[ Senin, 08 Juni 2009 ]
Akhirnya Bupati Teken APBD
P2SE Tetap untuk 200 Desa
BLORA - Bupati Blora Yudhi Sancoyo akhirnya menandatangani dokumen pengesahan APBD 2009. Penandatanganan itu disaksikan oleh sejumlah pejabat yang masuk dalam tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) di ruang tamu rumah dinas bupati, kompleks pendapa rumah dinas, kemarin (7/6). "Saya menandatangani (dokumen APBD, Red) ini demi untuk kepentingan yang lebih luas,'' ujar bupati.
Pengesahan ini termasuk molor dua bulan dari jadwal semula. Sebelumnya, jadwal pengesahan APBD ditetapkan pada April. Karena terjadi tarik ulur antara DPRD dengan pemkab, pada 8 Mei dokumen APBD disahkan, tapi secara sepihak. Sebab, hanya ketua DPRD yang tanda tangan dokumen APBD. Akibatnya, Kabupaten Blora disanksi oleh Menteri Keuangan berupa pengurangan 25 persen dana alokasi umum (DAU). Menteri Keuangan kemudian memberikan deadline agar APBD disahkan paling lambat 8 Juni atau hari ini.
Saat menandatangani dokumen APBD, bupati didampingi Sekkab Bambang Sulistya, Kepala Inspektorat Winarno, Asisten III Sudarmo serta Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Komang Gede Irawadi. Sementara, pejabat lainnya berdiri selama penandantanganan beberapa lembar dokumen itu.
Meski demikian, sampai kemarin masih ada beberapa item program dari hasil evaluasi
gubernur Jawa Tengah yang tidak dilaksanakan. Yakni, terkait pembagian dana program peningkatan sosial dan ekonomi (P2SE) untuk 271 desa. Sehingga, alokasi dana Rp 38 miliar untuk P2SE tetap dibagi untuk 200 desa, sesuai usulan awal. Sebelumnya, pimpinan DPRD sepakat merubah berita acara pengesahan dari 200 desa menjadi 271 desa. ''Sampai sekarang saya masih menunggu dipenuhinya komitmen DPRD tersebut," ujar Yudhi.
Bagaimana dengan keabsahan pengesahan dokumen APBD itu? Yudhi mengaku soal sah atau tidaknya APBD bukan dirinya yang menilai. Dia menyatakan, kewajibannya hanya menandatangani dokumen APBD, dan itu saja yang dilakukan. Dia berharap pengesahan APBD itu membawa manfaat untuk warga Blora. Sebab, selama ini dirinya mendengar banyak keluhan karena APBD 2009 belum disahkan. "Ini sudah ditunggu-tunggu. Jadi, demi warga Blora saya tanda tangan, meski ada evaluasi gubernur yang belum dapat dilaksanakan,'' terangnya.
Bupati mengungkapkan, batas akhir penetapan APBD adalah hari ini. Selama ini, Blora selalu langganan melakukan keterlambatan pengesahan APBD. Yudhi berharap, tahun-tahun selanjutnya kasus seperti ini tidak terulang lagi, sehingga proses pembangunan bisa berjalan dengan lebih baik.
Sebelumnya, sempat terjadi tarik ulur dalam pengesahan APBD. Hasil evaluasi gubernur, selain mengamanatkan agar dana P2SE dibagi untuk semua desa, juga untuk menutup defisit yang ada. Dalam APBD 2009, anggaran belanja Rp 880,5 miliar. Sedangkan total pendapatan dalam satu tahun pada 2009 direncanakan Rp 715 miliar. Sehingga defisitnya mencapai sekitar Rp 165 miliar.
Sebagian defisit itu ditutupi dengan pembiayaan yang antara lain diambilkan dari dana sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA). Selain itu, yang dipangkas adalah anggaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk pegawai negeri sebesar Rp 5 miliar, dan pengurangan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Rp 3 miliar. Juga pengurangan dari pos anggaran pengadaan kendaraan di kesbangpolinmas dan pos bantuan sosial dari dinas nakertransos. (ono)
Akhirnya Bupati Teken APBD
P2SE Tetap untuk 200 Desa
BLORA - Bupati Blora Yudhi Sancoyo akhirnya menandatangani dokumen pengesahan APBD 2009. Penandatanganan itu disaksikan oleh sejumlah pejabat yang masuk dalam tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) di ruang tamu rumah dinas bupati, kompleks pendapa rumah dinas, kemarin (7/6). "Saya menandatangani (dokumen APBD, Red) ini demi untuk kepentingan yang lebih luas,'' ujar bupati.
Pengesahan ini termasuk molor dua bulan dari jadwal semula. Sebelumnya, jadwal pengesahan APBD ditetapkan pada April. Karena terjadi tarik ulur antara DPRD dengan pemkab, pada 8 Mei dokumen APBD disahkan, tapi secara sepihak. Sebab, hanya ketua DPRD yang tanda tangan dokumen APBD. Akibatnya, Kabupaten Blora disanksi oleh Menteri Keuangan berupa pengurangan 25 persen dana alokasi umum (DAU). Menteri Keuangan kemudian memberikan deadline agar APBD disahkan paling lambat 8 Juni atau hari ini.
Saat menandatangani dokumen APBD, bupati didampingi Sekkab Bambang Sulistya, Kepala Inspektorat Winarno, Asisten III Sudarmo serta Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Komang Gede Irawadi. Sementara, pejabat lainnya berdiri selama penandantanganan beberapa lembar dokumen itu.
Meski demikian, sampai kemarin masih ada beberapa item program dari hasil evaluasi
gubernur Jawa Tengah yang tidak dilaksanakan. Yakni, terkait pembagian dana program peningkatan sosial dan ekonomi (P2SE) untuk 271 desa. Sehingga, alokasi dana Rp 38 miliar untuk P2SE tetap dibagi untuk 200 desa, sesuai usulan awal. Sebelumnya, pimpinan DPRD sepakat merubah berita acara pengesahan dari 200 desa menjadi 271 desa. ''Sampai sekarang saya masih menunggu dipenuhinya komitmen DPRD tersebut," ujar Yudhi.
Bagaimana dengan keabsahan pengesahan dokumen APBD itu? Yudhi mengaku soal sah atau tidaknya APBD bukan dirinya yang menilai. Dia menyatakan, kewajibannya hanya menandatangani dokumen APBD, dan itu saja yang dilakukan. Dia berharap pengesahan APBD itu membawa manfaat untuk warga Blora. Sebab, selama ini dirinya mendengar banyak keluhan karena APBD 2009 belum disahkan. "Ini sudah ditunggu-tunggu. Jadi, demi warga Blora saya tanda tangan, meski ada evaluasi gubernur yang belum dapat dilaksanakan,'' terangnya.
Bupati mengungkapkan, batas akhir penetapan APBD adalah hari ini. Selama ini, Blora selalu langganan melakukan keterlambatan pengesahan APBD. Yudhi berharap, tahun-tahun selanjutnya kasus seperti ini tidak terulang lagi, sehingga proses pembangunan bisa berjalan dengan lebih baik.
Sebelumnya, sempat terjadi tarik ulur dalam pengesahan APBD. Hasil evaluasi gubernur, selain mengamanatkan agar dana P2SE dibagi untuk semua desa, juga untuk menutup defisit yang ada. Dalam APBD 2009, anggaran belanja Rp 880,5 miliar. Sedangkan total pendapatan dalam satu tahun pada 2009 direncanakan Rp 715 miliar. Sehingga defisitnya mencapai sekitar Rp 165 miliar.
Sebagian defisit itu ditutupi dengan pembiayaan yang antara lain diambilkan dari dana sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA). Selain itu, yang dipangkas adalah anggaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk pegawai negeri sebesar Rp 5 miliar, dan pengurangan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Rp 3 miliar. Juga pengurangan dari pos anggaran pengadaan kendaraan di kesbangpolinmas dan pos bantuan sosial dari dinas nakertransos. (ono)
Persikaba Resmi Mendaftar
Ajukan Tuan Rumah Divisi I
BLORA - Persikaba Blora secara resmi telah mendaftarkan diri sebagai salah satu tim peserta kompetisi Divisi I 2009. Selain menyampaikan keikutsertaannya, manajamen tim berjuluk Laskar Sunan Pojok ini juga melampirkan surat berisi keinginan Blora ditunjuk sebagai tuan rumah.
Hanya, lampiran itu ditujukan kalau terjadi perubahan format kompetisi dari home and away menjadi home tournament. "Formulir pendaftaran sudah kami sampaikan ke BLAI PSSI di Jakarta,'' ujar Sekretaris Persikaba, Siswanto kemarin (7/6).
Berdasar informasi dari petugas pendaftaran, lanjut dia, dari 66 kesebelasan yang berhak tampil di Divisi I, baru 33 tim yang mendaftar. Pendaftaran akan ditutup pada 15 Juni. Karena belum semua tim mendaftarkan diri, BLAI PSSI selaku penyelenggara kompetisi belum menentukan pembagian grup.
Siswanto menjelaskan, perubahan pembagian grup dimungkinkan terjadi kalau ada tim yang menyatakan mundur. Pembagian grup sebelumnya sudah dibuat oleh BLAI PSSI. Persikaba berada satu grup dengan Persipur Purwodadi, Persepar Palangkaraya Kalteng, Persikoba Batu Malang dan PSBK Blitar. "Semua tim yang mendaftar, akan diberitahu pembagian grup setelah pendaftaran ditutup. Pembagian grup yang sudah ada itu baru sebetas draf, sehingga masih mungkin berubah," katanya.
Dia menambahkan, setelah pendaftaran tim, BLAI PSSI akan membuka pendaftaran pemain setiap tim. Di musim kompetisi tahun ini diterapkan berbagai perubahan untuk memudahkan pemain. Bekas pemain yang pernah memperkuat kesebelasan di Superliga maupun Divisi Utama, boleh membela tim Divisi I tanpa alih status. "Status mereka tetap pemain nonamatir,'' jelasnya. Siswanto mengakui, perubahan regulasi tersebut cukup melegakan Persikaba. Sebab, beberapa pemain Laskar Sunan Pojok pernah terdaftar memperkuat tim Divisi Utama. (ono)
Ajukan Tuan Rumah Divisi I
BLORA - Persikaba Blora secara resmi telah mendaftarkan diri sebagai salah satu tim peserta kompetisi Divisi I 2009. Selain menyampaikan keikutsertaannya, manajamen tim berjuluk Laskar Sunan Pojok ini juga melampirkan surat berisi keinginan Blora ditunjuk sebagai tuan rumah.
Hanya, lampiran itu ditujukan kalau terjadi perubahan format kompetisi dari home and away menjadi home tournament. "Formulir pendaftaran sudah kami sampaikan ke BLAI PSSI di Jakarta,'' ujar Sekretaris Persikaba, Siswanto kemarin (7/6).
Berdasar informasi dari petugas pendaftaran, lanjut dia, dari 66 kesebelasan yang berhak tampil di Divisi I, baru 33 tim yang mendaftar. Pendaftaran akan ditutup pada 15 Juni. Karena belum semua tim mendaftarkan diri, BLAI PSSI selaku penyelenggara kompetisi belum menentukan pembagian grup.
Siswanto menjelaskan, perubahan pembagian grup dimungkinkan terjadi kalau ada tim yang menyatakan mundur. Pembagian grup sebelumnya sudah dibuat oleh BLAI PSSI. Persikaba berada satu grup dengan Persipur Purwodadi, Persepar Palangkaraya Kalteng, Persikoba Batu Malang dan PSBK Blitar. "Semua tim yang mendaftar, akan diberitahu pembagian grup setelah pendaftaran ditutup. Pembagian grup yang sudah ada itu baru sebetas draf, sehingga masih mungkin berubah," katanya.
Dia menambahkan, setelah pendaftaran tim, BLAI PSSI akan membuka pendaftaran pemain setiap tim. Di musim kompetisi tahun ini diterapkan berbagai perubahan untuk memudahkan pemain. Bekas pemain yang pernah memperkuat kesebelasan di Superliga maupun Divisi Utama, boleh membela tim Divisi I tanpa alih status. "Status mereka tetap pemain nonamatir,'' jelasnya. Siswanto mengakui, perubahan regulasi tersebut cukup melegakan Persikaba. Sebab, beberapa pemain Laskar Sunan Pojok pernah terdaftar memperkuat tim Divisi Utama. (ono)
.JPG)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar