Tabloid Asli Blora - RANPERDA - APBD & PROYEK BERMASALAH

FOKUS

80-an Ranperda Optimis Selesai – Penetapan APBD Januari 2010

 

BLORA, SR- Ternyata DPRD Periode lalu (1999=2004) masih menyisakan sekitar 80 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang belum ditetapkan. Hal itu dikatakan ketua DPRD Blora  HM Kusnanto saat konfrensi Pers yang digagas Diskominfo di Jiken minggu lalu. Konfrensi Per situ sendiri dihadiri sekitar 45 wartawan Blora baik dari wartawan media cetak ataupun media elektronik dengan narasumber Bupati Blora Yudhi Sancoyo dan Kusnanto.

       

Menurut Ketua DPRD periode 2009-2014 Ranperda tersebut belum terselesaikan karena berakhirnya masa bakti anggota DPRD lalu.

 

Untuk itulah dia mengaku bersama seluruh anggota DPRD periode ini akan semaksimal mungkin menyelesaikan sisa ranperda yang belum dibahas tersebut.

       

Hal ini karena ranperda yang telah diajukan eksekutif dinilainya merupakan hal yang akan banyak membantu meningkatkan perekonomian rakyat Blora.

 

“Pembahasan ranperda kali prioritas yang bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup rakyat dulu, sehingga dapat secepat mungkin bermanfaat bagi rakyat,” kata Kusnanto.

       

Sedang unuk masalah APBD dirinya dihadapan para wartawan, tetap optimis akan terselesaikan pada Januari tahun depan. Karena KUA PPAS diserahkan pemkab kepada DPRD pada akhir bulan lalu saat ini telah dalam tahap pembahasan. Kusnanto mengatkan hal itu karena dirinya beserta anggota DPRD telah mengadakan komitmenbersama untuk membuat perubahan di lembaga yang dia pimpin.

       

“Karena, selama ini masyarakat menilai lembaga dewan selalu terlambat menetapkan APBD, Tahun ini kami optimis bisa ditetapkan awal tahun 2010, dan Bupati tidak akan berdiri lagi pada Musrenbangnas karena keterlambatan pengesahan APBD,” janji Kusnanto.

       

Kata ketua DPRD Blora yang juga mantan Kades Jiken ini, juga menjelaskan pihaknya akan membahas draf kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon priorotas anggaran sementara (PPAS) RAPBD 2010 dengan cepat. Waktu selama dua bulan dipatok bisa menyelesaikan APBD tersebut. KUA PPAS itu.

       

''Kami akan langsung membahasnya dan kami tidak akan menunda-nunda pekerjaan ini,'' tambahnya.

       

Akan tetapi Dia mengaku belum memberikan gambaran kondisi RAPBD 2010 sesuai draf di KUA da PPAS tersebut. Karena itu, dia berharap para anggota dewan juga diminta konsisten untuk menjalankan tugasnya melakukan pembahasan itu.

 

''Kalau kita bisa mengesahkan APBD tiap awal tahun, waktu kita longgar. Sehingga kualitas pembangunan juga bisa bagus, karena dikerjakan tidak dengan terburu-buru,'' ungkapnya.

       

Sementara Bupati Blora, Yudhi Sancoyo dalam orasinya menekankan pentingnya peran Pers dalam membantu dan mengontrol jalannya pembahasan APBD sampai penetapan agar dapat ditetapkan awal tahun.

       

Disamping itu Bupati Blora ke 26 ini membantah bajwa penetapan APBD awal tahun bukan semata-mata untuk kampanye dirinya yang akan maju sebagai incumbent pada pilbup mendatang.

 

“Disini saya tekankan bahwa penetapan APBD awal tahun, bukan karena akan saya gunakan untuk kampanye, yang utama adalah agar sesegera mungkin rakyat dapat nikmati pembangunan yang bersumber dari APBD,” iegas Yudhi.       

       

Terpisah Direktur LSM Jati Bumi Tejo Prabowo Menyambut baik apa yang dikomitmenkan Kusnanto dan anggota dewan lainnya. Kami selalu dukung langkah dewan dan bila APBD sebagaian besar untuk kesejahteraan rakyat Blora.

 

“Namun bila pelaksanaan anggaran pembangunan yang diperuntukan rakyat ternyata meleceng dari ril nya, kami lah yang pertama akan membawa kasus ini ke kancah hukum,” tandas Tejo. (Roes)

 

 

Fokus Samping

 

RM. Yudhi Sancoyo (Bupati Blora)

Penyebabnya Terlambat Penetapan APBD

 

BLORA, SR- Setelah meminta agar insa Pers Blora untuk juga membantu Pemkab dalam fungsi kontrol melalui pemberitaan khusunya dalam pelaksanaan APBD, Bupati Blora meminta agar Para wartawan bekerja secara professional. Artinya pemberitaan hruslah seimbang dalam penulisanyan.

       

Saat dinya wartawan tentang adanya beberapa permasalahan proyek pada anggaran tahun ini, Yudhi menjawab Akibat terlambatnya penetapan APBD. Bupati Blora juga mengakui adanya kesalahan prosedur dalam penunjukan konsultan pengawas proyek Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora. Untuk itu, Bupati akan memberi sanksi administratif berupa teguran kepada DPU Blora.

       

"Saya tidak menemukan indikasi dugaan korupsi dalam kasus tersebut. Yang ada hanyalah kesalahan prosedur penunjukan yang masuk dalam ranah pelanggaran administratif," kata Yudhi di Blora, Kamis (10/12).

       

Pernyataan itu terkait kasus penunjukan konsultan pengawas proyek yang diungkap Koalisi LSM Blora. Bahwa penunjukan itu tidak sesuai prosedur karena dilakukan pada saat proyek sudah berjalan, bahkan nyaris rampung.

 

Koalisi LSM tersebut meminta Kepolisian Resor Blora mengusut kasus yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi. Para konsultan pengawas yang menerima "amplop" berisi kertas bertuliskan nama proyek dan besaran jasa pengawasan dinilai tidak akan bekerja optimal.

       

Menurut Yudhi, kasus itu tidak terlepas dari keterlambatan penetapan APBD 2009, yaitu pada akhir Juni 2009. Akibatnya, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) panik.

 

"Kerja pemerintahan tidak beraturan karena pelaksanaan pembangunan sangat mepet. Terjadilah fenomena semacam itu. Padahal, seharusnya itu dapat dihindari," kata Yudhi.(Roes)

 

 

H Haryono SD (Tokoh Masyarakat)

APBD Tulang Punggung Perekonomian Blora

 

BLORA, SR- Salah satu tokoh masyarakat H. Haryono SD mengatakan anggaran APBD merupakan tulang punggung perekonomian di Blora. Sehingga bila penetapanya bias awal tahun maka perekonomian Blora akan dapat berjalan dengan baik dan Proyek APBD dapat tergarap dengan maksimal.

       

Lain hal nya di kabupaten yang ada industrinya seperti di Kudus misalnya, bisa dikatakan salah satu penggerak ekonominya ditompang dari industri rokoknya.

 

“Bila dikata jumlah buruh pabrik rokok di kudus kemungkinan besar sama dengan para pekerja proyek yang dibiayai APBD,” jelasnya.

       

Haryono yang juga ketua KBP3 (Keluarga Besar Putra-putri Polri) Blora ini mengasumsikan, secara matematika berkisar 20 persen dana APBD yang dialokasikan pembangunan ke masyarakat. Akan tetapi dana tersebut sangatlah penting untuk menggerakan perekonomian di Blora.

       

“Ibarat mobil petani dan pekerja hutan adalah roda depan sedang buruh proyek APBD roda belakangnya. Bila roda belakangnya macet pastilah mobil tersebut macet,” ungkap Haryono.

       

“Sedang prosentase APBD terbanyak diserap didalamnya gaji PNS, yang hitunganya hampir separo dari anggaran di APBD itu sendiri. Namun keistemewaan gaji PNS adalah wajib dibayarkan disetiap bulannya, walau APBD belum ditetapkan,” kata Haryono.

       

Disamping alokasi itu, dituntut juga 20 persen untuk alokasi anggaran pendidikan. Belum lagi berapa persen untuk biaya administrasi pemerintahan misalnya pembelian alat tulis Kantor.

       

“Sehingga biaya yang dialokasikan untuk rakyat seperti pembangunan gedung sekolah, jalan, saluran irigasi dan lainlain, dalam kisaran angka 20 persenan,” jelas Haryono.

       

Tambah Haryono, kisaran angka 20 persen inilah yang merupakan dana yang sebagian besar, diserap untuk gaji tenaga kerja pada proyek dari APBD itu. Yang tentunya ditunggu masyarakat Blora.

       

Untuk itulah Haryono menyarankan agar APBD Blora tahun 2010, agar ditetapkan di awal-awal tahun 2010 mendatang.(Roes)

KOMPAS - BATIK BLORA

Perajin
Mbah Bibit dan Udeng Generasi Baru Pembatik Blora

Kamis, 31 Desember 2009 | 08:56 WIB

Mbah Bibit (92), warga Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, adalah generasi pembatik Blora yang terakhir. Dia dan para perajin batik di Mlangsen dan Beran berhenti membatik sejak 1960-an.

"Waktu itu kami tidak punya modal dan pembeli karena para pengusaha Tionghoa, sang pemberi modal sekaligus pembeli, tidak lagi aktif berdagang batik," kata Mbah Bibit di Blora, Selasa (29/12).

Walau berusia senja, berjalan tertatih-tatih, dan sudah ompong, ingatan Mbah Bibit tentang batik masih tajam. Menurut dia, pengusaha Tionghoa Blora memberi para perajin kain mori, pola batik, dan malam atau lilin.

Mereka meminta perajin membatik sesuai pola yang motif batik yang diberikan. Caranya, dengan mengeblat pola motif batik. Jika hasil batikan halus, perajin mendapat tiga ece atau sama dengan 30 sen. Jika kasar, hanya mendapat 1-2 ece.

"Kami biasa membatik kain mori untuk bahan baku udeng, jarik, dan blangkon," kata Mbah Bibit yang lahir di Lasem, Rembang.

Ketika ditanya tentang motif, Mbah Bibit menggambarkan motif-motif batik Blora dengan jari di telapak tangannya yang keriput. Motif-motif itu umumnya sama dengan motif batik Surakarta, yaitu kembang manggar, semen romo (sulur-sulur kembang), dan lar (bulu).

Meski sejak tahun 1960 Blora tidak ada perajin batik, Pemerintah Kabupaten Blora berupaya melestarikan batik. Mereka membuat motif batik khas Blora, motif daun jati dan mustika. Kedua motif itu mengandung filosofi hidup dan etos kerja.

Kepala Bidang Pos Komunikasi dan Informasi Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Blora Sukarjo mengatakan, pada 2008, pemerintah membuat batik motif daun jati. Motif itu simbol wilayah Kabupaten Blora yang hampir 60 persen luasannya adalah hutan jati.

"Kami mengangkat pesan pelestarian lingkungan hidup, terutama jati," kata Sukarjo.

Pada 2009, pemerintah mendesain batik mustika. Batik itu mengusung semua kekhasan Blora, yakni barongan, kilang minyak, tayub, daun jati, sate, dan Sedulur Sikep atau Samin.

"Barongan dan tayub menyiratkan pesan pelestarian budaya dan tradisi, kilang minyak adalah simbol pelestarian sumber daya alam, sate sebagai kuliner khas Blora, dan Sedulur Sikep merupakan satu-satunya komunitas di Blora yang memegang teguh prinsip-prinsip hidup, alam, dan moral," kata Sukarjo.

Menurut Sukarjo, seluruh pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Blora diwajibkan mengenakan batik itu sesuai waktu yang ditentukan. Batik motif daun jati dipakai setiap Kamis pertama, sedangkan motif mustika setiap kali ada pelantikan pejabat atau penyambutan tamu dari luar daerah.

Selain itu, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Blora berupaya membangkitkan kembali generasi pembatik. Caranya, menggelar pelatihan membatik bagi para ibu.

Kepala BP3AKB Suryanto mengatakan, kaum ibu itu sama sekali buta soal dasar-dasar keterampilan membatik. Mereka mulai dari nol sehingga membatik dengan mencontoh pola yang digambar atau disalin.

"Ke depan kami berharap ada sejumlah peserta yang mau mengembangkan usaha batik khas Blora. Pemerintah akan berupaya membantu pengembangan usaha itu," kata Suryanto. (HENDRIYO WIDI)

Tabloid asli Blora - ONE MAN ONE TREE

Lahan kritis di Blora capai 12.000 ha

 

BLORA, SR- Meski separoh lebih wilayah Blora hamparan hutan, kenyataannya sampai saat ini lahan kritis di wilayah ini masih cukup luas, yakni sekitar 12.058 hektar (ha). Upaya reboisasi lahan itu kini terus digenjot dengan berbagai kebijakan.

       

Bupati RM Yudhi Sancoyo cukup serius dan rajin turun lapangan untuk aksi menghijauan berbagai lahan, bahkan program terbaru satu orang menamam satu pohon sudah digelorakan

       

Tidak hanya itu, Pemkab juga menelorkan kebijakan positif dalam bentuk satu siswa menanam satu pohon, seperti disampaikan Asisten II Setda Blora, H Gunadi dalam acara penanaman pohon di lokasi Perumahan Cepu Asri, Desa Pojok Watu, masuk Kecamatan Sambong, Jumat lalu.

       

Hadir di acara itu Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo dan sejumlah pejabat Muspida lainnya. Juga tidak ketinggalan Ketua Tim Penggerak PKK Manik Habsari Sancoyo, dari Dharma Wanita, Camat dan Kapolsek di Blora.

       

Serentak : Bupati Blora Yudhi Sancoyo beserta Muspida Plus secara serentak melakukan penanaman pohon dalam program One Man one tree

”Aksi ini untuk percepatan pemulihan lahan kritis, satu siswa diwajibkan menamam satu pohon,” tandas Gunadi.

       

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan, Sutikno Slamet menambahkan wilayah Blora seluas 182.059 hektar dan 51 persennya adalah hutan. Namun, akibat penjarahan dan pe-ne-bangan liar, lahan hutan di Blora mengalami kerusakan yang parah.

 

Dampaknya, lanjut Sutikno Slamet, saat ini baru 14.250,73 hektar lahan yang sudah berhasil dihijaukan kembali, maka pihaknya berkampanye agar warga gemar menanam dan merawat pohon.

       

Gerakan satu orang menanam satu pohon (one man one tree) sudah berhasil menanam bibit 989.847 sesuai jumlah penduduk Blora. Hal itu bisa merehabilitasi 2.475 hektar lahan kritis. Bila ditambah dengan kebijakan baru satu siswa menanam satu pohon, lahan kritis yang ada akan semakin berkurang.

       

Demikian juga di kegiatan yang serupa dilakukan di SMAN 2 Blora Bupati beserta Muspida Plus melakukan penanaman pohon dibarengi semua pelajar sekolah tersebut melakukan penanaman dengan intilah mereka menyebut program Tree in One..(Gie/Roes)

SMAN 1 Jepon

Bukan Hanya Menanam Pohon, Tapi Juga merawat

 

JEPON, SR - Gerakan satu pelajar satu pohon yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Blora (Blora) direspon bagus oleh sejumlah sekolah. Salah satunya adalah SMAN 1 Jepon, dengan menanam 300 pohon yang melibatkan semua siswa, guru dan staff pengajar sekolah yang berada di Jl. Blora Cepu Km 7 ini.

 

Penanaman pohon yang mayoritas Jati itu, ditanam di halaman sekolah dan sekitar lingkungan sekolahan, Jum’at (4/12). Sekaligus menjadi agenda rutin sekolah dan rangkaian kegiatan untuk memperingati hari jadi Kabupaten Blora ke-260.

 

Kepala SMAN 1 Jepon Dra.Tiknowati mengatakan, kegiatan penanaman pohon bertujuan untuk menghijaukan kembali lingkungan sekolah, sehingga sekolah menjadi hijau dan asri, serta mengurangi dampak akibat pemanasan global.

 

”Kami bukan hanya menanam saja, namun juga siswa wajib merawat pohon yang ditanam agar tetap hidup dengan baik,” ungkap Tiknowati kepada SR, Jum’at (4/12) disela-sela kegiatan penanaman.

 

Perawatan itu lanjutnya, setiap dua orang siswa bertanggungjawab atas satu pohon yang telah ditanam, dan perawatan itu harus dilakukan sampai lulus dengan di bimbing oleh guru pembimbing yang telah ditunjuk.

 

”Dengan demikian ada tanggung jawab dan ada kebanggaan buat mereka, setelah lulus dia akan bisa melihat teryata pohon yang dia tanam tumbuh baik,” katanya. (Sw).

 

Kompas ; Radar Bojonegoro ; Pesisir Timur (Wawasan)

600 Seniman Blora Deklarasikan Barongan

Senin, 21 Desember 2009 | 03:40 WIB

BLORA, KOMPAS - Pemerintah Kabupaten Blora dan 600 seniman barongan mendeklarasikan barongan sebagai kesenian khas Blora, Jawa Tengah. Deklarasi itu berbentuk pernyataan barongan sebagai spiritualitas hidup dan kesenian masyarakat Blora serta parade tari 600 singa barong.

Para seniman dari 16 kecamatan di Blora, Sabtu (19/12), memadati Jalan Pemuda, Blora. Mereka memakai topeng singa barong, tokoh utama lakon pertunjukan barongan, dan membentuk barisan tiga deret sepanjang sekitar 1,5 kilometer.

Dua barongan raksasa Risang Guntur Seto yang diusung 6-8 seniman berada di barisan paling depan. Di belakangnya, pemain- pemain kesenian barongan selain Singa Barong, seperti Bujangganong (Pujangga Anom), Joko Lodra (Genderuwo), pasukan berkuda, Noyontoko, Untub, dan Gainah, menari sesuai gaya dan karakter masing-masing.

Ketua Panitia Deklarasi Barongan Pudiyatmo mengatakan, barongan merupakan seni pertunjukan sekaligus legenda masyarakat Blora. Barongan mengisahkan tentang peperangan antara Jaka Lodra dan Pujangga Anom melawan Singa Barong penjelmaan Adipati Gembong Amijoyo. ”Singa Barong juga dipercaya sebagai penunggu hutan Blora. Kepercayaan itu tidak lepas dari sekitar 50 persen luas wilayah Blora adalah kawasan hutan,” kata Pudiyatmo.

Dosen Institut Seni Indonesia Solo sekaligus peneliti barongan, Slamet MD, mengemukakan, sudah bertahun-tahun barongan merupakan pembawa spiritual kehidupan Blora. Barongan digunakan sebagai sarana upacara ritual lamporan (mengusir penyakit dan kejahatan), ruwatan wong sukerto (orang bernasib buruk), perkawinan, khitanan, dan bersih desa. (hen)

-------

Minggu, 20 Desember 2009

600 Grup Barongan Atraksi Masal

BLORA - Enam ratus grup barongan se-Kabupaten Blora kemarin (19/12) memadati Jalan Pemuda. Mereka menggelar atraksi masal untuk mendeklarasikan kesenian barongan sebagai kesenian khas dan asli Blora.

''Jika di Ponorogo ada reog, di sini ada barongan karena kesenian ini sudah mendarah daging bagi warga Blora,'' ujar Pudiyatmo, kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (DPKPOR) Blora.

Selain Bupati Yudhi Sancoyo dan Ketua DPRD Maulana Kusnanto, deklarasi itu juga dihadiri para pejabat pemkab setempat dan Profesor Slamet, ahli kebudayaan dari Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. 'Kami ingin pemkab mengembangkan kesenian ini dan menjadikan kesenian ini kebanggaan dan budaya lokal yang adiluhung,'' tambah Pudiyatmo.

Enam ratus grup barongan itu tampil memanjang hingga lebih dari dua kilometer. Menurut Prof Slamet, dari catatan dirinya, kesenian barongan ada sejak sekitar tahun 1935. Kesenian itu merupakan kesenian asli Blora. Alasannya, sebuah buku yang ditulis warga Belanda, menyebutkan Gubernur Belanda saat itu pernah datang ke Blora dan disuguhi kesenian tersebut. Setiap tahun, kesenian barongan berkembang. ''Sebelum tahun 1945 kesenian Barongan masih merupakan kepercayaan dan olah kanuragan,'' tuturnya.

Sejak 1945 sampai 1965, kesenian barongan menjadi propaganda politik. Melalui kesenian ini, warga Blora ingin menggelorakan perlawanan pada penjajah. Karena itu, ada sebuah wadanan atau olok-olok untuk barongan. Yakni, barongan ora galak, barongan moto beling. Barongan ora galak, endas butak ditempiling (Barongan tidak galak, barongan bermata kaca. Barongan tidak galak, kepala botak di tempeleng). ''Wadanan ini isyarat karena mengandung makna semangat. Kepala botak yang dimaksud adalah penjajah saat itu sehingga harus ditempeleng dan diusir dari negeri ini,'' jelasnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, barongan menjadi seni pertunjukan, meski masih ada unsur mistiknya. Menurut Slamet, barongan sebagai alat mengusir energi jahat ketika itu masih ada.

Sejak 1965 sampai 1998, lanjut dia, kesenian ini terpengaruh dengan kuda lumping. Sehingga kuda lumping pun dimasukkan. ''Dan hingga sekarang barongan menjadi kesenian yang masih digemari,'' ujarnya. (ono)

-------
Monday, 21 December 2009

Pilkada Blora dianggarkan Rp 14 miliar

BLORA - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu Kada) Kabupaten Blora, sudah merampungkan tahapan uji kepatutan dan kelayakan 96 orang calon anggota Panwaslu Kada Kecamatan, mereka dari 16 kecamatan atau enam orang tiap kecamatan.

Dari enam orang calon tiap kecamatan akan dipilih tiga terbaik dengan tetap mengutamakan mantan anggota Panwaslu 2009, dan sangat memperhatikan 30 persen kuota perempuan.

”Kami sudah selesai melakukan uji kepatutan dan kelayakan dalam rapat pleno nanti, kami sepakat utamakan mantan anggota Panwaslu 2009 dan memperhatikan kuota perempuan,” jelas anggota Panwaslu Kada Blora Ninik Idhayati, Minggu (20/12).

Menurut mantan Ketua Panwaslu Kecamatan Blora yang kini masuk anggota Panwaslu Kada Kabupaten itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sudah memenuhi ketentuan enam orang calon dari 16 kecamatan, setelah kuota semua kecamatan terpenuhi barulah Panwaslu Kada melakukan fit and proper test.

Ninik menyebut akan menyusun anggaran dengan prinsip efisiensi, seperti sewa mobil/motor (Panwaslu Kada Kabupaten) dan sewa motor untuk Panwaslu Kada Kecamatan yang Pemilu 2009 dapat jatah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), kini dihilangkan.

”Ketua Panwaslu Kada Blora, Pak Wahono, sudah instruksikan sekrtetariat agar menghapus sewa mobil/motor untuk efisiensi,” jelasnya pada Wawasan di kantonya, kemarin.

Uang kehormatan
Sementara itu anggaran Pemilu Kada 2010 sudah dimasukkan dalam draf rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2010, yakni sebesar 14 miliar. Anggaran itu belum termasuk penyelanggara Pemilu bidang pengawasan (Panwaslu Kada).

Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo menegaskan, gaji penyelenggara Pemilu Kada, khususnya panitia pemilihan kecamatan (PPK), besarnya uang kehormatan (bulanan) di sesuaikan dengan standardisasi yang ada di daerah. K.9-bg

------

Pesisir Timur (Wawasan) ; KOMPAS

Tuesday, 15 December 2009 Ki Enthus obati rindu warga Blora BLORA - Lama tidak tampil di Blora, dalang vokal Ki Entus Susmono, kemarin, menghibur ribuan warga kota sate dalam penampilannya di alun-alun kota setempat. Dalang asli Tegal itu tampil atas undangan Mobil Cepu Ltd (MCL), anak perusahaan Exxonmobil Oil yang berkantor di Cepu. Sejumlah pejabat di operator Blok Cepu (MCL) hadir di arena hiburan wayang kulit antara lain Peter Hiskins, Operations Superintendent MCL, serta Manajer Deve- lopment Arti Sudarsono. Pentas ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Blora ke-260. Dalang nyeleneh itu menammpilkan lakon Semar Mbangun Catur W (warek, waras, wasis dan wilujeng). Namun, bukan Entus namanya kalau tidak bisa memainkan lakon yang dia buat sendiri. Bahkan sejak pentas pukul 21.00 sampai pukul 04.00, ribuan warga Blora betah duduk di Alun-alun Blora karena tertarik dengan kepiawaian Enthus dalam mencampuraduk cerita dan ocehan- ocehan banyol nakalnya. Senpat diterpa hujan lebat tak menghalangi penampilan kontroversinya. Sindiran dan kritik yang dirindukan warga Blora dia lontarkan vulgar, bahkan kekonyolannya menambah para penonton betah, termasuk deretan pejabat Blora seperti Bupati RM Yudhi Sancoyo, Ketua DPRD H Maulana Kusnanto, Sekda H Bambang Sulistya, serta seumlah pejabat pemkab lainnya. Di awal acara, dengan didampingi para pejabat MCL dan pejabat pemkab, bupati menyerahkan tokoh Semar kepada Enthus. Penyerahan tokoh wayang yang menjadi pemeran utama dan pegelaran itu sebagai tanda dimulai pertunjukkan, juga Kusnanto. K.9-ip ------- Monday, 14 December 2009

100 wanita Blora ikut KB gratis BLORA - Aksi sosial digelar oleh Pengurus Cabang (PC) Muhammadiyah. Sekitar 100 wanita ibu rumah tangga, Minggu (13/12) mengikuti pemasangan alat KB gratis, mereka lebih minat pada program IUD, implant (susuk) dan pil. Kegiatan positif itu dari hasil kerja sama Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) dengan Pengurus Cabang Muhammadiyah Blora, dilangsungkan di Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Jalan Raya Blora-Cepu, Desa Seso, Blora. ”Tidak hanya program Keluarga Berencana (KB) gratis, aksi sosial itu juga dalam bentuk khitanan massal kepada 20 anak dan bentuk nikah gratis satu pasangan,” kata Arbiyanto, panitia kegiatan. KB di Kecamatan Blora, Jepon, Banjarejo dan Tunjungan yang paling banyak diminati peserta adalah KB cara implant, yakni memasang susuk di lengan kiri karena dirasakan paling efektif untuk jangka tiga tahun. Cara KB itu memang sama dengan suntik. Hanya saja suntik dilakukan setiap bulan sekali, dengan biaya sekitar Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu bila aseptornya bayar sendiri. K.9-bg

-------

Monday, 14 December 2009

Proyek bermasalah di Blora masuk BPK

BLORA - Keterlambatan pembentukan konsultan pengawas proyek di Dinas Pekejaan Umum (DPU) terus menggelinding. Selain sedang dalam proses klarifikasi Kepolisian Resor (Polres) Blora, kini Koalisi Masyarakat Peduli Anti Korupsi (Kompak) segera mengusung kasus itu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

”Sudah dalam pemberkasan, kami akan laporan ke BPK, waktunya dalam pekan inilah,” tandas aktivis Kompak, Singgih Hartono, Minggu (13/12).

Polres sendiri, menurut Kapolres Blora AKBP Isnaini Ujiarto melalui Kasat Reskrim AKP Priharyadi, membenarkan pihaknya sedang menangani masalah pengawasan proyek yang saat ini sudah selesai klarifikasi.

Sejumlah pihak sudah diklarifikasi, selanjutnya akan segera disimpulkan untuk bisa masuk tahap penyidikan atau tidak, termasuk sudah disimpulkan dan dipelajari berbagai berkas atau dokumen terkait kasus tersebut.

”Sudah selesai klarifikasi dengan berbagai pihak, tinggal kesimpulannya saja untuk bisa diteruskan ke penyidikan atau tidak,” jelasnya pada Wawasan.

Lamban
Sementara itu Kompak, lembaga baru gabungan sejumlah pimpinan partai politik dan aktivis antikorupsi di Blora, sebelumnya melaporkan dugaan kasus pengawasan proyek DPU bermasalah itu ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah karena menilai kinerja Polres setempat lamban.

”Terkait akan menggelindingkan masalah itu ke BPK, Kompak berharap segera saja ditindaklajuti ke arah pemeriksaan dan tidak menjadi kebiasaan mandek di tengah jalan,” tambah Singgih Hartono.

Masalah utama dalam kasus ini, lanjutnya lagi, karena DPU dalam tahun anggaran pembangunan 2009 baru membentuk konsultan pengawas setelah proyek banyak yang berjalan dengan akan mencairkan dananya yang mencapai hampir Rp 900 juta.

Menurut Singgih, sangat tidak logis proyek yang ratarata sudah berjalan lebih dari 60 persen, bahkan ada yang akan selesai, konsultan pengawasnya baru ditunjuk, lantas seperti apa nanti kualitas fisik proyek.

Maka Kompak akan mengawal kasus ini sampai BPK turun. Sejauh ini pula, lanjutnya lagi, banyak proyek fisik yang tanpa diawasi, hal itu memunculkan potensi kerugian dan kualitas proyek tidak terjamin, termasuk ada informasi beberapa proyek baru seperti proyek jalan di wilayah Kecamatan Kunduran, kini sudah mulai rusak terkelupas. K.9-bg

-------

Bupati Beri Sanksi DPU Blora

Sanksi Mesti Lebih Tegas, Tidak Cukup Hanya Teguran

Jumat, 11 Desember 2009 | 13:01 WIB

Blora, Kompas - Bupati Blora Yudhi Sancoyo mengakui adanya kesalahan prosedur dalam penunjukan konsultan pengawas proyek Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora. Untuk itu, Bupati akan memberi sanksi administratif berupa teguran kepada DPU Blora.

"Saya tidak menemukan indikasi dugaan korupsi dalam kasus tersebut. Yang ada hanyalah kesalahan prosedur penunjukan yang masuk dalam ranah pelanggaran administratif," kata Yudhi di Blora, Kamis (10/12).

Pernyataan itu terkait kasus penunjukan konsultan pengawas proyek yang diungkap Koalisi Masyarakat Peduli Antikorupsi (Kompak) Blora. Menurut Kompak, penunjukan itu tidak sesuai prosedur karena dilakukan pada saat proyek sudah berjalan, bahkan nyaris rampung. Kompak meminta Kepolisian Resor Blora mengusut kasus yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi. Para konsultan pengawas yang menerima "amplop" berisi kertas bertuliskan nama proyek dan besaran jasa pengawasan dinilai tidak akan bekerja optimal.

Menurut Yudhi, kasus itu tidak terlepas dari keterlambatan penetapan APBD 2009, yaitu pada akhir Juni 2009. Akibatnya, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) panik. "Kerja pemerintahan tidak beraturan karena pelaksanaan pembangunan sangat mepet. Terjadilah fenomena semacam itu. Padahal, seharusnya itu dapat dihindari," kata Yudhi.

Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Blora Bambang Darmanto menambahkan, kasus itu tak perlu diperpanjang. Asal tidak ada kerugian negara, kasus tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi. Selain itu, meski proyek telah berjalan, pengawasan masih dapat dilakukan. Sanksi tegas

Ketua DPRD Blora Maulana Kusnanto mengatakan, pihaknya akan mengkaji kasus itu dan turun ke lapangan mengawasi proyek-proyek itu. DPRD juga akan melihat kerangka acuan proyek itu, apakah dibutuhkan konsultan pengawas atau tidak. "Selama ini DPU pasti menempatkan karyawannya untuk mengawasi proyek-proyek itu," kata Maulana.

Secara terpisah, peneliti senior Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora, Kunarto Marzuki, meminta agar kasus tidak dianggap remeh. Bupati perlu memberi sanksi yang tegas, bukan sekadar teguran, karena jelas-jelas penunjukan konsultan pengawas menyalahi prosedur. "Di dalam petunjuk teknis, setiap proyek pembangunan pasti membutuhkan konsultan pengawas untuk mengawasi pengerjaan proyek, sesuai atau tidak sesuai bestek," kata Kunarto. (hen)

-------

Thursday, 10 December 2009

PAD Blora dekati target Rp 50 M

BLORA - Menjelang tutup tahun aggaran (TA) 2009, realiasasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Blora mendekati target pencapaian (100%), dengan besaran persentase 91,19 persen.

