Tabloid Asli Blora - DULU MANA . . . ?

Reformasi Birokrasi atau Penetapan APBD

BLORA, SR - Wacana reformasi terhadap pengisian pejabat yang kosong karena pensiun atau sebab lain, terus saja bergulir.Hal itu terkait dengan sebanyak 43 pejabat yang kosong terhitung sejak 1 Desember 2009 lalu.

Tejo Prabowo direktur LSM Jati Bumi Blora mengatakan reformasi yang dicanangkan Presiden SBY yakni pada ultah Korpri lalu harus segera ditindaklanjuti kebawah.

“Tema KORPRI mendukung reformasi birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik, harusnya Pemda Blora segera menindaklanjutinya. Jangan hanya pasang spanduk disudut-sudut yang berbicara,” kata Tejo.

Dia juga mengungkapkan agar reformasi birokrasi tak tanggung-tanggung, kalau memang pejabat yang dinilai tidak mampu juga diganti, terlebih kekosongan pejabat eselon segera diisi.

Alasanya pada tahun 2010 kabupaten Blora perlu bekerja ekstra ketat yakni akan digelarkanya Pilkada juga tahun penjaringan investor terkait segera beroperasinya Blok Cepu.

“Isilah pejabat yang mempunyai kemampuan intelektual dan loyalitas yang tinggi, demi mewujudkan Blora yang waras, wareg, wasis dan wilujeng sesuai misi bupati Blora yang telah dicanangkan sejak 5 tahun lalu,” jelas Tejo.

Disisi lain Tejo juga menandaskan, dengan segera diisinya pejabat yang kosong dengan orang kedua persyaratan diatas tentunya mereka berani membuat inovasi yang tentunya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Blora.

“Apalagi kabar terbaru dalam pemerintahan SBY periode kedua ini, bagi para pejabat di pusat dan daerah yang sedang tersandung kasus, akan diseleksi presiden terkait ijin pemeriksaanya. Inilah yang harus memacu para pejabat baru Blora nantinya agar berani melakukan terobosan baru sesuai keahliaanya,” tandas Tejo.

Tejo juga menambahkan, ungkapan mensegneg tidak mudahnya presiden memberikan surat izin tersebut hanyalah untuk menghindari pemunculan kasus yang semata dilandasi karena fitnah. Apalagi, hanya berdasar surat kaleng dan semacamnya.

Ketika ditanya Saat ini Bupati Blora tentunya menghadapi permasahan yang sama sepereti tahun lalu, yakni antara Pengisian Pejabat Kosong atau Penyelesaian APBD 2010 awal tahun depan mana yang didahulukan. Tejo menjawab pengisian pejabat khususnya kepala SKPD yang didahulukan.

“Saya berpendapat pengisian pejabat kosong terlebih dulu, karena merekalah yang nantinya mempertanggung-jawabkan anggaran,” tegasnya Rabu (2/12).

Sementara Legyono Anggota DPRD Blora beberapa waktu lalu juga telang memberikan tanggapan tentang perlunya pembenahan birokrasi, di lingkup Pemkab Blora, juga perlu diperhatikan eksutif.

Dia menginginkan Pemkab Blora lebih serius memperhatikan kesejahteraan di Blora. Untuk itulah dirinya menyarankan penentuan pimpinan kantor atau SKPD, yang menjadi ujung tombak untuk mencari investor, betul-betul dijabat orang yang kredibel.

“Seorang pemimpin yang berorentasi pada kemajuan Blora, berusaha aktif mencari investor dan yang utama mempunyai sifat supel, berpandangan luas dan tentunya mau bekerja keras,” kata Legyono.

Di tempat terpisah Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo pun, sempat menyoroti apa yang diwacanakan beberapa dewan dan masyarakat.

Bahkan dia mengisyaratkan akan melakukan evaluasi SOTK, hal itu diungkapkan saat membuka Diklat Keuangan dan Ketatausahaan pemegas kas SKPD di Wisma Pratama beberapa waktu lalu.

“Evaluasi SOTK memang perlu dilakukan, akan tetapi tidak seperti yang diungkapkan orang harus reformasi birokrasi total,” kata Yudhi waktu itu.

Dia juga menjelaskan bahwa tidaklah mudah melakukan reformasi birorasi. Banyak berbagai aspek yang terkait mulai dari evaluasi sampai hal terkecil terkait pribadi personel. “Tidak semudah seperti membalikan telapak tangan,” tegas Yudhi.

