Tabloid Asli Blora - KAPOLRES BARU KEBIJAKSANAAN BARU

FOKUS

Kapolres Baru Policy Baru

 

BLORA, SR- Terhitung sejak Selasa (3/10) secara resmi  Kapolres Blora dijabat AKBP Isnaeni Ujianto. Tentunya pergantian orang pertama di kepolisian Blora ini, memberi harapan baru dalam menjaga ketertiban diwilayah hukum kabupaten Blora.

   

Seperti diketahui Jabatan kapolres Blora diserah terimakan dari AKBP R. Umar farouq kepada AKBP Isnaeni Ujianto. Upacara serah terima jabatan (sertijab) dilaksanakan di halaman depan mapolres Blora.

   

Sebelum menjabat Kapolres Blora, Isnaeni menjadi Kapolres Grobogan. Sedang Umar farouq selanjutnya bakal menempati pos baru sebagai Kasubbag Dukminpres Bagdukminops di Deputi Operasi Mabes Polri.

   

Sertijab itu sendiri dipimpin Kapolwil Pati Kombes Bambang Sudarisman

Bambang Sudarisman menilai selama ini kinerja Umar Farouq cukup bagus. Hal itu didasarkan pengungkapan dan penyelesaian kasus yang sudah dilakukan. Dari awal tahun ini hingga Oktober lalu.

   

Kapolwil juga menjelaskan bahwa, di Blora terdapat 231 kasus. Dari jumlah itu, 192 kasus di antaranya (83,11 persen) berhasil diselesaikan.

 

Kapolwil juga mengakui, Blora juga menjadi daerah yang kondusif selama 2009. Untuk itu dia  meminta pejabat yang baru segera beradaptasi dengan lingkungan.

 

Serta pejabat baru segera menjalin kerja sama dengan para pemimpin di daerah. Kapolwil juga mengingatkan bakal digelarnya pilkada di Blora tahun depan.

   

Sementara dari pantau SR diberbagai daerah di kabupaten Blora, pada awal kepemimpinan kapolres ini, membuat gebrakan baru di bidang ketertiban dan kedisiplin.

 

Diantara tertib berlalu lintas serta pemberantasan penyakit masyarakat termasuk narkoba dan sabu-sabu.

   

Seperti tertangkapnya pengedar Sabu-sabu 5 hari setelah kapolres AKBP Isnaeni Ujianto menjabat di Blora salah satu wujud gebrakan baru Polres Blora. Demikian juga seringnya operasi yang digelar Polantas Blora adalah awal baru wujud kepemimpinan era AKBP Isnaeni Ujianto.

   

Sukarjo warga Tamanrejo misalnya, dirinya kepada SR menyambut baik program ketertiban bersepeda motor. Bahkan dirinya mengaku berterikasih karena dengan  adanya operasi yang digelar Satlantas, sekarang anaknya yang baru SMP jarang memakai motor.

 

“Saya setuju operasi yang mereka gelar secara rutin, sehingga para pengendara motor yang tidak patuh bisa diambil tindakan. Dan juga bagi pengendara motor dibawah umur bisa ditekan,” katanya.

   

Sementara ketua Forum Transparansi Blora Amin Faried lebih menekankan polisi sebagai pengayom masyarakat. Artinya dengan era kepemimpinan kapolres baru polisi bias benar-benar menjadi pengayom masyarakat dan menegakan keadilan di Blora.

 

“Disamping menegakan keadilan, semoga saja kapolres Blora yan baru ini bias membongkar kasus-kasus korupsi disini,” tegas Amin. 

   

Sementara banyak orang juga bertanya, ada apa dibalik berbagai operasi yang digelar secara gencar ini, Dan apakah operasi yang digelar belakangan ini merupakan tradisi bila ada pergantian Kapolres baru.Ataukah kebijaksanaan (policy) baru dari kapolres baru ?

   

Inilah yang menjadi PR dan tantangan  bagi kepolisian Blora yang berjumlah 756 personil untuk lebih baik lagi ditahun 2010 mendatang.(Roes)

Fokus Samping

Saratri Wilonoyudho (Dosen UNNES)

Restrutrisasi Citra Polisi

BLORA, SR- Dalam keterangan pers- nya Saratri Wilonoyudho dosen Universitas Negeri Semarang (UNNES) mengatakan perlunya Restrutrisasi Citra Polisi.

   

Dia mengibaratkan dalam dunia marketing, citra adalah modal yang berharga untuk pemasaran. Sehebat apapun mutu sebuah produk, namun jika sudah dicitrakan jelek di mata masyarakat, maka produk itu tidak akan laku.

   

Demikian pula dengan citra kepolisian. Meski hanya sebagian kecil saja oknum polisi yang menjadi ‘’penjahat berseragam’’ (yang suka menjadi backing kejahatan hingga membuat dia kaya raya), namun toh masyarakat sudah terlanjur menyamaratakan.

 

“Padahal ribuan polisi lainnya sangat santun, jujur dan hidup dalam kondisi yang memprihatinkan,” kata Saratri.

   

Itulah nasib polisi, meski pada dasarnya ia baik hati, namun karena korps sering mendapat citra negatif, maka ia menjadi korban juga.

   

Untuk itu dia menyarankan Tiga Reformasi Polri Reformasi di tubuh Polri telah berjalan cukup lama, dan selama ini ada tiga aspek yang terus dilakukan, yakni dari aspek struktural, instrumental dan aspek kultural.

   

Untuk aspek struktural tampaknya sudah tidak ada masalah, karena polisi kini telah dipisahkan dengan TNI, demikian pula di tingkat instrumental. Namun untuk aspek kultural, masih memerlukan waktu yang sangat panjang.

   

Dalam aspek kultural, Polda Jateng sudah mencanangkan Policing with Love, yakni upaya mengubah kultur polisi yang tadinya keras menjadi polisi yang tegas namun humanis.

 

“Polisi adalah aparat negara yang juga memiliki tugas yang kompleks. Tidak saja sebagai penegak hukum dan ketertiban, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, namun juga harus mampu menegakkan nilai-nilai demokrasi,” tandasnya.

   

Dosen UNNES Yang juga penerima penghargaan dari Kapolda Jawa Tengah atas tulisannya tentang Polri menambahkan, UU kepolisian no 2 tahun 2002 menyebutkan peran polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.(Roes)

 

 

 

Ateng Sutarno (LSM wong Cilik)

Lebih Akrab pada Masyarakat

 

BLORA,SR-  Pergantian kapolres baru Blora juga mendapat perhatian beberapa masyarakat dan salah satunya dari LSM.

   

LSM Wong Cilik melalui direkturnya Ateng Sutarno, menekankan pentingnya kedekatan seorang polisi dengan rakyat bawah.

   

Artinya polisi jangan menjadikan momok yang menakutkan bagi masyarakat. Karena image ini tercipta ada oknum polisi sering memanfaatkan permasalahan yan menimpa rakyat kecil.

 

“Sebagai contoh bila orang kehilangan harus melapor dan melapor harus keluar biaya untuk ini itu. Padahal dengan melaporpun, barang belum tentu bias ditemukan. Inilah salah satu PR yang sudah menunggu kapolres Blora yang baru,” kata Ateng.

   

Untuk itulah dia berharap agar Kepolisian Blora era kepemimpinan AKBP Isnaeni Ujianto ini lebih mengutamakan pendekatan kemasyarakatan. Sehingga bisa menjadi polisi pelindung dan penjaga keselamatan masyarakat tanpa embel-embel pamrih.

   

Disamping itu sebagai seorang polisi Blora harus paham aspek kearifan Karena aspek kearifan ini juga merupakan pondasi sikap mental yang penting karena menyangkut sikap religius dan kemampuan menjalin hubungan dengan atasan, bawahan, dan masyarakat.

   

Keterampilan seorang polisi menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak tersebut mutlak diperlukan untuk menjalankan tugas sehari-hari karena tugas utama seorang polisi adalah melayani masyarakat dan ikut memecahkan persoalan masyarakat. Tanpa hubungan yang baik sikap yang lainnya juga tidak akan berarti.

   

“Selama bertugas di Blora Bapak AKBP Isnaeni Ujianto kami akan membantu dan mendukung terciptanya Blora yang kondusif,” tambah Ateng Sutarno.(Roes)

tabloid Asli Blora - O P I N I

Kulanuwon

 

“KORPRI” = Korupsi Pejabat Republik Indonesia

   

Masyarakat saat ini sibuk membaca atau mengemati kasus korupsi yang melanda para pejabat atau petinggi Republik yang kita cintai ini.

 

Terlebih setelah muncul kasus yang melibatkan para pejabat baik di KPK ataupun Kepolisian Indonesia.

