Tabloid Asli Blora - PREDIKSI MUTASI PEJABAT

Fokus

Tempatkan Pejabat Sesuai Keahliaanya

BLORA, SR- Seperti diketahui pada Jum’at 6 Pebruari 2009 lalu, Bupati Blora Yudhi Sancoyo telah melakukan mutasi besar-besaran dilingkungan Pemkab Blora.
tak kurang sebanyak1.058 pejabat, mulai eselon II sampai eselon V dilantik untuk mengisi SOTK yang baru.

Namun sampai saat ini belum ada lagi pelantikan Pejabat eselon II – IV yang tak kurang sebanyak 43 yang telah kosong karena pensiuan ataupun sebab lainnya.

Inilah yang membuat beberapa kalangan masyarakat sempat mencurigai adanya praktek jual beli jabatan yang belum terjadi kesepakatan. Hal itu diungkapkan direktur LSM Wong Cilik Ateng Sutarno ketika ditemui Senin (2/11) di kediamanya.

“Dari rumor yang berkembang dimasyarakat kekosongan jabatan tersebut, muncul adanya praktik jual beli jabatan. Harusnya setiap ada kekosongan jabatan eselon bupati segera mengisi agar namanya baik dimata masyarakat,” kata Ateng.

Disamping itu, apapun ketususan yang diambil oleh Bupati nantinya tentu akan dimaklumi dikalangan PNS.

“Apapun yang diputuskan terkait jabatan seseorang, tentunya yang terbaik pilihan Bupati,” ungkapnya.

Untuk itulah dia menyarankan Bupati agar segera melakukan pengisian jabatan yang kosong pada akhir tahun ini, khususnya kepala SKPD. Alasanya kepala SKPD merupakan penanggung jawab anggaran tahun berjalan.

“Seumpama sesorang tidak ikut membahas anggaran SKPD nya, maka saat dia duduki jabatan itu tentunya rtidak akan bisa maksimal dalam tugasnya,” jelas Ateng.

Dia juga menggarisbawahi tentang personil yang menduduki jabatan tertentu hendaknya disesuaikan bidang keahliannya.

Seperti diketahui pada edisi lalu Ketua Fraksi PDIP Dwi Astutiningsih kepada SR juga dia menyarankan agar sesegera mungkin Bupati Blora mengisi jabatan itu.

Menurut dia dengan pengisian tersebut maka akan berdampak yang baik bagi para PNS, sebab ada harapan baru bagi PNS untuk kenaikan jabatanya.

Sama halnya dengan Sugeng Haryanto anggota DPRD dari PDP, yang justru mengatakan sesegera mungkin Bupati mengisi jabatan itu.

“Lebih cepat lebih baik mengisi jabatan itu mengapa harus ditunda,” katanya Senin (2/11).

Demikian juga beberapa orang anggota DPRD Blora mengatakan hal yang sama, bahwasanya bupati sesegera mungkin mengisi kekosongan jabatan tersebut, dengan catatan disesuaikan keahliaanya.

Sementara Tokoh masyarakat Sitirejo Joko Mugiyanto berpendapat lain. Dia menginginkan agar Bupati Blora untuk sementara tidak mengisi jabatan itu sampai selesai digelarnya Pilkada.

“Saya sebagai pribadi menyarankan bupati agar untuk sementara tidak mengisi jabatan itu sampai selesainya pagelaran Pilkada mendatang,” tegasnya.

Akan tetapi beberapa sumber dikalangan eksekutif yang ditemui SR, mereka mengatakan bahwa sampai saat berita ini ditulis belum ada rapat Baperjakat yang membahas kekosongan jabatan itu.

“Memang pengisian jabatan adalah kewenangan mutlak Bupati, tapi hendaknya Baperjakat memberi pertimbangan personil ke Bupati. Itu kan tugas utama Baperjakat,” kata Banyak sumber yang ditemui SR.

Sementara ditempat terpisah Ketua Baperjakat Blora, Bambang Sulistya ketika dikonfirmasi membenarkan belum adanya rapat Baperjakat yang membahas kekosongan itu.

“Kami sampai hari ini belum pernah rapat itu,” tegas Bambang Sulistyo yang juga Sekkab Blora Senin (2/11). (Roes)

Fokus Samping

Bambang Susilo (Wakil ketua DPRD Blora – Partai Demokrat)

Mengganggu Kinerja Birokrasi

BLORA. SR- Dampak kekosongan kurang lebih 43 jabatan dilingkungan Pemkab Blora menurut Wakil ketua DPRD Blora Bambang susilo akan berdampak pada Birokrasi.

Logikanya menurut Bambang yang berasal dari partai demokrat ini, adalah tidak optimalnya SKPD dalam melaksanakan program yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kinerja birokrasi akan terganggu, kerja tidak optimal, itulah dampak dikosongkanya kepala SKPD,” katanya.

Disisi lain Bambang Susilo yang juga salah satu kandidat Bacawabup partai Demokrat ini, mengungkapkan dalam pembahasan APBD nantinya akan berpengaruh juga, bila belum adanya pimpinan SKPD-nya.

“Walau diwakili secara kolektifpun, saya pikir tidak semaksimal ketika pimpinan SKPD sendiri yang ikut membahasnya,” jelas Bambang.

Dia juga menambahkan hendaknya bupati sesegera mungkin mengisi jabatan itu, sehingga kekosongan tidak berlarut dan kerja birokrasi khususnya eksekutif bias optimal.(Roes)

Edy Harsono (Ketua Fraksi GAPURA – Partai Hanura)

Tidak Profesional Segera Ganti

BLORA, SR- Dampak kekosongan jabatan dilingkungan Pemkab Blora menurut Edy Harsono yang juga anggota DPRD Blora dari Partai Hanura ini harus diisi orang yang professional. Hal itu diungkapkanya beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi tentang molornya APBD 2009.

“Tarik peristiwa lalu, molornya APBD citra buruk Blora hanya karena tarik ulur kepentingan eksekutif dan legislatif,” kata Edy.

Menurut dia harusnya peritiwa semacam itu dapat diselesaikan secara bijak oleh birokrasi yang ada di eksekutif.

Ketika ditanya apakan perlu diadakan reformasi ditubuh birokrasi, dia mengatakan memang perlu.

“Yang kita inginkan Blora kedepan lebih mengutamakan pejabat yang professional, khusnya dalam hal menangani investor,” tegas Edy Harsono.

Saat didesak mengapa harus mencari pejabat yang profesinal, Edy menggariskan pejabat dapat mencari terobosan, khususnya membuka dan menciptakan peluang kerja baru di masing-masing sektor. “Kalau tidak Profesinal mengapa tidak diganti,” tandas Edy.(Roes)