Untuk itulah dia berharap agar masyarakat tahu dan mengerti, tentang dampak yang ditimbulkan bila tuntutan reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh.(Roes)

Fokus Samping

Wahono ( Ketua PWI Pokja II Jateng)

Rombak SKPD Dulu

BLORA,SR- Kekosongan kepala SKPD ternyata juga tak luput dari pantau ketua PWI Pokja II Jateng Wahono.

Menurut Wahono saat ini yang paling tepat adalah Bupati segera merombak SKPD yang telah ada saat ini.

Alasanya SKPD yang ada dan telah ditetapkan dengan Perda SOTK pada awal tahun lalu, terlalu boros dengan perda.

“Sebagai contoh antara Bagian Humas Setda dan Dinas Kominfo tumpang tindih dalam alokasi anggaranya. Semua beli tustel, beli mobil, cetak foto dan lainya ,” kata Wahono.

Dia juga menambahkan, kenyataan seperti ini juga dialami 35 kabupaten/kota di Jawa tengah.

Untuk itulah Blora yang salami ini terkenal dengan predikat molornya APBD, hendaknya membuat gebrakan penghematan anggaran.

“Caranya ya tadi, rombak SKPD yang telah ada saat ini,” tegas Wahono. (Roes)

Urip Daryanto (Ketua Umum Persikaba)

SKPD Sudah Diampu, Dahulukan APBD

BLORA, SR- “Selesaikan pembahasan APBD Blora th 2010, baru isi kekosongan Pejabat,” kata Urip Daryanto Ketua Umum Persikaba Blora yang juga wartawan senior di Blora.

Menurut pemilik anggaran sebesar kurang lebih Rp, 3,4 Milyar untuk Persikaba yang dianggarkan pada APBD ini, Kekosongan kepala SKPD sudah ada yang mengampu sehingga untuk sementara dapat dianggap selesai.

“Justru pembahasan sampai penetapan APBD Blora tahun 2010 yang harus didahulukan, karena menyangkut kepentingan rakyat Blora,” tandas Urip.(Roes)

Amin Faried (Ketua FTB)

APBD Lebih Utama

BLORA, SR- Wacana bergulirnya reformasi yang telah dicanangkan pada hari KORPRI lalu juga mengusik perhatian beberapa LSM yang tergabung dalam Forum Transparansi Blora (FTB).

Menurut ketua FTB Amin Faried ketika ditemui Kamis (3/12) mengatakan reformasi birokrasi memang perlu dilakukan di Blora. Namun hendaknya lanjut Amin, memperhatikan prestasi kerja sehingga tahu SKPD mana yang perlu direformasi.

“Hampir 1 tahun mereka memimpin SKPD tentunya Bupati telah memiliki rapor masing-masing pimpinan tersebut. Otomatis Bupati telah mengantongi SKPD mana yang perlu direformasi,” katanya.

Akan tetapi saat ditanya mana yang harus didahulukan antara Pengisian kekosongan kepala SKPD dan Pembahasan anggaran, dia menjawab semua penting.

“Keduanya sama pentingnya, Namun bila dewan serius menetapkan APBD 2010 Januari maka saya lebih mengutamakan pembahasan APBD lebih utama didahulukan,” tegas Amin Faried. (Roes)

Bambang Susilo (Wakil ketua DPRD Blora)

Kekosongan Kepala SKPD dapat Berdampak APBD 2010

BLORA, SR - Suatu kebijakan pemerintah tidak akan berjalan secara efektif, bila satu elemen pemerintah tidak mendukung. Sedang elemen pemerintah itu sendiri adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Hal itu diungkapkan Bambang Susilo, Wakil ketua DPRD Blora, saat dikonfirmasi terkait molornya APBD akibat P2SE yang sarat kepentingan politis beberapa waktu lalu.

Menurut lelaki yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Blora ini, keadaan lalu tidak akan terjadi bilamana kedua belah pihak, baik legislatif maupun eksekutif dapat menyatukan visi.

Saat ditanya akibat kekosongan kurang lebih 43 jabatan dilingkungan Pemkab Blora menurut Wakil ketua DPRD Blora dari Partai democrat ini, akan berdampak pada Birokrasi.

Logikanya menurut Bambang adalah tidak optimalnya SKPD dalam melaksanakan program yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kinerja birokrasi akan terganggu, kerja tidak optimal, itulah dampak dikosongkanya kepala SKPD,” katanya.

Disisi lain Bambang Susilo yang juga salah satu kandidat Bacawabup partai Demokrat ini, mengungkapkan dalam pembahasan APBD nantinya akan berpengaruh juga, bila belum adanya pimpinan SKPD-nya.

“Walau diwakili secara kolektifpun, saya pikir tidak semaksimal ketika pimpinan SKPD sendiri yang ikut membahasnya,” jelas Bambang.

Dia juga menambahkan hendaknya bupati sesegera mungkin mengisi jabatan itu, sehingga kekosongan tidak berlarut dan kerja birokrasi khususnya eksekutif bias optimal.

Saat dimintai keterangan terkait wacana reformasi yang mulai memanas di Blora saat ini, dia enggan menilai kinerja para pimpinan unit kerja pemkab Blora.

“Yang terpenting para pimpinan SKPD harus bekerja lebih baik dari pada tahun ini,” tandas Bambang Susilo secara diplomatis. (Roes)

Tabloid Asli Blora - ABU NAFI YAKIN MENANG & JALAN DIPORTAL

Bursa Bacabup dan Bacawabup Blora 2010

PDIP Diminati Banyak Calon
Abu Nafi Yakin Menang Pilbup

BLORA, SR – Genderang perang perebutan kursi Bupati (K-45-E) Blora 2010, saat ini semakin ramai saja. Setelah hanya rumor, kini satu satu persatu kandidat bakal calon bupati (bacabup) dan wakil bupati (bacawabup) Blora, mulai berani terang-terangan siap maju dalam pilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) 3 Juni 2010 mendatang.

Bukan hanya tokoh dari politisi atau birokrasi semata, namun sejumlah pengusaha lokal yang awalnya belum muncul mulai menampakkan dirinya untuk ikut atau ‘sekedar’ meramaikan suasana agar Pilbup menjadi semakin ramai.

Sementara tokoh atau pengusaha luar Blora, nampaknya juga mulai tertarik dengan perebutan  kursi Bupati Blora dengan melamar diri kepada sejumlah partai yang ada.

Disisi lain, kalangan partai politik (parpol) nampak belum ada greget untuk melakukan penjaringan atau pendaftaran untuk memunculkan secara resmi calon yang akan diusung, termasuk Partai Golkar yang kebetulan di pimpin oleh Bupati sekarang RM Yudhi Sancoyo.

Hanya PDIP yang telah membuka pendaftaran secara umum. Teryata pendaftaran PDIP itu mampu menyedot minat beberapa tokoh untuk bisa ikut dalam penjaringan sesuai dengan mekanisme di partai berlambang banteng mancong putih ini.

Bahkan sampai saat ini, PDIP telah menerima tujuh orang bacabup/bacawabup yang telah mengambil formulir. Dari tujuh nama itu hanya satu orang yang sudah mengembalikan dengan posisi bacabup yaitu Sunarto (Randublatung). Sementara enam orang lainnya hanya sebatas baru mengambil formulir., satu diantaranya berasal dari luar Blora, yaitu Kota Salatiga.

Sri Yuliani, perempuan pengusaha sukses dan mantan anggota DPRD dari PKB ini bersiap untuk ikut bertarung baik menjadi bupati atau wakil.

Dengan demikian, perempuan cantik menjadi perempuan pertama yang akan maju dalam pilkada Blora kalau memang nanti rekomendasi PDIP jatuh ditangannya.

“Saya siap maju sebagai bupati atau wakil, makanya saya mengambil formulir dari PDIP, soal nanti rekomendasi itu urusan dari PDIP, saya siap untuk membangun Blora kedepan,” ujar perempuan yang juga mantan anggota DPRD Salatiga dari PKB ini, kepada SR, Sabtu (14/11).

Selain calon yang melamar lewat PDIP, ada satu nama yang cukup familier di telingga masyarakat kota sate. Dia adalah Abu Nafi, Kepala Dinas Perhubungan dan sekaligus Ketua Dewan Tanfidz Pimpinan Cabang (PC) NU Blora.

Nyatakan Secara Resmi Maju

Selama ini, nama Abu Nafi sudah santer terdengar ingin maju sebagai bupati, bukan hanya kali ini saja. Saat Pilbup 2005 lalu, Abu Nafi juga akan maju namun teryata di tengah jalan batal. Terus apakah tahun ini juga akan demikian?.
Gelagatnya akan terus maju, sekaligus untuk menepis isu yang berkembang kalau akan mundur dari bursa cabup 2010.

“Abu Nafi mundur itu hanya isu semata, yang benar saya telah membulatkan tekad untuk ikut dalam pilihan bupati 2010 nanti,” kata Abu Nafi yang juga Ketua Dewan Tanfidz PC NU Blora ini, saat acara silaturahmi dan halal bihalal warga NU Kabupaten Blora, di gedung serbaguna NU, Minggu (15/11).

Bahkan dirinya siap untuk mengundurkan diri apabila tidak bisa mengemban amanah dan perpihak pada rakyat kecil saat dia memimpin.

“Saat pelantikan nanti, saya akan membuat surat pengunduran diri yang telah saya tanda tangani dan akan saya serahkan kepada seorang tokoh, ini adalah komitmen saya,” jelas Kepala Dinas Perhubungan ini.

Terus akan lewat kendaraan apa Abu Nafi untuk bisa memuluskan langkahnya menju Pendopo?. Secara kultur tentu akan lebih dekat malalui kendaraan PKB, karena baik NU dan PKB memiliki hubungan histories yang panjang. Terlebih mayoritas kader PKB merupakan kader-kader NU, buktinya saat silaturahmi anggota dewan dari PKB hadir semua bahkan ada juga dari partai lain yang memang menjadi kader NU.

Terpisah Ketua dewan Tanfidz DPC PKB Blora Abdullah Aminnudin mengaku Abu Nafi selama ini telah menjalin komunikasi yang baik dengan PKB, dan siap apabila nanti akan digunakansebagai kendaraan oleh Abu Nafi menuju perebutan kursi Bupati Blora.

“Hubungan kami sangat baik, sejauh ini komunikasi dan silaturahmi telah kami bangun apalagi Abu Nafi merupakan ketua NU Blora,” kata Abdullah Aminnudin yang juga Wakil Ketua DPRD Blora.

Menurutnya, dalam waktu dekat ini partainya akan melakukan konvensi untuk menentukan calon yang akan diusung dari PKB. Dalam mekanisme konvensi itu siapa saja boleh mengikuti konvensi, untuk kemudian dipilih menjadi seorang.

“Petunjuk dari DPP sudah ada, sehingga dalam waktu dekat ini kami akan melakukan konvensi, namun kalau misalnya nanti saat konvensi hanya ada satu calon, kemungkinan itu yang dipilih,” kata Abdullah Aminnudin yang juga Ketua Dewan Tanfodz DPC PKB Blora.

Menunggu

Terus bagaimana dengan partai lain?, kelihatannya masih menunggu peta politik yang berkembang selanjutnya.

Lalu bagaimana dengan Golkar sendiri? Kelihatannya pohon beringin akan tetap mengusung Bupati Incumbent, namun untuk wakilnya masih tanda Tanya, lho kok!, Ya Hestu Subagyo yang ramai akan menjadi wakilnya dikabarkan akan mundur, sehingga praktis Yudhi Sancoyo dan Golkar harus mencari pasangan.

Dari sumber SR di Jakarta, Hestu Subayo kemungkinan besar akan mundur karena belum popular di Blora sehingga akan sulit untuk bersaing meskipun akan duet dengan Incumbent.

“Kelihatannya akan mundur, soalnya berat belum dikenal,” ungkap seseorang yang enggan disebutkan namanya.
Partai lainnya Demokrat juga masih menunggu untuk melakukan mekanisme penjaringan secara intern.

Sementara itu, sejumlah poster ataupun selebaran kini mulai marak ditemukan di ruas jalan ataupun tempat public lainnya. Poster tersebut sengaja di pasang sebagai alat sosialisasi untuk mengenalkan diri kepada masyarakat, dan mudah dilihat. (Gie)

Jalan Desa Diportal, Pengusaha Pasir Berang

CEPU, SR - Masalah pasir sedot di desa Jipang (SR edisi 80) sempat kembali memanas, ketika beberapa warga memasang portal di jalan masuk ke desa itu, Tindakan ini memacu kemarahan di pihak pengusaha pasir yang merasa ditutup jalan rejekinya. Senin (16/11).



“Kami sudah mau menghentikan produksi pasir dengan mengangkat semua blower, kami hanya minta toleransi untuk bisa menjual pasir yang sudah terlanjur dinaikkan ke darat. Tetapi jalan desa ditutup,(Kamis (22/10)) dan melarang truk luar masuk desa untuk mengangkut pasir, “ ujar Salekun (56) salahs eorang pengusaha pasir.



Bukan hanya itu saja, lanjutnya, ketika truk milik warga desa Jipang sendiri mau keluar mengangkut pasir malah sekarang dipasangi portal dan dilarang membawa pasir keluar, maksudnya bagaimana ini.



Tindakan pemasangan portal ini membuat geram warga yang merasa dirugikan, mereka merencanakan melaporkan oknum yang memasang portal, bahkan sudah bersiap akan melakukan apa saja agar timbunan pasir mereka dapat terjual.



“Biaya produksi untuk mengangkat pasir itu tidak sedikit, mulai dari solar sampai ongkos tenaganya sangat banyak. Kalau kami bisa menjual pasir itu paling tidak biaya produksinya bisa kembali,” tambah Salekun.



Keinginan pengusaha pasir ini tidak direspon warga yang menutup jalan, sehingga pihak pengusaha geram, Bahkan, Kamis (19/11) beberapa pemuda nekad merusak portal yang melintang di jalan desa dan menantang siapa saja yang berani melarang.



Keadaan ini hampir memicu keributan sehingga Kepala Desa Jipang, Herdaru Budhy Wibowo mengumpulkan kedua belah pihak untuk dipertemukan di balai desa.



Pertemuan yang dihadiri lebih dari dua puluh orang perwakilan warga itu akhirnya memperoleh kesepakatan damai antara keduanya. Kesepakatan itu antara lain portal yang dipasang harus dibuka hari itu juga, Kamis (19/11) dan pasir yang sudah terlanjur didarat boleh diangkut keluar desa untuk dijual.



Kesepakatan ini meredakan suasana panas di desa Jipang untuk sementara, sedangkan pasir yang sudah terlanjura diproduksi diperkirakan akan terjual habis sekitar dua minggu lamanya. (Agt)






Seorang Pengedar Togel Di Ringkus Petugas



CEPU, SR- Polsek Cepu kembali berhasil membekuk pengedar sekaligus pengepul judi toto gelap (togel) SM (Singapura-Malaysia), Rabu (18/11) sekitar pukul 17.00 WIB. Petugas Polsek Cepu dipimpin Kapolsek AKP Yaban, SE menangkap Rajiman bin Paniran Lakib (45) di rumahnya, Dusun Ngepung Desa Kentong RT 04/RW 02 Cepu. Laki-laki setengah baya yang bekerja sebagai buruh tani ini pasrah saja ketika polisi menggerebeknya.



Tanpa melawan, dia dibawa ke Mapolsek berikut barang bukti berupa satu buku rekapan nomor judi Singapura-Malaysia, satu buah pulpen dan uang tunai Rp 120 ribu. Pria berkulit hitam ini mengaku menjadi pengecer baru dua bulan, “Saya menjual nomor untuk tambah-tambah kebutuhan,” katanya menjawab pertanyaan wartawan.



Penangkapan Rajiman atas laporan masyarakat yang langsung ditindak lanjuti pihak polsek. “Kami terus mengembangkan penangkapan ini untuk mencari jaringan togel di Cepu yang semakin marak,” kata R Basuki, salah seorang petugas yang memeriksa Rajiman.



Tersangka mengaku mengumpulkan hasil penjualannya kepada seseorang bernama Karsono (dalam perburuan petugas), mereka selalu bertemu di samping terminal dekat pom bensin Cepu. Nama Karsono sendiri masih dalam penyelidikan petugas yang tak henti berusaha memberantas penyakit masyarakat ini dan berupaya menemukan pelaku lain sehingga jaringan tidak terputus.



Menurut Kapolsek Cepu, AKP Yaban, SE, akibat perbuatannya Rajiman terancam pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.



“Meskipun saat ini perekonomian sedang sulit, diharapkan masyarakat tidak tergiur untuk ikut berjudi togel. Masih banyak usaha lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak harus menjadi pengecer atau pembeli togel,” kata Kapolsek.



Dia juga menghimbau kepada masyarakat agar tak segan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian bila mengetahui atau melihat ada perjudian togel di sekitarnya. Polisi akan menindak lanjuti setiap laporan perjudian yang ada, agar pemberantasan judi di Cepu berhasil. (Agt)