   

Tidak dapat dipungkiri sejak adanya KPK ratusan para pejabat yang bermasalah terkait kasus korupsi. Sehingga muncul plesetan dikalangan masyarakat yang membuat para anggota PNS membenarkan istilah ini.

 

“KORPRI” disingkat dengan Korupsi Pegawai Republik Indonesia. Bahkan saat ini ada yang menyingkat KORPRI dengan kepanjangan Korupsi Peradilan Republik Indonenesia.

 

Mana yang benar kedua plesetan itu, menurut penulis semuanya benar.

   

Kita harusnya syok saat rekaman pembicaraan Anggodo dan sejumlah petinggi hukum negeri ini dibuka, karena diduga mengkriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah serta bagaimana pengaturan perkara.

   

Uang, sebagaimana terungkap dalam rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi (MK), jelas banyak bicara. Sungguh busuk sejumlah oknum lembaga hukum ini.

   

Dari sana kita semakin tahu bahwa mafia peradilan, makelar kasus (Markus) dan praktik nakal dalam peradilan benar adanya, bukan hanya rumor yang selalu dibantah oleh instansi dan lembaga hukum itu sebagaimana selama ini.

 

Sungguh koruptif peradilan negeri ini. Lembaga dan aparat hukum negeri ini sungguh bobrok! Bukankah ikan membusuk dari kepalanya?

   

Markus atau mafia peradilan disebut-sebut berperan aktif dalam proses peradilan di negeri ini. Mereka antara lain ikut menentukan hakim yang bakal memimpin sidang; memperlambat atau mempercepat proses peradilan; mengatur berat-ringannya putusan; mendorong terciptanya keputusan-keputusan palsu dan lain sebagainya.

   

Melalui Markus, aparat penegak hukum (apakah itu jaksa, hakim atau polisi) sering secara diam-diam menemui pesakitan atau keluarganya (tersangka atau terdakwa) untuk mengatur proses peradilan.

   

Oleh karena itu, menurut hemat saya sebagi penulis asli Blora, pembukaan rekaman oleh MK seyogianya dijadikan titik anjak untuk mereformasi lembaga penegakan hukum—agar penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi benar-benar terlaksana sebagai amanat reformasi.

   

Pertama, seluruh elemen masyarakat, bersama pers yang berwibawa dan kredibel, terus menggulirkan gerakan moral penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, serta mencermati dan melawannya segala upaya pelemahan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menurunkan derajat penegakan supremasi hukum.

   

Kedua, penyempurnaan landasan hukum lembaga peradilan perlu dilakukan. Intinya lembaga peradilan yang independen dan akuntabel harus dikuatkan—bukan malah saling melemahkan. Oleh karena itu, agar sistem peradilan bisa independen dan akuntabel perlu ditopang lembaga pengawas terhadap penegak hukum, seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Kompolnas dan lainnya.

   

Ketiga, perlunya keberanian pemberantasan korupsi, praktek Markus dan mafia peradilan di lingkungan peradilan. Pelaku korupsi di lembaga peradilan dan aparat penegak hukum hingga kini sudah diketahui masyarakat. Artinya, jika aparat hukum kedapatan korupsi harus dihukum yang lebih berat.

   

Keempat, perlu gerakan politik untuk mendorong pemberantasan Markus dan mafia peradilan, sebagaimana dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai prioritas pertama dalam 100 hari kepemimpinannya. Mundurnya Kabareskrim Susno Duadji dan Wakil Jaksa Agung bukan berarti upaya pembabatan pejabat korup berhenti.

 

Kemudian, semua kasus yang masuk ke proses peradilan sebaiknya bisa diakses oleh publik—sebagai upaya untuk meminimalisasi kemungkinan praktik menyimpang atau pelemahan penegakan supremasi hukum.

 

Kita harus berani melawan mafia peradilan. Termasuk juga diwilayah kerja penulis yang saat ini sedang hangat-hangatnya kursi kapolres Blora yang Baru. “Selamat bertugas di Blora Bapak AKBP Isnaeni Ujianto, semoga dapat memberikan citra terbaik dalam penegakan hukum di Blora”. (Penulis : Drs/Ec.Agung Budi Rustanto)

tabloid Asli Blora - DAK DIKDIK MEMANAS & PAMSIMAS BLORA diduga penuh Rekayasa

Terkait Kasus DAK

 

Sekretaris Tim Tehnis DAK Sebut 2 Nama

Odik “Mafia berkedok Pejabat”

 

BLORA, SR- Tak kurang  300 ratusan guru dari berbagai penjuru sekolah di Blora Jumat (6/10) mendatangi Dinas Pendidikan Blora. Mereka yang tergabung dalam Forum Sekolah Penerima Bantuan Bidang Pendidikan (FSPBBP) melakukan aksi damai di dihalaman intansi yang membawahai para guru ini.

   

Mereka berkumpul setelah mendengar kabar bakal ada unjuk rasa dari sekelompok masyarakat yang mempersoalkan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan. Akan tetapi, unjuk rasa tersebut tidak jadi dilaksanakan. Meski begitu, para guru dari beberapa SD se-Blora itu tetap berkumpul di kantor Disdik.

   

GERUDUK DISDIK- Kurang lebih 300 guru se kabupaten Blora mendatangi Disdik Blora minta proteksi dan perlindungan dan jaminan keamanan dalam tugas melaksanakan proyek DAK dari pihak pengganggu. (Foto: Roes/SR)

Dalam aksi tersebut, FSPBBP mengeluarkan maklumat berisi lima poin, diantaranya memohon perlindungan kepada Polres Blora.

   

Maklumat dibacakan ketua FSPBBP Ismaun, di hadapan para guru.

 

“Apabila ada intimidasi terkait dengan DAK, segera laporkan ke Polres. Laporan disertai data dan identitas yang jelas,” ujar Ismaun.

   

Bukan tanpa alasan FSPBBP mengeluarkan maklumat tersebut. Selama ini, pihak sekolah kerap didatangi oknum warga yang menyoal pembangunan yang dananya dari DAK. Namun ujung-ujungnya, oknum tersebut meminta uang ataupun menghendaki dilibatkan dalam kegiatan proyek DAK.

   

Permintaan itu disertai pula dengan ancaman. Antara lain akan melaporkan kepada pihak berwajib terkait dengan kesalahan proyek DAK di sekolah tersebut. Motif mereka lanjutnya, diantaranya dengan mendatangi kepala sekolah di sekolahnya ataupun di rumahnya.

   

Sementara terpisah Wakil Ketua Tim Teknis DAK Disdik Wardoyo mengatakan, belum lama ini pihaknya mengumpulkan para kepala sekolah dalam rangka sosialisasi pencairan dana DAK tahap II.

 

“Memang benar mereka menyampaikan maklumat kepada Polres dan Kejaksaan yng intinya minta proteksi dan perlindungan dan jaminan keamanan dalam tugas melaksanakan bantuan itu,” kata Wardoyo.

   

Dia juga menjelaskan, tahun ini DAK di Blora jumlahnya mencapai Rp 50 miliar lebih. Dana tersebut diperuntukkan bagi 250 SD.

   

Ketika ditanya oknum yang melakukan pemerasa, Wardoyo hanya menyebut pihak lain yang mengganggu jalannya proyek bantuan baik DAK ataupun Blokgrand.

   

Sementara Kasi Sarana Prasarana Darwanto yang juga sekretaris Tim Tehnis DAK malah mengaku bahwa ada dua oknum meminta jatah jutaan untuk tiap sekolah.

 

“Seperti yang baru-baru ini yang jelas namanya Odik dan Omam datang di SD Kedung Jenar I Blora minta jatah persekolah Rp.1,5 juta, Dan saya ditelepon sendiri minta komitmen saya, Trus saya jawab komitmen apa,” kata Darwanto.

   

Lanjut Darwanto, dia menolak memberikan permintaanya karena kapasitas kedua orang tersebut tidak jelas dalam proyek tersebut.

   

Lain pengakuan Odik salah satu oknum yang disebutkan meminta dana Rp.1,5 juta persekolah, dia malah menuduh Kasi Sarana dan Prasarana disdik Blora merupakan bagian sebuah jaringan mafia yang berkedok pejabat.

   

Hal ini diungkapkanya untuk mengklarifikasi tuduhan terhadap dirinya sebagai pihak yang mengganggu Proyek DAK.

 

“Saya kecewa pak Dar (Darwanto-red) menyebut nama saya langsung dan teman dihadapan para wartawan sehingga saya mengkounternya,” jelas Odik.

   

Saat ditanya awalnya sampai mendatangi SD Kedung jenar I Blora, dia menjawab karena dia mendapat bocoran langsung dari salah satu mantan Anggota Dewan. Saat itu dia diberitahu bahwa akan ada pertemuan kepala sekolah yang intinya penyetoran uang sebesar 3 persen pada koordinator yang ditunjuk.

 

“Saya berangkat dari rumah niatnya ingin tahu apakah betul kepala sekolah tersebut menyetor ke salah satu koordinator yang ditunjuk,” jelasnya.

   

Terkait Teleponnya ke kasi Sarana dan prasarana Disdik, dia membantahnya. Bahkan menurut pengakuannya Kasi sarana dan Prasarana lah yang menelepon dirinya dan sempat beradu argumentasi..

 

“Nek caramu koyo ngono iku mlabar tekan endi-endi, bahasanya pak Dar justru seperti itu,” tandas Odik.

   

Odik menambahkan pernyataan ini di ungkapkannya karena merasa dirinya kecewa pada kasi Sarana Prasarana yang menyebut namanya dan teman langsung dihadapan para wartawan.

   

Ditempat terpisah Kapolres Blora AKBP AKBP Isnaeni Ujianto melalui Kasat Reskrim AKP Pri Haryadi ketika dihubungi mengatakan bahwa jajaran kepolisian belum bisa menindaklanjuti sebelum ada laporan tertulis.

 

“itu hanya sebuah testemoni sehingga kami tidak bisa menindak-lanjuti masalah ini ke proses hukum,” ungkapnya.

 (Roes)

PAMSIMAS Blora diduga penuh Rekayasa

Forum LSM Blora kecewa daerahnya diobok-obok LSM lain daerah

 

BLORA, SR- Proyek yang dibiayaai APBN melalui program PAMSIMAS, yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat desa di Wilayah Blora diduga penuh rekayasa fasilatornya.

 

Proyek yang diperuntukan di 13 Desa  diwilayah kabupaten Blora yakni Desa kalinanas Japah, Sumurboto Jepon, Tempel Lemahbang Jepon, Kedung bacin Todanan, Bogem Japah, Gadon Cepu, Ledok Sambong, Ngloram Cepu, Biting Sambong, Getas Cepu, Bandung Rojo Ngawen, Bejirejo Kunduran dan Sumber Agung Bogorejo mulai menuai protes warga Blora.

       

Forum LSM Blora yang terdiri dari 63 LSM yang ada di Blora mulai menyoroti penggunaan Fasilitator dari LSM Lain daerah.

“Bagaimana mungkin diera ekonomi daerah, justru daerah yang ketempatan proyek LSMnya tidak dilibatkan. Malah digunakan LSM lain daerah, ini pasti ada sesuatu dibaliknya ,”  kata Kenthut Direktur ARAK (Aliansi Rakyat Anti Korupsi).

 

Demikian dengan BCC (Blora Critis Center) melalui Pimpinanya Amin Faried, juga mengkritik kebijaksaan pengadaan pipa yang tidak sesuai persyaratannya.

“Pada Juknis Pasimas tertera persyaratan Pipa haru SNI, namun dalam kenyataan undangan justru menggunakan pipa AW. Berapa selisihnya anda bisa hitung sendiri,” tegas Amin yang digandeng Exxon ini, diamini 5 orang pimpinan LSM yang lain.

 

Dilain tempat Ketua LSM Jati Bumi Tejo Prabowo justru kecewa dengan Fasilitator yang masuk ke daerah orang tanpa minta ijin dulu. Artinya fasilitator yang juga sesama LSM yang berasal dari luar Blora paling tidak memberitahu LSM setempat.

“Kami yang tergabung dalam Forum LSM Blora sudah sepakat untuk mengkritisi kebijaksanaan pusat atau propinsi yang mengadakan proyeknya disini tanpa melibatkan kami,” tegas Tejo  didampingi 12 LSM lainnya.

 

Untuk itulah mereka sama-sama sepakat agar penggunaan fasilitator kabupaten luar Blora ditinjau ulang. Alasanya, masyarakat Blora yang desanya memperoleh Proyek PAMSIMAS banyak yang tidak paham ini, sehingga mereka hanya didikte oleh fasilitator.

 

Sementara ditempat terpisah Fasilitator yang berasal dari Pati yakni Langgeng ketika ditemui di kantor PU Blora kemarin, hanya mengatakan sudah bekerja sesuai jutlak dan juknisnya.

“Saya sudah bekerja sesuai Jutlak dan Juknis Pamsimas dan selalu koordinator pak Purwandi satkor Jateng,” katanya.(Roes)