Suara Merdeka Cyber News

12 Maret 2010 | 16:40 wib | Daerah

Aktivis HMI Blora Gelar Aksi Keprihatinan

Blora, CyberNews. Sekitar 25 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Blora, Jumat (12/3) melakukan aksi keprihatinan terkait persoalan kebangsaan yang menimpa negeri ini.

Puluhan mahasiswa tersebut memulai aksinya dari sekretariat di Jalan Bhayangkara Timur RT 2 RW II Karangjati, Nglawiyan, Blora. Dari sana, para mahasiswa menuju perempatan Karangjati, lalu ke selatan melewati DPRD, menuju tugu pancasila diteruskan ke timur ke Polres Blora.

Dalam orasinya, mereka menyesalkan atas perusakan sekretariat HMI Makassar yang dilakukan oknum polri.

"Kami melihat penyerangan Sekretaraiat HMI Makasar telah ditunggangi kepentingan politis kelompok tertentu. Gerakan mahasiswa selalu mengedepankan dialog dan intelektualitas," ungkap Sekretaris Umum (Sekum) HMI Blora Sugiyono.

Ia menambahkan, Indonesia adalah negara hukum, sehingga etika dan norma-norma yang ada dimasyarakat tidak dapat diabaikan.

"Pengrusakan terhadap fasilitas umum merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Selain itu, bentrokan yang terjadi juga cermin belum dewasanya oknum-oknum tersebut," imbuhnya.

Di polres, para mahasiswa diterima langsung oleh Kapolres AKBP Drs Isnaini Ujiarto. Sebelumnya, sepanjang perjalanan, selain membentangkan spanduk bertuliskan usut tuntas kasus Century, tindak tegas oknum yang melakukan tindak anarkis baik dari polisi maupun mahasiswa, stop anarkisme kepada mahasiswa, serta tegakkan supremasi hukum, mereka juga membagikan sekitar 300 selebaran kepada pengguna jalan.

( Rosidi /CN16 )

Sumber : (Rosidi/CN16), "Aktivis HMI Blora Gelar Aksi Keprihatinan", Suara Merdeka Cyber News, Rabu 12 Mei 2010, http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/03/12/49131/Aktivis-HMI-Blora-Gelar-Aksi-Keprihatinan, (Rabu, 12 Mei 2010)

=======

11 Mei 2010 | 14:24 wib | Daerah

UASBN Susulan di Blora Hanya Diikuti Tiga Siswa

Blora, CyberNews. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) susulan untuk tingkat SD/MI di Kabupaten Blora, hanya diikuti tiga sekolah, masing-masing satu siswa. Itupun, seorang siswa di antaranya, hanya menjalani satu hari, yakni hari pertama.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blora, Dra Ratnani Widowati melalui Kasi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar Drs Suharto.

"Hari pertama, dua anak. Untuk hari kedua dan ketiga, juga dua anak," ungkapnya.

Di hari pertama, dua siswa yang ikut UN susulan yakni seorang dari SD Tambahrejo 2, Kecamatan Tunjungan dan seorang lagi dari SD Nginggil, Kecamatan Kradenan.

"Tetapi anak dari SD Tambahrejo, hanya mengikuti UASBN susulan satu hari saja di hari pertama," tambah Suharto.

Sedang di hari kedua dan ketiga, UASBN ulangan diikuti SD Nginggil dan SD Katholik St Louis, Cepu.

"Jadi yang ikut UASBN susulan untuk anak SD di Blora cuma dua, dan itu karena sakit" paparnya.

( Rosidi /CN16 )

Sumber : (Rosidi/CN16), "UASBN Susulan di Blora Hanya Diikuti Tiga Siswa", Suara Merdeka Cyber News, Selasa 11 Mei 2010, http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/05/11/54185/UASBN-Susulan-di-Blora-Hanya-Diikuti-Tiga-Siswa, (Rabu, 12 Mei 2010).

=======

Jawa Pos (Radar Bojonegoro)

Selasa, 11 Mei 2010.

Pansus Raperda Retribusi Agendakan Kunker

BLORA - Panitia khusus (pansus) 1 DPRD Blora yang membahas tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) tentang retribusi mengagendakan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah daerah yang telah memiliki perda retribusi.

''Kami sedang mencari referensi dimana saja daerah yang kondisinya hampir sama dengan Blora itu,'' ujar wakil ketua Pansus 1, Joko Mugiyanto, kemarin.

Joko yang didampingi Bakoh Santoso dan Yulianto, dua anggota pansus mengatakan, pembahasan di tingkat pansus sudah selesai. Selain itu, kajian hukum dan akademis mengenai raperda yang diajukan eksekutif juga sudah selesai dilaksanakan. Karena itu, dia meminta raperda itu bisa segera disahkan. Menurut anggota dewan dari Partai Demokrat ini, memang banyak perda mengenai retribusi yang mendesak untuk diganti. ''Kami tetap menekankan agar perda retribusi itu tidak membebani rakyat,'' tuturnya.

Salah satu yang dibahas adalah raperda soal parkir. Dalam perda yang lama, nilai ongkos parkir masih tertulis Rp 200 untuk kendaraan roda dua. Padahal, pada kenyataannya di lapangan, juru parkir menarik pemilik kendaraan roda dua Rp 500. Karena itu, kenaikan tarif parkir menjadi Rp 500 masih wajar. Hal yang sama juga terjadi untuk tarif retribusi bedak di pasar. Perda lama memungut pedagang di bedak pasar Rp 100. Padahal dengan perkembangan zaman, uang Rp 100 saat ini hampir tidak ada artinya. ''Kalau naik menjadi Rp 500 juga masih wajar dan saya kira itu tidak membebani pedagang,'' ungkapnya.

Namun, menurut anggota Komisi A ini, jika raperda yang diajukan membebani warga, dia akan menolak. Atau meminta eksekutif untuk menyesuaikan dengan kemampuan rakyat. Dia menyebut, perubahan sejumlah perda retribusi itu memang untuk upaya menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). ''Peningkatan PAD perlu, tapi lebih penting kesejahteraan rakyat,'' tandasnya. (ono/wid)

Sumber : (ono/wid), "Pansus Raperda Retribusi Agendakan Kunke", Jawa Pos (Radar Bojonegoro), Selasa - 11 Mei 2010, http://www2.jawapos.co.id/radar/index.php?act=showpage&rkat=7, (Rabu, 12 Mei 2010)

=======