Reformasi Birokrasi atau Penetapan APBD
BLORA, SR - Wacana reformasi terhadap pengisian pejabat yang kosong karena pensiun atau sebab lain, terus saja bergulir.Hal itu terkait dengan sebanyak 43 pejabat yang kosong terhitung sejak 1 Desember 2009 lalu.
Tejo Prabowo direktur LSM Jati Bumi Blora mengatakan reformasi yang dicanangkan Presiden SBY yakni pada ultah Korpri lalu harus segera ditindaklanjuti kebawah.
“Tema KORPRI mendukung reformasi birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik, harusnya Pemda Blora segera menindaklanjutinya. Jangan hanya pasang spanduk disudut-sudut yang berbicara,” kata Tejo.
Dia juga mengungkapkan agar reformasi birokrasi tak tanggung-tanggung, kalau memang pejabat yang dinilai tidak mampu juga diganti, terlebih kekosongan pejabat eselon segera diisi.
Alasanya pada tahun 2010 kabupaten Blora perlu bekerja ekstra ketat yakni akan digelarkanya Pilkada juga tahun penjaringan investor terkait segera beroperasinya Blok Cepu.
“Isilah pejabat yang mempunyai kemampuan intelektual dan loyalitas yang tinggi, demi mewujudkan Blora yang waras, wareg, wasis dan wilujeng sesuai misi bupati Blora yang telah dicanangkan sejak 5 tahun lalu,” jelas Tejo.
Disisi lain Tejo juga menandaskan, dengan segera diisinya pejabat yang kosong dengan orang kedua persyaratan diatas tentunya mereka berani membuat inovasi yang tentunya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Blora.
“Apalagi kabar terbaru dalam pemerintahan SBY periode kedua ini, bagi para pejabat di pusat dan daerah yang sedang tersandung kasus, akan diseleksi presiden terkait ijin pemeriksaanya. Inilah yang harus memacu para pejabat baru Blora nantinya agar berani melakukan terobosan baru sesuai keahliaanya,” tandas Tejo.
Tejo juga menambahkan, ungkapan mensegneg tidak mudahnya presiden memberikan
Ketika ditanya Saat ini Bupati Blora tentunya menghadapi permasahan yang sama sepereti tahun lalu, yakni antara Pengisian Pejabat Kosong atau Penyelesaian APBD 2010 awal tahun depan mana yang didahulukan. Tejo menjawab pengisian pejabat khususnya kepala SKPD yang didahulukan.
“Saya berpendapat pengisian pejabat kosong terlebih dulu, karena merekalah yang nantinya mempertanggung-jawabkan anggaran,” tegasnya Rabu (2/12).
Sementara Legyono Anggota DPRD Blora beberapa waktu lalu juga telang memberikan tanggapan tentang perlunya pembenahan birokrasi, di lingkup Pemkab Blora, juga perlu diperhatikan eksutif.
Dia menginginkan Pemkab Blora lebih serius memperhatikan kesejahteraan di Blora. Untuk itulah dirinya menyarankan penentuan pimpinan kantor atau SKPD, yang menjadi ujung tombak untuk mencari investor, betul-betul dijabat orang yang kredibel.
“Seorang pemimpin yang berorentasi pada kemajuan Blora, berusaha aktif mencari investor dan yang utama mempunyai sifat supel, berpandangan luas dan tentunya mau bekerja keras,” kata Legyono.
Di tempat terpisah Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo pun, sempat menyoroti apa yang diwacanakan beberapa dewan dan masyarakat.
Bahkan dia mengisyaratkan akan melakukan evaluasi SOTK, hal itu diungkapkan saat membuka Diklat Keuangan dan Ketatausahaan pemegas kas SKPD di Wisma Pratama beberapa waktu lalu.
“Evaluasi SOTK memang perlu dilakukan, akan tetapi tidak seperti yang diungkapkan orang harus reformasi birokrasi total,” kata Yudhi waktu itu.
Dia juga menjelaskan bahwa tidaklah mudah melakukan reformasi birorasi. Banyak berbagai aspek yang terkait mulai dari evaluasi sampai hal terkecil terkait pribadi personel. “Tidak semudah seperti membalikan telapak tangan,” tegas Yudhi.
Untuk itulah dia berharap agar masyarakat tahu dan mengerti, tentang dampak yang ditimbulkan bila tuntutan reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh.(Roes)
Fokus Samping
Wahono ( Ketua PWI Pokja II Jateng)
Rombak SKPD Dulu
BLORA,SR- Kekosongan kepala SKPD ternyata juga tak luput dari pantau ketua PWI Pokja II Jateng Wahono.
Menurut Wahono saat ini yang paling tepat adalah Bupati segera merombak SKPD yang telah ada saat ini.
Alasanya SKPD yang ada dan telah ditetapkan dengan Perda SOTK pada awal tahun lalu, terlalu boros dengan perda.
