Kamis, 11 Maret 2010..

Curi Motor, Dua Warga Bojonegoro Dibekuk

BLORA - Polres Blora berhasil menangkap dua pencuri motor di Desa Sogo Kecamatan Kedungtuban sekitar pukul 03.30 kemarin (10/3). Dua tersangka pencurian itu adalah Gunasir,43, warga Desa Kebonagung dan Roni Muti,36, warga Desa Kuncen Kecamatan Padangan Bojonegoro. Satu tersangka berhasil ditangkap masa usai menggasak motor Jenis Vario Nopol K 2699 Y dari rumah Supri,32, warga setempat. Sedangkan satu tersangka ditangkap di rumahnya di Padangan.

Data yang dihimpun dari petugas Polres Blora menyebutkan, kejadian itu diketahui sekitar pukul 02.00, saat itu pemilik rumah mendengar suara mencurigakan di dalam rumahnya. Ternyata suara itu berasa dari pintu samping rumahnya yang dicongkel pencuri. Saat itu, dua orang pencuri sudah berhasil mengeluarkan Vario. Korban langsung teriak sehingga mengundang warga berdatangan. Karena panic, satu tersangka tertinggal di lokasi sehingga sempat menjadi bulan-bulan warga. Sedangkan satunya kabur bersama barang curiannya. ''Setelah kami selidiki, identitas tersangka kami dapati, sehingga pagi itu juga kami lacak dan berhasil kami tangkap di rumahnya,'' ujar Kasatreskrim Polres Blora AKP Priharyadi kemarin.

Sampai kemarin, dua tersangka masih diamankan di mapolres untuk menjalani pemeriksaan. Sebab, bisa jadi, dua orang yang tertangkap itu merupokan anggota komplotan dan jaringan pencuri motor yang selama ini meresahkan warga. ''Kami masih kembangkan penyidikan,'' katanya. (ono)

Sumber : Jawa Pos (Radar Bojonegoro)
Website : http://www.jawapos.co.id/radar/
di upload : Kamis, 11 Maret 2010
-------

Kamis, 11 Maret 2010..

Tugas Bidan Harus Sesuai Kode Etik

BLORA - Para bidan harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan, kode etik profesi dan beretika. Dan yang paling penting adalah para bidan harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Jika ada bidan yang melaksanakan pekerjaan atau tindakan yang diluar kewenangannya sebagai bidan, maka resiko harus ditanggung sendiri. ''Sudah ada bidan yang dipenjara karena melakukan yang tidak kewenangannya. Saya berharap bidan di Blora tidak mengikuti,'' ujar Endang Suwartiningsih ketua I Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jateng saat membuka musyawarah cabang IBI Blora kemarin.

Muscab kemarin untuk memilih ketua IBI Blora menggantikan Shof Kasanah ketua lama yang sudah mejabat lima tahun. Muscab itu dihadiri para anggota IBI perwakilan dari masing-masing kawedanan yakni Blora sebanyak 75 orang, Ngawen (45 orang), Cepu (50 orang) dan Randublatung (30 orang). (ono)

Sumber : Jawa Pos (Radar Bojonegoro)
Website : http://www.jawapos.co.id/radar/
di upload : Kamis, 11 Maret 2010

-------

Kamis, 11 Maret 2010.

Kejaksaan Panggil Pemilik Lama

BLORA - Setelah memanggil Kades Seso Kecamatan Jepon Ngatmin dalam pemeriksaan dugaan markup harga lahan untuk kantor Pengadilan Agama (PA) Blora, giliran pemilik tanah lama yang dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari). Pemanggilan pemilik tanah yang lama itu dilakukan untuk mencari informasi tambahan terkait lahan seluas 5.000 hektar yang diberi PA seharga Rp 475 ribu per meter persegi tersebut. ''Ya, ini untuk tambahan keterangan saja,''kata Kepala Seksi Pidana Khusus Fitroh Rohcahyanto kemarin.

Dia mengatakan, informasi di lapangan, pemilik tanah yang menjual lahan itu PA adalah Ida Nursanti, salah seorang pengacara di Blora. Hanya, sebelumnya, Ida membeli lahan itu dari pemilik lama. Ada dua orang yang menjual tanah itu ke Ida, yakni Sukijan dann Djatmo. Penjualan itu melalui perantara bernama Mustamin. ''Semuanya warga Desa Seso,'' tambah Fitroh.

Hanya, kemarin yang dipanggil baru dua orang yakni Sukijan dan Djatmo sedangkan,pihak lainnya termasuk perantara dan Ida sendiri belum dipanggil. Fitroh mengungkapkan, Ida membeli tanah dari dua orang ini seharga Rp 45 ribu per meter persegi. Beberapa waktu kemudian tanah itu dijual ke PA dengan harga yang tinggi. Dengan tingginya harga pembelian tanah itu, menurut Fitroh ada potensi markup harga dan potensi kerugian negara. ''Kalau bisa murah kenapa harus membeli dengan harga mahal. Ini kan patut dicurigai, ada apa,'' ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, setelah menelusuri kasus itu selama dua tahun lebih, akhirnya kejari Blora menemukan titik terang dugaan markup harga tanah untuk kantor PA. saat membeli lahan itu dari Ida pada 2008 silam, PA harus mengeluarkan dana Rp 475 ribu per meter persegi. Sedangkan,pada Februari lalu, di dekat lahan milik PA itu ada transaksi tanah seharga Rp 120 ribu per meter persegi. Karena itu, dugaan mark up harga dan dugaan kerjasama antara panitia pengadaan lahan untuk kantor PA dan pemilik tanah sangat kuat. (ono)

Sumber : Jawa Pos (Radar Bojonegoro)
Website : http://www.jawapos.co.id/radar/
di upload : Kamis, 11 Maret 2010

-------

Jawa Pos (Radar Bojonegoro)

.Rabu, 10 Maret 2010.

Bekali Guru dan Calon Pengawas Unas

BLORA - Ratusan guru dan calon pengawas ujian nasional (unas) untuk SMA/MA dan SMK kemarin(9/3) menerima pembekalan dari Dinas Pendidikan (disdik) di gedung Sasana Bhakti. Mereka berasal dari sekolah negeri dan swasta dari sub rayon Blora yang terdiri Kecamatan Blora, Jepon, Tunjungan, Ngawen, Kunduran dan Japah.

Ketua panitia Joko Santoso mengatakan, peserta pembekalan terdiri atas 302 guru dan calon pengawas unas dari SMK, 298 guru dan calon pengawas dari SMA dan 91 guru dan calon pengawas dari MA. Dia berharap pembekalan itu bisa membuat kualitas hasil unas dan layanan yang diberikan terkait unas bisa lebih baik. ''Kita harus jaga agar unas berkualitas dan jujur,'' kata Kepala Sekolah SMAN Tunjungan tersebut.

Sementara Kepala Bidang Pendidikan Menengah Haryadi mewakili Kepala Dinas Pendidikan Ratnanti Widowati mengatakan, kalau unas yang akan digelar harus semakin baik, mulai hasil, pelaksanaan dan prosesnya. Karena itu, dia mewanti-wanti pada para guru, penyelenggara unas dan para calon pengawas unas agar melaksanakan tugasnya `dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Dia menekankan kejujuran siswa, guru dan pengawas dalam unas nanti. ''Buktikan kalau unas benar-benar berkualitas,'' katanya.

Selain itu, Haryadi menyatakan dan meminta perhatian pada para calon pengawas unas agar memerhatikan soal absensi dan lainnya.Disdik juga melarang pelaksanaaan absensi keliling dari me ke meja siswa peserta unas. Selain menganggu peserta unas , hal itu juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal yang tidak jujur. Misalnya bertanya jawaban soal, atau memberikesempatan peserta untuk saling mencontek. ''Absen bisa di sekretariat. Jadi, selain pengawas dilarang masuk ruangan unas,'' tandasnya. (ono)

Sumber : Jawa Pos (Radar Bojonegoro)
Website : http://www.jawapos.co.id/radar
di-upload : Rabu, 10 Maret 2010

-------

Suara Merdeka (Lintas Muria)

(http://suaramerdeka.com)

08 Maret 2010 | 17:26 wib | Daerah

Bupati Blora Jago Mengarang

Blora, CyberNews. Bupati Blora Drs RM Yudhi Sancoyo MM terpilih menjadi salah satu penerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah. Penganugerahan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada 13 Maret mendatang di Wonosobo.

Ada tiga bupati yang mendapatkan anugerah (penghargaan) dari PWI Jateng. Selain Yudhi Sancoyo, adalah Bupati Kudus Mustofa Wardoyo dan Bupati Wonosobo Kholiq Arief.

Yudhi Sancoyo, dalam dunia kepenulisan, memang kurang begitu dikenal. Tetapi itu bukan berarti ia jauh dari dunia kata kata. Pasalnya, menurut cerita dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blora Dra Ratnani Widowati, sewaktu masih sekolah, orang nomor satu itu ternyata selalu mendapat nilai bagus saat pelajaran mengarang.

"Saya pernah dapat cerita dari kawan-kawan Pak Yudhi, kalau sewaktu sekolah, beliau itu memang pinter mengarang," katanya kepada Suara Merdeka CyberNews.

( Rosidi / CN14 )

-------

08 Maret 2010 | 15:01 wib | Daerah

Disdik Blora Perketat Keamanan Atasi Kebocoran Soal UN

Blora, CyberNews. Pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blora akan menggandeng aparat kepolisian dalam pengamanan soal dan pengawalan saat pendistribusiannya dalam Ujian Nasional (UN) yang segera berlangsung.

"Kita akan menjaga soal ini dengan ketat agar tidak terjadi kebocoran," kata Kepala Disdik Dra Ratnani Widowati.

Untuk tempat penyimpanan soal, menurut Nani, sapaan akrab Ratnani Widowati, dibagi dalam dua rayon untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu di Blora dan Cepu.

"Di Blora soal akan disimpan di SMK 2 Blora, sementara untuk Cepu di SMK 1 Cepu," terangnya.

Sedang untuk SMA, tempat penyimpanan soal adalah di Disdik sendiri, lalu SMA 1 Cepu dan di SMA 1 Randu.

"Selain melibatkan aparat kepolisian, saya harap pihak sekolah bisa membantu penjagaan tersebut," pintanya.

Selain melakukan pengawasan yang ketat terhadap soal UN nantinya, Nani berharap para siswa peserta UN tidak melakukan kecurangan-kecurangan dalam menyelesaikan soal-soal yang ada.

"Saya minta anak-anak jujur dan tidak berbuat kecurangan," harapnya.

Ia pun berpesan agar anak-anak peserta UN meningkatkan volume belajarnya dan giat berlatih soal-soal.

"Selain belajar, bisa juga jangan lupa berdoa kepada Tuhan dan meminta doa kepada orang tua," imbuhnya.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Blora Haryadi SPd, mengemukakan, proses antisipasi kecurangan dalam UN tidak hanya dilakukan sebelum distribusi soal dan waktu pengerjaan soal saja.

"Usai menyelesaikan soal, lembar jawab harus segera diserahkan. Untuk sekolah yang jaraknya jauh, minimal 30 kilometer, kita kasih waktu dua jam," katanya.

( Rosidi / CN16 )

-------

Sumber : Website Suara Merdeka (http://suaramerdeka.com), 9 Maret 2010

Wawasan (Pesisir Timur)

http://www.wawasandigital.com

Monday, 08 March 2010

10.000 DPT di Blora bermasalah

BLORA - DPT (daftar pemilih tetap) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) di Blora kembali diteliti untuk dilakukan pencermatan oleh pengawas pilkada. Langkah ini dilakukan lantaran ditemukan adanya belasan ribu DPT liar, seperti nama dengan NIK ganda dan DPT bermasalah lainnya.

DPT Pemilu Kada Blora 2010, sebenarnya sudah ditetapkan jumlahnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada 19 Februari 2010. Bahkan aturannya tidak boleh lagi dilakukan koreksi atau perubahan, kecuali pencoretan bagi pemilih yang meninggal dunia.

Menurut Divisi Umum Panwaslu Blora, Ninik Idhayati, selama tiga hari penuh (sejak Sabtu hingga Senin ini), pihaknya bersama seluruh anggota Panwas di 16 kecamatan bekerja keras membongkar kembali DPT final produk KPU.

KPU, menurut mantan Ketua Panwas Kecamatan Blora ini, telah menetapkan DPT Pilkada 2010 sebanyak 688.244.

Namun setelah dilakukan pembongkaran kembali oleh Panwas di 1.676 tempat pemungutan suara (TPS) di 295 desa/ kelurahan, ditemukan jumlah DPT bermasalah lebih dari 10.000.

"Sementara sudah ditemukan 10.000 lebih DPT bermasalah, terbanyak nama dan NIK ganda," jelas Ninik Idhayati.

DPT bermasalah itu, lanjutnya lagi, antara lain nama ganda dengan NIK ganda, nama dan NIK ganda pada satu desa, nama dan NIK ganda dalam satu kecamatan, termasuk nama maupun NIK ganda antarkecamatan serta ribuan NIK ganda/tanpa NIK.

"Contoh kecil antara Kecamatan Sambong dengan Kecamatan Cepu ada sekitar 40 DPT yang sama/ganda, ratusan lainnya ganda dalam satu kecamatan, kini tinggal menjumlah, " kata Ninik Indhayanti.

Setelah semua ditotal, akan disendirikan nama dengan NIK ganda, nama saja yang sama, NIK ganda saja dan DPT liar lainnya.

Setelah semua terinci, DPT bermasalah akan disebar ke seluruh pengawas di lapangan di 295 desa/kelurahan untuk klarifikasi lapangan.

Masih Menurut Ninik, pada waktunya nanti DPT liar (bermasalah) itu akan dikirim ke KPU bersama bukti temuan.Langkah ini ditempuh Panwas selain untuk mencari DPT yang lebih valid, juga untuk menjawab warga masyarakat, parpol atau pihak lain. K.9-bg.

-------

Sumber : Website Wawasan http://www.wawasandigital.com, 9 Maret 2010

Radar Bojonegoro

( http://www.jawapos.co.id/radar )

.Selasa, 09 Maret 2010.

Kades Jipang Ditahan

BLORA - Kepala Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Herdaru Budi Wibowo, kemarin (8/3) ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora. Herdaru ditahan karena menjadi tersangka kasus proyek pengembangan prasarana sosial ekonomi (P2SE).

''Hari ini (kemarin, Red) Kades Jipang resmi kami tahan,'' ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Blora Fitroh Rohcahyanto.

Sebelum ditahan, Herdaru menjalani pemeriksaan sejak pagi. Pemeriksaan itu dilakukan karena izin pemeriksaan dari bupati sudah turun. Herdaru bakal didakwa primer melanggar pasal 2 UU Nomor 31/1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pemberatan karena jabatan.

Sedangkan dakwaan subsider melanggar pasal 3 UU No 31/1999 yang diubah menjadi UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. ''Karena memenuhi unsur untuk ditahan, kami tahan dia,'' tambah Fitroh.

Menurut dia, Herdaru ditahan karena Kades sangat dimungkinkan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya atau bahkan melarikan diri. Apalagi, tersangka dalam kasus yang sama, Tarmidi, Kades Bradag, Kecamatan Ngawen, sampai saat ini melarikan diri dan menjadi DPO. ''Alasan itu yang membuat kami memutuskan untuk menahan tersangka,'' ujarnya.

Dalam pemeriksaan kemarin pagi, Herdaru didampingi penasihat hukumnya Zainudin. Sekitar pukul 14.00, dia ditahan kejari. Zainudin saat diminta komentar menyatakan bahwa kliennya kooperatif. Karena itu, semestinya Herdaru tidak ditahan. ''Kami berharap memang tidak ditahan,'' katanya.

Herdaru ditetapkan menjadi tersangka setelah hasil pemeriksaan menunjukkan dana proyek P2SE terjadi penyelewengan. Sesuai APBD 2009, di Blora ada 200 desa yang menerima proyek tersebut dengan nilai dana Rp 38 miliar.

Fitroh menemukan ada kerugian sekitar Rp 50 juta dari upaya Kades Jipang yang melakukan tender proyek irigasi Rp 175 juta. Padahal, mestinya proyek itu diswakelolakan sehingga bisa memberdayakan masyarakat. ''Namun, proyek di Jipang itu ditenderkan,'' tuturnya.

Saat diperiksa Herdaru menyatakan bahwa sebagian dananya untuk membayar pajak, keperluan administrasi, dan lainnya. ''Ada sekitar Rp 50 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,'' ujar Fitroh. (ono)

-------

.Selasa, 09 Maret 2010.

Siapkan Instalasi untuk Tes Narkoba

BLORA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora menyatakan siap memeriksa apakah para bacabup-bacawabup mengonsumsi narkoba atau tidak. Bebas dari narkoba menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi para bakal calon. Karena itu, pemeriksaan mutlak diperlukan. "Kami sudah siap. Mulai besok (hari ini) pun kami siap," ujar Kepala Dinkes Blora Henny Indriyanti, usai mengikuti rakor persiapan pendaftaran bacabup-bacawabup di pemkab kemarin (8/3).

Menurut dia, tes narkoba akan dilakukan di instalasi khusus di dinkes. Di instalasi itu setiap hari petugas bersiaga. Instalasi itu selama ini juga melayani masyarakat yang ingin mendapat surat keterangan bebas narkoba untuk berbagai keperluan. Hanya, untuk memeriksa apakah seseorang bebas narkoba atau tidak, yang bersangkutan harus datang langsung. "Tidak bisa nitip (urine) untuk diperiksa," tambahnya.

Henny menjelaskan, sesuai peraturan daerah (perda), biaya yang dibutuhkan untuk tes narkoba adalah Rp 200 ribu per orang. Pemeriksaan dilakukan mulai pagi sampai pukul 13.00. Sementara hari Jumat sampai pukul 10.00 setiap hari kerja. "Karena kelebihan waktu itu akan digunakan untuk menganalisa hasil sampai kemudian terbit surat keterangan apakah bebas narkoba atau tidak," urainya.

Henny menjelaskan, surat bebas narkoba menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Sebab, surat itu juga akan digunakan untuk mengurus keperluan lainnya. "Menurut saya siapa yang akan mencalonkan segera saja datang," tandasnya.

Ketua Pokja Pencalonan KPUK Blora Achmad Zakki menambahkan, surat keterangan bebas narkoba menjadi salah satu syarat. Selain untuk KPUK, surat itu juga untuk syarat mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan ke pengadilan. Sehingga, ada baiknya calon segera mencari surat itu agar rentang waktunya mencukupi. (ono)

-------

.Selasa, 09 Maret 2010.

Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Dirubah

BLORA - Setelah diprotes sejumlah pimpinan partai politik (parpol), KPUK Blora akhirnya merubah jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati (bacabup-bacawabup). Jadwal yang semula 14 Maret, diganti menjadi 23 Maret.

Rencana penggantian itu kemarin (8/3) diumumkan KPUK saat rapat koordinasi (rakor) persiapan pendaftaran yang digelar KPUK di ruangan rapat pemkab setempat. Namun, rakor tersebut sepi peserta, karena dari 31 parpol di Blora yang diundang hanya 10 parpol yang datang. Selain itu, sejumlah instansi terkait seperti dinas kesehatan, polres, serta Asisten I Pemkab Bambang Darmanto, juga hadir.

Ketua KPUK Blora Moesafa mengatakan, setelah menerima masukan dan koordinasi dengan banyak pihak, dirinya menyatakan perubahan jadwal itu. Menurut dia, penetapan jadwal pemeriksaan kesehatan sepenuhnya kewenangan KPUK, termasuk menunjuk lembaga mana yang akan diberi kepercayaan untuk melakukan pemeriksaan.

Semula, lanjut dia, KPUK akan membebankan biaya pemeriksaan kesehatan bagi pasangan bakal calon. Namun, datang aturan baru dari KPU yang menyebutkan, biaya pemeriksaan kesehatan ditanggung KPUK. "Dengan aturan itu, kami kesulitan terkait dengan pertanggungjawaban keuangannya. Karena itu, kami jadwal ulang," jelasnya.

Karena itu, yang akan diperiksa kesehatannya nanti adalah semua pasangan bakal calon yang sudah mendaftar di KPUK. KPUK mengalokasikan waktu satu hari karena setelah koordinasi, diperkirakan pemeriksaan dapat dilakukan selama satu hari. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Blora yang digandeng KPUK untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyatakan sanggup. Selain itu, RS dr R. Soetijono yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan juga siap. "Jadi, semua sudah tidak ada masalah," tandas Safa. (ono)

-------

.Selasa, 09 Maret 2010.

Kebut Pembahasan Lanjutan

BLORA - Selama empat hari ke depan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora mengebut pembahasan lanjutan RAPBD 2010. Sebab, banyak anggaran yang dikritisi fraksi-fraksi. Salah satunya adalah anggaran pembangunan Islamic Center senilai Rp 4,5 miliar. Hanya, anggaran itu untuk pembelian tanah saja, belum termasuk bangunan. ''Ini pembahasan lanjutan dengan TAPD, sampai Rabu nanti,'' ujar wakil ketua DPRD Blora, Abdullah Aminuddin, kemarin.

Dia mengatakan, banggar dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) berusaha menetapkan APBD sesuai jadwal yakni 24 Maret nanti. Hal itu sudah diputuskan dalam rapat Banmus, sehingga sebisa mungkin akan dilakukan. Menurut Aminuddin, meski menargetkan APBD disahkan tepat waktu, namun itu tidak mengurangi ketelitian banggar dalam mencermati usulan anggaran. ''Kami tetap selektif karena tidak ingin kecolongan,'' tandasnya.

Hanya, kemarin pembahasan yang dilakukan dengan TAPD nampaknya belum maksimal. Sebab, ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diminta datang untuk melakukan pembahasan, namun tidak juga diajak membahas meski sudah menunggu berjam-jam. ''Undangan jam 09.00, namun sampai sekarang belum dipanggil,'' ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Suwignyo saat ditemui di gedung DPRD kemarin siang. (ono)

-------

.Selasa, 09 Maret 2010.

Usut Pembelian Lahan PA

Diduga Terjadi Mark Up Harga Hampir Dua Kali Lipat

BLORA - Pengadaan tanah seluas sekitar 5.000 meter persegi untuk gedung Pengadilan Agama (PA) Blora diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Kasus itu, pada 2008 silam dilaporkan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Blora ke Kejari. Setelah menjalani beberapa kali ekspos di Kejakasaan Tinggi (Kejati) Jateng, kasus ini nampaknya segera naik ke penyidikan. ''Saat ini masih penyelidikan, namun kami mempunyai bukti kuat untuk mengarah ke sana (penyidikan),'' ujar Kasi Pidsus Kejari Blora, Fitroh Rohcahyanto kemarin.

Dia mengatakan, pembelian lahan di Desa Seso Kecamatan Jepon itu dinilai terlalu mahal. Fitroh menyebutkan, tanah tersebut dibeli seharga Rp 470 ribu per meter persegi. Sehingga duit yang dikeluarkan PA Blora sekitar Rp 2,3 miliar. Padahal, tanah lain yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut maksimal hanya seharga Rp 250 ribu per meter persegi. Menurutnya, pada bulan yang sama, tanah di belakang lahan yang dibeli PA itu hanya dijual seharga Rp 45 ribu per meter persegi. ''Sedangkan pada Februali lalu, di kanan lahan itu ada transaksi hanya Rp 120 ribu per meter persegi,'' tuturnya.

Fitroh mengaku dua kali melakukan ekspos kasus tersebut ke Kejati Jateng. Saat itu, ada kekurangan data. Namun, kini pihaknya sudah mempunyai data yang kuat. Kemarin, kejaksaan juga memanggil Kades Seso, Ngatmin untuk dimintai keterangan. Sebab, yang digunakan dasar pemilik tanah untuk menawarkan harga tanahnya adalah surat keterangan dari Kades. Menurut surat keterangan kades itu, harga tanah di lokasi yang dibeli PA tersebut Rp 500 ribu per meter persegi. ''Hanya, menurut Kades itu adalah rekayasa pemilik tanah,'' urainya.

Dalam pemeriksaan, lanjut Fitroh, Hartono selaku pemilik tanah mengatakan sebelum menjual tanah tersebut ke PA, dirinya datang ke Kades Seso untuk minta tanda tangan. Surat keterangan soal harga tanah sudah dibawa dari rumah Hartono, sehingga bukan Kades yang membuat. Saat itu, Kades diminta untuk mengisi harga tanah Rp 500 ribu per meter persegi. ''Saat itu, Hartono bilang pada kepala desa, karena itu tanahnya sendiri mau ditawarkan berapapun tidak masalah. Karena itu, dia minta Kades menulis harga Rp 500 ribu,'' ungkapnya.

Meski sudah hampir masuk tahap penyidikan, Fitroh masih belum mau membeber siapa saja pihak yang bisa menjadi tersangka dalam kasus itu. Dia mengaku masih mendalami. ''Nanti kalau sudah ada tersangka kami kabari,'' tandasnya.

Tanah yang bakal digunakan sebagai gedung Pengadilan Agama Blora itu sampai sekarang masih dibiarkan kosong. Tanah itu semula berupa sawah, namun kini sudah diuruk dan dipondasi keliling. (ono)

-------
Sumber : Website Jawa Pos (Radar Bojonegoro) : http://www.jawapos.co.id/radar, 9 Maret 2010.

Radar Bojonegoro

http://www.jawapos.co.id/radar

.Senin, 08 Maret 2010.

10 Ribu Pemilih Bermasalah

Antara Lain Nama dan NIK Ganda

BLORA - Upaya membongkar dan mencermati daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) yang dilakukan panitia pengawas pemilu kabupaten (Panwaskab) Blora menemukan hasil yang mengagetkan.

Dari data yang masuk dari beberapa kecamatan, panwaskab menemukan 10 ribu pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang diduga bermasalah. Dalam DPT,

tercatat adanya nama ganda, nomor induk kependudukan (NIK) ganda, alamat rumah ganda, serta kesalahan lainnya. "Kami perkirakan, jumlah ini masih akan terus bertambah karena banyak kecamatan yang belum menyelesaikan laporan," ungkap Ketua Panwaskab Wahono, kemarin (7/3).

Dia mengungkapkan, sejak Sabtu (6/3) malam, seluruh panwascam se-Kabupaten Blora melakukan pencermatan bersama terhadap DPT yang diumumkan di wilayahnya masing-masing. Hasilnya, sangat mencengangkan. Sebelumnya, panwaskab sudah melakukan pencermatan atas DPT itu, dan menemukan sedikitnya lima ribu nama yang dianggap bermasalah. Namun, sejak Sabtu malam itu ada shoftware baru yang digunakan untuk mengecek data DPT. "Hasilnya ternyata luar biasa. Kami sendiri hampir tidak percaya, namun itulah kenyataannya," tambah Wahono.

Dia menjelaskan, semua pembongkaran dilakukan Panwascam Cepu dan Tunjungan dengan mengacu DPT yang diumumkan KPUK di wilayah itu melalui PPK setempat. Dengan menggunakan shoftware khusus itu, Panwascam Cepu menemukan banyak nama pemilih yang ganda. Di antaranya, ada satu nama yang ditulis lebih dari satu kali. Meski alamat, NIK, dan namanya sama, namun ditempatkan di tempat pemungutan suara (TPS) yang berbeda. "Setelah kami cek langsung ke lapangan, ternyata orangnya benar-benar hanya satu. Inikan berbahaya," terangnya.

Berdasarkan kasus itu, semua panwascam diminta melakukan hal yang sama. Sampai kemarin sejumlah panwascam masih menyelesaikan pembongkaran DPT itu di kantor Panwaskab Blora. Hasilnya, ditemukan puluhan ribu DPT yang dianggap bermasalah.

Panwascam Blora, misalnya, ada 3.585 DPT yang nama, alamat dan NIK-nya sama.

"Hanya, mereka didaftar di TPS yang berlainan," papar Wahono.

Contohnya, beber dia, pemilih atas nama Novi Fajar Hifayah. Novi didaftar di nomor DPT 335 dan 339. NIK-nya juga sama, 3316016711920001. "Namun di DPT itu, pemilih ini didaftar sebagai pemilih di TPS 8 dan 9 di Kelurahan Mlangsen. Padahal, orangnya hanya satu," jelasnya.

Wahono menambahkan, dibutuhkan kesabaran, waktu, dan energi untuk membongkar ini. Sebab, setelah semua didata, pihaknya akan mengecek langsung nama-nama tersebut di lapangan dengan melibatkan semua pengawas pemilu lapangan (PPL) di tiap desa atau kelurahan. Terpisah, Ketua KPUK Blora Moesafa mengaku belum menerima temuan itu dari panwaskab. "Kami belum bisa komentar, karena datanya kami belum pegang."

Dari Lamongan, Semua bacabup dan bacawabup yang akan bertarung dalam Pilkada Lamongan 23 Mei nanti ternyata persyaratannya belum lengkap semua. Data tersebut hasil verifikasi yang dilakukan KPUK setempat sampai Sabtu lalu.

Menurut Anggota KPUK Lamongan Tasir, kekurangan persyaratan dari masing-masing bakal calon bervariasi. Namun, persyaratan yang kurang umumnya tak termasuk kategori krusial. Sedangkan untuk tanda terima lembar harta kekayaan calon pejabat Negara (LHKPN) dari KPK sudah diterima KPUK Lamongan untuk seluruh bakal calon. Tanda terima LHKPN dari KPK merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi para bakal calon. "Karena persyaratan yang harus dilengkapi sangat banyak, sehingga verifikasi persyaratan bakal calon harus dilakukan siang malam sejak pendaftaran bakal calon sampai kemarin (Sabtu lalu, Red),'' ungkapnya.

Anggota KPUK Lamongan bidang teknis penyelenggaraan pemilu itu menjelaskan, hasil verifikasi ini akan disampaikan secara tertulis kepada masing-masing calon kemarin dan hari ini. "Kekurangan persyaratan itu hanya disampaikan untuk para bakal calon, tidak untuk disampaikan kepada publik,'' tukasnya.

Tasir menambahkan, bakal calon diberi kesempatan selama seminggu untuk memenuhi kekurangan persyaratan itu. "Kalau sampai kekurangan persyaratan itu tidak lengkap, tentu akan berpengaruh terhadap kelayakan bakal calon untuk bisa ikut pilkada,'' terangnya. (ono/feb)

-------

.Senin, 08 Maret 2010.

PKB Ingin Koalisi Besar

Golkar Tunggu Rekomendasi DPP

BLORA - Setelah DPD PDIP Blora dikabarkan rekmendasi bacabup-bacawabup telah turun, kini giliran DPD Partai Golkar saat ini sedang menantikan turunya rekomendasi dari DPP. Rekomendasi itu meresmikan pasangan Yudhi Sancoyo-Hestu Bagyo yang akan dicalonkan menjadi bacabup-bacawabup dari partai berlambang beringin ini. ''Kami perkirakan pekan depan sudah turun Mas. Sekarang masih diproses di DPP,'' ujar Maulana Kusnanto, sekretaris DPD Partai Golkar Blora kemarin (7/3).

Dia mengatakan, dia sangat yakin pasangan itu yang mendapat rekomendasi karena hanya satu nama Yudhi Sancoyo yang diusulkan. Sebelumnya, pasangan Yudhi-Hestu sudah menghadap DPD Golkar Jateng lalu diteruskan ke DPP. ''Setelah kita terima rekomendasi segera deklarasi,'' tambahnya.

Sebelumnya, teka teki pasangan Yudhi Sancoyo yang akan mendampinginya dalam pilkada 3 Juni mendatang sudah jelas. Hal itu setelah Ketua DPD Partai Golkar Blora itu menggandeng Hestu Bagyo, mantan pejabat di Pertamina. Nama Hestu sejak awal memang sudah dimunculkan oleh partai beringin ini. Alasannya, beringin ingin mengusung pasangan teknokrat dan birokrat untuk maju pilkada. ''Saat itu kita belum terbuka, karena memang belum waktunya,'' kata Kusnanto.

Untuk pencalonan sampai saat ini hanya Golkar yang sudah memastikan bacabup-bacawabup pilkada. Partai lainnya dan jalur perseorangan belum ada kepastian. Partai Demokrat misalnya, melalui ketua DPC PD Blora mengatakan kalau sampai saat ini masih belum memastikan calonnya. Sedangkan PPP dan Hanura memastikan akan mengusung pasangan Djoko Nugroho (Kokok) dan Abu Nafi. Sementara PDIP masih menunggu rekomendasi dari enam nama yang diusulkan, meski dikabarkan rekomendasi DPP jatuh ke tangan Setyaji.

Abdullah Aminuddin, ketua DPC PKB mengaku sudah melakukan persiapan. Untuk penjaringan calon, baru satu nama yang mendaftar yakni Abu Nafi. Karena itu, hanya nama Abu Nafi yang saat ini akan diusulkan ke DPW dan DPP PKB untuk dinilai. Hasilnya? dia juga belum tahu. Hanya, wakil ketua DPRD Blora itu juga mengatakan, sangat dimungkinkan partainya akan koalisi dengan PPP dan Partai Hanura. Bahkan, tidak menutup kemungkinan juga akan gabung dengan Partai Demokrat. ''Bisa saja nanti kita menjadi koalisi yang besar,'' tandasnya. (ono)

-------

.Senin, 08 Maret 2010.

KPUK Tersinggung Pernyataan Pimpinan Parpol

Siap Ubah Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Bacabup-Bacawabup

BLORA - Setelah diprotes sejumlah pimpinan partai politik di Blora KPUK siap mengubah jadwal pemeriksaan kesehatan bacabup-bacawabup. Namun, hal itu akan disosialisasikan dulu dengan para pimpinan parpol dan sejumlah pihak. KPUK mengundang parpol dan sejumlah pihak termasuk Panwaskab dalam pertemuan. ''Besok (hari ini) kami akan menggelar pertemuan itu,'' kata Achmad Zakki Ketua Pokja Pencalonan KPUK Blora kemarin.

Zakki mengaku tersinggung dengan pernyataan sejumlah pimpinan parpol seperti Edi Harsono dan Legyono dari Hanura dan Seno Margo Utomo dari PKS. Bahkan, menurut Zakki pernyataan Seno tidak semestinya dilontarkan,yakni menuduh KPUK bermain dan mempunyai agenda tersembunyi untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.''KPUK tidak pernah dan tidak akan pernah bermain dan berniat menguntungkan salah satu pihak,'' tambah dia.

Penentuan tanggal 14 Maret sebagai waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi bacabup-bacawabup mutlak kewenangan KPUK dan diputuskan oleh KPUK sendiri, tanpa ada tekanan dan dipengaruhi pihak lain, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang digandeng KPUK. Karena itu, pernyataan itu salah jika menyebut KPUK menyesuaikan dengan jadwal IDI.''Semua KPUK yang menentukan. Namun,atas masukan teman-teman parpol, kita siap mengubah jadwal itu,'' ujarnya.

Menurut alumnus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu mengaku tidak ada yang salah, dan tidak melanggar hukum tanggal 14 ditentukan sebagai jadwal pemeriksaan kesehatan calon pasangan. Selain itu, IDI dan rumah sakit DR R Soetijono Blora yang ditunjuk menjadi pihak yang akan memeriksa kesehatan para bacabup-bacawabup dinilai mampu. Dia melihat IDI sebagai organisasi para dokter dinilai profesional dan penuh dengan tenaga yang berkompeten dan mampu melaksanakan. ''Mereka profesional dan saya pikir mampu untuk melaksanakan ini. Penunjukan mereka sepenuhnya wewenang KPUK,''tandasnya. (ono)

-------

.Senin, 08 Maret 2010.

Tangkap Lagi Lima Pelaku

BLORA - Jajaran Polres Blora bergerak cepat untuk memburu pelaku pencurian di kawasan hutan Randublatung yang truknya terguling. Akibat kejadian itu, dua orang luka berat dan dirawat di rumah sakit. Sedang lainnya melarikan diri.

Kemarin, Polres mengekspos lima pelaku lagi yang ditangkap, dari perkiraan 12 orang yang melakukan pencurian. Kapolres Blora AKBP Isnaeni Ujiarto melalui Kasatreskrim AKP Priharyadi mengatakan, lima pelaku tersebut ditangkap tanpa perlawanan di dua lokasi di Desa Kalisari Kecamatan Randublatung. Mereka adalah Padiyo,26; Suyanto,26; Agung Suwarno,22; Suparno,25; dan Kaliyan,38, semuanya warga Desa Kalisari Kecamatan Randublatung. Kelima pelaku tersebut sampai kemarin masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Blora. Mereka dijerat pasal 50 junto pasal 70 UU nomor 41/1999 tentang Kehutanan. ''Kami masih kejar pelaku yang lain,'' tegas Priharyadi.

Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan empat motor serta sejumlah barang bukti lainnya. Di antaranya, tiga gergaji potong, satu gergaji kayu, sabit, sandal enam pasang, topi, dan lainnya. Sementara truk Nopol H 1338 SG yang digunakan untuk mengangkut kayu beserta enam batang kayu gelondongan berbagai ukuran juga diamankan. ''Kami masih melakukan penyidikan kasus ini,'' terangnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, kayu yang diangkut truk tersebut memang hasil curian di sebuah hutan yang masuk kekuasaan Perhutani KPH Randublatung. Saat dipergoki petugas, diperkirakan ada 12 orang termasuk sopir yang menumpang truk itu. Karena ingin melarikan diri, truk akhirnya terguling dan dua penumpangnya luka berat. ''Kami sudah kantongi indentitas pelaku lainnya,'' kata dia. (ono)

-------

.Senin, 08 Maret 2010.

Jawaban Bupati Belum Memuaskan

BLORA - Jawaban bupati Blora Yudhi Sancoyo atas pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD setempat terkait rancangan APBD dinilai masih belum memuaskan. Bahkan, jawaban orang nomor satu di Kota Sate itu masih terkesan normatif dan tidak ada langkah konkret seperti yang diharapkan kalangan anggota dewan. Karena itu, para anggota dewan akan kembali mengkritisi pembahasan sejumlah anggaran yang dipermasalahkan.

Ketua Fraksi Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM) Bambang Priyono menyebutkan, jawaban bupati memang belum menyentuh substansi langsung persoalan yang disampaikan. Dia mengakum kecewa dengan jawaban yang normatif itu. Padahal, fraksinya berharap bupati bisa menjawab dengan tegas dan tuntas pada persoalan yang ditanyakan. Salah satu anggaran yang menjadi sorotan fraksi ini-juga fraksi-fraksi lain-adalah anggaran pembelian lahan untuk Islamic Center senilai Rp 4,5 miliar. ''Persoalannya, anggaran itu tiba-tiba muncul di rencana kerja anggaran (RKA) tanpa melalui pembahasan di tingkat komisi dan banggar,'' kata Bambang dengan nada tinggi.

Dia mengatakan, fraksi lain juga sependapat dengan fraksinya. Dana Rp 4,5 miliar itu hanya untuk pembelian lahan. Belum termasuk bangunan. Informasi yang didapat, lahan yang akan dibeli itu berada di kawasan pusat kota. Yakni, di sebelah Masjid Agung Baitunnur yang berada di barat Alun-Alun. Saat ini, lahan tersebut memang sudah kosong karena rumah yang semula berdiri di atas lahan itu sudah pindah sejak beberapa bulan lalu. ''Kalau misalnya anggaran itu dipaksakan lolos, harus mencakup bangunannya,'' kata anggota dewan dari PKS ini.

Bambang akan menginstruksikan anggota fraksinya yang ada di Badan Anggaran (Banggar) untuk mengkritisi anggaran tersebut. FPKM juga bakal terus mengkritisi anggaran untuk Persikaba dan lainnya. ''Kami sepakat untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur,'' tandasnya.

Hal yang sama disampaikan ketua Fraksi Gapura, Edi Harsono. Dia menyebut, infrastruktur harus diprioritaskan. Karena itu, anggaran yang sifatnya belum mendesak mestinya untuk sementara ditunda. ''Atau dianggarkan namun tidak terlalu besar,'' katanya.

Terpisah, anggota Banggar Seno Margo Utomo mengatakan, akan kembali mencermati usulan itu. Dia mengaku prihatin dengan kondisi di lapangan yang masih banyak jalan rusak. Namun, di sisi lain ada usulan anggaran dalam jumlah besar untuk kegiatan yang belum mendesak. ''Kami akan kritisi lagi saat kami membahas dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),'' katanya.

Menurut dia, kalau misalnya dana Rp 4,5 miliar tersebut digunakan untuk membangun jalan yang rusak sudah bisa membantu transportasi di daerah. Begitu juga dengan anggaran Persikaba yang diusulkan Rp 3,5 miliar. ''Pembangunan jalan dan insfrastruktur lebih mendesak. Kami akan perjuangkan itu,'' tegasnya. (ono)

-------

.Senin, 08 Maret 2010.

Siswanto Terpilih Pimpin KNPI

BLORA - Seperti diprediksikan sebelumnya, Siswanto akhirnya menjadi ketua umum KNPI Blora untuk periode tiga tahun ke depan.

Siswanto terpilih secara aklamasi setelah didukung semua peserta yang hadir dan mempunyai hak suara dalam musyawarah kabupaten (muskab) yang berlangsung di Gedung Wisma Pejaten, Blora. Dari 48 peserta yang mempunyai hak suara, hanya 38 yang hadir. Dan semua peserta itu memilih Siswanto. ''Ini muskab tercepat di Jateng karena hanya butuh satu jam untuk memilih ketua baru,'' ujar Siswanto ketika dikonfirmasi usai muskab.

Peserta yang hadir terdiri dari 16 KNPI kecamatan dan 22 organisasi kepemudaan. Setelah selesai memilih ketua, kemudian dilanjutkan memilih formatur untuk menyusun pengurus lengkap. Akhirnya, terpilih Dwi Bagus Santoso sebagai sekretaris umum dan Agustian Iswandaru sebagai bendahara KNPI yang baru. Kepengurusan baru KNPI Kota Sate tersebut langsung dilantik Sekretaris Umum KNPI Jateng, Nur Syamsi. (ono)

-------

.Senin, 08 Maret 2010.

Hapus Pelaksanaan Popda

BLORA - Karena persoalan dana serta waktu yang semakin mepet, pekan olahraga pelajar daerah (Popda) Blora tidak akan dilaksanakan. Sebagai gantinya, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DKPPOR) Blora menunjuk atlet yang akan mewakili Kota Sate di popda tingkat eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jateng.

Kepala DKPPOR Pudiyatmo melalui Kasi Olahraga Suparno, mengatakan, penunjukan atlet itu tak sembarangan. Setiap sekolah, mulai SD hingga SMA, mengirim nama-nama atlet yang berprestasi. Atlet tersebut selanjutnya akan disaring oleh tim yang ditunjuk. "Penyaringan atlet mulai dari sekolah itu sendiri, kecamatan hingga kabupaten," ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya sudah memiliki data siapa saja atlet pelajar Blora yang selama ini menunjukan prestasi bagus. Data tersebut selanjutnya akan dipadukan dengan data yang dikirim sekolah masing-masing. Karena itu, Suparno memastikan atlet yang diberangkatkan nanti adalah atlet pilihan, meski popda tingkat kabupaten tidak dilaksanakan. "Untuk kualitas, saya pikir tetap bagus,'' tambahnya.

Suparno menjelaskan, Popda SD Jateng akan digelar April. Sebulan berikutnya Popda tingkat SMA. Sedangkan Popda tingkat SMP digelar November. Suparno menambahkan, sebelum Popda Jateng dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan popda eks Karisidenan Pati. Kabupaten Kudus ditunjuk sebagai tuan rumah. (ono)

-------

Radar Bojonegoro

.Minggu, 07 Maret 2010.

Angkut Kayu, Truk Terguling

Dua Penumpang Dilarikan ke RS

BLORA - Sebuah truk bermuatan kayu gelondongan sekitar pukul 08.00 kemarin (6/3) terguling di jalan Blora-Randublatung. Tepatnya, di Desa Kalisari, Kecamatan Randublatung.

Akibat kejadian itu, dua penumpang menderita luka berat. Keduanya, Kusno, 32, dan Yusman, 29, warga Dusun Talkidang, Desa Ngliron, kecamatan setempat. Kusno dilarikan ke RS R Soetijono Blora, sementara Yusman dirawat di RS Permata Blora.

Informasi yang diperoleh wartawan koran ini dari petugas menyebutkan, kejadian itu bermula saat truk yang mengangkut tujuh batang kayu gelondongan berbagai ukuran melaju ke arah Blora. Saat tiba di pos pemeriksaan hasil hutan milik Perhutani di jalur Blora-Randublatung tersebut, truk dihentikan. Saat ditanyai petugas, sopir truk menjawab bahwa kayu-kayu itu hasil tangkapan polisi dan akan dibawa ke polres. Truk lalu dibiarkan jalan.

Namun, petugas di pos tidak percaya begitu saja dengan pengakuan sopir tersebut. Petugas lalu mengontak rekannya di pos pemeriksaan hutan selanjutnya. Harapannya, truk itu kembali dihentikan. Saat mendekati pos pemeriksaan di Desa Kalisari, sopir truk itu tancap gas. Sial, sopir truk tak bisa menjaga keseimbangan kendaraannya. Akibatnya, truk penuh muatan itu terguling.

Akibat kejadian itu, dua orang luka berat. Yusman menderita patah tulang di tangan kiri dan paha kanan. Karena luka dia parah, pihak RS Permata Blora menyiapkan rujuk ke sumah sakit khusus tulang di Solo. Sedangkan Kusno luka patah tulang tangan kiri. Sementara sejumlah penumpang lainnya, termasuk sopir, memilih kabur.

Kapolres Blora AKBP Isnaeni Ujiarto saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian itu. Dia mengatakan, saat ini pihaknya telah menangkap tiga orang. Polisi juga akan memeriksa dua orang yang terluka tersebut. Karena itu, polisi terus menjaga dua orang tersebut.

Terkait identitas dan hasil pemeriksaan sementara terhadap tiga orang yang diamankan, Kapolres enggan membeberkan. ''Sementara kita amankan dulu beserta kayu. Kita akan melakukan pemeriksaan,'' katanya. (ono)

-----

.Minggu, 07 Maret 2010.

Gunakan Bilik dan Kotak Suara Pilpres

BLORA - KPUK Blora mulai menyiapkan logistik yang akan digunakan dalam pilkada 3 Juni 2010. Logistik yang kali pertama disiapkan adalah bilik suara dan kotak suara. Bilik suara sudah didistribusikan.

Divisi Logistik KPUK Blora, Arifin, mengatakan, pihaknya memanfaatkan lagi bilik dan kotak suara yang pernah digunakan dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Menurutnya, kedua peralatan yang merupakan bantuan dari pemerintah Jepang lima tahun lalu itu hingga kini kondisinya masih bagus. ''Setelah kami gunakan dalam beberapa pemilu, bilik dan kotak suara kami tarik dan disimpan di gudang. Setelah kami cek lagi, kondisinya masih sangat layak dipakai dalam pilkada,'' ujarnya kepada Radar Bojonegoro kemarin (6/3).

Sebelumnya, dia sudah menyortir satu persatu logistik tersebut. Untuk membedakan dengan bilik dan kotak suara pemilukada dengan pemilu lainnya, pihaknya menempel stiker di peralatan logistik tersebut. Jumlah logistik yang tersedia, kata dia, mencukupi kebutuhan. Dalam pemilu kada nanti pihaknya merencanakan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 1.676 TPS. Satu TPS terdiri dari dua bilik dan satu kotak suara.

Menurut Arifin, jumlah pasti bilik dan kotak suara yang akan dipakai disesuaikan dengan daftar pemilih tetap (DPT). Lebih lanjut dia mengatakan pendistribusian logistik dari KPUK ke seluruh TPS akan dilakukan bertahap. Hal itu agar beban yang dirasakan petugas lebih ringan. ''Kami lihat dulu kesiapan gudang di setiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Jika sudah siap, pendistribusian logistik dicicil, tidak langsung satu kali sekaligus,'' katanya.

Selain bilik dan kotak suara, logistik ada pengadaan baru, seperti bantalan surat suara, kunci atau gembok kotak suara. ''Yang sudah pasti seperti surat suara, pengadaannya melalui lelang terbuka,'' tandasnya. (ono)

-------

.Minggu, 07 Maret 2010.

Beredar Kabar Rekom DPP PDIP Turun

Diisukan Diberikan kepada Setyaji

BLORA - Berbagai isu menjelang pilkada terus merebak. Saat ini yang santer beredar adalah soal rekomendasi dari DPP PDIP untuk bakal calon bupati dari partai ini. Kabar yang beredar, rekomendasi itu sudah turun, dan Setyaji yang menerima rekomendasi itu. Dengan turunnya rekomendasi untuk pengusaha asal Cepu tersebut, berarti menggugurkan peluang lima calon yang lain. Sebab, DPC PDIP mengusulkan enam nama yang dimintakan rekomendasi.

Sejumlah kader PDIP saat ditanya soal ini juga mengaku mendengar kabar itu. Bahkan,salah satu kader menyatakan kalau kabar itu valid. Hanya, memang rekomendasi secara tertulis belum diterima. Namun, nama Setyaji dikatakan sudah pasti yang akan menerima rekomendasi itu. ''Saat ini DPP sedang mengirim tim untuk melakukan survei,'' kata salah satu kader yang menolak namanya dikorankan.

Saat kabar ini ditanyakan langsung ke Setyaji, dia menjawab dengan diplomatis bahwa rekomendasi masih dalam proses. Dia tidak mau menjawab ya atau tidak. ''Masih proses Mas, terimskasih atas doa dan dukungannya,'' katanya, melalui pesan singkat via ponselnya.

Sementara ketua DPC PDIP Blora Colbert Mangara Tua saat dikonfirmasi mengatakan,sampai kemarin belum ada surat rekomedasi untuk bakal calon bupati dari DPP PDIP atas nama Setyaji, begitu juga untuk nama orang lain. Dia mengatakan, kalau usulan rekomendasi yang disampaikan DPC PDIP ke DPP masih dibahas. Karena itu, dia memastikan belum ada rekomendasi dari DPP yang turun. ''Sampai saat ini belum ada itu (rekomendasi),'' katanya.

Dia mengungkapkan, DPP masih konsentrasi untuk menyelesaikan konferensi daerah (konferda) PDIP di sejumlah daerah.salah satunya adalah di Jateng. Karena itu, menurut dia, dimungkinkan rekomendasi itu turun seteleh koferda. Konferda dikabarkan digelar Senin (8/3) besok di Semarang. ''Kalau sudah ada (rekomendasi) semua pasti tahu,'' tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, enam orang yakni Setyaji, Djoko Nugroho, Warsit, Sunarto, Sri Yuliani dan Lusiana saat ini sedang menunggu rekomendasi dari DPP PDIP. Sebab, nama mereka diusulkan DPC PDIP Blora. Hanya, Colber Mangara Tua pernah mengatakan kalau ada kemungkinan justru diluar enam nama itu yang akan mendapat rekomendasi karena semua keputusan DPP. (ono)

-------

.Minggu, 07 Maret 2010.

Gambar Calon Mulai Marak

BLORA - Pilkada masih tiga bulan lagi. Namun, saat ini sudah mulai marak gambar-gambar orang-orang yang disebut akan mencaonkan diri. Sebut saja Abu Nafi dan Djoko Nugroho (Kokok) gambar pasangan yang diberangkatkan dari PPP dan Hanura itu sudah marak dipasang.

Hanya, bukan seperti Yudhi Sancoyo yang memasang gambarnya besar-besar melalui baliho. Sebab, karena menjabat sebagai bupati calon yang akan diusung Golkar itu bisa memasang gambarnya dengan menggunakan baliho yang berisi seruan atau imbauan. Gambar calon yang akan maju hanya ditempel di tembok, pohon dan berbagai tempat lainnya melalui stiker.

Bukan hanya, di Kota Blora misalnya, selain dua nama itu juga banyak tertempel gambar Sutikno mantan Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang disebut akan mencalonkan. Namun, sampai saat ini kebenaran soal itu sulit dibuktikan. Sedangkan nama lain yang akan mencalonkan, Sunarto misalnya, lebih memilih media spanduk ucapan yang dipasang di banyak tempat di pusat kota dan daerah.

Panwaskab saat dikonfirmasi soal ini mengatakan, saat ini belum bisa bertindak untuk menindak pemasangan gambar orang di berbagai tempat tersebut.sebab, saat ini masih belum ada calon bupati atau calon wakil bupati. Hal itu bisa dilakukan setelah ada calon yag ditetapkan KPUK. ''Nanti akan ada aturan yang mengatur itu,'' ujar Kudnadi Saputro anggota Panwaskab Blora kemarin.

Soal banyaknya gambar itu, kata dia, masih menjadi wilayah Satpol PP untuk menertibkan. Hanya, sejauh ini memang belum ada tindakan untuk menertibkan gambar-gambar itu. Sementara baliho besar bupati juga terpasang di banyak titik di kota maupun di daerah. ''Belum ada aturan yang bisa mengikat. Kalau sudah calon, nanti ada wilayah yang boleh dan yang tidak bolegh dipasangi. Kalau semarang masih bebas. Termasuk bupati mau ngomong apa saja untuk menawarkan visi misinya,'' tandasnya. (ono)

------

.Minggu, 07 Maret 2010.

Empat Nama Ramaikan Bursa Ketua KNPI

BLORA - Musyawarah kabupaten (muskab) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Blora digelar hari ini (7/3). Sementara, ada empat nama yang masuk bursa calon ketua umum KNPI Blora periode 2010-2013.. Mereka adalah Moesafa ketua KPUK dan GP Ansor Blora. Siswanto sekretaris KNPI, Kunarto Marzuki peneliti di LPAW dan Lilik Zubaidi aktivis muda NU.

Keempat kandidat itu akan memperebutkan 47 suara yang terdiri dari, 29 organisasi kepemudaan se-Kabupaten Blora dan perwakilan dari 16 KNPI Kecamatan Blora, 1 KNPI jateng, 1 KNPI Blora. OKP terdiri dari Ortom Muhammadiyah ada 5, Badan NU 6, Nasionalis 8, Kekaryaan 10.

Salah satu kandidat Siswanto mengklaim sudah didukung oleh HMI Blora. Saat ini, dia mengaku telah mendapat dukungan sekitar 40 suara yang terdiri dari HMI, GM FKPPI, Pemuda Muhammadiyah, GM Kosgoro, AMPG, KBPPP, PMII, Pemuda Katolik, AMPI, dan Banteng Muda Indonesia (BMI). ''Masa bakti pengurus lama sampai 5 Maret 2010. Sehingga sesuai dengan arahan KNPI Jateng segera menggelar Muskab,'' ujar Dwi Bagus ketua panitia muskab. (ono)

-------