sendiri,'' tandasnya.

Sebab, menurut dia, jika panwaskab bisa melakukan, pihaknya akan segera melakukan pendaftaran calon anggota baru. Sebab, tugas pengawasan harus segera dilakukan. ''Kami berharap secepatnya selesai,'' tegasnya. (ono)