.Senin, 08 Maret 2010.
10 Ribu Pemilih Bermasalah
Antara Lain Nama dan NIK Ganda
BLORA - Upaya membongkar dan mencermati daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) yang dilakukan panitia pengawas pemilu kabupaten (Panwaskab) Blora menemukan hasil yang mengagetkan.
Dari data yang masuk dari beberapa kecamatan, panwaskab menemukan 10 ribu pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang diduga bermasalah. Dalam DPT,
tercatat adanya nama ganda, nomor induk kependudukan (NIK) ganda, alamat rumah ganda, serta kesalahan lainnya. "Kami perkirakan, jumlah ini masih akan terus bertambah karena banyak kecamatan yang belum menyelesaikan laporan," ungkap Ketua Panwaskab Wahono, kemarin (7/3).
Dia mengungkapkan, sejak Sabtu (6/3) malam, seluruh panwascam se-Kabupaten Blora melakukan pencermatan bersama terhadap DPT yang diumumkan di wilayahnya masing-masing. Hasilnya, sangat mencengangkan. Sebelumnya, panwaskab sudah melakukan pencermatan atas DPT itu, dan menemukan sedikitnya lima ribu nama yang dianggap bermasalah. Namun, sejak Sabtu malam itu ada shoftware baru yang digunakan untuk mengecek data DPT. "Hasilnya ternyata luar biasa. Kami sendiri hampir tidak percaya, namun itulah kenyataannya," tambah Wahono.
Dia menjelaskan, semua pembongkaran dilakukan Panwascam Cepu dan Tunjungan dengan mengacu DPT yang diumumkan KPUK di wilayah itu melalui PPK setempat. Dengan menggunakan shoftware khusus itu, Panwascam Cepu menemukan banyak nama pemilih yang ganda. Di antaranya, ada satu nama yang ditulis lebih dari satu kali. Meski alamat, NIK, dan namanya sama, namun ditempatkan di tempat pemungutan suara (TPS) yang berbeda. "Setelah kami cek langsung ke lapangan, ternyata orangnya benar-benar hanya satu. Inikan berbahaya," terangnya.
Berdasarkan kasus itu, semua panwascam diminta melakukan hal yang sama. Sampai kemarin sejumlah panwascam masih menyelesaikan pembongkaran DPT itu di kantor Panwaskab Blora. Hasilnya, ditemukan puluhan ribu DPT yang dianggap bermasalah.
Panwascam Blora, misalnya, ada 3.585 DPT yang nama, alamat dan NIK-nya sama.
"Hanya, mereka didaftar di TPS yang berlainan," papar Wahono.
Contohnya, beber dia, pemilih atas nama Novi Fajar Hifayah. Novi didaftar di nomor DPT 335 dan 339. NIK-nya juga sama, 3316016711920001. "Namun di DPT itu, pemilih ini didaftar sebagai pemilih di TPS 8 dan 9 di Kelurahan Mlangsen. Padahal, orangnya hanya satu," jelasnya.
Wahono menambahkan, dibutuhkan kesabaran, waktu, dan energi untuk membongkar ini. Sebab, setelah semua didata, pihaknya akan mengecek langsung nama-nama tersebut di lapangan dengan melibatkan semua pengawas pemilu lapangan (PPL) di tiap desa atau kelurahan. Terpisah, Ketua KPUK Blora Moesafa mengaku belum menerima temuan itu dari panwaskab. "Kami belum bisa komentar, karena datanya kami belum pegang."
Dari Lamongan, Semua bacabup dan bacawabup yang akan bertarung dalam Pilkada Lamongan 23 Mei nanti ternyata persyaratannya belum lengkap semua. Data tersebut hasil verifikasi yang dilakukan KPUK setempat sampai Sabtu lalu.
Menurut Anggota KPUK Lamongan Tasir, kekurangan persyaratan dari masing-masing bakal calon bervariasi. Namun, persyaratan yang kurang umumnya tak termasuk kategori krusial. Sedangkan untuk tanda terima lembar harta kekayaan calon pejabat Negara (LHKPN) dari KPK sudah diterima KPUK Lamongan untuk seluruh bakal calon. Tanda terima LHKPN dari KPK merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi para bakal calon. "Karena persyaratan yang harus dilengkapi sangat banyak, sehingga verifikasi persyaratan bakal calon harus dilakukan siang malam sejak pendaftaran bakal calon sampai kemarin (Sabtu lalu, Red),'' ungkapnya.
Anggota KPUK Lamongan bidang teknis penyelenggaraan pemilu itu menjelaskan, hasil verifikasi ini akan disampaikan secara tertulis kepada masing-masing calon kemarin dan hari ini. "Kekurangan persyaratan itu hanya disampaikan untuk para bakal calon, tidak untuk disampaikan kepada publik,'' tukasnya.
Tasir menambahkan, bakal calon diberi kesempatan selama seminggu untuk memenuhi kekurangan persyaratan itu. "Kalau sampai kekurangan persyaratan itu tidak lengkap, tentu akan berpengaruh terhadap kelayakan bakal calon untuk bisa ikut pilkada,'' terangnya. (ono/feb)
-------
.Senin, 08 Maret 2010.
PKB Ingin Koalisi Besar
Golkar Tunggu Rekomendasi DPP
BLORA - Setelah DPD PDIP Blora dikabarkan rekmendasi bacabup-bacawabup telah turun, kini giliran DPD Partai Golkar saat ini sedang menantikan turunya rekomendasi dari DPP. Rekomendasi itu meresmikan pasangan Yudhi Sancoyo-Hestu Bagyo yang akan dicalonkan menjadi bacabup-bacawabup dari partai berlambang beringin ini. ''Kami perkirakan pekan depan sudah turun Mas. Sekarang masih diproses di DPP,'' ujar Maulana Kusnanto, sekretaris DPD Partai Golkar Blora kemarin (7/3).
Dia mengatakan, dia sangat yakin pasangan itu yang mendapat rekomendasi karena hanya satu nama Yudhi Sancoyo yang diusulkan. Sebelumnya, pasangan Yudhi-Hestu sudah menghadap DPD Golkar Jateng lalu diteruskan ke DPP. ''Setelah kita terima rekomendasi segera deklarasi,'' tambahnya.
Sebelumnya, teka teki pasangan Yudhi Sancoyo yang akan mendampinginya dalam pilkada 3 Juni mendatang sudah jelas. Hal itu setelah Ketua DPD Partai Golkar Blora itu menggandeng Hestu Bagyo, mantan pejabat di Pertamina. Nama Hestu sejak awal memang sudah dimunculkan oleh partai beringin ini. Alasannya, beringin ingin mengusung pasangan teknokrat dan birokrat untuk maju pilkada. ''Saat itu kita belum terbuka, karena memang belum waktunya,'' kata Kusnanto.
Untuk pencalonan sampai saat ini hanya Golkar yang sudah memastikan bacabup-bacawabup pilkada. Partai lainnya dan jalur perseorangan belum ada kepastian. Partai Demokrat misalnya, melalui ketua DPC PD Blora mengatakan kalau sampai saat ini masih belum memastikan calonnya. Sedangkan PPP dan Hanura memastikan akan mengusung pasangan Djoko Nugroho (Kokok) dan Abu Nafi. Sementara PDIP masih menunggu rekomendasi dari enam nama yang diusulkan, meski dikabarkan rekomendasi DPP jatuh ke tangan Setyaji.
Abdullah Aminuddin, ketua DPC PKB mengaku sudah melakukan persiapan. Untuk penjaringan calon, baru satu nama yang mendaftar yakni Abu Nafi. Karena itu, hanya nama Abu Nafi yang saat ini akan diusulkan ke DPW dan DPP PKB untuk dinilai. Hasilnya? dia juga belum tahu. Hanya, wakil ketua DPRD Blora itu juga mengatakan, sangat dimungkinkan partainya akan koalisi dengan PPP dan Partai Hanura. Bahkan, tidak menutup kemungkinan juga akan gabung dengan Partai Demokrat. ''Bisa saja nanti kita menjadi koalisi yang besar,'' tandasnya. (ono)
-------
.Senin, 08 Maret 2010.
KPUK Tersinggung Pernyataan Pimpinan Parpol
Siap Ubah Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Bacabup-Bacawabup
BLORA - Setelah diprotes sejumlah pimpinan partai politik di Blora KPUK siap mengubah jadwal pemeriksaan kesehatan bacabup-bacawabup. Namun, hal itu akan disosialisasikan dulu dengan para pimpinan parpol dan sejumlah pihak. KPUK mengundang parpol dan sejumlah pihak termasuk Panwaskab dalam pertemuan. ''Besok (hari ini) kami akan menggelar pertemuan itu,'' kata Achmad Zakki Ketua Pokja Pencalonan KPUK Blora kemarin.
Zakki mengaku tersinggung dengan pernyataan sejumlah pimpinan parpol seperti Edi Harsono dan Legyono dari Hanura dan Seno Margo Utomo dari PKS. Bahkan, menurut Zakki pernyataan Seno tidak semestinya dilontarkan,yakni menuduh KPUK bermain dan mempunyai agenda tersembunyi untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.''KPUK tidak pernah dan tidak akan pernah bermain dan berniat menguntungkan salah satu pihak,'' tambah dia.
Penentuan tanggal 14 Maret sebagai waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi bacabup-bacawabup mutlak kewenangan KPUK dan diputuskan oleh KPUK sendiri, tanpa ada tekanan dan dipengaruhi pihak lain, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang digandeng KPUK. Karena itu, pernyataan itu salah jika menyebut KPUK menyesuaikan dengan jadwal IDI.''Semua KPUK yang menentukan. Namun,atas masukan teman-teman parpol, kita siap mengubah jadwal itu,'' ujarnya.
Menurut alumnus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu mengaku tidak ada yang salah, dan tidak melanggar hukum tanggal 14 ditentukan sebagai jadwal pemeriksaan kesehatan calon pasangan. Selain itu, IDI dan rumah sakit DR R Soetijono Blora yang ditunjuk menjadi pihak yang akan memeriksa kesehatan para bacabup-bacawabup dinilai mampu. Dia melihat IDI sebagai organisasi para dokter dinilai profesional dan penuh dengan tenaga yang berkompeten dan mampu melaksanakan. ''Mereka profesional dan saya pikir mampu untuk melaksanakan ini. Penunjukan mereka sepenuhnya wewenang KPUK,''tandasnya. (ono)
-------
.Senin, 08 Maret 2010.
Tangkap Lagi Lima Pelaku
BLORA - Jajaran Polres Blora bergerak cepat untuk memburu pelaku pencurian di kawasan hutan Randublatung yang truknya terguling. Akibat kejadian itu, dua orang luka berat dan dirawat di rumah sakit. Sedang lainnya melarikan diri.
Kemarin, Polres mengekspos lima pelaku lagi yang ditangkap, dari perkiraan 12 orang yang melakukan pencurian. Kapolres Blora AKBP Isnaeni Ujiarto melalui Kasatreskrim AKP Priharyadi mengatakan, lima pelaku tersebut ditangkap tanpa perlawanan di dua lokasi di Desa Kalisari Kecamatan Randublatung. Mereka adalah Padiyo,26; Suyanto,26; Agung Suwarno,22; Suparno,25; dan Kaliyan,38, semuanya warga Desa Kalisari Kecamatan Randublatung. Kelima pelaku tersebut sampai kemarin masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Blora. Mereka dijerat pasal 50 junto pasal 70 UU nomor 41/1999 tentang Kehutanan. ''Kami masih kejar pelaku yang lain,'' tegas Priharyadi.
Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan empat motor serta sejumlah barang bukti lainnya. Di antaranya, tiga gergaji potong, satu gergaji kayu, sabit, sandal enam pasang, topi, dan lainnya. Sementara truk Nopol H 1338 SG yang digunakan untuk mengangkut kayu beserta enam batang kayu gelondongan berbagai ukuran juga diamankan. ''Kami masih melakukan penyidikan kasus ini,'' terangnya.
Dari hasil pemeriksaan sementara, kayu yang diangkut truk tersebut memang hasil curian di sebuah hutan yang masuk kekuasaan Perhutani KPH Randublatung. Saat dipergoki petugas, diperkirakan ada 12 orang termasuk sopir yang menumpang truk itu. Karena ingin melarikan diri, truk akhirnya terguling dan dua penumpangnya luka berat. ''Kami sudah kantongi indentitas pelaku lainnya,'' kata dia. (ono)
-------
.Senin, 08 Maret 2010.
Kemarin, Polres mengekspos lima pelaku lagi yang ditangkap, dari perkiraan 12 orang yang melakukan pencurian. Kapolres Blora AKBP Isnaeni Ujiarto melalui Kasatreskrim AKP Priharyadi mengatakan, lima pelaku tersebut ditangkap tanpa perlawanan di dua lokasi di Desa Kalisari Kecamatan Randublatung. Mereka adalah Padiyo,26; Suyanto,26; Agung Suwarno,22; Suparno,25; dan Kaliyan,38, semuanya warga Desa Kalisari Kecamatan Randublatung. Kelima pelaku tersebut sampai kemarin masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Blora. Mereka dijerat pasal 50 junto pasal 70 UU nomor 41/1999 tentang Kehutanan. ''Kami masih kejar pelaku yang lain,'' tegas Priharyadi.
Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan empat motor serta sejumlah barang bukti lainnya. Di antaranya, tiga gergaji potong, satu gergaji kayu, sabit, sandal enam pasang, topi, dan lainnya. Sementara truk Nopol H 1338 SG yang digunakan untuk mengangkut kayu beserta enam batang kayu gelondongan berbagai ukuran juga diamankan. ''Kami masih melakukan penyidikan kasus ini,'' terangnya.
Dari hasil pemeriksaan sementara, kayu yang diangkut truk tersebut memang hasil curian di sebuah hutan yang masuk kekuasaan Perhutani KPH Randublatung. Saat dipergoki petugas, diperkirakan ada 12 orang termasuk sopir yang menumpang truk itu. Karena ingin melarikan diri, truk akhirnya terguling dan dua penumpangnya luka berat. ''Kami sudah kantongi indentitas pelaku lainnya,'' kata dia. (ono)
-------
.Senin, 08 Maret 2010.
Jawaban Bupati Belum Memuaskan
BLORA - Jawaban bupati Blora Yudhi Sancoyo atas pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD setempat terkait rancangan APBD dinilai masih belum memuaskan. Bahkan, jawaban orang nomor satu di Kota Sate itu masih terkesan normatif dan tidak ada langkah konkret seperti yang diharapkan kalangan anggota dewan. Karena itu, para anggota dewan akan kembali mengkritisi pembahasan sejumlah anggaran yang dipermasalahkan.
Ketua Fraksi Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM) Bambang Priyono menyebutkan, jawaban bupati memang belum menyentuh substansi langsung persoalan yang disampaikan. Dia mengakum kecewa dengan jawaban yang normatif itu. Padahal, fraksinya berharap bupati bisa menjawab dengan tegas dan tuntas pada persoalan yang ditanyakan. Salah satu anggaran yang menjadi sorotan fraksi ini-juga fraksi-fraksi lain-adalah anggaran pembelian lahan untuk Islamic Center senilai Rp 4,5 miliar. ''Persoalannya, anggaran itu tiba-tiba muncul di rencana kerja anggaran (RKA) tanpa melalui pembahasan di tingkat komisi dan banggar,'' kata Bambang dengan nada tinggi.
Dia mengatakan, fraksi lain juga sependapat dengan fraksinya. Dana Rp 4,5 miliar itu hanya untuk pembelian lahan. Belum termasuk bangunan. Informasi yang didapat, lahan yang akan dibeli itu berada di kawasan pusat kota. Yakni, di sebelah Masjid Agung Baitunnur yang berada di barat Alun-Alun. Saat ini, lahan tersebut memang sudah kosong karena rumah yang semula berdiri di atas lahan itu sudah pindah sejak beberapa bulan lalu. ''Kalau misalnya anggaran itu dipaksakan lolos, harus mencakup bangunannya,'' kata anggota dewan dari PKS ini.
Bambang akan menginstruksikan anggota fraksinya yang ada di Badan Anggaran (Banggar) untuk mengkritisi anggaran tersebut. FPKM juga bakal terus mengkritisi anggaran untuk Persikaba dan lainnya. ''Kami sepakat untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur,'' tandasnya.
Hal yang sama disampaikan ketua Fraksi Gapura, Edi Harsono. Dia menyebut, infrastruktur harus diprioritaskan. Karena itu, anggaran yang sifatnya belum mendesak mestinya untuk sementara ditunda. ''Atau dianggarkan namun tidak terlalu besar,'' katanya.
Terpisah, anggota Banggar Seno Margo Utomo mengatakan, akan kembali mencermati usulan itu. Dia mengaku prihatin dengan kondisi di lapangan yang masih banyak jalan rusak. Namun, di sisi lain ada usulan anggaran dalam jumlah besar untuk kegiatan yang belum mendesak. ''Kami akan kritisi lagi saat kami membahas dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),'' katanya.
Menurut dia, kalau misalnya dana Rp 4,5 miliar tersebut digunakan untuk membangun jalan yang rusak sudah bisa membantu transportasi di daerah. Begitu juga dengan anggaran Persikaba yang diusulkan Rp 3,5 miliar. ''Pembangunan jalan dan insfrastruktur lebih mendesak. Kami akan perjuangkan itu,'' tegasnya. (ono)
-------
.Senin, 08 Maret 2010.
Ketua Fraksi Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM) Bambang Priyono menyebutkan, jawaban bupati memang belum menyentuh substansi langsung persoalan yang disampaikan. Dia mengakum kecewa dengan jawaban yang normatif itu. Padahal, fraksinya berharap bupati bisa menjawab dengan tegas dan tuntas pada persoalan yang ditanyakan. Salah satu anggaran yang menjadi sorotan fraksi ini-juga fraksi-fraksi lain-adalah anggaran pembelian lahan untuk Islamic Center senilai Rp 4,5 miliar. ''Persoalannya, anggaran itu tiba-tiba muncul di rencana kerja anggaran (RKA) tanpa melalui pembahasan di tingkat komisi dan banggar,'' kata Bambang dengan nada tinggi.
Dia mengatakan, fraksi lain juga sependapat dengan fraksinya. Dana Rp 4,5 miliar itu hanya untuk pembelian lahan. Belum termasuk bangunan. Informasi yang didapat, lahan yang akan dibeli itu berada di kawasan pusat kota. Yakni, di sebelah Masjid Agung Baitunnur yang berada di barat Alun-Alun. Saat ini, lahan tersebut memang sudah kosong karena rumah yang semula berdiri di atas lahan itu sudah pindah sejak beberapa bulan lalu. ''Kalau misalnya anggaran itu dipaksakan lolos, harus mencakup bangunannya,'' kata anggota dewan dari PKS ini.
Bambang akan menginstruksikan anggota fraksinya yang ada di Badan Anggaran (Banggar) untuk mengkritisi anggaran tersebut. FPKM juga bakal terus mengkritisi anggaran untuk Persikaba dan lainnya. ''Kami sepakat untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur,'' tandasnya.
Hal yang sama disampaikan ketua Fraksi Gapura, Edi Harsono. Dia menyebut, infrastruktur harus diprioritaskan. Karena itu, anggaran yang sifatnya belum mendesak mestinya untuk sementara ditunda. ''Atau dianggarkan namun tidak terlalu besar,'' katanya.
Terpisah, anggota Banggar Seno Margo Utomo mengatakan, akan kembali mencermati usulan itu. Dia mengaku prihatin dengan kondisi di lapangan yang masih banyak jalan rusak. Namun, di sisi lain ada usulan anggaran dalam jumlah besar untuk kegiatan yang belum mendesak. ''Kami akan kritisi lagi saat kami membahas dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),'' katanya.
Menurut dia, kalau misalnya dana Rp 4,5 miliar tersebut digunakan untuk membangun jalan yang rusak sudah bisa membantu transportasi di daerah. Begitu juga dengan anggaran Persikaba yang diusulkan Rp 3,5 miliar. ''Pembangunan jalan dan insfrastruktur lebih mendesak. Kami akan perjuangkan itu,'' tegasnya. (ono)
-------
.Senin, 08 Maret 2010.
Siswanto Terpilih Pimpin KNPI
BLORA - Seperti diprediksikan sebelumnya, Siswanto akhirnya menjadi ketua umum KNPI Blora untuk periode tiga tahun ke depan.
Siswanto terpilih secara aklamasi setelah didukung semua peserta yang hadir dan mempunyai hak suara dalam musyawarah kabupaten (muskab) yang berlangsung di Gedung Wisma Pejaten, Blora. Dari 48 peserta yang mempunyai hak suara, hanya 38 yang hadir. Dan semua peserta itu memilih Siswanto. ''Ini muskab tercepat di Jateng karena hanya butuh satu jam untuk memilih ketua baru,'' ujar Siswanto ketika dikonfirmasi usai muskab.
Peserta yang hadir terdiri dari 16 KNPI kecamatan dan 22 organisasi kepemudaan. Setelah selesai memilih ketua, kemudian dilanjutkan memilih formatur untuk menyusun pengurus lengkap. Akhirnya, terpilih Dwi Bagus Santoso sebagai sekretaris umum dan Agustian Iswandaru sebagai bendahara KNPI yang baru. Kepengurusan baru KNPI Kota Sate tersebut langsung dilantik Sekretaris Umum KNPI Jateng, Nur Syamsi. (ono)
-------
.Senin, 08 Maret 2010.
Siswanto terpilih secara aklamasi setelah didukung semua peserta yang hadir dan mempunyai hak suara dalam musyawarah kabupaten (muskab) yang berlangsung di Gedung Wisma Pejaten, Blora. Dari 48 peserta yang mempunyai hak suara, hanya 38 yang hadir. Dan semua peserta itu memilih Siswanto. ''Ini muskab tercepat di Jateng karena hanya butuh satu jam untuk memilih ketua baru,'' ujar Siswanto ketika dikonfirmasi usai muskab.
Peserta yang hadir terdiri dari 16 KNPI kecamatan dan 22 organisasi kepemudaan. Setelah selesai memilih ketua, kemudian dilanjutkan memilih formatur untuk menyusun pengurus lengkap. Akhirnya, terpilih Dwi Bagus Santoso sebagai sekretaris umum dan Agustian Iswandaru sebagai bendahara KNPI yang baru. Kepengurusan baru KNPI Kota Sate tersebut langsung dilantik Sekretaris Umum KNPI Jateng, Nur Syamsi. (ono)
-------
.Senin, 08 Maret 2010.
Hapus Pelaksanaan Popda
BLORA - Karena persoalan dana serta waktu yang semakin mepet, pekan olahraga pelajar daerah (Popda) Blora tidak akan dilaksanakan. Sebagai gantinya, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DKPPOR) Blora menunjuk atlet yang akan mewakili Kota Sate di popda tingkat eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jateng.
Kepala DKPPOR Pudiyatmo melalui Kasi Olahraga Suparno, mengatakan, penunjukan atlet itu tak sembarangan. Setiap sekolah, mulai SD hingga SMA, mengirim nama-nama atlet yang berprestasi. Atlet tersebut selanjutnya akan disaring oleh tim yang ditunjuk. "Penyaringan atlet mulai dari sekolah itu sendiri, kecamatan hingga kabupaten," ujarnya.
Saat ini, lanjut dia, pihaknya sudah memiliki data siapa saja atlet pelajar Blora yang selama ini menunjukan prestasi bagus. Data tersebut selanjutnya akan dipadukan dengan data yang dikirim sekolah masing-masing. Karena itu, Suparno memastikan atlet yang diberangkatkan nanti adalah atlet pilihan, meski popda tingkat kabupaten tidak dilaksanakan. "Untuk kualitas, saya pikir tetap bagus,'' tambahnya.
Suparno menjelaskan, Popda SD Jateng akan digelar April. Sebulan berikutnya Popda tingkat SMA. Sedangkan Popda tingkat SMP digelar November. Suparno menambahkan, sebelum Popda Jateng dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan popda eks Karisidenan Pati. Kabupaten Kudus ditunjuk sebagai tuan rumah. (ono)
-------
Kepala DKPPOR Pudiyatmo melalui Kasi Olahraga Suparno, mengatakan, penunjukan atlet itu tak sembarangan. Setiap sekolah, mulai SD hingga SMA, mengirim nama-nama atlet yang berprestasi. Atlet tersebut selanjutnya akan disaring oleh tim yang ditunjuk. "Penyaringan atlet mulai dari sekolah itu sendiri, kecamatan hingga kabupaten," ujarnya.
Saat ini, lanjut dia, pihaknya sudah memiliki data siapa saja atlet pelajar Blora yang selama ini menunjukan prestasi bagus. Data tersebut selanjutnya akan dipadukan dengan data yang dikirim sekolah masing-masing. Karena itu, Suparno memastikan atlet yang diberangkatkan nanti adalah atlet pilihan, meski popda tingkat kabupaten tidak dilaksanakan. "Untuk kualitas, saya pikir tetap bagus,'' tambahnya.
Suparno menjelaskan, Popda SD Jateng akan digelar April. Sebulan berikutnya Popda tingkat SMA. Sedangkan Popda tingkat SMP digelar November. Suparno menambahkan, sebelum Popda Jateng dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan popda eks Karisidenan Pati. Kabupaten Kudus ditunjuk sebagai tuan rumah. (ono)
-------
.JPG)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar