[ Minggu, 06 September 2009 ]
Inspektorat Periksa Aset Setwan
BLORA - Inspektorat Daerah Blora tak mau kecolongan. Untuk memastikan keberadaan mobil dinas (mobdin), laptop, dan inventaris lainnya yang pernah dinikmati mantan anggota DPRD setempat tak hilang, mereka memeriksa dan mendata aset daerah yang ada di sekretariat dewan (setwan).
Informasi yang diperoleh wartawan koran ini menyebutkan, tim inspektorat beberapa hari lalu mendatangi Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Didik Lukardono. Tujuannya, menyerahkan surat berisi pemberitahuan bahwa lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana ABPD itu akan memeriksa semua aset yang dikelola setwan. Khususnya, aset selama lima tahun terakhir.
Plt Sekwan Blora Didik Lukardono membenarkan bahwa semua aset yang dikelola setwan selama lima tahun terakhir akan diperiksa dan didata inspektorat daerah. Aset itu, kata dia, bukan hanya yang berada di kantor sekretariat DPRD. Juga, di rumah dinas pimpinan dewan. ''Karena semua itu kan masuk aset setwan,'' katanya.
Dia menilai pemeriksaan yang dilakukan inspektorat itu hal yang wajar. Sebagai lembaga pemeriksa dan pengawas, lanjut Didik, inspektorat mempunyai kewenangan memeriksa setiap aset yang dibeli dari dana APBD. ''Silakan saja (diperiksa). Dan memang benar surat sudah kami terima,'' tuturnya.
Bagaimana apabila saat pemeriksaan ditemukan ada aset yang berkurang atau hilang? Didik menyatakan belum bisa berandai-andai. Alasannya, hasil pemeriksaan belum ada.''Kita lihat saja nanti hasil pemeriksaannya seperti apa,'' pintanya.
Kepala Inspektorat Daerah Blora Winarno saat dikonfirmasi kemarin (5/9) sore juga membenarkan ada tim dari lembaganya yang turun memeriksa aset di setwan. Menurut dia, pemeriksaan itu bersifat pendataan untuk mencocokkan data aset yang dimiliki setwan dengan kondisi sebenarnya. Pemeriksaan itu sudah dilakukan selama dua hari lalu. Pihaknya juga akan memeriksa rumah dinas pimpinan dewan. ''Nanti juga ke sana (rumah dinas pimpinan DPRD). Semua SKPD kan punya itu daftar aset, kita akan periksa cocok atau tidak,'' katanya.
Mantan Kabag Pemdes ini menambahkan, jika ditemukan ketidaksesuaian atau ada aset yang hilang, maka hal itu bakal diberitahuan kepada setwan. Inspektorat juga akan menanyakan kemana aset yang tidak ada itu. ''Kita akan beritahukan apa adanya. Kan ada di bendahara dan pengelola asetnya. Kita tanyakan ke mereka soal tindak lanjutnya nanti bagaimana,'' tuturnya.
Seperti diberitakan, hingga kini sebagian mobdin yang digunakan mantan anggota dewan periode 2004-2009 belum dikembalikan. Selain itu, sejumlah mantan anggota dPRD juga membawa laptop milik inventaris setwan setempat. (ono)
BLORA - Pembentukan alat kelengkapan DPRD Blora yang ditarget tuntas pertengahan September ini terancam molor. Hingga kemarin belum ada kejelasan terkait pengesahan dan pelantikan pimpinan dewan. Salah satu penyebabnya karena belum masuknya usulan nama calon pimpinan dewan dari PDIP setempat.
Sekretaris DPC PDIP Blora Joko Supratno menyatakan, belum dikirimkannya nama calon untuk menduduki kursi wakil ketua itu karena rekomendasi dari DPP PDIP belum turun. ''Karena kami tidak bisa menentukan sendiri, makanya kami ajukan rekomendasi ke DPP,'' terangnya.
Menurut Joko, rekomendasi diperlukan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pimpinan dewan di DPRD Kota Sate itu. Tiga nama yang diusulkan adalah Dasum (wakil ketua DPC PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah), Dwi Astutiningsih (wakil ketua bidang pemberdayaan perempuan), dan Colbert Mangaratua. ''Kemungkinan rekomendasi akan turun besok Senin,'' tuturnya.
Semetara itu, hingga kemarin sore ketua DPRD sementara Kusnanto belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya, meski terdengar nada sambung namun tak diangkat. Sementara ketika dikirim pesan singkat (SMS) juga tidak dijawab. Namun, sebelumnya Kusnanto pernah menyatakan, pihaknya men-deadline PDIP agar mengusulkan nama calon pimpinan maksimal akhir pekan ini. (dim)
Informasi yang diperoleh wartawan koran ini menyebutkan, tim inspektorat beberapa hari lalu mendatangi Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Didik Lukardono. Tujuannya, menyerahkan surat berisi pemberitahuan bahwa lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana ABPD itu akan memeriksa semua aset yang dikelola setwan. Khususnya, aset selama lima tahun terakhir.
Plt Sekwan Blora Didik Lukardono membenarkan bahwa semua aset yang dikelola setwan selama lima tahun terakhir akan diperiksa dan didata inspektorat daerah. Aset itu, kata dia, bukan hanya yang berada di kantor sekretariat DPRD. Juga, di rumah dinas pimpinan dewan. ''Karena semua itu kan masuk aset setwan,'' katanya.
Dia menilai pemeriksaan yang dilakukan inspektorat itu hal yang wajar. Sebagai lembaga pemeriksa dan pengawas, lanjut Didik, inspektorat mempunyai kewenangan memeriksa setiap aset yang dibeli dari dana APBD. ''Silakan saja (diperiksa). Dan memang benar surat sudah kami terima,'' tuturnya.
Bagaimana apabila saat pemeriksaan ditemukan ada aset yang berkurang atau hilang? Didik menyatakan belum bisa berandai-andai. Alasannya, hasil pemeriksaan belum ada.''Kita lihat saja nanti hasil pemeriksaannya seperti apa,'' pintanya.
Kepala Inspektorat Daerah Blora Winarno saat dikonfirmasi kemarin (5/9) sore juga membenarkan ada tim dari lembaganya yang turun memeriksa aset di setwan. Menurut dia, pemeriksaan itu bersifat pendataan untuk mencocokkan data aset yang dimiliki setwan dengan kondisi sebenarnya. Pemeriksaan itu sudah dilakukan selama dua hari lalu. Pihaknya juga akan memeriksa rumah dinas pimpinan dewan. ''Nanti juga ke sana (rumah dinas pimpinan DPRD). Semua SKPD kan punya itu daftar aset, kita akan periksa cocok atau tidak,'' katanya.
Mantan Kabag Pemdes ini menambahkan, jika ditemukan ketidaksesuaian atau ada aset yang hilang, maka hal itu bakal diberitahuan kepada setwan. Inspektorat juga akan menanyakan kemana aset yang tidak ada itu. ''Kita akan beritahukan apa adanya. Kan ada di bendahara dan pengelola asetnya. Kita tanyakan ke mereka soal tindak lanjutnya nanti bagaimana,'' tuturnya.
Seperti diberitakan, hingga kini sebagian mobdin yang digunakan mantan anggota dewan periode 2004-2009 belum dikembalikan. Selain itu, sejumlah mantan anggota dPRD juga membawa laptop milik inventaris setwan setempat. (ono)
Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Molor
Sekretaris DPC PDIP Blora Joko Supratno menyatakan, belum dikirimkannya nama calon untuk menduduki kursi wakil ketua itu karena rekomendasi dari DPP PDIP belum turun. ''Karena kami tidak bisa menentukan sendiri, makanya kami ajukan rekomendasi ke DPP,'' terangnya.
Menurut Joko, rekomendasi diperlukan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pimpinan dewan di DPRD Kota Sate itu. Tiga nama yang diusulkan adalah Dasum (wakil ketua DPC PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah), Dwi Astutiningsih (wakil ketua bidang pemberdayaan perempuan), dan Colbert Mangaratua. ''Kemungkinan rekomendasi akan turun besok Senin,'' tuturnya.