Pada TA 2009, beban target PAD sebesar Rp 50 miliar, namun sampai Minggu pertama Desember ini sudah terealisasi Rp 45,16 miliar dari target total Rp 50 miliar. Di bulan Oktober dan November saja PAD yang masuk kantong kas daerah mencapai Rp 10 miliar lebih.

Diharapkan dalam tahun anggaran 2009, target PAD dapat terpenuhi bahkan terlampaui. Sebab seperti tahun-tahun sebelumnya, yang mana realisasi PAD Blora selalu melampau melebihi target.

”Mudahan-mudahan target PAD terpenuhi, kami optimistis bisa capai 100 persen,” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Blora, Komang Gede Irawadi, Rabu (9/12).

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan hingga akhir November, persentase realisasi penerimaan dari pajak daerah menduduki peringkat tertinggi, yakni mencapai Rp 6,49 miliar (98,86 persen) dari yang ditargetkan sebesar Rp 6,59 miliar. K.9-ip

-------

Tabloid Asli Blora - DULU MANA . . . ?

Reformasi Birokrasi atau Penetapan APBD

BLORA, SR - Wacana reformasi terhadap pengisian pejabat yang kosong karena pensiun atau sebab lain, terus saja bergulir.Hal itu terkait dengan sebanyak 43 pejabat yang kosong terhitung sejak 1 Desember 2009 lalu.

Tejo Prabowo direktur LSM Jati Bumi Blora mengatakan reformasi yang dicanangkan Presiden SBY yakni pada ultah Korpri lalu harus segera ditindaklanjuti kebawah.

“Tema KORPRI mendukung reformasi birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik, harusnya Pemda Blora segera menindaklanjutinya. Jangan hanya pasang spanduk disudut-sudut yang berbicara,” kata Tejo.

Dia juga mengungkapkan agar reformasi birokrasi tak tanggung-tanggung, kalau memang pejabat yang dinilai tidak mampu juga diganti, terlebih kekosongan pejabat eselon segera diisi.

Alasanya pada tahun 2010 kabupaten Blora perlu bekerja ekstra ketat yakni akan digelarkanya Pilkada juga tahun penjaringan investor terkait segera beroperasinya Blok Cepu.

“Isilah pejabat yang mempunyai kemampuan intelektual dan loyalitas yang tinggi, demi mewujudkan Blora yang waras, wareg, wasis dan wilujeng sesuai misi bupati Blora yang telah dicanangkan sejak 5 tahun lalu,” jelas Tejo.

Disisi lain Tejo juga menandaskan, dengan segera diisinya pejabat yang kosong dengan orang kedua persyaratan diatas tentunya mereka berani membuat inovasi yang tentunya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Blora.

“Apalagi kabar terbaru dalam pemerintahan SBY periode kedua ini, bagi para pejabat di pusat dan daerah yang sedang tersandung kasus, akan diseleksi presiden terkait ijin pemeriksaanya. Inilah yang harus memacu para pejabat baru Blora nantinya agar berani melakukan terobosan baru sesuai keahliaanya,” tandas Tejo.

Tejo juga menambahkan, ungkapan mensegneg tidak mudahnya presiden memberikan surat izin tersebut hanyalah untuk menghindari pemunculan kasus yang semata dilandasi karena fitnah. Apalagi, hanya berdasar surat kaleng dan semacamnya.

Ketika ditanya Saat ini Bupati Blora tentunya menghadapi permasahan yang sama sepereti tahun lalu, yakni antara Pengisian Pejabat Kosong atau Penyelesaian APBD 2010 awal tahun depan mana yang didahulukan. Tejo menjawab pengisian pejabat khususnya kepala SKPD yang didahulukan.

“Saya berpendapat pengisian pejabat kosong terlebih dulu, karena merekalah yang nantinya mempertanggung-jawabkan anggaran,” tegasnya Rabu (2/12).

Sementara Legyono Anggota DPRD Blora beberapa waktu lalu juga telang memberikan tanggapan tentang perlunya pembenahan birokrasi, di lingkup Pemkab Blora, juga perlu diperhatikan eksutif.

Dia menginginkan Pemkab Blora lebih serius memperhatikan kesejahteraan di Blora. Untuk itulah dirinya menyarankan penentuan pimpinan kantor atau SKPD, yang menjadi ujung tombak untuk mencari investor, betul-betul dijabat orang yang kredibel.

“Seorang pemimpin yang berorentasi pada kemajuan Blora, berusaha aktif mencari investor dan yang utama mempunyai sifat supel, berpandangan luas dan tentunya mau bekerja keras,” kata Legyono.

Di tempat terpisah Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo pun, sempat menyoroti apa yang diwacanakan beberapa dewan dan masyarakat.

Bahkan dia mengisyaratkan akan melakukan evaluasi SOTK, hal itu diungkapkan saat membuka Diklat Keuangan dan Ketatausahaan pemegas kas SKPD di Wisma Pratama beberapa waktu lalu.

“Evaluasi SOTK memang perlu dilakukan, akan tetapi tidak seperti yang diungkapkan orang harus reformasi birokrasi total,” kata Yudhi waktu itu.

Dia juga menjelaskan bahwa tidaklah mudah melakukan reformasi birorasi. Banyak berbagai aspek yang terkait mulai dari evaluasi sampai hal terkecil terkait pribadi personel. “Tidak semudah seperti membalikan telapak tangan,” tegas Yudhi.

Untuk itulah dia berharap agar masyarakat tahu dan mengerti, tentang dampak yang ditimbulkan bila tuntutan reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh.(Roes)

Fokus Samping

Wahono ( Ketua PWI Pokja II Jateng)

Rombak SKPD Dulu

BLORA,SR- Kekosongan kepala SKPD ternyata juga tak luput dari pantau ketua PWI Pokja II Jateng Wahono.

Menurut Wahono saat ini yang paling tepat adalah Bupati segera merombak SKPD yang telah ada saat ini.

Alasanya SKPD yang ada dan telah ditetapkan dengan Perda SOTK pada awal tahun lalu, terlalu boros dengan perda.

“Sebagai contoh antara Bagian Humas Setda dan Dinas Kominfo tumpang tindih dalam alokasi anggaranya. Semua beli tustel, beli mobil, cetak foto dan lainya ,” kata Wahono.

Dia juga menambahkan, kenyataan seperti ini juga dialami 35 kabupaten/kota di Jawa tengah.

Untuk itulah Blora yang salami ini terkenal dengan predikat molornya APBD, hendaknya membuat gebrakan penghematan anggaran.

“Caranya ya tadi, rombak SKPD yang telah ada saat ini,” tegas Wahono. (Roes)

Urip Daryanto (Ketua Umum Persikaba)

SKPD Sudah Diampu, Dahulukan APBD

BLORA, SR- “Selesaikan pembahasan APBD Blora th 2010, baru isi kekosongan Pejabat,” kata Urip Daryanto Ketua Umum Persikaba Blora yang juga wartawan senior di Blora.

Menurut pemilik anggaran sebesar kurang lebih Rp, 3,4 Milyar untuk Persikaba yang dianggarkan pada APBD ini, Kekosongan kepala SKPD sudah ada yang mengampu sehingga untuk sementara dapat dianggap selesai.

“Justru pembahasan sampai penetapan APBD Blora tahun 2010 yang harus didahulukan, karena menyangkut kepentingan rakyat Blora,” tandas Urip.(Roes)

Amin Faried (Ketua FTB)

APBD Lebih Utama

BLORA, SR- Wacana bergulirnya reformasi yang telah dicanangkan pada hari KORPRI lalu juga mengusik perhatian beberapa LSM yang tergabung dalam Forum Transparansi Blora (FTB).

Menurut ketua FTB Amin Faried ketika ditemui Kamis (3/12) mengatakan reformasi birokrasi memang perlu dilakukan di Blora. Namun hendaknya lanjut Amin, memperhatikan prestasi kerja sehingga tahu SKPD mana yang perlu direformasi.

“Hampir 1 tahun mereka memimpin SKPD tentunya Bupati telah memiliki rapor masing-masing pimpinan tersebut. Otomatis Bupati telah mengantongi SKPD mana yang perlu direformasi,” katanya.

Akan tetapi saat ditanya mana yang harus didahulukan antara Pengisian kekosongan kepala SKPD dan Pembahasan anggaran, dia menjawab semua penting.

“Keduanya sama pentingnya, Namun bila dewan serius menetapkan APBD 2010 Januari maka saya lebih mengutamakan pembahasan APBD lebih utama didahulukan,” tegas Amin Faried. (Roes)

Bambang Susilo (Wakil ketua DPRD Blora)

Kekosongan Kepala SKPD dapat Berdampak APBD 2010

BLORA, SR - Suatu kebijakan pemerintah tidak akan berjalan secara efektif, bila satu elemen pemerintah tidak mendukung. Sedang elemen pemerintah itu sendiri adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Hal itu diungkapkan Bambang Susilo, Wakil ketua DPRD Blora, saat dikonfirmasi terkait molornya APBD akibat P2SE yang sarat kepentingan politis beberapa waktu lalu.

Menurut lelaki yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Blora ini, keadaan lalu tidak akan terjadi bilamana kedua belah pihak, baik legislatif maupun eksekutif dapat menyatukan visi.

Saat ditanya akibat kekosongan kurang lebih 43 jabatan dilingkungan Pemkab Blora menurut Wakil ketua DPRD Blora dari Partai democrat ini, akan berdampak pada Birokrasi.

Logikanya menurut Bambang adalah tidak optimalnya SKPD dalam melaksanakan program yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kinerja birokrasi akan terganggu, kerja tidak optimal, itulah dampak dikosongkanya kepala SKPD,” katanya.

Disisi lain Bambang Susilo yang juga salah satu kandidat Bacawabup partai Demokrat ini, mengungkapkan dalam pembahasan APBD nantinya akan berpengaruh juga, bila belum adanya pimpinan SKPD-nya.

“Walau diwakili secara kolektifpun, saya pikir tidak semaksimal ketika pimpinan SKPD sendiri yang ikut membahasnya,” jelas Bambang.

Dia juga menambahkan hendaknya bupati sesegera mungkin mengisi jabatan itu, sehingga kekosongan tidak berlarut dan kerja birokrasi khususnya eksekutif bias optimal.

Saat dimintai keterangan terkait wacana reformasi yang mulai memanas di Blora saat ini, dia enggan menilai kinerja para pimpinan unit kerja pemkab Blora.

“Yang terpenting para pimpinan SKPD harus bekerja lebih baik dari pada tahun ini,” tandas Bambang Susilo secara diplomatis. (Roes)