“Sebagai contoh antara Bagian Humas Setda dan Dinas Kominfo tumpang tindih dalam alokasi anggaranya. Semua beli tustel, beli mobil, cetak foto dan lainya ,” kata Wahono.
Dia juga menambahkan, kenyataan seperti ini juga dialami 35 kabupaten/kota di Jawa tengah.
Untuk itulah Blora yang salami ini terkenal dengan predikat molornya APBD, hendaknya membuat gebrakan penghematan anggaran.
“Caranya ya tadi, rombak SKPD yang telah ada saat ini,” tegas Wahono. (Roes)
Urip Daryanto (Ketua Umum Persikaba)
SKPD Sudah Diampu, Dahulukan APBD
BLORA, SR- “Selesaikan pembahasan APBD Blora th 2010, baru isi kekosongan Pejabat,” kata Urip Daryanto Ketua Umum Persikaba Blora yang juga wartawan senior di Blora.
Menurut pemilik anggaran sebesar kurang lebih Rp, 3,4 Milyar untuk Persikaba yang dianggarkan pada APBD ini, Kekosongan kepala SKPD sudah ada yang mengampu sehingga untuk sementara dapat dianggap selesai.
“Justru pembahasan sampai penetapan APBD Blora tahun 2010 yang harus didahulukan, karena menyangkut kepentingan rakyat Blora,” tandas Urip.(Roes)
Amin Faried (Ketua FTB)
APBD Lebih Utama
BLORA, SR- Wacana bergulirnya reformasi yang telah dicanangkan pada hari KORPRI lalu juga mengusik perhatian beberapa LSM yang tergabung dalam Forum Transparansi Blora (FTB).
Menurut ketua FTB Amin Faried ketika ditemui Kamis (3/12) mengatakan reformasi birokrasi memang perlu dilakukan di Blora. Namun hendaknya lanjut Amin, memperhatikan prestasi kerja sehingga tahu SKPD mana yang perlu direformasi.
“Hampir 1 tahun mereka memimpin SKPD tentunya Bupati telah memiliki rapor masing-masing pimpinan tersebut. Otomatis Bupati telah mengantongi SKPD mana yang perlu direformasi,” katanya.
Akan tetapi saat ditanya mana yang harus didahulukan antara Pengisian kekosongan kepala SKPD dan Pembahasan anggaran, dia menjawab semua penting.
“Keduanya sama pentingnya, Namun bila dewan serius menetapkan APBD 2010 Januari maka saya lebih mengutamakan pembahasan APBD lebih utama didahulukan,” tegas Amin Faried. (Roes)
Bambang Susilo (Wakil ketua DPRD Blora)
Kekosongan Kepala SKPD dapat Berdampak APBD 2010
BLORA, SR - Suatu kebijakan pemerintah tidak akan berjalan secara efektif, bila satu elemen pemerintah tidak mendukung. Sedang elemen pemerintah itu sendiri adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Hal itu diungkapkan Bambang Susilo, Wakil ketua DPRD Blora, saat dikonfirmasi terkait molornya APBD akibat P2SE yang sarat kepentingan politis beberapa waktu lalu.
Menurut lelaki yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Blora ini, keadaan lalu tidak akan terjadi bilamana kedua belah pihak, baik legislatif maupun eksekutif dapat menyatukan visi.
Saat ditanya akibat kekosongan kurang lebih 43 jabatan dilingkungan Pemkab Blora menurut Wakil ketua DPRD Blora dari Partai democrat ini, akan berdampak pada Birokrasi.
Logikanya menurut Bambang adalah tidak optimalnya SKPD dalam melaksanakan program yang menjadi tanggung jawabnya.
“Kinerja birokrasi akan terganggu, kerja tidak optimal, itulah dampak dikosongkanya kepala SKPD,” katanya.
Disisi lain Bambang Susilo yang juga salah satu kandidat Bacawabup partai Demokrat ini, mengungkapkan dalam pembahasan APBD nantinya akan berpengaruh juga, bila belum adanya pimpinan SKPD-nya.
“Walau diwakili secara kolektifpun, saya pikir tidak semaksimal ketika pimpinan SKPD sendiri yang ikut membahasnya,” jelas Bambang.
Dia juga menambahkan hendaknya bupati sesegera mungkin mengisi jabatan itu, sehingga kekosongan tidak berlarut dan kerja birokrasi khususnya eksekutif bias optimal.
Saat dimintai keterangan terkait wacana reformasi yang mulai memanas di Blora saat ini, dia enggan menilai kinerja para pimpinan unit kerja pemkab Blora.
“Yang terpenting para pimpinan SKPD harus bekerja lebih baik dari pada tahun ini,” tandas Bambang Susilo secara diplomatis. (Roes)
.JPG)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar