tabloid Asli Blora - DAK DIKDIK MEMANAS & PAMSIMAS BLORA diduga penuh Rekayasa

Terkait Kasus DAK

 

Sekretaris Tim Tehnis DAK Sebut 2 Nama

Odik “Mafia berkedok Pejabat”

 

BLORA, SR- Tak kurang  300 ratusan guru dari berbagai penjuru sekolah di Blora Jumat (6/10) mendatangi Dinas Pendidikan Blora. Mereka yang tergabung dalam Forum Sekolah Penerima Bantuan Bidang Pendidikan (FSPBBP) melakukan aksi damai di dihalaman intansi yang membawahai para guru ini.

   

Mereka berkumpul setelah mendengar kabar bakal ada unjuk rasa dari sekelompok masyarakat yang mempersoalkan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan. Akan tetapi, unjuk rasa tersebut tidak jadi dilaksanakan. Meski begitu, para guru dari beberapa SD se-Blora itu tetap berkumpul di kantor Disdik.

   

GERUDUK DISDIK- Kurang lebih 300 guru se kabupaten Blora mendatangi Disdik Blora minta proteksi dan perlindungan dan jaminan keamanan dalam tugas melaksanakan proyek DAK dari pihak pengganggu. (Foto: Roes/SR)

Dalam aksi tersebut, FSPBBP mengeluarkan maklumat berisi lima poin, diantaranya memohon perlindungan kepada Polres Blora.

   

Maklumat dibacakan ketua FSPBBP Ismaun, di hadapan para guru.

 

“Apabila ada intimidasi terkait dengan DAK, segera laporkan ke Polres. Laporan disertai data dan identitas yang jelas,” ujar Ismaun.

   

Bukan tanpa alasan FSPBBP mengeluarkan maklumat tersebut. Selama ini, pihak sekolah kerap didatangi oknum warga yang menyoal pembangunan yang dananya dari DAK. Namun ujung-ujungnya, oknum tersebut meminta uang ataupun menghendaki dilibatkan dalam kegiatan proyek DAK.

   

Permintaan itu disertai pula dengan ancaman. Antara lain akan melaporkan kepada pihak berwajib terkait dengan kesalahan proyek DAK di sekolah tersebut. Motif mereka lanjutnya, diantaranya dengan mendatangi kepala sekolah di sekolahnya ataupun di rumahnya.

   

Sementara terpisah Wakil Ketua Tim Teknis DAK Disdik Wardoyo mengatakan, belum lama ini pihaknya mengumpulkan para kepala sekolah dalam rangka sosialisasi pencairan dana DAK tahap II.

 

“Memang benar mereka menyampaikan maklumat kepada Polres dan Kejaksaan yng intinya minta proteksi dan perlindungan dan jaminan keamanan dalam tugas melaksanakan bantuan itu,” kata Wardoyo.

   

Dia juga menjelaskan, tahun ini DAK di Blora jumlahnya mencapai Rp 50 miliar lebih. Dana tersebut diperuntukkan bagi 250 SD.

   

Ketika ditanya oknum yang melakukan pemerasa, Wardoyo hanya menyebut pihak lain yang mengganggu jalannya proyek bantuan baik DAK ataupun Blokgrand.

   

Sementara Kasi Sarana Prasarana Darwanto yang juga sekretaris Tim Tehnis DAK malah mengaku bahwa ada dua oknum meminta jatah jutaan untuk tiap sekolah.

 

“Seperti yang baru-baru ini yang jelas namanya Odik dan Omam datang di SD Kedung Jenar I Blora minta jatah persekolah Rp.1,5 juta, Dan saya ditelepon sendiri minta komitmen saya, Trus saya jawab komitmen apa,” kata Darwanto.

   

Lanjut Darwanto, dia menolak memberikan permintaanya karena kapasitas kedua orang tersebut tidak jelas dalam proyek tersebut.

   

Lain pengakuan Odik salah satu oknum yang disebutkan meminta dana Rp.1,5 juta persekolah, dia malah menuduh Kasi Sarana dan Prasarana disdik Blora merupakan bagian sebuah jaringan mafia yang berkedok pejabat.

   

Hal ini diungkapkanya untuk mengklarifikasi tuduhan terhadap dirinya sebagai pihak yang mengganggu Proyek DAK.

 

“Saya kecewa pak Dar (Darwanto-red) menyebut nama saya langsung dan teman dihadapan para wartawan sehingga saya mengkounternya,” jelas Odik.

   

Saat ditanya awalnya sampai mendatangi SD Kedung jenar I Blora, dia menjawab karena dia mendapat bocoran langsung dari salah satu mantan Anggota Dewan. Saat itu dia diberitahu bahwa akan ada pertemuan kepala sekolah yang intinya penyetoran uang sebesar 3 persen pada koordinator yang ditunjuk.

 

“Saya berangkat dari rumah niatnya ingin tahu apakah betul kepala sekolah tersebut menyetor ke salah satu koordinator yang ditunjuk,” jelasnya.

   

Terkait Teleponnya ke kasi Sarana dan prasarana Disdik, dia membantahnya. Bahkan menurut pengakuannya Kasi sarana dan Prasarana lah yang menelepon dirinya dan sempat beradu argumentasi..

 

“Nek caramu koyo ngono iku mlabar tekan endi-endi, bahasanya pak Dar justru seperti itu,” tandas Odik.

   

Odik menambahkan pernyataan ini di ungkapkannya karena merasa dirinya kecewa pada kasi Sarana Prasarana yang menyebut namanya dan teman langsung dihadapan para wartawan.

   

Ditempat terpisah Kapolres Blora AKBP AKBP Isnaeni Ujianto melalui Kasat Reskrim AKP Pri Haryadi ketika dihubungi mengatakan bahwa jajaran kepolisian belum bisa menindaklanjuti sebelum ada laporan tertulis.

 

“itu hanya sebuah testemoni sehingga kami tidak bisa menindak-lanjuti masalah ini ke proses hukum,” ungkapnya.

 (Roes)

PAMSIMAS Blora diduga penuh Rekayasa

Forum LSM Blora kecewa daerahnya diobok-obok LSM lain daerah

 

BLORA, SR- Proyek yang dibiayaai APBN melalui program PAMSIMAS, yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat desa di Wilayah Blora diduga penuh rekayasa fasilatornya.

 

Proyek yang diperuntukan di 13 Desa  diwilayah kabupaten Blora yakni Desa kalinanas Japah, Sumurboto Jepon, Tempel Lemahbang Jepon, Kedung bacin Todanan, Bogem Japah, Gadon Cepu, Ledok Sambong, Ngloram Cepu, Biting Sambong, Getas Cepu, Bandung Rojo Ngawen, Bejirejo Kunduran dan Sumber Agung Bogorejo mulai menuai protes warga Blora.

       

Forum LSM Blora yang terdiri dari 63 LSM yang ada di Blora mulai menyoroti penggunaan Fasilitator dari LSM Lain daerah.

“Bagaimana mungkin diera ekonomi daerah, justru daerah yang ketempatan proyek LSMnya tidak dilibatkan. Malah digunakan LSM lain daerah, ini pasti ada sesuatu dibaliknya ,”  kata Kenthut Direktur ARAK (Aliansi Rakyat Anti Korupsi).

 

Demikian dengan BCC (Blora Critis Center) melalui Pimpinanya Amin Faried, juga mengkritik kebijaksaan pengadaan pipa yang tidak sesuai persyaratannya.

“Pada Juknis Pasimas tertera persyaratan Pipa haru SNI, namun dalam kenyataan undangan justru menggunakan pipa AW. Berapa selisihnya anda bisa hitung sendiri,” tegas Amin yang digandeng Exxon ini, diamini 5 orang pimpinan LSM yang lain.

 

Dilain tempat Ketua LSM Jati Bumi Tejo Prabowo justru kecewa dengan Fasilitator yang masuk ke daerah orang tanpa minta ijin dulu. Artinya fasilitator yang juga sesama LSM yang berasal dari luar Blora paling tidak memberitahu LSM setempat.

“Kami yang tergabung dalam Forum LSM Blora sudah sepakat untuk mengkritisi kebijaksanaan pusat atau propinsi yang mengadakan proyeknya disini tanpa melibatkan kami,” tegas Tejo  didampingi 12 LSM lainnya.

 

Untuk itulah mereka sama-sama sepakat agar penggunaan fasilitator kabupaten luar Blora ditinjau ulang. Alasanya, masyarakat Blora yang desanya memperoleh Proyek PAMSIMAS banyak yang tidak paham ini, sehingga mereka hanya didikte oleh fasilitator.

 

Sementara ditempat terpisah Fasilitator yang berasal dari Pati yakni Langgeng ketika ditemui di kantor PU Blora kemarin, hanya mengatakan sudah bekerja sesuai jutlak dan juknisnya.

“Saya sudah bekerja sesuai Jutlak dan Juknis Pamsimas dan selalu koordinator pak Purwandi satkor Jateng,” katanya.(Roes)