Tabloid Asli Blora - BUPATI TERIMA PENGHARGAAN & CEPU DOMINASI LCC

Bupati terima Penghargaan Agro Inovatif Tehnologi

BLORA, SR.- Setelah mendapat penghargaan langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono, terkait peningkatan Produksi Pertanian beberapa waktu lalu, Jumat (8/9) kabupaten Blora memperoleh penghargaan lagi.

Kali ini penghargaan yang terima Blora adalah Penghargaan Agro Inovatif Tehnologi di bidang Pertanian. Penghargaan dari menteri Pertanian RI ini diterimakan langsung oleh Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo.

Menurut Yudhi yang ditemui sepulang dari Jakarta Sabtu (9/8) penghargaan tersebut karena selama tahun 2007-2008 kabuten Blora dinilai terbaik sejateng dalam mengembangkan inovatif pertanian.

“Kita dinilai terbaik sejateng dalam mengembangkan agro inovatif tehnolog, sehingga saya berkesempatan menerima piagamnya di Jakarta langsung dari Menteri Pertanian,” kata Yudhi.

Salah satu inovatif kita dibidang pertanian lanjutnya, adalah sejak tahun 2007 – 2008 kita berhasil merubah pola pikir masyarakat, terhadap ketergantungan pupuk anorganik atau pupuk kimia.

“Upaya kami mengenalkan pupuk organik (Nutrisi Saputra-red) sejak 2007 lalu ternyata disambut baik oleh masyarakat Blora, sehingga pemerintah pusat menilai kami berhasil melakukan inovatif pertanian,” ungkap Yudhi.

Untuk itulah Yudhi berpesan pada para petani Blora, hendaknya menggunakan pupuk berimbang, agar struktur tanah tidak rusak.

Artinya penggunaan pupuk kimia yang selama ini banyak digunakan para petani Blora secara berlebih, agar pada musim tanam mendatang diimbangi dengan pupuk organik.

Yudhi Juga menambahkan hendaknya hubungan selama ini terjalin baik antara Pemkab Blora dan Petani terus dilanjutkan di tahun 2010 mendatang.

“Program pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari para petani Blora, untuk itulah saya meminta lanjutkan hubungan kerja yang baik ini ditahun 2010 mendatang,” tambah Bupati Yudhi Sancoyo. (Roes)

Wahono Siap maju sebagai Cawabup

BLORA, SR.- Wacana siapa saja yang akan maju sebagai Cabup dan Cawabup 2010 mendatang mulai nampak.Seperti nama ketua Panwaslu Blora Wahono juga disebut-sebut bakal maju sebagai Cawabup.

Ketika dikonfirmasi SR di kantornya, Wahono yang juga ketua PWI Pokja Jateng 2 ini, menyatakan dia tidak mengelak..

“Partai apapun yang menghendaki saya sebagai wabupnya, secara lahir batin siap,” kata Wahono jum’at (7/8) lalu.

Sementara terkait hasilk Porprov yang diikuti Blora dan berhasil menduduki ranking 8 dari 35 kota/kabupaten Blora, dirinya sebagai ketua tim merasa gagal. Kontingen Blora hanya mampu mendapatkan Kab. Blora 19 emas 24 perak 30 perunggu dengan nilai 235. Nilai tersebut sama dengan kabupaten Klaten namun kalah dalam selisih emas.

Alasanya disamping persiapan yang amboradul karena kendala APBD juga kurangnya waktu berlatih semua cabang olah raga. Untuk itulah di menginginkan reformasi di tubuh KONI itu sendiri.

“Terus terang saya sangat mendukung bila diadakan reformasi di KONI. Bayangkan saja saat Poprov lalu, pengurus KONI yang peduli atlit hanya segelintir pengurusnya,” ungkap Wahonoi yang juga Humas KONI ini.

Disisi lain dia juga mengucapkan terima kasih pada seluruh atlit dan official kontingen Blora, walau persiapan amboradul namun dari sisi perolehan medali emas mengalami peningkatan.

“Walau belum memenuhi target 5 besar jateng, saya ucapkan terima kasih atas usaha maksimal saudara sehingga memperoleh medali lebih baik dari tahun lalu,” tambah Wahono. (Roes)

Pendidikan

Lomba LCC

SMPN 2 Cepu Raih Terbaik

BLORA, SR.- Setelah melalui perjuangan sulit sejak minggu lalu, dengan menyisihkan 42 SMP se kabupaten Blora, SMPN 2 Cepu akhirnya raih posisi yang terbaik.

Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) itu sendiri diselenggarakan di aula Dianas Pendidikan Blora Senin (10/8) dengan menampilkan 5 finalis cukup menegangkan.

Ke lima finalis tersebut yakni SMPN 1 Blora, SMPN 2 Cepu, SMPN 3 Cepu, SMPN 1 Sambong dan SMPN 1 Randublatung, dari perolehan angka saling mengejar. Terutama SMPN 1 Blora dan SMPN 2 Cepu perolehan angka bersaing ketat.

Hasil akhirpun kedua SMP tersebut nilainya berimbang, dengan angka 1000 poin.

Sedang SMPN 3 Cepu mendapat angka 900 poin, SMPN 1 Sambong dan SMPN 1 Randublatung peroleh angka yang sama yakni 500 poin.

Karena perolehan teratas nilainya sama, panitia memutuskan mengajukan pertanyaan rebutan. Karena SMPN 2 Cepu lebih cepat menekan Bel dan berhasil menjawab tepat, SMPN 2 yang berstatus SSN inipun dinobatkan yang terbaik seluruh Blora. (Roes)

BP2AKB Bawa Bupati Dialog Interaktif di TV

BLORA, SR.- Sekitar Pukul 16.00 Kamis (6/8) bila anda melihat di TVRI Semarang, bagi masyarakat Blora tentunya tak sing lagi dengan salah satu narasumber dialog interaktif itu.

Sosok Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo yang hadir sebagai narasumber, terkait keberhasilanya membawa kabupaten Blora meraih predikat Penyuluh KB Teladan tingkat Jateng.

Disamping mendapat predikat Penyuluh KB Teladan tersebut, ternyata taiga hari sebelumnya Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Todanan Blora, Yasto juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri).

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Blora, Suryanto menjelaskan, penghargaan yang diberikan Muri tersebut terkait deklarasi ikrar PLKB Jateng dengan peserta terbanyak yang dilaksanakan di GOR Patriot di Kodam IV/Diponegoro, 30 Juli. Penyuluh KB Blora turut serta dalam kegiatan tersebut.

Menurut Suryanto, penghargaan Muri diserahkan kepada Yasto karena yang bersangkutan sebelumnya menjuarai lomba PLKB tingkat Jateng.

”Tentu kami bersyukur atas prestasi dan penghargaan tersebut,” katanya.

Ikrar yang mendapat penghargaan Muri tersebut diikuti tidak kurang dari 3.400 PLKB se- Jateng. Ikrar itu dilakukan untuk kembali meneguhkan cita-cita dan semangat para PLKB dalam mengemban tugas menyukseskan program KB nasional.

Suryanto menyebutkan penghargaan tersebut, secara simbolis diserahkan kembali Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Bambang Sulistya kepada Yasto, Senin (3/8) saat upacara di halaman kantor Pemkab Blora.

Menurutnya, berbagai prestasi yang di bidang KB tersebut semakin menambah motivasi menyukseskan program KB di Blora. ”Kalau program KB tidak bagus mana mungkin bisa meraih prestasi,” jelas Suryanto.

Lanjut Suryanto, selain Yasto, di bidang KB tahun ini Blora mendapatkan penghargaan. Keluarga Winoto, warga Desa Cabak Kecamatan Jiken meraih juara kedua lomba Keluarga Harmonis dan Sejahtera tingkat Jateng.

Dia menyebutkan kerja sama harmonis antara petugas di lapangan dan warga menjadikan program KB di Blora sejak beberapa bulan terakhir terlaksana dengan baik. Menurutnya, hingga Mei 2009 jumlah peserta KB di Blora mencapai 11.583 akseptor.

Jika diprosentasekan, angka tersebut mencapai 45,32% dari perkiraan permintaan peserta baru (PPM-PB) yang ditetapkan BKKBN Jateng sebanyak 25.558 akseptor berdasarkan sisa pasangan usia subur (PUS) di Blora.

Jumlah sisa PUS di Blora tahun 2009 sebanyak 187.310 orang. Dari angka tersebut, 145.260 atau 77,55 % di antaranya merupakan peserta aktif (PA) KB. Saat ini sudah tercatat 17.554 PA pria dan 127.706 PA wanita.

Menurutnya, pencapaian 45,32 % PPM-PB pada bulan Mei tidak lepas dari keaktifan petugas dan kebutuhan masyarakat dalam hal KB. Suryanto yang juga mantan Camat Cepu menyakini target PPM-KB sebesar 25.558 akseptor akan terpenuhi tahun ini. Keyakinan itu didasarkan pada terus bertambahnya jumlah akseptor baru yang terlayani setiap bulannya. (Roes)

Radar Bojonegoro - Pelantikan DPRD GAGAL

Minggu, 16 Agustus 2009

Bakal Koordinasi dengan Bupati

Panwaskab Laporkan Gagalnya Pelantikan DPRD

BLORA - Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Blora melaporkan gagalnya pelantikan anggota DPRD setempat hasil pileg 2009 ke Bawaslu. Laporan tersebut juga ditembuskan ke Panwaslu Provinsi Jateng.

Menurut Ketua Panwaskab Blora Wahono, laporan itu terkait tidak dilaksanakannya SK gubernur Jateng yang mengamanatkan pelantikan anggota dewan baru pada 14 Agustus lalu. '

'Karena tugas panwaskab juga mengawasi pelantikan atau peresmian anggota DPRD baru,'' katanya.

Sesuai perhitungan, lanjut dia, masa jabatan 60 bulan bagi anggota dewan periode 2004-2009 habis pada 14 Agustus lalu. Sebab, para wakil rakyat itu dilantik pada 14 Agustus 2004. Karena itu, SK gubernur yang mengamatkan pelantikan 14 Agustus lalu harus dilaksanakan. ''Karena tidak dilaksanakan, ya kita laporkan apa adanya bahwa di sini (Blora) memang ada kejadian seperti itu,'' tambahnya.

Wahono tidak menyebutkan apakah tidak dilaksanakannya SK gubernur itu bisa berakibat hukum atau tidak. ''Tentu laporan kami itu akan dikaji. Soal hasilnya bagaimana kita tunggu saja,'' pintanya.

Sementara itu, beberapa caleg terpilih saat dihubungi kemarin mengaku belum bersikap. Mereka memilih menunggu perkembangan yang ada. Maulana Kusnanto, caleg terpilih dari Partai Golkar, mengatakan bahwa pihaknya masih akan menggelar rapat dulu untuk mengambil sikap terkait gagalnya pelantikan anggota dewan baru.

Sementara itu, Abdullah Aminuddin dari PKB menyatakan, kegagalan pelantikan itu bisa berakibat pada implikasi politik dan hukum. Namun, ketua DPC PKB Blora ini masih belum mau menyebut secara rinci akibat politik dan hukum itu.

''Wacana sementara memang dari sisi politik dan hukum akan kita tempuh,'' katanya.

Dari sisi hukum, lanjut dia, bisa jadi kasus itu nanti bisa diusung ke aparat penegak hukum. Namun, saat ini pihaknya masih mengkaji segala kemungkinan yang ada. Para anggota dewan yang baru, kata dia, inginnya semua baik-baik saja. Anggota dewan yang lama berhenti dengan baik dan yang baru juga memulai dengan baik pula.

''Tapi kalau kompromi dan penyelesaian baik-baik tidak berhasil, ya kita cari jalan lain,'' tuturnya.

Sedangkan Bambang Susilo, caleg terpilih dari Partai Demokrat dan Seno Margo Utomo, caleg terpilih dari PKS, mengatakan masih akan membahas langkah selanjutnya setelah jalan kompromi gagal dilakukan. ''Kita masih akan bahas lagi,'' kata Kusnanto.

Seperti diberitakan, karena masih ada sejumlah dana yang belum dicairkan, anggota dewan periode 2004-2009 belum mengagendakan pelantikan anggota dewan baru. Padahal, SK gubernur mengamantkan pelantikan dilakukan 14 Agustus lalu. (ono)

[ Minggu, 16 Agustus 2009 ]

Karena Kurang Percaya Diri

Evaluasi Pelatih setelah Uji Coba

BLORA - Kalah dari tim Divisi Utama Pro Duta, Persikaba Blora melakukan evaluasi. Dari segi permainan, tim kebanggaan warga Blora itu memang masih kalah. Kendati sesekali mampu menyerang dan membahayakan gawang lawan, secara umum kualitas permainan anak-anak Laskar Arya Penangsang itu masih kalah.

"Kita memang kalah kelas, namun anak-anak sedikit bisa mengimbangi," ujar Bonggo Pribadi, pelatih Persikaba, kemarin (15/8).

Menurut dia, ada banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari laga uji coba Jumat (14/8). Para pemain setidaknya bisa melihat dan mempelajari bagaimana permainan bola di lapangan. Pelatih asal Surabaya itu mengakui, anak asuhnya memang kurang percaya diri saat bertanding melawan Pro Duta.

Hal itu, lanjut Bonggo, karena para pemainnya melihat tim Divisi Utama itu jauh lebih bagus dan levelnya lebih di atas Persikaba.

Karena mayoritas pemain Persikaba memang pemain yang belum punya jam terbang tinggi untuk menghadapi tim-tim bagus, sehingga dia melihat ada yang canggung. "Kita akan motivasi, bahwa di lapangan semua pemain sama," terangnya.

Karena pemainnya banyak yang canggung, Bonggo menilai permainan manis di lapangan tidak terlihat. Justru para pemain sering kehilangan kontrol bola dan membuat kesalahan sendiri.

Karena itu, pada latihan selanjutnya, mantan pelatih PSIS Semarang ini mengaku akan kembali memantapkan latihan-latihan dasar yang sudah diberikan. Seperti passing dan sebagainya.

"Kita mantapkan lagi, biar anak-anak kembali pada kemampuan sebenarnya,'' tandasnya.

Manajer Persikaba Blora Amien Faried menambahkan, secara tim barisan tengah dan depan Persikaba sudah lumayan. Hanya, idealnya pelatih perlu memperkokoh jangkar di lini belakang.

Sebab, saat lawan Pro Duta, lini belakang Persikaba sempat keteteran saat diserang. "Langkah terakhir, mengembalikan mental juara dalam pertandingan. Sebab, anak-anak kerap grogi saat hadapi tim yang levelnya lebih tinggi," imbuhnya. (ono/dim)

Tabloid Asli Blora - PELANTIKAN DEWAN GAGAL

Fokus
Pelantikan Dewan Baru 14 Agustus 2009 Terancam Batal

BLORA, SR.– Setelah menunggu dan menjadi polemik di kalangan partai dan juga masyarakat terkait tanggal pelantikan Anggota DPRD Baru mulai menemui titik terang.

Kepastian pelantikan sudah jelas setelah Surat keputusan (SK) dari gubernur Jateng tentang peresmian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota DPRD Blora turun Rabu (5/8).

SK Gubernur Jateng bernomor 170/40/2009 itu, diteken Gubernur Jateng Bibit Waluyo setelah SR mendapat penjelasan Sekretaris KPUK Blora Sugiyono.

''Dalam SK itu juga menyebutkan tanggal pasti pengambilan sumpah dan janji anggota dewan pada 14 Agustus mendatang,'' katanya.

Dalam penjelasanya Sugiyono mengaku mengambil SK itu di Semarang didampingi Kepala Kantor Kesbangpollinmas Bondan Sukarno. Dalam SK itu disebutkan tembusannya di antaranya kepada Mahkamah Agung dan ketua DPC partai peraih kursi di DPRD setempat.

Data yang diperoleh SR ke 45 dewan yang akan dilantik masih memunculkan nama (alm) Hartomi Wibowo, padahal beliau telah wafat pada bulan lalu. Sehingga apabila tanggal 14 Agustus 2009 terjadi pelantikan, maka hanya 44 anggota DPRD Blora yang Baru yang dilantik.

Sementara Bondan Sukarno dalam keteranganya, mengatakan jika setelah 14 Agustus nanti anggota dewan baru belum dilantik, maka bakal terjadi kekosongan di gedung DPRD.

Alasannya, anggota dewan lama sudah tidak berhak melakukan atau mengambil kebijakan apapun. ''Jika mengambil kebijakan setelah 14 Agustus berarti melanggar hukum, karena mereka tidak diperpanjang gubernur,'' katanya.

Untuk keperluan persiapan pelantikan tersebut, lanjut dia, hari ini dirinya bersama sekretaris pemkab, KPUK, dan sekwan diundang rapat koordinasi di Semarang.

''Selain persiapan pelantikan anggota dewan, undangan Kamis (6/8) itu juga untuk membahas soal persiapan Pilkada Blora 2010,'' ungkapnya.

Bupati Blora Yudhi Sancoyo saat ditemui diruang kerjanya juga membenarkan telah turunnya SK tersebut. Dia mengaku sesegera mungkin berkoordinasi dengan pihak terkait seperti sekwan untuk persiapan pelantikan calon wakil rakyat yang baru.

''Jelas di situ pengambilan sumpah dan janji harus 14 Agustus nanti,'' katanya.

Sementara itu, Seno Margo Utomo, calon dari PKS berharap SK gubernur dilaksanakan tepat waktu. Kalaupun pelantikan harus molor, kata dia, anggota dewan yang lama tidak boleh membuat kebijakan.

Sebab, secara hukum mereka tidak punya wewenang setelah 14 Agustus nanti. ''Kalau berani mengambil kebijakan, berarti mereka melanggar hukum dan siap-siap dipenjara,'' tegasnya.

Sementara LSM Wong Cilik Ateng Sutarno saat dikonfirmasi terkait pelantikan anggota DPRD Blora, justru menekankan fungsi anggota Dewan harus menindaklanjuti aspirasi Daerah.

“Saya pikir pelantikan dewan baru hanya sebuah formalitas saja, justru yang terpenting adalah kinerja mereka mendatang, apakah sanggup membawa masyarakat Blora ke penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya,”

Artinya permasalahan APBD misalnya, yang merupakan sumber penggerak perekonomian kabupaten Blora selama ini dapat mulus untuk tahun mendatang.

“Khususnya pos anggaran yang berpihak pada rakyat, misalnya Pertanian, peternakan, Kesehatan dan Pendidikan murah, mungkinkah diwujudkan,” ungkap Ateng
Untuk itulah dia berharap agar anggota DPRD Blora periode 2009-2014 nantinya dapat mengemban amanat rakyat yang telah diembankan pada mereka.(Roes)

FokusSamping

HM Warsit (Ketua DPRD Blora)
Pelantikan Tidak Harus 14 Agustus

BLORA, SR - Keharusan tanggal 14 agustus 2009 melantikan anggota DPRD baru adalah tidak benar. Hal itu dikatakan Warsit saat dikonfirmasi SR Senin (10/8) lalu.

Menurut Warsit yang juga salah satu orang terkuat di Blora ini, sampai berita ini ditulis dirinya mengaku belum menerima SK Gubenur. “Saya sampai saat ini belum menerima SK Gubenur dan otomatis belum membaca dan tahu isi SK tersebut,” kata Warsit.

Warsit juga menjelaskan bahwa pelantikan anggota DPRD harus melalui tahapan-tahapan sebelum diparipurnakan, diantaranya Panmus. Padahal sampai saat ini dirinya belum mengagendakan untuk mengadakan Panmus tersebut.

Dia juga mencontohkan pemberhentian jabatan seorang bupati adalah akhir bulan. Sedang untuk anggota dewan berdasarkan perundangan yang berlaku, adalah selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima SK.

“Kalau SK Gubenur dikeluarkan bulan Juli maka pelantikannya adalah bulan berikutnya yakni Agustus dan itupun akan saya lakukan akhir Agustus,” tegas Warsit. (Roes)


Legyono (Caleg terpilih partai Hanura)
Produk Hukum Cacat

BLORA, SR - Suatu keharusan tanggal 14 Agustus 2009 anggota DPRD Periode 2009-2014 wajib dilantik. Hal itu diungkapkan Legyono anggota DPRD terpilih dari Partai Hanura.

Menurut Legyono yang juga alumni fakultas pertanian UGM ini, SK Gubenur Jateng dengan ditentukan tanggalnya tersebut, mempunyai arti bahwa tanggal 14 Agustus masa bakti anggota DPRD Blora lama telah habis masa baktinya.

“Sehingga bila nantinya sampai tanggal tersebut belum ada pelantikan anggota DPRD, maka keputusan yang diambil anggota DPRD lama setelah tanggal 14 tersebut adalah cacat hukum,” jelas Gyo, panggilan akrabnya.

Ketika ditanya ada beberapa pihak di kalangan dewan yang sempat mempermasalahkan penentuan diberhentikannya mereka, dia menjawab hendaknya mempunyai sikap legowo.

“Bersikap legowo terhadap apa yang sudah ditetapkan, menjadikan orang lebih terhormat,” tandas Gyo. (Roes)


Yantinah (Caleg terpilih Partai Golkar)
Laksanakan Keputusan Gubenur

CEPU, SR - Sebuah produk hukum adalah bertujuan untuk mengatur sesuatu hal dalam kehidupan bermasyarakat maupun di pemerintahan. Bila sebuah produk hukum tidak diindahkan atau dilanggar pastinya akan berdampak terhadap pelanggarnya.

Itulah yang dikatakan Yantinah, caleg terpilih asal Kota Cepu Sabtu (6/8) lalu, saat dimintai tanggapanya seputar pelantikan anggota DPRD Blora yang baru.

“Produk hukum dan peraturan, dibuat bukan untuk dilanggar, termasuk di dalamya SK Gubenur,” kata wanita yang pernah tinggal lama di Australia ini.

Yantinah juga sehabat karib alm Basuki Widodo ini juga menggarisbawahi, apapun yang telah diputuskan gubenur Jateng tersebut tentunya sudah melalui pertimbangan khusus.

Artinya baik dampak positif ataupun negatif dari keputusanya telah dikaji dari berbagai aspek, baik aspek hukum ataupun aspek sosialnya.

Oleh sebab itulah dia meminta apa yang telah diputuskan pemerintah agar ditaati. “Pemerintah tidak akan mensengsarakan rakyatnya, itu yang harus menjadi acuan semua rakyatnya,” tandas Yantinah. (Roes)


Seno Margo Utomo

Pelantikan Harus 14 Agustus
Anggota DPRD Terpilih dari PKS, Seno Margo Utomo mendesak agar pelantikan sesuai dengan surat Gubernur Jateng, yaitu 14 Agustus. Sebab, setelah tanggal itu maka kewenangan untuk membuat kebijakan secara otomatis berada di tangan anggota DPRD baru.

”Seharusnya harus dilantik pada 14 Agustus, karena setelah itu mereka (DPRD lama) sudah tidak bisa membuat kebijakan lagi, namun apabila ternyata mereka masih membuat kebijakan maka produk yang dihasilkan akan cacat hukum,” kata Seno kepada SR , Senin (10/8).

Menurut dia tidak masalah akan diambil sumpah kapan, asalkan DPRD lama tidak membuat kebijakan apapun. Namun demi alasan untuk kepentingan masyarakat Blora lebih baik sesuai surat gubernur. Karena banyak agenda penting dan mendesak yang harus segera diselesaikan untuk kelancaran pembangunan di Blora.

”Seperti pembahasan terhadap APBD perubahan juga sangat mendesak, kalau belum dilantik, tentu akan semakin kabur, imbasnya APBD perubahan bisa tidak direalisasikan karena mepetnya waktu,” tandas Seno. (Gie)



Dwi Astutiningsih (Kandidat Pengganti alm Hartomi Wibowo)
Belum Ikut Dilantik, Pasrah

BLORA, SR - Lampiran SK Gubenur yang ditandatangani Asisten Pemerintahan Pemprov Jateng Drs Pudjo Kiswantoro, masih tertulis 45 orang. Padahal masyarakat sudah banyak yang tahu caleg terpilih dari PDIP HM Hartomy Wibowo telah wafat bulan lalu. Andai nantinya tanggal 14 Agustus ada pelantikan maka anggota DPRD yang dilantik hanya berjumlah 44 orang.

Sementara pengganti alm Hartomy Wibowo yakni caleg yang mendapat suara dibawahnya Dwi Astutiningsuh (Tutik) sampai berita ini ditulis (9/8) belum mendapat rekomendasi dari partainya.

Ketika dikonfirmasi SR, Dwi Astutik mengaku berkas pergantiannya telah diajukan DPC ke DPD namun persetujuannya belum turun.

“Berbagai cara telah saya lakukan secara maksimal, mungkin Allah rencana lain yang lebih baik untuk saya,” katanya.

Ketika ditanya sampai jelang pelantikan dewan baru dirinya belum terdaftar di caleg yang akan dilantik, dirinya mengaku pasrah.

“Diatas langit ada langit, diatas pengadilan ada pengadilan yang lebih tinggi, semua kehendak Allah. Kalaupun saya tidak masuk yan pertama pasti Pangeran Yang Diatas punya rencana yang terbaik untuk saya,” tegas Dwi Astutik. (Roes)

Wawasan - TAKUT VIRUS H1N1, SMA 1 JEPON DIPERIKSA DINKES

Friday, 14 August 2009

Takut terkena virus H1N1
70 siswa SMAN 1 Jepon diperiksa Dinkes

BLORA - Selama tiga kali berturut- turut puluhan siswa SMAN 1 Jepon tiba-tiba diserang penyakit flu yang dikhawatirkan sebagai flu babi (H1N1). Khawatir itu serang flu babi, pihak sekolah langsung memberitahukan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Blora agar puluhan siswa tersebut diperiksa untuk mengetahui virus apa yang menyerang sekitar 70 siswa sekolah setempat.

Wali kelas X-5 SMAN 1 Jepon, Subarno kepada Wawasan menceritakan, siswa yang paling banyak terjangkit flu adalah di kelasnya. ”Terjadi sejak Selasa lalu, awalnya ada 13 anak yang tidak masuk dengan alasan sama, bahkan kemarin yang tidak masuk juga banyak, mereka mengeluhkan flu,” katanya, Kamis (13/8).

Menurutnya, siswa yang sehari sebelumnya tidak masuk, setelah masuk teryata dalam kondisi yang masih flu, sehingga setiap hari selalu saja anak siswa yang tidak masuk. ”Bahkan hari ini ada 24 anak yang tidak masuk, kami khawatir virus H1N1 menyerang mereka,” ujarnya.

Saat Wawasan berada di lokasi sekolah, nampak memang beberapa siswa yang terserang flu sedang dikumpulkan di kelas X-5, kelas yang banyak siswanya terjangkit virus flu tersebut. Selain siswa kelas itu, beberapa siswa dari kelas lain juga tampak ikut memeriksakan saat petugas dari DKK Blora dan Puskesmas Jepon ada di kelas tersebut.

Ketika ditanya beberapa siswa mengatakan, sejak empat hari dia terserang flu. Namun mereka mengatkan hal itu hanya flu biasa, begitu juga dengan rekannya yang lain. Bahkan mereka tidak takut kalau misalnya terserang flu babi.

Obat flu
Saat dilakukan pemeriksaan oleh tim DKK, ada 70 siswa yang diperiksa. Oleh tim dokter para siswa tersebut diberikan obat berbentuk tablet, untuk meredakan flu agar cepat sembuh.

Kabid Pemeliharaan Kesehatan DKK Blora, Lilik Hernanto, usai pemeriksaan mengatakan, apa yang dialami oleh siswa adalah flu biasa atau musiman, yang biasa terjadi akibat cuaca panas dan udara yang berdebu. K.9-ip

Wawasan - Caleg terpilih geruduk DPRD

Thursday, 13 August 2009

Tuntut segera dilantik
Caleg terpilih geruduk DPRD

BLORA - Gerah dengan belum adanya kepastian kapan pelantikan terhadap anggota DPRD terpilih periode 2009-2014 akan dilaksanakan, sekitar 30 orang calon anggota DPRD terpilih, menggeruduk gedung DPRD Blora, Selasa (10/8). Mereka menanyakan dan mendesak agar pelantikan dilaksanakan tetap 14 Agustus, seperti apa yang ada dalam SK Gubernur Jawa Tengah.

Kedatangan calon wakil rakyat tersebut diterima langsung oleh Plt Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Blora, Didik Lukardono dan langsung melakukan dialog di ruang Komisi B DPRD Blora.

”Kami ingin agar pelantikan tetap dilaksanakan sesuai SK Gubernur, serta kepastian pelantikan,” ungkap salah satu calon anggota DPRD, Bambang Susilo mewakili 30 orang rekannya.

Di tengah dialog dengan Setwan itulah, Ketua DPRD Blora Warsit muncul dan langsung menemui para calon anggota DPRD Blora. Menurut Warsit, kewenangan mutlak soal kapan waktu pelantikan, sepenuhnya ada pada tangan panitia musyawarah (panmus).

”Semua terserah Panmus, mau dijadwalkan besok pagi, malam atau selesai Lebaran, itu wewenang panmus,” ungkap Warsit.

Dialog ditolak
Mendengar peryataan itu, beberapa anggota dewan yang baru, protes dan mengajak dialog namun ditolak Warsit. ”Kita dialog aja Pak,” ungkap Seno Margo Utomo. Selain Seno, Yantinah juga menginginkan hal itu, karena ada ketua DPRD sehingga bisa tahu apa persoalannya.

”Secara yuridis harusnya mematuhi apa yang ada di SK gubernur, jangan seenaknya,” kata Yantinah setengah emosi.

Mendengar permintaan itu, Warsit tetap bergeming, tidak mau melakukan dialog. ”Dialog atau tidak itu terserah saya, termasuk waktu pelantikan,” kata Warsit.

Akhirnya calon anggota DPRD membubarkan diri, dan mereka merasa kecewa dengan apa yang diucapkan oleh Ketua DPRD yang tidak mau diajak dialog. Nampaknya pelantikan tetap akan seperti rencana semula, 31 Agustus. K.9-Tj

Radar Bojonegoro - Desak Pelantikan DPRD sesuai SK Gubernur

Rabu, 12 Agustus 2009

Desak Pelantikan sesuai SK Gubernur

BLORA - Sebanyak 35 calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil pemilu legislatif (pileg) 2009 kemarin (11/8) mendatangi gedung DPRD setempat. Mereka ingin meminta kepastian kapan mereka dilantik. Alasannya, SK pengesahan anggota DPRD Blora dari gubernur telah terbit.

Meski demikian, hingga kemarin jadwal pelantikan dewan belum ditetapkan. Padahal, dalam SK itu gubernur Jateng meminta anggota dewan yang baru dilantik pada 14 Agustus. "Kami meminta agar pelantikan sesuai dengan ketetapan yang diberikan gubernur," ujar Abdullah Aminuddin, salah seorang calon anggota dewan dari PKB.

Karena itu, Amin mengirim surat yang tembusannya juga disampaikan kepada gubernur, Ketua Pengadilan Tinggi, KPUD Jateng, serta sejumlah pejabat seperti bupati, ketua PN, KPUK, Kantor Kesbangpollinmas dan lainnya. Surat itu diteken 35 dari 45 calon anggota dewan periode 2009-2014.

Menurut Aminuddin, secara normatif anggota DPRD lama memang selesai pada 14 Agustus 2009, karena pelantikan pada 14 Agustus 2004. "Kami menilai setelah 14 Agustus akan terjadi kevakuman hukum,'' tambahnya.

Rombongan para calon wakil rakyat itu kemarin diterima Plh Sekretaris DPRD Didik Lukardono. Dalam pertemuan itu, Didik mengataan, kalau belum bisa memberi jawaban pasti kapan mereka dilantik. Sebab, ada mekanisme yang harus dilalui. Di antaranya penjadwalan sidang istimewa pelantikan yang harus dilakukan oleh panitia musyawarah (panmus). "'Sedangkan sampai saat ini panmus belum rapat,'' katanya.

Pertemuan yang semula berjalan gayeng di ruangan komisi B mendadak harus pindah di ruangan paripurna, yakni di pedapa gedung DPRD. Sebab, ruangan itu akan ditempati panmus untuk rapat. Sehingga, para caleg terpilih harus pindah. Saat di pendapa, Didik Lukardono kembali harus mengulangi penegasannya.

Selanjutnya, Ketua DPRD Blora Warsit kemudian ikut bergabung dengan Didik. Warsit mengatakan, lembaga DPRD adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk bupati dan gubernur. Karena itu, menurut dia salah jika gubernur minta pelantikan dilakukan 14 Agustus. "Kalau kita bisa diperintah-perintah, bubar DPRD,'' ujarnya.

Soal pelantikan, dia mengaku akan melakukan rapat panmus dulu, karena panmus lah yang memutuskan kapan pelantikannya. ''Bisa nanti malam, besok atau kapanpun. Itu hak kita, jadi tidak bisa diintervensi,'' tandasnya.

Usai mengatakan itu, Warsit meninggalkan pertemuan tanpa memberi kesempatan dialog dengan para calon wakil rakyat itu. Hal itu, membuat para calon wakil rakyat kecewa. ''Ketua DPRD punya argumen dan dasar hukum, kita juga punya. Terbuktikan ketua DPRD tidak berani berdialog dengan kita,'' ujar Seno Margo Utomo kepada calon anggota dewan yang lain.

Dari Tuban, jika mengacu UU Susduk yang baru, anggota DPRD Tuban berjumlah 50 orang. Dengan demikian, ada 4 pimpinan, satu orang ketua dewan, dan tiga lainnya wakil ketua. "Jika mengacu UU Susduk baru, partai kami (Partai Demokrat) dapat jatah (pimpinan dewan, Red)," kata Sekretaris DPC PD Tuban Aris Dwi Setiawan kemarin.

Sebab, lanjut dia, PD Tuban mendapat lima kursi DPRD periode 2009-2014 atau menempati urutan keempat, dibawah PG (13 kursi), PKB (7), dan PDIP (6). Karena itu, 10 Agustus lalu DPP PD mempunyai terobosan baru untuk menjaring siapa yang layak diusulkan menjadi wakil ketua DPRD. "Yakni calon wakil ketua dewan mengikuti fit and proper test di provinsi,'' terangnya.

Dari hasil tes tersebut, lanjut Aris, DPP PD mengetahui siapa yang layak diusulkan untuk menjadi wakil ketua. Dengan adanya itu, secara otomatis yang diusulkan jadi pimpinan dewan dari DPP pusat berdasarkan fit and proper test. Sejauh ini DPC telah mengusulkan dua nama untuk mengikuti fit and proper test 10 Agustus lalu. "Yakni Ali As'adi dan saya sendiri (Aris Dwi Setiawan),'' akunya.

Aris menambahkan, syarat untuk bisa mengikuti fit and proper test adalah minimal sudah bergabung di parpol selama tiga tahun. "Selain itu juga punya prestasi. Seperti jabatan ketua parpol atau lainya,'' tegasnya. (ono/zak)

Wawasan - SD Kartini Blora sarat prestasi fasilitas memprihatinkan

Wednesday, 12 August 2009

Melongok TK-SD Kartini Blora Sarat prestasi, namun fasilitas gedung memprihatinkan ”SELAMAT siang pak.” Begitu sapa beberapa murid SD Kartini Blora saat Wawasan siang itu berada di sekolah yang termasuk unggulan di kota Blora. Ucapan selamat siang ternyata selalu diucapkan kepada guru atau pun tamu yang hadir di sekolah yang terletak di Jalan Dr Sutomo 14 Blora ini. Sepintas kalau melihat dari depan, sekolah yang berdiri sejak 1954 ini nampak tidak ada yang berbeda dari sekolah swasta lainnya. Namun saat masuk di dalam lingkungan sekolah, terlihat pemandangan yang tidak biasa. Banyak bukubuku pelajaran atau pun sarana penunjang lainnya hanya disimpan di kardus dan emberember, sementara yang lain cukup dibungkus dengan plastik agar tidak rusak. Namun demikian, sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kartini ini sarat akan prestasi yang luar biasa. Bahkan sekolah negeri yang menjadi unggulan di kota Blora masih kalah dalam soal prestasi. Seperti nonakademik sebagai langganan setiap lomba sempoa, menjadi juara II wushu saat Yogya Open 2009 dan juara II dalam Kejurda 2008, juara pertama lomba seni lukis tingkat eks Karesidenan Pati pada 2008 dan 2009. Di bidang akademik, juara pertama bidang studi matematika tahun 2009, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia juara ke- II pada tahun 2009 dan secara berturut-turut menjadi juara pertama dalam LCC matematika HUT Blora sejak tahun 2003-2007. Untuk tahun 2009 ini meraih nilai tertinggi dalam mata pelajaran IPA dengan nilai sempurna 10. ”Karena tidak ada tempat untuk menyimpan buku atau lainnya, kami simpan di kardus atau ember-ember agar tidak rusak,” ujar Kepala Sekolah TK-SD Kartini, Rahayu kepada Wawasan, Selasa (11/8). Keunikan lainnya, karena keterbatasan gedung, ruang kelas V dan VI dijadikan satu dan mereka belajar secara bersama. Sementara kelas IV ruang kelasnya tidak tetap. Saat pagi hari sebelum TK pulang, mereka menggunakan ruangan terbuka yang biasa dijadikan arena untuk pentas seni. Selepas anak TK pulang, baru ruang yang paginya dipakai TK dijadikan kelas untuk pelajaran selanjutnya. ”Karena ruangan terbatas, kami atur seperti itu, buktinya prestasi akademik mereka cukup bagus, termasuk yang satu ruang untuk dua kelas,” kata Rahayu. Playgroup-TK-SD Kartini saat ini menjadi pilihan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta tersebut. Tidak salah memang karena saat memasuki SD, sudah diterapkan model full day schooling, mulai pukul 07.00 hingga 17.00, dengan model pembinaan hard skill dan soft skill secara berimbang. ”Salah satu alasan, anak saya sekolah di sini karena sekolah menerapkan perilaku disiplin, sopan dan peduli terhadap orang lain atau pun lingkungan. Selain juga bidang akademik yang baik,” ujar Agus, salah satu orang tua murid yang juga sebagai anggota komite sekolah. Bantuan pemkab minim Sementara itu Susanto, mantan ketua komite sekolah mengatakan, dia menyayangkan sikap pemerintah kabupaten (pemkab) yang tidak pernah memberikan bantuan untuk sekolah tersebut. Padahal soal prestasi, baik akademik atau pun nonakademik, telah membawa nama harum kota Blora. ”Harusnya pemerintah malu melihat prestasi sekolah yang baik, namun tidak pernah mendapat bantuan,” kata Susanto yang juga calon anggota DPRD periode mendatang. Menurutnya, karena tahun ini status tanah yang ditempati sekarang sudah menjadi tanah yayasan, bukan lagi tanah pribadi, maka pemkab melalui dinas terkait harus bisa memberikan bantuan agar sarana belajar menjadi lebih representatif dan buku-buku pelajaran serta alat peraga lainnya dapat disimpan dengan baik. ”Status tanah sekarang sudah jelas menjadi milik Yayasan Pendidikan TK-SD Kartini, Diknas kalau memberikan bantuan harus kepada yayasan ini,” kata pria yang tinggal di Jepon ini. K.9-ip