Semetara itu, hingga kemarin sore ketua DPRD sementara Kusnanto belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya, meski terdengar nada sambung namun tak diangkat. Sementara ketika dikirim pesan singkat (SMS) juga tidak dijawab. Namun, sebelumnya Kusnanto pernah menyatakan, pihaknya men-deadline PDIP agar mengusulkan nama calon pimpinan maksimal akhir pekan ini. (dim)
Gelar Lomba Film Cerita Pendek
BLORA - Banyaknya siswa SMA atau sederajat yang berkunjung ke perpustakaan milik pemkab, membuat pengelola perpustakaan menelurkan ide membuat lomba.
Hanya, lomba kali ini bukan membuat sinopsis, menulis artikel, atau cerita pendek seperti yang sering dilakukan. ''Kali ini kami membuat sesuatu yang beda. Yakni lomba membuat film cerita pendek, khusus siswa SMA sederajat,'' ujar Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Sujardjono melalui humas perpustakaan Yusuf Fitri kemarin.
Dia mengatakan, selama ini para siswa hanya bisa berkreasi dengan tulisan. Padahal, di perpustakaan para siswa tidak hanya disuguhi buku. Namun, secara berkala juga digelar pemutaran film yang kemudian didiskusikan bersama. Dalam lomba yang baru kali pertama digelar ini, lanjut Yusuf, mengambil tema budaya membaca. ''Ya, masih ada kaitannya dengan perpustakaan. Hanya, ini bukan film dokumenter, tapi benar-benar film yang ada alur cerita dan skenarionya secara utuh,'' tandasnya.
Karya yang diikutkan lomba diharapkan mengangkat tema lokal sehingga sajian budaya lokalnya ada. Pengiriman karya maksimal pada 20 Oktober nanti. Karena pada 21 Oktober dijadwalkan semua karya yang masuk itu akan diputar. ''Ini kesempatan para siswa untuk berkreasi dengan film. Kalau kreasi menulis kan sudah sering,'' katanya. (ono)
Hanya, lomba kali ini bukan membuat sinopsis, menulis artikel, atau cerita pendek seperti yang sering dilakukan. ''Kali ini kami membuat sesuatu yang beda. Yakni lomba membuat film cerita pendek, khusus siswa SMA sederajat,'' ujar Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Sujardjono melalui humas perpustakaan Yusuf Fitri kemarin.
Dia mengatakan, selama ini para siswa hanya bisa berkreasi dengan tulisan. Padahal, di perpustakaan para siswa tidak hanya disuguhi buku. Namun, secara berkala juga digelar pemutaran film yang kemudian didiskusikan bersama. Dalam lomba yang baru kali pertama digelar ini, lanjut Yusuf, mengambil tema budaya membaca. ''Ya, masih ada kaitannya dengan perpustakaan. Hanya, ini bukan film dokumenter, tapi benar-benar film yang ada alur cerita dan skenarionya secara utuh,'' tandasnya.
Karya yang diikutkan lomba diharapkan mengangkat tema lokal sehingga sajian budaya lokalnya ada. Pengiriman karya maksimal pada 20 Oktober nanti. Karena pada 21 Oktober dijadwalkan semua karya yang masuk itu akan diputar. ''Ini kesempatan para siswa untuk berkreasi dengan film. Kalau kreasi menulis kan sudah sering,'' katanya. (ono)
Penjualan Mebel Melonjak
BLORA - Menjelang lebaran tahun ini, tak hanya penjual pakaian jadi dan makanan yang mendapat berkah. Bahkan, para penjual mebel pun turut menikmati lonjakan permintaan.
Salib Murtingah, salah satu pemilik showroom mebel di Kecamatan Jepon mengatakan, sejak awal Ramadan permintaan mebel mengalami peningkatan. Terutama, untuk perabot rumah tangga seperti meja-kursi tamu, meja-kursi makan, ranjang tidur, serta aksesori dari bahan kayu lainnya.
Menurut Salib, lonjakan selama Ramadan ini mencapai 50 persen lebih dibadingkan hari-hari biasa. Permintaan terbanyak datang dari luar Blora. Antara lain, Jakarta, Bandung, Semarang, serta beberapa kota besar di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Untuk memenuhi order tersebut, dia harus mendatangkan para pekerja dari Jepara. Dia memilih pekerja asal Kota Ukir itu karena etos kerja mereka cukup tinggi. ''Rata-rata, pekerja asal Jepara ini sanggup bekerja mulai pagi hingga larut malam,'' terangnya. (dim)
Tinjau Ulang Pengelolaan Blok Cepu
BOJONEGORO - Anggota Komisi VII DPR RI ikut menyoroti kinerja ExxonMobil dalam pengelolaan Blok Cepu. Mereka menilai pengelolaan ladang minyak di wilayah Bojonegoro-Blora tersebut belum maksimal. ''Komisi VII DPR RI meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang pengelolaan Blok Cepu," kata Alvin Lee, anggota Komisi VII DPR RI saat ditemui wartawan koran ini ketika turun dari bus rombongan di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu kemarin (5/9) siang.
Alvin datang ke kawasan Blok Cepu bersama 19 anggota DPR RI lainnya. Dia menuturkan, sejauh ini Mobil Cepu Limited (MCL) sebagai anak perusahaan dari ExxonMobil belum bisa memenuhi target yang diharapkan BP Migas. Hingga saat ini, produksi yang dihasilkan dari Blok Cepu baru sekitar 2.000 barel per hari. Padahal sesuai janji, produksi awal bisa menghasilkan minyak sekitar 20.000 barel per hari.
Selain itu, rencana produksi juga sudah molor. Sesuai plant of develompment (POD) 2006, MCL berjanji early production facilities (EPF) dengan 20.000 barel per hari akan dihasilkan pada 31 Desember 2008. ''Sehingga MCL sudah molor delapan bulan, begitu pula hasilnya juga belum maksimal mencapai 20.000 barel per hari," katanya.
''Dan ini menjadi bukti, MCL tidak mampu menjalankan janjinya sesuai dengan plan di awal," imbuhnya.
Komisi VII DPR RI juga tidak yakin Exxon Mobil dapat memenuhi janjinya bahwa produksi puncak nantinya mencapai 165 barel per hari pada 15 Maret 2010. Pesimistis itu didasarkan MCL selalu gagal dalam memenuhi janjinya. Khususnya, janji MCL dalam EPF akhir Agustus lalu dengan produksi 20.000 barel per hari. Kenyataan di lapangan, produksinya hanya mampu menghasilkan 2.000 barel per hari.
''Bahkan EPF ini muncul setelah ada ultimatum dari BP Migas. Ini gelagat untuk mencapai POD 165 barel per hari sulit dicapai," tuturnya.
Rencananya komisi VII meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali pengelolaan Blok Cepu yang diserahkan kepada ExxonMobil. Komisi ini menilai pemerintah terlalu toleran kepada ExxonMobil dalam pengelolaan sumber minyak di Blok Cepu.
Apakah bakal dilakukan pengalihan pengelolaan? Alvin tidak berani memastikan. Dia hanya memberikan catatan bahwa MCL tidak mampu memenuhi targetnya. ''Kami akan meminta kejelasan pemerintah atas penunjukan ExxonMobil dari Pertamina," kata politisi berambut gondrong ini.
Alvin menambahkan, secara formal, komisinya akan melakukan rapat dengan pemerintah atas pengelolaan Blok Cepu. Apabila pemerintah tetap bersikukuh memertahankan ExxonMobil dalam pengelolaan blok tersebut, DPR bakal meminta pemerintah menjelaskan masalah tersebut kepada rakyat secara langsung.
Selain mengomentari produksi minyak yang tak sesuai target, komisi VII juga menyoroti banyaknya tenaga kerja asing di MCL. Menurut dia, saat ini terdapat 120 tenaga asing yang direkrut ExxonMobil. Jumlah itu bakal bertambah karena masih ada tenaga kerja asing yang belum terdaftar. Menurut Alvin, jumlah tenaga asing itu berlebihan. Apalagi, gaji tenaga asing itu mengacu standar dollar.
''Untuk apa tenaga asing sebanyak itu dan perlu dicari kualifikasi, sebab apakah tenaga di Indonesia tidak mencukupi?," tanyanya.
Anggota komisi VII kemarin melakukan kunjungan ke lapangan ke sumber minyak di Desa Gayam, Kecamatan Ngasem. Para wakil rakyat itu sempat beraudensi dengan pihak MCL di aula yang berada di Gas Oil Separation Plan (GOSP). Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup.
Anggota komisi VII yang mengikuti pertemuan itu di antaranya, Alvin Lee, Sonny Keraf, Sotan Bhatoegana, dan Muhamnmad Nadjib. Sementara pihak MCL diwakili Mike K Nelson Presiden General Manager MCL, Bahri Zainul, dan Dedy Afidick selaku External Relation Manager MCL. Maman Budiman dari ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Sementara BP Migas diwakili Bulawan Sinang, Hastuti Sulstya, Suwandi Bambang, dan Indianto Budi.
Informasi salah satu pejabat yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan bahwa ada tiga agenda penting dalam pertemuan itu. Di antaranya, menyinggung revisi UU Migas, pengajian ulang join of agremeent, dan penunjukan operator yang perlu diganti.
Sementara itu, External Relation Manager MCL Dedy Afidick menyatakan, pihaknya telah menjalankan tugas untuk mencapai target. Menurut dia, untuk mencapai target 20.000 barel per hari, harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa langsung. ''Produksi baru lima hari, jadi bertahap dan secepatnya mencapai 20.000 barel per hari. Tidak mungkin dilakukan secara langsung sebesar itu," ujarnya saat dihubungi wartawan koran ini.
Bagaimana dengan POD 2010? Dedy hanya menyatakan akan berusaha secepat mungkin. ''Tentunya kita sudah berusaha untuk mencapai target tersebut," ujarnya. (rij)
Salib Murtingah, salah satu pemilik showroom mebel di Kecamatan Jepon mengatakan, sejak awal Ramadan permintaan mebel mengalami peningkatan. Terutama, untuk perabot rumah tangga seperti meja-kursi tamu, meja-kursi makan, ranjang tidur, serta aksesori dari bahan kayu lainnya.
Menurut Salib, lonjakan selama Ramadan ini mencapai 50 persen lebih dibadingkan hari-hari biasa. Permintaan terbanyak datang dari luar Blora. Antara lain, Jakarta, Bandung, Semarang, serta beberapa kota besar di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Untuk memenuhi order tersebut, dia harus mendatangkan para pekerja dari Jepara. Dia memilih pekerja asal Kota Ukir itu karena etos kerja mereka cukup tinggi. ''Rata-rata, pekerja asal Jepara ini sanggup bekerja mulai pagi hingga larut malam,'' terangnya. (dim)
Minggu, 06 September 2009
Tinjau Ulang Pengelolaan Blok Cepu
Komisi VII DPR RI Nilai Produksi Minyak Jauh dari Harapan
BOJONEGORO - Anggota Komisi VII DPR RI ikut menyoroti kinerja ExxonMobil dalam pengelolaan Blok Cepu. Mereka menilai pengelolaan ladang minyak di wilayah Bojonegoro-Blora tersebut belum maksimal. ''Komisi VII DPR RI meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang pengelolaan Blok Cepu," kata Alvin Lee, anggota Komisi VII DPR RI saat ditemui wartawan koran ini ketika turun dari bus rombongan di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu kemarin (5/9) siang.
Alvin datang ke kawasan Blok Cepu bersama 19 anggota DPR RI lainnya. Dia menuturkan, sejauh ini Mobil Cepu Limited (MCL) sebagai anak perusahaan dari ExxonMobil belum bisa memenuhi target yang diharapkan BP Migas. Hingga saat ini, produksi yang dihasilkan dari Blok Cepu baru sekitar 2.000 barel per hari. Padahal sesuai janji, produksi awal bisa menghasilkan minyak sekitar 20.000 barel per hari.
Selain itu, rencana produksi juga sudah molor. Sesuai plant of develompment (POD) 2006, MCL berjanji early production facilities (EPF) dengan 20.000 barel per hari akan dihasilkan pada 31 Desember 2008. ''Sehingga MCL sudah molor delapan bulan, begitu pula hasilnya juga belum maksimal mencapai 20.000 barel per hari," katanya.
''Dan ini menjadi bukti, MCL tidak mampu menjalankan janjinya sesuai dengan plan di awal," imbuhnya.
Komisi VII DPR RI juga tidak yakin Exxon Mobil dapat memenuhi janjinya bahwa produksi puncak nantinya mencapai 165 barel per hari pada 15 Maret 2010. Pesimistis itu didasarkan MCL selalu gagal dalam memenuhi janjinya. Khususnya, janji MCL dalam EPF akhir Agustus lalu dengan produksi 20.000 barel per hari. Kenyataan di lapangan, produksinya hanya mampu menghasilkan 2.000 barel per hari.
''Bahkan EPF ini muncul setelah ada ultimatum dari BP Migas. Ini gelagat untuk mencapai POD 165 barel per hari sulit dicapai," tuturnya.
Rencananya komisi VII meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali pengelolaan Blok Cepu yang diserahkan kepada ExxonMobil. Komisi ini menilai pemerintah terlalu toleran kepada ExxonMobil dalam pengelolaan sumber minyak di Blok Cepu.
Apakah bakal dilakukan pengalihan pengelolaan? Alvin tidak berani memastikan. Dia hanya memberikan catatan bahwa MCL tidak mampu memenuhi targetnya. ''Kami akan meminta kejelasan pemerintah atas penunjukan ExxonMobil dari Pertamina," kata politisi berambut gondrong ini.
Alvin menambahkan, secara formal, komisinya akan melakukan rapat dengan pemerintah atas pengelolaan Blok Cepu. Apabila pemerintah tetap bersikukuh memertahankan ExxonMobil dalam pengelolaan blok tersebut, DPR bakal meminta pemerintah menjelaskan masalah tersebut kepada rakyat secara langsung.
Selain mengomentari produksi minyak yang tak sesuai target, komisi VII juga menyoroti banyaknya tenaga kerja asing di MCL. Menurut dia, saat ini terdapat 120 tenaga asing yang direkrut ExxonMobil. Jumlah itu bakal bertambah karena masih ada tenaga kerja asing yang belum terdaftar. Menurut Alvin, jumlah tenaga asing itu berlebihan. Apalagi, gaji tenaga asing itu mengacu standar dollar.
''Untuk apa tenaga asing sebanyak itu dan perlu dicari kualifikasi, sebab apakah tenaga di Indonesia tidak mencukupi?," tanyanya.
Anggota komisi VII kemarin melakukan kunjungan ke lapangan ke sumber minyak di Desa Gayam, Kecamatan Ngasem. Para wakil rakyat itu sempat beraudensi dengan pihak MCL di aula yang berada di Gas Oil Separation Plan (GOSP). Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup.
Anggota komisi VII yang mengikuti pertemuan itu di antaranya, Alvin Lee, Sonny Keraf, Sotan Bhatoegana, dan Muhamnmad Nadjib. Sementara pihak MCL diwakili Mike K Nelson Presiden General Manager MCL, Bahri Zainul, dan Dedy Afidick selaku External Relation Manager MCL. Maman Budiman dari ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Sementara BP Migas diwakili Bulawan Sinang, Hastuti Sulstya, Suwandi Bambang, dan Indianto Budi.
Informasi salah satu pejabat yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan bahwa ada tiga agenda penting dalam pertemuan itu. Di antaranya, menyinggung revisi UU Migas, pengajian ulang join of agremeent, dan penunjukan operator yang perlu diganti.
Sementara itu, External Relation Manager MCL Dedy Afidick menyatakan, pihaknya telah menjalankan tugas untuk mencapai target. Menurut dia, untuk mencapai target 20.000 barel per hari, harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa langsung. ''Produksi baru lima hari, jadi bertahap dan secepatnya mencapai 20.000 barel per hari. Tidak mungkin dilakukan secara langsung sebesar itu," ujarnya saat dihubungi wartawan koran ini.
Bagaimana dengan POD 2010? Dedy hanya menyatakan akan berusaha secepat mungkin. ''Tentunya kita sudah berusaha untuk mencapai target tersebut," ujarnya. (rij)
.JPG)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar