Tampilkan postingan dengan label Senin 25 Mei 2009. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Senin 25 Mei 2009. Tampilkan semua postingan

Senin, 25 Mei 2009

Radar Bojonegoro - Posko Pengaduan Korupsi




[ Senin, 25 Mei 2009 ]
Buka Posko Pengaduan Korupsi
BLORA - Usai dilantik Sabtu lalu di Rembang, Barisan Indonesia (Barindo) Cabang Blora langsung tancap gas. Ketua Divisi Komunikasi Informasi dan Pencitraan (KIP) Barindo Blora, Lilik Yulianto mengatakan, lembaganya akan membuka posko pengaduan korupsi. Posko ini, kata dia, merupakan kewajiban setiap cabang Barindo. ''Dalam minggu ini posko akan segera dibentuk,'' tuturnya ketika dikonfirmasi kemarin.

Menurut Lilik, lembaganya akan membantu masyarakat untuk mengungkap kasus korupsi. Setidaknya, masyarakat mempunyai media untuk menyalurkan laporan soal dugaan korupsi. Nantinya, lanjut dia, Barindo yang akan menindaklanjuti, apakah kasus itu kemudian bisa dilimpahkan ke pihak berwajib atau tidak. ''Bahkan sampai ke KPK pun kita siap. Barindo juga melakukan kerjasama dengan lembaga pemberantas korupsi tersebut,'' katanya.

Selain itu, untuk memaksimalkan kinerjanya, Barindo Blora akan segera membentuk pengurus anak cabang di tingkat kecamatan. Sehingga nanti warga yang mempunyai kasus dugaan korupsi tidak harus datang ke Barindo kabupaten. ''Intinya, kami ingin memaksimalkan diri membantu masyarakat,'' tandasnya. (ono)


Disodok Fuso, Truk Tabrak Rumah
BLORA - Nasib apes dialami Doni, warga Desa Seso, Kecamatan Jepon. Rumahnya

yang terletak di pinggir jalan Blora-Jepon rusak parah bagian depannya akibat dihantam truk bermuatan tunggak jati pada pukul 01.30 kemarin (24/5).

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, karena rumah Doni dalam kondisi kosong. Selain teras hancur, kusen depan, kaca serta tembok ruang depan jebol. Pagar luar rumah bagian kanan juga mengalami hal yang sama.

Sementara, bagian truk bernopol AA 1438 LE yang rusak adalah roda bagian belakang dan kabin. Bak bagian belakang truk yang menyeruduk rumah itu rusak. Pecahan kaca truk berceceran di jalan.

Menurut Sepeno, 35, sopir truk, kecelakaan berawal saat yang dikemudikannya dari Bojonegoro dengan tujuan Jepara, ditabrak dari belakang oleh sebuah truk jenis fuso yang bermuatan drum. Tabrakan terjadi setelah Sepeno berhenti mendadak karena di depannya ada konvoi motor yang juga berhenti mendadak. Saking kerasnya tabrakan dari belakang, truknya menyelonong ke kiri jalan. "Setelah menabrak, truk itu lari. Sampai sekarang belum diketahui,'' katanya. Akibat tabrakan, Supeno dan kernetnya luka ringan di bagian kepala, tangan dan kaki.

Kanit Laka Satlantas Polres Bora Iptu Agus Bidiyana mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk melacak truk yang menabrak dari belakang. Sementara, pemilik rumah minta bagian depan rumahnya dibetulkan seperti sedia kala. (ono)

[ Senin, 25 Mei 2009 ]
Pekerja Penggemukan Sapi Mogok Kerja
BLORA - Sebanyak 10 pekerja penggemukan sapi milik Dinas Peternakan (Disnak) Blora melakukan mogok kerja sejak Kamis (21/5) lalu. Mereka menuntut kenaikan gaji,

namun disnak tidak mengabulkannya. Sehingga, mereka memutuskan untuk tidak masuk kerja sebelum tuntutan mereka dipenuhi. "Kami merasa tuntutan kami ini wajar, namun menurut mereka salah,'' ungkap Sofyan didampingi Darno dan Usdin, perwakilan para pekerja kemarin (24/5).

Menurut Sofyan, saat memulai kerja pada 2001, mereka digaji Rp 300 ribu per bulan. Baru satu tahun terakhir mereka mendapat tambahan Rp 25 ribu, sehingga gaji per bulan Rp 325 ribu. Namun, mereka merasa gaji itu tidak sebanding dengan beratnya pekerjaan yang harus dilakukan. Sebab, setiap orang bertanggung jawab atas 20 ekor sapi. Mulai memberi makan, minum, membersihkan kotoran hingga memandikan sapi. "Kami hanya menuntut gaji Rp 400 ribu per bulan, namun dipersulit,'' tambahnya.

Karena rembugan yang pernah dilakukan antara pekerja dengan pihak penggemukan sapi belum mencapai kesepakatan, mereka belum mau masuk kerja. Sofyan mengungkapkan, pihak penggemukan sapi hanya mau bayar Rp 350 ribu per bulan. Bahkan, mereka mau

membayar Rp 500 ribu se bulan asal pekerja dikurangi menjadi hanya lima orang. "Padahal mengurus sapi itu berat. Kalau hanya lima orang kewalahan,'' ujarnya, sambil menjelaskan di unit penggemukan ada 145 ekor sapi.

Karena itu, pekerja yang rata-rata warga Dukuh Ngelo Bener, Kelurahan/Kecamatan Jepon ini minta upah dinaikkan dan tenaga kerja tetap 10 orang. Sebab, selain dari upah bulanan, mereka tidak menerima apa-apa lagi. Karena itu, Sofyan meminta tuntutan mereka dipenuhi. "Karena upah minimum kabupaten saja Rp 600 ribu,'' tandasnya.

Terpisah, Sarmini, kepala unit penggemukan sapi Disnak Blora membenarkan pekerjanya mogok kerja. Menurut dia, kenaikan gaji sulit diberikan kalau terlalu banyak pekerja. Karena itu, sejak para pekerja itu tidak mau bekerja, dia mendatangkan orang lain untuk memelihara sapi tersebut. "Karena yang kita hadapi ini nyawa. Jika mereka mogok sapi-sapi itu bisa mati,'' ujarnya.
Menurut Sarmidi, ada sistem kerja yang tidak bisa dipenuhi pekerja, sementara pekerja minta bekerja dengan sistemnya. Sehingga pihak unit penggemukan sapi sulit menerima. ''Kami sudah berupaya berdialog, namun masih belum ada hasilnya,'' tandasnya. (ono)

Lintas Muria - DPRD Konsulatsi Ke Jakarta




Realisasi PAD Capai 29%

BLORA - Instansi teknis yang terkait langsung dengan pengumpulan pendapatan asli daerah (PAD) perlu lebih mengintensifkan pelaksanakan tugas. Sebab berdasarkan laporan realisasi PAD Blora 2009, PAD yang terkumpul hingga caturwulan (empat bulan) pertama tahun ini baru Rp 14,58 miliar (29,18%).

Pemkab tahun ini manargetkan PAD Rp 50 miliar. Jika di setiap caturwulan, realisasi PAD rata-rata 30%, pada akhir tahun target itu kemungkinan tidak akan tercapai.

Data Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Blora menunjukkan, dari empat jenis objek PAD, sektor lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi pendapatan tertinggi, Rp 6,21 miliar.

Disusul retribusi daerah Rp 6,19 miliar dan pajak daerah Rp 2,02 miliar. Posisi buncit PAD ditempati pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Rp 144,9 juta.

’’Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, target PAD selalu tercapai bahkan terlampaui. Tahun ini, kami juga optimistis,’’ ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Hurip Indiani, kemarin. (H18-54)


Hari Ini DPRD ke Jakarta

BLORA - Jajaran Dewan yang terdiri atas Ketua DPRD dan sejumlah ketua komisi ke Jakarta untuk berkonsultasi tentang APBD ke Depdagri dan Depkeu. ’’Hari ini kami dan rombongan berangkat, semua demi Blora,’’ tandas Ketua DPRD Blora HM Warsit SPd.

Tujuan utama konsultasi itu untuk antisipasi jika sampai 25 Mei Bupati tetap tidak mau tanda tangan pada APBD. Dia menekankan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jika memang Bupati tetap tidak mau menandatangani, selang 30 hari raperda yang sudah disetujui bersama otomatis akan sah menjadi perda dan harus diundangkan.

Kalau sampai hal ini terjadi, perlu tindak lanjut serius. Terpisah, Ketua Komisi A Martono SH mengungkapkan, tujuan utama ke Depdagri dan Depkeu adalah minta fatwa seputar APBD. Maksudnya, jika sampai Bupati tetap tidak tanda tangan, praktis APBD tetap sah.

Persoalannya, lanjut dia, jika sudah sah nantinya untuk pencariran uang tetap membutuhkan tanda tangan Bupati. Nanti yang akan ditanyakan, apa efek hukumnya jika untuk pencairan uang itu Bupati tidak mau tanda tangan. (ud-69)