Wawasan - Perbaikan Jalan Alun-alun dipertanyakan

Monday, 07 September 2009

Perbaikan jalan alun-alun dipertanyakan

BLORA - Proyek pengerjaan jalan Alun-alun Blora, yang kini pada tahap pembongkaran paving, mendapat sorotan sejumlah pihak. Pasalnya, sampai saat ini semua proyek yang ada di Blora belum ada yang melakukan pelelalangan, baru pada tahap pendaftaran. Namun teryata jalan itu sudah dibongkar.

’’Masa lelang belum dilaksanakan, pengerjaan proyek jalan itu sudah dijalankan, jelas kami mempertanyakan hal itu,” ungkap Direktur LSM Blora Crisis Center (BCC) Amin Farid, kepada Wawasan, Minggu (6/9).

Amin menilai, kalaupun memang dilakukan penunjukan, idealnya dilakukan setelah Lebaran. Sebab saat Lebaran arus lalu-lintas di sekita alun-alun pasti sangat ramai, belum lagi tepat di depan jalan dipakai untuk tempat hiburan masyarakat, seperti kereta mini, mobil-mobilan, ayunan serta menjadi sarana publik untuk bersantai.

’’Lebih tepat dilaksanakan setelah Lebaran, sehingga tidak menganggu aktivitas masyarakat, dengan kondisi saat ini jelas masyarakat menjadi terganggu dan tidak nyaman,” paparnya.

Dikeluhkan
Sementara itu, akibat perbaikan jalan alun-alun tersebut, yang juga di depan pendapa rumah dinas Bupati Blora, dirasakan tidak nyaman dan berdebu baik siang ataupun malam hari, terutama saat kendaraan melewati jalan itu. ’’Setelah jalan paving dibongkar semua, kami merasa terganggu sebab kondisi jalan yang berpasir dan tidak rata dengan jalan aspal, kami harus hati-hati saat melintas,” kata Sriono, warga Mlangsen, yang kebetulan siang itu lewat.

Menurut dia, sebagai jalan utama terlebih ada di alun-alun dan persis di depan gapura pendapa, jelas menganggu pemandangan serta merugikan masyarakat lainnya. Karena saat malam hari, depan jalan itu juga dipakai sarana rekreasi oleh masyarakat Blora.

’’Harusnya kalau diperbaiki, jangan semua paving dibongkar, separuh-separuh dulu, setelah sebagian selesai baru sebagian lainnya, sehingga tidak menggangu,” tambahnya.

Beberapa kendaraan baik roda dua atau empat, nampak tampak pelan saat melintas jalan itu, saat melintas itulah debu pasir ikut beterbangan, terlebih saat ini musim kemarau, ditambah dengan banyaknya kendaraan yang lewat di alun-alun. K.9-Tj

Radar Bojonegoro - PIMPINAN DEFINITIF BLM JELAS

Senin, 07 September 2009

Pimpinan DPRD Definitif Belum Jelas

Pembentukan Fraksi Didahulukan

BLORA - Rencana penetapan pimpinan DPRD Blora definitif masih kabur. Penyebabnya, usulan calon pimpinan DPRD dari PDIP juga masih belum jelas. Bukan hanya pimpinan DPRD yang kabur, alat kelengkapan dewan seperti komisi, panggar dan panmus juga masih belum ada kejelasan. Hanya, untuk pembentukan fraksi diperkirakan akan dilakukan duluan. ''Ya, sambil menunggu dari PDIP kita bentuk yang sudah siap dulu,''ujar Ketua sementara DPRD Blora Maulana Kusnanto.

Sesuai UU susduk, kata dia, diperkirakan ada tujuh fraksi yang akan dibentuk di DPRD Blora. Pembentukan fraksi, kata dia, akan diselesaikan dalam minggu ini. Begitu juga dengan alat kelengkapan dewan lainnya. Targetnya, kata anggota dewan dari Golkar ini, semua alat kelengkapan dewan akan selesai dalam minggu ini juga.''Dimungkinkan bisa selesai minggu ini karena kabarnya rekomendasi dari PDIP akan diterima Selasa luasa (besok),'' tambahnya.

Pembentukan alat kelengkapan dewan akan dikebut karena anggota dewan baru akan lamgsung dihadapkan dengan banyak tugas. Salah satunya soal perubahan anggaran. Selain itu, para wakil rakyat ini juga diharapkan bisa melakukan pembahasan dan pengesahan APBD lebih cepat. Hanya, untuk perubahan anggaran 2009 itu dinilai waktunya sudah mepet. ''Nanti kalau semuanya sudah siap, akan kita koordinasikan dengan eksekutif,'' kata wakil rakyat dari Kecamatan Jiken ini.

Sementara, data yang dihimpun menyebutkan, tujuh fraksi yang dimunginkan akan ibentuk itu adalah Fraksi Golkar, PDIP, Demokrat, PKB, dan PPP yang murni dari perolehan suara. Kemudian, ada dua fraksi gabungan yakni gabungan dari PKS, PPIB dan PKPI. Juga gabungan Hanura, Gerinda, PDP, PPDI, PKPI dan PAN. Hanya belakangan PAN dikabarkan belum menentukan sikap akan bergabung ke mana. ''Jadwalnya Senin besok (hari ini) akan ada rapat pembentukan fraksi,'' ujar Seno Margo Utomo dari PKS. (ono)

Aset-Laporan Keuangan Dipantau

BLORA - Pemkab terus memantau aset yang dimiliki dan laporan keuangan yang dijalankan setiap SKPD. Karena itu, tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Blora setiap bulan harus melaporkan keuangan dan asetnya ke pemkab melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD). Laporan itu harus masuk setiap awal bulan yakni tanggal 1 dan 2 tiap bulan. Kebijakan itu mulai dijalankan September ini. ''Ya, mulai bulan ini berjalan,'' ujar Kepala DPPKAD Komang Gede Irawadi kemarin (6/9).

Dia mengatakan, tujuan kebijakan itu adalah untuk rekonsiliasi laporan keuangan antara SKPD dengan DPPAKN yang terdiri dari aset, pendapatan, akuntansi dan perbendaharaan, sehingga diharapkan tidak terjadi selisih atau perbedaan pencatatan antara SKPD dan DPPKAD. ''Diharapkan laporan keuangan bisa teratur,'' tambahnya.

Selain laporan keuangan, SKPD juga harus melaporkan aset yang dimiliki. Selain jumlah dan kondisinya, SKPD juga harus melaporkan penambahan aset yang mungkin dilakukan selama satu bulan tersebut. ''Jadi, kita bisa pantau dan mengetahui kondisi aset yang kita miliki,'' katanya.

Untuk laporan keuangan tersebut, lanjut dia, juga untuk memberikan masukan jika pejabat pengelolaan keuangan ada yang salah dalam membuat laporannya. Dengan cara itu, pengerjaan laporan keuangan bisa dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan standar akuntansi. (ono)

Razia, Amankan PSK-Motor Bodong

BLORA - Upaya pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) selama Ramadan ini kembali digelar Polres Blora. Kali ini sasarannya adalah kecamatan ujung timur Blora. Yakni Kecamatan Cepu. Belasan café di kota kecamatan migas ini tak luput dari razia, begitu juga sebuah lokalisasi di wilayah kecamatan setempat.

Kabag OPS Polres Blora Kompol Moh. Imron mengatakan, dalam razia itu pihaknya berhasil mengamankan seorang perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK) serta sebuah motor yang tak dilengkapi dengan surat dari lokalisasi Nglebok. ''Kami juga menyita beberapa liter minuman keras (miras) jenis arak,'' ujar dia kepada Radar Bojonegoro kemarin.

Menurut Imron, razia itu dilakukan bersama oleh petugas gabungan dari Mapolres Blora dan dibantu dari petugas Mapolsek Cepu. Razia itu, lanjut dia, dimulai sekitar pukul 21.00 dengan menyisir belasan café di Cepu. Antara lain, DJS café, Millenium, Hitam Putih dan Mentu5.

Selain café-café tersebut, menurut Imron keberadaan warung remang-remang yang ada di ekitar taman Cepu juga tak luput dari sasaran. Sayang, dalam razia kali ini tak banyak hasil yang diperoleh. ''Mungkin, masyarakat sudah mulai faham karena saat ini bulan ramadan,'' katanya.

Sementara itu, di lokalisasi Nglebok, pihakya berhasil mengamankan seorang PSK. Wanita yang berasal dari luar Blora ini ditangkap petugas saat berkencan dengan seorang lelaki dari luar Jawa. Sementara, belasan PSK dan mucikari lainnya langsung semburat kala melihat kedatangan petugas. ''Untuk proses lebih lanjut, PSK ini kami bawa ke Mapolres beserta beberpa barang bukti (BB) yang kami peroleh selama razia. Razia ini akan kami teruskan untuk beberapa wilayah lainnya,'' ujar perwira dengan satu melati di pundak ini. (dim)

Tidak Ada Penambahan Rambu Lantas

BLORA - Rambu lalu lintas (lantas) yang ada di Blora saat ini dinilai sudah cukup. Karena itu, untuk menghadapi muik Lebaran tahun ini, Dinas Perhubungan belum akan menambah rambu tersebut. ''Rambu yang ada kami nilai sudah cukup.Jadi memanfaatkan rambu yang ada saja,'' ujar Kepala Dinas Perhubungan Blora, Abu Nafi kemarin (6/9).

Menurut dia, dari segi geografis, wilayah Blora aman dari kepadatan arus lalu lintas Lebaran. Sebab, di wilayah Blora kepadatan kendaraan akan terjadi di jalur utama seperti jalur Purwodadi-Blora, Blora Cepu dan Cepu-Randublatung-Wirosari. Abu Nafi mengatakan rambu lalu lintas di jalur utama tersebut sudah cukup banyak terutama di titik-titik rawan kecelakaan. ''Namun, kami memantau terus kondisi arus lalu lintas mulai puasa ini hingga pasca Lebaran,'' katanya.

Selain rambu lalu lintas, penerangan jalan di jalur utama dan alternatif juga mendapatkan perhatian. Abu Nafi yang didampingi Kepala Bidang Angkutan, Sukarji mengatakan, lampu penerangan jalan di jalur lalu lintas relatif terpenuhi meski di beberapa titik masih terlihat gelap. ''Di jalur sepi dan rawan kecelakaan sudah terpasang lampu penerangan, seperti di kawasan hutan jati di tikungan Kali Modang,'' katanya.

Sedangkang, Sukarji menambahkan untuk armada angkutan, sejumlah bus cadangan akan dikerahkan jika terjadi lonjakan jumlah penumpang. Jalur Blora, kata dia, juga sangat jarang dijadikan jalur mudik. Karena, Blora termasuk jalur tengah. Jalur tengah baru dilewati ketika jalur selatan melalui Ngawi dan Madiun serta jalur pantura terdapat masalah. ''Seperti saat pantura banjir dulu, jalur Blora jadi ramai. Kalau semua normal ya jarang dilewati,'' tambahnya. (ono)

Sinergikan Kajian Kitab Kuning-Khataman

BLORA - Berebut kebajikan selama bulan Ramadan tak pernah dilewatkan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Tidak terkecuali bagi santri dan santriwati Ponpes As Salam, Jalan Diponegoro Lorong III Cepu, Blora. Selama dua pekan terakhir, mereka disibukkan dengan berbagai kegiatan keagamaan yang diikuti seluruh santri dan pengurus pondok setempat.

Pengasuh Ponpes As Salam Prof Dr KH Mafur Usman mengatakan, selama Ramadan ini pihaknya memfokuskan kegiatan pada dua hal. Yakni, kajian kitab kuning dan khataman Alquran. "Agar tidak berbenturan, kami membagi waktu kajian dan khataman itu dalam tiga termin waktu per hari,'' terangnya.

Untuk kajian kitab kuning, lanjut KH Mafur Usman, pihaknya memberlakukan dua kali shif sehari. Yakni, setelah salat Asar dengan mengaji kitab Fathulqarib dan Arbain Nawawi. Sementara, untuk shif kedua dilaksanakan setelah salat Subuh.

Setelah makan sahur santri diwajibkan menunggu subuh dan dilanjutkan dengan mengaji kitab kuning. "Untuk kajian setelah subuh ini, kami memberikan santri kitab Nadhamul Isrofil Islam. Untuk kajian kitab kuning ini langsung saya pandu,'' tuturnya.

Kegiatan kedua, masih kata KH Mafur Usman, dengan menggelar tadarus atau khataman Alquran. Sebagaimana dengan kegiatan tadarus pada umumnya, santri setempat melaksanakannya setelah salat tarawih. Tadarus tersebut dilakukan secara bergantian.

Sementara santri lainnya yang belum mendapat giliran melakukan semaan. Kegiatan ini difokuskan di musala ponpes setempat.

Sebagaimana dengan beberapa ponpes lain, menurut KH Mafur Usman, tahun ini ponpesnya tidak membuka program santri kilat. Ini dilakukan karena pihaknya ingin fokus mematangkan santri tetap yang ada. ''Namun, jika ada masyarakat umum yang ingin mengikuti kajian dan tadarus ini, kami juga mempersilahkan,'' tandasnya. (dim)

Radar Bojonegoro - INSPEKTORAT PERIKSA ASET DEWAN

[ Minggu, 06 September 2009 ]

Inspektorat Periksa Aset Setwan

BLORA - Inspektorat Daerah Blora tak mau kecolongan. Untuk memastikan keberadaan mobil dinas (mobdin), laptop, dan inventaris lainnya yang pernah dinikmati mantan anggota DPRD setempat tak hilang, mereka memeriksa dan mendata aset daerah yang ada di sekretariat dewan (setwan).

Informasi yang diperoleh wartawan koran ini menyebutkan, tim inspektorat beberapa hari lalu mendatangi Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Didik Lukardono. Tujuannya, menyerahkan surat berisi pemberitahuan bahwa lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana ABPD itu akan memeriksa semua aset yang dikelola setwan. Khususnya, aset selama lima tahun terakhir.

Plt Sekwan Blora Didik Lukardono membenarkan bahwa semua aset yang dikelola setwan selama lima tahun terakhir akan diperiksa dan didata inspektorat daerah. Aset itu, kata dia, bukan hanya yang berada di kantor sekretariat DPRD. Juga, di rumah dinas pimpinan dewan. ''Karena semua itu kan masuk aset setwan,'' katanya.

Dia menilai pemeriksaan yang dilakukan inspektorat itu hal yang wajar. Sebagai lembaga pemeriksa dan pengawas, lanjut Didik, inspektorat mempunyai kewenangan memeriksa setiap aset yang dibeli dari dana APBD. ''Silakan saja (diperiksa). Dan memang benar surat sudah kami terima,'' tuturnya.

Bagaimana apabila saat pemeriksaan ditemukan ada aset yang berkurang atau hilang? Didik menyatakan belum bisa berandai-andai. Alasannya, hasil pemeriksaan belum ada.''Kita lihat saja nanti hasil pemeriksaannya seperti apa,'' pintanya.

Kepala Inspektorat Daerah Blora Winarno saat dikonfirmasi kemarin (5/9) sore juga membenarkan ada tim dari lembaganya yang turun memeriksa aset di setwan. Menurut dia, pemeriksaan itu bersifat pendataan untuk mencocokkan data aset yang dimiliki setwan dengan kondisi sebenarnya. Pemeriksaan itu sudah dilakukan selama dua hari lalu. Pihaknya juga akan memeriksa rumah dinas pimpinan dewan. ''Nanti juga ke sana (rumah dinas pimpinan DPRD). Semua SKPD kan punya itu daftar aset, kita akan periksa cocok atau tidak,'' katanya.

Mantan Kabag Pemdes ini menambahkan, jika ditemukan ketidaksesuaian atau ada aset yang hilang, maka hal itu bakal diberitahuan kepada setwan. Inspektorat juga akan menanyakan kemana aset yang tidak ada itu. ''Kita akan beritahukan apa adanya. Kan ada di bendahara dan pengelola asetnya. Kita tanyakan ke mereka soal tindak lanjutnya nanti bagaimana,'' tuturnya.

Seperti diberitakan, hingga kini sebagian mobdin yang digunakan mantan anggota dewan periode 2004-2009 belum dikembalikan. Selain itu, sejumlah mantan anggota dPRD juga membawa laptop milik inventaris setwan setempat. (ono)

Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Molor

BLORA - Pembentukan alat kelengkapan DPRD Blora yang ditarget tuntas pertengahan September ini terancam molor. Hingga kemarin belum ada kejelasan terkait pengesahan dan pelantikan pimpinan dewan. Salah satu penyebabnya karena belum masuknya usulan nama calon pimpinan dewan dari PDIP setempat.

Sekretaris DPC PDIP Blora Joko Supratno menyatakan, belum dikirimkannya nama calon untuk menduduki kursi wakil ketua itu karena rekomendasi dari DPP PDIP belum turun. ''Karena kami tidak bisa menentukan sendiri, makanya kami ajukan rekomendasi ke DPP,'' terangnya.

Menurut Joko, rekomendasi diperlukan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pimpinan dewan di DPRD Kota Sate itu. Tiga nama yang diusulkan adalah Dasum (wakil ketua DPC PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah), Dwi Astutiningsih (wakil ketua bidang pemberdayaan perempuan), dan Colbert Mangaratua. ''Kemungkinan rekomendasi akan turun besok Senin,'' tuturnya.

Semetara itu, hingga kemarin sore ketua DPRD sementara Kusnanto belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya, meski terdengar nada sambung namun tak diangkat. Sementara ketika dikirim pesan singkat (SMS) juga tidak dijawab. Namun, sebelumnya Kusnanto pernah menyatakan, pihaknya men-deadline PDIP agar mengusulkan nama calon pimpinan maksimal akhir pekan ini. (dim)

Gelar Lomba Film Cerita Pendek

BLORA - Banyaknya siswa SMA atau sederajat yang berkunjung ke perpustakaan milik pemkab, membuat pengelola perpustakaan menelurkan ide membuat lomba.

Hanya, lomba kali ini bukan membuat sinopsis, menulis artikel, atau cerita pendek seperti yang sering dilakukan. ''Kali ini kami membuat sesuatu yang beda. Yakni lomba membuat film cerita pendek, khusus siswa SMA sederajat,'' ujar Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Sujardjono melalui humas perpustakaan Yusuf Fitri kemarin.

Dia mengatakan, selama ini para siswa hanya bisa berkreasi dengan tulisan. Padahal, di perpustakaan para siswa tidak hanya disuguhi buku. Namun, secara berkala juga digelar pemutaran film yang kemudian didiskusikan bersama. Dalam lomba yang baru kali pertama digelar ini, lanjut Yusuf, mengambil tema budaya membaca. ''Ya, masih ada kaitannya dengan perpustakaan. Hanya, ini bukan film dokumenter, tapi benar-benar film yang ada alur cerita dan skenarionya secara utuh,'' tandasnya.

Karya yang diikutkan lomba diharapkan mengangkat tema lokal sehingga sajian budaya lokalnya ada. Pengiriman karya maksimal pada 20 Oktober nanti. Karena pada 21 Oktober dijadwalkan semua karya yang masuk itu akan diputar. ''Ini kesempatan para siswa untuk berkreasi dengan film. Kalau kreasi menulis kan sudah sering,'' katanya. (ono)

Penjualan Mebel Melonjak

BLORA - Menjelang lebaran tahun ini, tak hanya penjual pakaian jadi dan makanan yang mendapat berkah. Bahkan, para penjual mebel pun turut menikmati lonjakan permintaan.

Salib Murtingah, salah satu pemilik showroom mebel di Kecamatan Jepon mengatakan, sejak awal Ramadan permintaan mebel mengalami peningkatan. Terutama, untuk perabot rumah tangga seperti meja-kursi tamu, meja-kursi makan, ranjang tidur, serta aksesori dari bahan kayu lainnya.

Menurut Salib, lonjakan selama Ramadan ini mencapai 50 persen lebih dibadingkan hari-hari biasa. Permintaan terbanyak datang dari luar Blora. Antara lain, Jakarta, Bandung, Semarang, serta beberapa kota besar di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Untuk memenuhi order tersebut, dia harus mendatangkan para pekerja dari Jepara. Dia memilih pekerja asal Kota Ukir itu karena etos kerja mereka cukup tinggi. ''Rata-rata, pekerja asal Jepara ini sanggup bekerja mulai pagi hingga larut malam,'' terangnya. (dim)

Minggu, 06 September 2009

Tinjau Ulang Pengelolaan Blok Cepu

Komisi VII DPR RI Nilai Produksi Minyak Jauh dari Harapan

BOJONEGORO - Anggota Komisi VII DPR RI ikut menyoroti kinerja ExxonMobil dalam pengelolaan Blok Cepu. Mereka menilai pengelolaan ladang minyak di wilayah Bojonegoro-Blora tersebut belum maksimal. ''Komisi VII DPR RI meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang pengelolaan Blok Cepu," kata Alvin Lee, anggota Komisi VII DPR RI saat ditemui wartawan koran ini ketika turun dari bus rombongan di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu kemarin (5/9) siang.

Alvin datang ke kawasan Blok Cepu bersama 19 anggota DPR RI lainnya. Dia menuturkan, sejauh ini Mobil Cepu Limited (MCL) sebagai anak perusahaan dari ExxonMobil belum bisa memenuhi target yang diharapkan BP Migas. Hingga saat ini, produksi yang dihasilkan dari Blok Cepu baru sekitar 2.000 barel per hari. Padahal sesuai janji, produksi awal bisa menghasilkan minyak sekitar 20.000 barel per hari.

Selain itu, rencana produksi juga sudah molor. Sesuai plant of develompment (POD) 2006, MCL berjanji early production facilities (EPF) dengan 20.000 barel per hari akan dihasilkan pada 31 Desember 2008. ''Sehingga MCL sudah molor delapan bulan, begitu pula hasilnya juga belum maksimal mencapai 20.000 barel per hari," katanya.

''Dan ini menjadi bukti, MCL tidak mampu menjalankan janjinya sesuai dengan plan di awal," imbuhnya.

Komisi VII DPR RI juga tidak yakin Exxon Mobil dapat memenuhi janjinya bahwa produksi puncak nantinya mencapai 165 barel per hari pada 15 Maret 2010. Pesimistis itu didasarkan MCL selalu gagal dalam memenuhi janjinya. Khususnya, janji MCL dalam EPF akhir Agustus lalu dengan produksi 20.000 barel per hari. Kenyataan di lapangan, produksinya hanya mampu menghasilkan 2.000 barel per hari.

''Bahkan EPF ini muncul setelah ada ultimatum dari BP Migas. Ini gelagat untuk mencapai POD 165 barel per hari sulit dicapai," tuturnya.

Rencananya komisi VII meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali pengelolaan Blok Cepu yang diserahkan kepada ExxonMobil. Komisi ini menilai pemerintah terlalu toleran kepada ExxonMobil dalam pengelolaan sumber minyak di Blok Cepu.

Apakah bakal dilakukan pengalihan pengelolaan? Alvin tidak berani memastikan. Dia hanya memberikan catatan bahwa MCL tidak mampu memenuhi targetnya. ''Kami akan meminta kejelasan pemerintah atas penunjukan ExxonMobil dari Pertamina," kata politisi berambut gondrong ini.

Alvin menambahkan, secara formal, komisinya akan melakukan rapat dengan pemerintah atas pengelolaan Blok Cepu. Apabila pemerintah tetap bersikukuh memertahankan ExxonMobil dalam pengelolaan blok tersebut, DPR bakal meminta pemerintah menjelaskan masalah tersebut kepada rakyat secara langsung.

Selain mengomentari produksi minyak yang tak sesuai target, komisi VII juga menyoroti banyaknya tenaga kerja asing di MCL. Menurut dia, saat ini terdapat 120 tenaga asing yang direkrut ExxonMobil. Jumlah itu bakal bertambah karena masih ada tenaga kerja asing yang belum terdaftar. Menurut Alvin, jumlah tenaga asing itu berlebihan. Apalagi, gaji tenaga asing itu mengacu standar dollar.

''Untuk apa tenaga asing sebanyak itu dan perlu dicari kualifikasi, sebab apakah tenaga di Indonesia tidak mencukupi?," tanyanya.

Anggota komisi VII kemarin melakukan kunjungan ke lapangan ke sumber minyak di Desa Gayam, Kecamatan Ngasem. Para wakil rakyat itu sempat beraudensi dengan pihak MCL di aula yang berada di Gas Oil Separation Plan (GOSP). Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup.

Anggota komisi VII yang mengikuti pertemuan itu di antaranya, Alvin Lee, Sonny Keraf, Sotan Bhatoegana, dan Muhamnmad Nadjib. Sementara pihak MCL diwakili Mike K Nelson Presiden General Manager MCL, Bahri Zainul, dan Dedy Afidick selaku External Relation Manager MCL. Maman Budiman dari ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Sementara BP Migas diwakili Bulawan Sinang, Hastuti Sulstya, Suwandi Bambang, dan Indianto Budi.

Informasi salah satu pejabat yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan bahwa ada tiga agenda penting dalam pertemuan itu. Di antaranya, menyinggung revisi UU Migas, pengajian ulang join of agremeent, dan penunjukan operator yang perlu diganti.

Sementara itu, External Relation Manager MCL Dedy Afidick menyatakan, pihaknya telah menjalankan tugas untuk mencapai target. Menurut dia, untuk mencapai target 20.000 barel per hari, harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa langsung. ''Produksi baru lima hari, jadi bertahap dan secepatnya mencapai 20.000 barel per hari. Tidak mungkin dilakukan secara langsung sebesar itu," ujarnya saat dihubungi wartawan koran ini.

Bagaimana dengan POD 2010? Dedy hanya menyatakan akan berusaha secepat mungkin. ''Tentunya kita sudah berusaha untuk mencapai target tersebut," ujarnya. (rij)

Radar Bojonegoro - LAPTOP JUGA BELUM DIKEMBALIKAN

Sabtu, 05 September 2009

LAPTOP JUGA BELUM DIKEMBALIKAN

BLORA - Tak hanya mobil dinas (mbodin) yang masih dibawa mantan anggota dewan periode 2004-2009. Investaris lain milik sekretariat DPRD seperti laptop dan kamera, juga masih dipegang mantan wakil rakyat tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh wartawan koran ini, masing-masing fraksi membawa satu laptop. ''Itu (laptop) juga akan kita minta, karena itu aset daerah,'' ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) Blora Didik Lukardono kemarin (4/9).

Dia mengatakan, jika aset itu sudah masuk semua, maka dirinya bisa memertanggungjawabkan barang-barang itu ke publik tanpa masalah. Apakah nantinya aset itu bisa digunakan anggota dewan baru atau tidak tidak, Didik menyatakan belum tahu. Alasannya, barang investaris yang dibawa mantan anggota dewan belum dikembalikan. ''Kita lihat kondisinya dulu. Karena semua itu aset, bagaimanapun bentuknya akan kita inventarisasi dan dikumpulkan,'' tambahnya.

Sementara itu, terkait mobdin, Didik mengaku sudah menerima kontak dari sejumlah mantan anggota dewan yang membawa kendaraan tersebut. Mereka, versi Didik, siap mengembalikan mobdin kapan saja. Namun, untuk saat ini hanya ketua komisi yang sudah memastikan akan mengembalikan mobdin APV. ''Hanya, mereka ingin kita yang mengambil,'' tuturnya.

Bagi yang tidak menghubungi dirinya, ujar Didik, petugas dari setwan akan mendatangi rumah mantan anggota dewan dengan membawa surat permintaan pengembalian. Jika mobdinnya ada di rumah yang bersangkutan, maka mobil itu langsung dibawa. ''Persoalannya tenaga kita terbatas. Jadi, kita tidak bisa langsung mengambil semua,'' ujarnya.

Apabila ada mantan anggota dewan yang tetap tak mau mengembalikan mobdin, kata Didik, sesuai prosedur mereka akan dikirimi surat ketiga permintaan pengembalian mobdin. Surat terakhir ini akan memberi waktu selama empat hari bagi mantan anggota dewan yang membawa mobdin. ''Kalau habis surat ketiga ya penegak perda atau petugas Pol PP nanti yang mendatangi,'' tuturnya.

Sampai kemarin, lanjut Didik, ada tambahan dua mobil Kijang milik bagian umum dan perlengkapan yang dikembalikan mantan anggota dewan.''Sudah kembali, tinggal yang lain,'' katanya.

Di Tuban, anggota DPRD baru belum banyak beraktivitas. Mereka kemarin hanya rapat membentuk panitia khusus (pansus). Banyaknya waktu senggang di gedung dewan itu dimanfaatkan sejumlah wakil rakyat untuk menggalang dana bagi korban gempa di Pulau Jawa Rabu (2/9) lalu.

Sambil membawa kotak kardus terbungkus koran bertuliskan Penggalangan Dana Korban Gempa Bumi di Jawa Barat oleh DPRD Tuban, anggota dewan Fahmi Fikroni, menemui satu per satu rekannya yang baru tiba di gedung DPRD tersebut. ''Pak sumbangan untuk korban bencana,'' ujar anggota dewan dari FKB ini.

Karena disodori kotak dana tersebut, anggota dewan lainnya pun merogoh sakunya. ''Alhamdulillah sudah mendapat Rp 600 ribu,'' katanya.

Menurut dia, baru sebagian rekannya yang memberikan sumbangan. Rencananya, penggalangan dana tersebut dilakukan hingga Senin (7/9) depan. ''Ini sebagai bentuk empati kita kepada sesama. Dan setelah itu akan kami salurkan,'' katanya. (ono/zak)

Radar Bojonegoro - SEPUTAR MOBIL DINAS DEWAN LAMA

[ Jum'at, 04 September 2009 ]

Baru Kembalikan Enam Mobdin

BLORA - Anggota DPRD Blora periode 204-2009 tak hanya dikenal berani ''melawan'' SK gubernur terkait pelantikan anggota dewan 14 Agustus lalu. Sebagian di antara mereka juga ingin ''menikmati'' lebih lama mobil dinas (mobdin) yang masih dipegangnya.

 

Sekretariat DPRD (Setwan) Blora hingga kemarin (3/9) mencatat hanya enam mobil yang sudah dikembalikan para mantan wakil rakyat tersebut. Padahal, ada 35 mobdin yang dipakai anggota dewan lama tersebut.

 

Plh Sekretaris DPRD Blora Didik Lukardono menyatakan, pihaknya sebenarnya sudah mengirimkan surat pemberitahuan soal pengembalian mobdin beberapa hari lalu. ''Hari ini (kemarin), kami kirimkan lagi surat pemberitahuan kedua,'' ujarnya.

 

Menurut dia, pada surat pemberitahuan pertama, mantan anggota dewan diberi batas waktu selama seminggu untuk mengembalikan mobdin. Pada pengiriman surat kedua, mereka diberi batas waktu tiga hari. Jika surat kedua tidak digubris, maka akan dikirim surat yang ketiga. ''Kalau surat ketiga tetap tidak diindahkan, biar nanti penegak peraturan daerah (perda) yang turun,'' katanya.

 

Didik menjelaskan, jika masalah pengembalian mobdin itu bisa diselesaikan dengan baik-baik, maka dirinya tidak akan meminta bantuan para penegak perda. Pengerahan penegak perda untuk menagih mobdin tersebut, kata dia, menjadi pilihan terakhir apabila semua jalan yang ditempuh buntu. ''Kalau masih buntu, ya mohon maaf kalau itu (pengerahan penegak perda) harus kami lakukan,'' tutur pria yang juga sekretaris bappeda itu.

 

Dia menyatakan, anggota dewan harus secepatnya mengembalikan mobdin itu. Sementara khusus pimpinan, ada aturannya sendiri. Mereka maksimal mengembalikan mobdinnya satu bulan setelah pelantikan anggota dewan yang baru. ''Tapi, kalau kembali secepatnya, itu lebih baik,'' katanya.

 

Jika mobdin itu sudah dikembalikan, lanjut dia, maka kendaraan-kendaraan tersebut akan dicek kondisinya. Jika kondisinya masih layak, maka mobil itu akan dibengkelkan dan bisa digunakan anggota dewan yang baru. Sebaliknya, apabila kondisi mobdin itu tidak layak, untuk sementara akan dikandangkan. ''Dari 30 lebih mobil dinas, baru kembali enam,'' ujarnya tanpa mau menyebut mobil apa dan bekas dipakai siapa yang belum dikembalikan.

 

Berdasarkan data yang diperoleh wartawan koran ini dari berbagai sumber, mobdin anggota dewan bervariasi. Ada CRV, Terano, dan Colt L-300 serta jenis Carry. Dari jumlah itu, 33 kendaraan murni mobil inventaris dewan. Sedangkan dua Kijang milik bagian umum pemkab. Namun, dua mobil itu sampai kemarin juga belum kembali ke bagian umum dan perlengkapan. (ono)

Wawasan - Mantan anggota DPRD Blora bandel

Friday, 04 September 2009 Mantan anggota DPRD Blora bandel

Tak kunjung kembalikan mobil dinas Mantan anggota DPRD Blora bandel BLORA - Baru enam dari 33 mobil dinas DPRD Blora yang dikembalikan oleh pengguna, yaitu mantan anggota DPRD periode 2004-2009. Kondisi ini berbeda saat mereka meminta segera dicairkan hak-haknya (uang tunjangan) dengan cara mengulur-ulur waktu pelantikan anggota DPRD baru. Pelaksana harian (Plh) Sekretaris DPRD Blora, Didik Lukardono mengatakan kalau dia sudah mengirim dua kali surat peringatan kepada pemegang mobil dinas, namun ternyata sebagian besar masih belum mengembalikan. Untuk itu, tegasnya, Jumat (4/9) hari ini dia segera mengirim surat peringatan penarikan mobil dinas untuk yang ketiga (terakhir). Kalau masih juga belum dikembalikan, Setwan akan menyerahkan permasalahan tersebut kepada penegak/pelaksana perda, yaitu Satpol PP. Menurut Didik Lukardono, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya mentoleransi unsur pimpinan dewan dan komisi yang berhak menggunakan mobil dinas. ”Kami hanya melaksanakan ketentuan BPK, boleh pakai atau pinjam mungkin satu atau dua hari, setelah itu dikembalikan ke pool, tidak dibawa pulang terus seperti selama ini,” tegasnya lagi. Seperti miliknya Enam mobil yang dikembalikan itu dua di antaranya dalam kondisi yang rusak parah dan masuk bengkel. Selain enam mobil itu, ada beberapa anggota DPRD yang menganggap mobil dinas seperti milik sendiri, tidak dikembalikan ke sekretariat dewan (Setwan). Ketua DPRD lama (2004- 2009) yaitu Warsit, selama ini membawa tiga mobil plat merah jenis Nissan Terano K 2 E, Honda CRV K 9501 ZN, dan Kijang K 9502 WN. Dari tiga mobil negara itu, menurut sebuah sumber di DPRD Blora, baru mobil Kijang yang dikembalikan, yakni mobil yang diduga selama berbulanbulan dipinjamkan pengacaranya asal Surabaya. Demikian juga dengan Wakil Ketua H Mahmudi Ibrahim, juga belum mengembalikan Honda CRV K 9509 YN, tidak jelas kapan dia mengembalikan. Empat mobil jenis MPV (station) operasional komisi yang dibawa empat ketua komisi juga belum dikembalikan. K.9-Tj Wednesday, 02 September 2009 Daops IV cek kesiapan stasiun BLORA - Tiket Kereta Api (KA) kelas bisnis dan eksekutif dari Stasiun Semarang Tawang tujuan Jakarta pada H+5 dan H+6 Sabtu dan Minggu (26-27/9) habis terjual. Kepala Daerah Operasi (Kadaop) IV Semarang, Septa T, Ramadin didampingi Kahumas Warsono SH MHum menjelaskan, tiket kereta pada dua hari sudah habis terjual. ”Minat masyarakat untuk melakukan perjalanan balik dengan kereta makin tinggi. Ini dilihat dari tingginya permintaan tiket kereta kendati masih 30 hari sejak dibuka,’’ jelas Septa, di sela-sela Safari Ramadan, ke sejumlah stasiun di jalur Semarang Tawang hingga Stasin Cepu. Kadaop menambahkan, dengan habisnya tiket, Daop IV telah membuka penjualan tiket KA Lebaran kelas eksekutif.  ”Kereta yang kita siapkan berangkat dari Semarang sekitar pu-kul 20.00 dengan delapan rangkaian gerbong,’’ jelasnya. Kadaop menambahkan, dalam Safari Ramadan, selain kesiapan kereta, pihaknya juga melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perkeretaapian di sejumlah stasiun. Dari pantauan yang dilakukan, pihaknya menemukan adanya wesel pengatur perjalanan kereta yang los. Wesel los Pengecekan yang dilakukan seperti pemeriksaan perangkat wesel mekanik yang masih digunakan dalam mengatur perjalanan kereta api jalur Stasiun Brumbung Mranggen hingga Stasiun Cepu, Kabupaten Blora, serta pengecekan kondisi jalur rel. ”Dari pengecekan yang kita lakukan, ditemukan ada wesel yang los. Hal ini langsung kita koordinasikan untuk segera dilakukan perbaikan,’’ jelas Kadaop. Karena los, Kadaop mengaku khawatir jika ada kelalaian dari pihak stasiun dengan membuka wesel  yang seharusnya terkunci, sehingga menghambat perjalanan kereta. ”Harusnya, jika wesel sudah dikunci maka tidak bisa digerakkan lagi, tapi saat pemeriksaan kemarin wesel bisa digerakkan kendati sudah dikunci,’’ jelasnya. Selain memeriksa sarana prasarana, Kadaop juga melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala stasiun yang ada di jajaran Daop IV Semarang.  Dalam pertemuan tersebut, Kadaop menyinggung terkait persiapan dalam memberikan pelayanan kepada pemudik yang akan memanfaatkan jasa kereta api. Selain kondisi wesel yang los, dalam pemeriksaan yang dilakukan masih ditemukan adanya pelaksanaan pekerjaan di sejumlah jalur kereta, seperti di Stasiun Gambrengan. Saat dilakukan pemeriksaan di dalam stasiun, sejumlah pekerja masih melakukan perbaikan jalur rel yang digunakan untuk langsir kereta yang masih menggunakan balas dari kayu. Selain itu, di beberapa lokasi seperti di Stasiun Semarang Tawang, beberapa pekerja masih terlihat melakukan pembenahan emplasemen dan pemasangan pavingisasi di area stasiun. lek—sn

Tabloid asli Blora - SEPUTAR SENGKETA TANAH PERTAMINA

Penambangan Sumur Minyak Tua

Status Kepemilikan Lahan Masih Disengketakan

 

BLORA, SR – Setelah secara resmi, memeperoleh ijin penambangan dari PT Pertamina, melalui Memorandum of  Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Pendapa rumah dinas Bupati Blora, (24/3) antara Koperasi Unit Desa (KUD) Wargo Tani Makmur (WTM) Kecamatan Jiken, dengan Pihak Pertamina. KUD langsung merespon dengan melakukan upaya penambangan di Sumur tua yang akan dikelola.  

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, menyambut baik upaya penambangan sumur minyak tua dikelola KUD, sehingga mampu memberikan mata pencaharian bagi masyarakat yang ada di sekitar lokasi sumur tua yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda.  

 

Sebenaranya, KUD Jiken telah lama ingin mengelola langsung penambangan sumur tua. Itu di mulai sejak 1996, saat akan mengajukan ijin Usaha. Niat itu didasarkan pada potensi yang sangat besar bila pengelolaan sumur tua di optimalkan, dengan cara di lakukan penambangan sehingga bias memproduksi minyak mentah.

 

Kemudian, pada tahun 2003, kembali KUD mengajukan proposal kepada PT Pertamia Region Jawa EP Cepu, usaha itu baru berhasil pada tahun 2009 ini, setelah diijinkan menambang 24 sumur yang ada. Kemudian melakukan penambangan perdana di sumur banyubang, Desa Bangoan, Kecamatan Jiken.

 

“Setelah mendapatkan ijin resmi dari Pertamina dan Pemkab, baru KUD melakukan penambangan dengan melibatkan warga masyarakat di Kecamatan Jiken,” kata Ketua KUD Wargo Tani Makmur, Sungkono saat ditemui SR, Kamis (13/8).

 

Konflik Lahan

Setelah mendapat ijin, ternyata masalah lahan sumur minyak tua muncul di permukaan. Hal itu karena sebagian besar lokasi sumur tua berada di hutan yang merupakan wilayah Perhutani.

 

Salah satu penambang saat ditemui SR di lokasi menjelaskan, bahwa pernah pihak Perhutani akan menghentikan aktifitas penambangan di sumur tua, akan tetapi pihak penambang yang ada dilapangan tetap meneruskan kegiatannya walaupun harus dengan beradu argumentasi terlebih dahulu dan bahkan hampir baku hantam.

 

Untuk memecahkan jalan keluar, akhirnya digelar pertemuan yang dilakukan di Pendopo Kecamatan Jiken, Selasa (4/8) dengan agenda membahas tentang status kepemilikan lahan penambangan sumur tua yang berlokasi di Desa Banyubang tersebut apakah milik Perhutani atau Pertamina.

 

Hadir dalam acara pembahasan tersebut, Kepala  Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Blora Adi Purwanto, Dinas Pertanahan, PT Perhutani, Kasi Perencanaan unit I Perhutani Semarang, PT Pertamina EP dan Muspika Jiken

 

Namun dalam pembahasan itu belum ada kesepakatan, karena masing-masing saling beradu peta lokasi, pihak perhutani menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Perhutani,  dan Pertamina menyatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan penambangan sumur tua milik PT Pertamina.

 

Meski, kesepakatan belum tercapai, pihak KUD, tetap menjalankan penambangan sumur tua tersebut, karena pihak KUD berkeyakinan BP Migas tidak akan salah ketika mengeluarkan izin penambangan sumur tua tersebut.

 

“Kalau mau menghentikan pengelolaan sumur tua ya jangan kami, tapi yang memberi kami izin dong,” terang Novi penanggung jawab lapangan pengeboran sumur tua di banyubang. (Nh)