Saturday, 05 December 2009
Mahasiswa Sydney gelar aksi sosial di Blora
BLORA - Tidak canggung dan terlihat cukup rajin. Itulah 20 mahasiswa Australia yang kuliah di Warrane College The University of New Wales Sydney, Australia, ketika berada di Wireskat, kompleks pemulihan kesehatan penyakit khusus di Desa Ngampel, Kecamatan Kota Blora.
Tidak hanya di Wireskat, mahasiswa itu juga melakukan kegiatan sosial di Sekolah Kejuruan Menengah (SMK) Katholik, Sekolah Dasar (SD) Sion dan sejumlah lokasi lainnya di kota sate.
Indardjo, pendamping ke-20 mahasiswa, menjelaskan mereka berada di Blora sampai 9 Desember. Banyak kegiatan yang dilakukan di kabupaten penghasil kayu jati itu, bahkan Rabu hari ini, mereka akan bertemu dengan sejumlah tokoh agama dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Kong Huchu dan Nasrani.
Kegiatan yang cukup menarik, antara lain melakukan kerja sosial membangun bengkel belajar di SMK Katholik Blora. Dalam kegiatan itu, mahasiswa bule juga tidak segan-segan ikut memangul berbagai peraklatan (sebagai kuli), mengusung bahan bangunan, pasir, mengeduk tanah dan lainnya.
Rumah Pram
"Secara sukarela mereka membantu. Niatnya ingin membantu negara-negara yang sedang berkembang, bukan di Indonesia saja, bule-bule itu juga akan ke Thailand," kata mantan anggota DPRD Blora, Indardjo.
Ketika di museum kemarin, mahasiswa itu tertarik dengan koleksi-koleksi fosil purba dan benda kuna, seperti fosil kepala kerbau dan tanduk kerbau purba, fosil gading gajah purba yang merupakan maskot museum tersebut.
Di rumah Pram, panggilan Pamoedya Ananta Toer, karena para mahasiswa itu ingin tahu bagaimana tempat dan lingkungan rumah tempat sastrawan yang karyanya banyak diterjemahkan berbagai bahasa di dunia itu.
"Para mahasiswa itu cukup mnengenal nama Pram melalui buku-buku yang dibacanya. Karena kebetulan berada di daerah kelahiran Pram, lantas mereka mampir," kata Indardjo pada Wawasan. K.9-ip
-------
Sabtu, 05 Desember 2009 Gugatan PTUN Ditolak, Mantan
Caleg Sampaikan Perlawanan Hukum
BLORA - Tujuh mantan calon legislatif (caleg) DPRD Blora terus berusaha mendapatkan kursi di gedung wakil rakyat setempat. Meski gugatan terhadap keputusan KPUK ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, mereka masih memiliki harapan untuk memperjuangkan nasib.
''Kami diberi waktu dua minggu terhitung mulai Kamis (26/11) lalu untuk menyampaikan perlawanan hukum. Kami akan manfaatkan waktu tersebut sebaiknya-baiknya guna mengajukan perlawanan,'' ujar Sardjono, salah satu mantan caleg Golkar.
Selain dia, penggugat KPUK setempat adalah D Salam (Golkar), Robin, Ngadi, dan Susilo (PDIP), serta Pujiyono dan Eko Asmoyo (Demokrat).
Dia menjelaskan, dalam putusannya, PTUN menolak gugatan itu. PTUN menilai tidak mempunyai kewenangan menyidangkan perkara yang digugat pemohon. Versi Sardjono, putusan tersebut tidak beralasan. Sebab, perkara yang digugat bukan perselisihan hasil pemilihan umum yang kewenangan penyelesaiannya berada di Mahkamah Konstitusi (MK).
KPUK digugat karena tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 16 P/HUM/2009. Putusan MA itu mengabulkan gugatan judicial review pasal 45 huruf b dan pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009. Yakni, tentang pedoman teknis penetapan dan pengumuman hasil pemilu, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu 2009.
Ketentuan itu antara lain mengatur pembagian sisa kursi berdasarkan sisa suara. Menurut Sardjono, KPUK Blora tetap menggunakan peraturan Nomor 15/2009. Padahal, MA meminta peraturan itu direvisi. Karena KPUK menggunakan peraturan tersebut, kata dia, sejumlah caleg tidak terpilih menjadi anggota DPRD.
Mantan anggota DPRD Blora periode 2004-2009 itu menyatakan, gugatan serupa di tempat lain disidangkan di PTUN. ''Contohnya di Nganjuk, Jawa Timur. PTUN Surabaya menyidangkan perkara yang serupa dengan kami. Yang saya ketahui, persidangannya sudah lima kali, namun belum sampai pada putusan akhir,'' katanya.
Ketua KPUK Blora Moesafa saat dikonfirmasi menyatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Menurut dia, sesuai putusan PTUN, para penggugat dipersilakan mengajukan perlawanan hukum. ''Kami tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Perlawanan hukum adalah hak setiap warga negara dalam hal ini para caleg setelah PTUN menolak menyidangkan gugatan pertama,'' katanya.
Menurut dia, KPUK Blora siap menghadapi gugatan karena menyakini putusan yang dikeluarkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ono)
--------
Sabtu, 05 Desember 2009
BLORA - Setelah mengalami penundaan dua kali, penarikan minyak tanah (mitan) bersubsidi di Blora akhirnya diberlakukan. Dengan penarikan mitan bersubsidi di pasaran, maka kini tidak ada lagi mitan murah.
''Sebelumnya memang ditunda. Penundaan itu memang atas permintaan kami. Namun, sejak Desember ini, resmi subsidi mitan ditarik,'' ujar Kepala Bagian Perekonomian Blora Wahyu Agustini kemarin (4/12).
Mantan Camat Bogorejo itu menjelaskan, tidak dijualnya lagi mitan bersubsidi sebagai tindak lanjut dari program konversi mitan ke gas elpiji. Dia menuturkan, program konversi telah dilakukan di Blora. Bahkan, 260.312 paket tabung gas elpiji dan kompor sudah didistribusikan kepada masyarakat. Paket itu terdiri atas 246.510 kepala keluarga (KK) dan 13.802 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Dalam perkembangannya, lanjut dia, ada tambahan pengajuan 1.122 KK penerima paket bantuan. Tingginya serapan tabung dan kompor bantuan itu, menurut dia, disebabkan kesadaran masyarakat semakin membaik dalam melaksanakan program konversi. Pembagian kompor gas itu dilaksanakan selama dua bulan sejak Juni lalu.
Selanjutnya, dilakukan pemantauan pengguna kompor gas program konversi sebelum pemberlakuan tidak dijualnya mitan bersubsidi kepada masyarakat. ''Kami ingin memastikan kesiapan warga saja. Dan nampaknya saat ini sudah siap,'' katanya.
Meski demikian, Wahyu menyatakan, mitan masih bisa dibeli warga. Namun, mitan dijual dengan harga keekonomian atau nonsubsidi. Minyak tanah tersebut tersedia di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan pangkalan minyak yang ditunjuk. ''Dijual paketan per lima liter. Harganya juga cukup mahal. Sekitar Rp 7 ribu per liter,'' katanya. (ono)
-------
Sabtu, 05 Desember 2009
BLORA - KPUK Blora segera melakukan pemutakhiran data pemilih untuk pilkada tahun depan.
Sebelumnya, KPUK telah membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap desa/kelurahan serta menerima data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari pemkab setempat.
Pemutakhiran data pemilih sangat penting karena terkait kevalidan data pemilih. Pada pemilu-pemilu sebelumnya di Blora, sempat terjadi permasalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal itu disebabkan adanya warga yang belum terdaftar, padahal telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Selain itu, adanya pemilih ganda. ''Kami tidak ingin terulang lagi seperti itu,'' kata Ketua KPUK Blora, Moesafa kemarin.
Safa mengatakan, pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh petugas yang diangkat PPS. Dia meminta petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) adalah mereka yang tahu persis kondisi maupun jumlah warga yang ada di lingkungannya. Karena itu, cukup layak jika ketua rukun warga (RW) atau ketua tetangga (RT) menjadi PPDP. ''Yang pasti, hendaknya PPDP adalah warga yang paham betul dinamika penduduk di tempat tinggalnya,'' kata dia.
Pemutakhiran data pemilih, lanjutnya, berdasarkan DP4 yang diberikan pemkab. Berdasarkan pentahapan pilkada yang telah disusun KPUK, persiapan pemutakhiran pemilih dimulai 3 Desember, yang sudah diawali dengan penyerahan DP4 oleh pemkab kepada KPUK. Selanjutnya, KPUK akan menyusun bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dijadwalkan 4-18 Desember. Bahan DPS tersebut diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Pelaksanaan pemutakhiran pemilih, kata Safa, dilakukan dengan pencocokan dan penelitian bahan DPS serta penyerahan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. Waktu dijadwalkan mulai 22 Desember hingga 13 Januari mendatang. ''Dalam tahapan inilah akan ada petugas yang datang ke rumah-rumah warga,'' tandasnya. (ono)
-------
Sabtu, 05 Desember 2009
BLORA - Target menjadi juara grup C yang dicanangkan Persikaba lepas. Pada laga terakhir putaran kedua kompetisi divisi I, tim polesan Bonggo Ribadi itu dikalahkan tuan rumah Persikubar dengan dua gol tanpa balas kemarin (4/12) sore di Stadion Jenggolo Sidoarjo.
''Pertandingan ini memang sudah tidak menentukan. Sebagian pemain diistirahatkan,'' ujar Amin Faried, manajer Persikaba.
Dia mengatakan, pelatih sengaja menyimpan beberapa pemain pilar untuk menyiapkan diri menghadapi putaran ketiga. Putaran ketiga dikabarkan digelar mulai 11 Desember nanti. ''Ini bagian dari strategi,'' imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Persikaba Siswanto menyatakan, kondisi lapangan sangat memengaruhi penampilan pemain. Permukaan lapangan yang tidak rata membuat alur serangan dan permainan kurang bisa berkembang. ''Tuan rumah memang lebih baik. Pemain hanya istirahat sehari sehingga tenaganya terkuras,'' katanya.
Usai bertanding kemarin, para pemain dan seluruh ofisial Persikaba kembali ke Blora. Mereka akan menyiapkan diri untuk menghadapi putaran ketiga. ''Langkah ke divisi utama semakin dekat,'' ujarnya. (ono)
-------
''Kami diberi waktu dua minggu terhitung mulai Kamis (26/11) lalu untuk menyampaikan perlawanan hukum. Kami akan manfaatkan waktu tersebut sebaiknya-baiknya guna mengajukan perlawanan,'' ujar Sardjono, salah satu mantan caleg Golkar.
Selain dia, penggugat KPUK setempat adalah D Salam (Golkar), Robin, Ngadi, dan Susilo (PDIP), serta Pujiyono dan Eko Asmoyo (Demokrat).
Dia menjelaskan, dalam putusannya, PTUN menolak gugatan itu. PTUN menilai tidak mempunyai kewenangan menyidangkan perkara yang digugat pemohon. Versi Sardjono, putusan tersebut tidak beralasan. Sebab, perkara yang digugat bukan perselisihan hasil pemilihan umum yang kewenangan penyelesaiannya berada di Mahkamah Konstitusi (MK).
KPUK digugat karena tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 16 P/HUM/2009. Putusan MA itu mengabulkan gugatan judicial review pasal 45 huruf b dan pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009. Yakni, tentang pedoman teknis penetapan dan pengumuman hasil pemilu, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu 2009.
Ketentuan itu antara lain mengatur pembagian sisa kursi berdasarkan sisa suara. Menurut Sardjono, KPUK Blora tetap menggunakan peraturan Nomor 15/2009. Padahal, MA meminta peraturan itu direvisi. Karena KPUK menggunakan peraturan tersebut, kata dia, sejumlah caleg tidak terpilih menjadi anggota DPRD.
Mantan anggota DPRD Blora periode 2004-2009 itu menyatakan, gugatan serupa di tempat lain disidangkan di PTUN. ''Contohnya di Nganjuk, Jawa Timur. PTUN Surabaya menyidangkan perkara yang serupa dengan kami. Yang saya ketahui, persidangannya sudah lima kali, namun belum sampai pada putusan akhir,'' katanya.
Ketua KPUK Blora Moesafa saat dikonfirmasi menyatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Menurut dia, sesuai putusan PTUN, para penggugat dipersilakan mengajukan perlawanan hukum. ''Kami tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Perlawanan hukum adalah hak setiap warga negara dalam hal ini para caleg setelah PTUN menolak menyidangkan gugatan pertama,'' katanya.
Menurut dia, KPUK Blora siap menghadapi gugatan karena menyakini putusan yang dikeluarkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ono)
--------
Sabtu, 05 Desember 2009
Resmi Tarik Mitan Subsidi
''Sebelumnya memang ditunda. Penundaan itu memang atas permintaan kami. Namun, sejak Desember ini, resmi subsidi mitan ditarik,'' ujar Kepala Bagian Perekonomian Blora Wahyu Agustini kemarin (4/12).
Mantan Camat Bogorejo itu menjelaskan, tidak dijualnya lagi mitan bersubsidi sebagai tindak lanjut dari program konversi mitan ke gas elpiji. Dia menuturkan, program konversi telah dilakukan di Blora. Bahkan, 260.312 paket tabung gas elpiji dan kompor sudah didistribusikan kepada masyarakat. Paket itu terdiri atas 246.510 kepala keluarga (KK) dan 13.802 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Dalam perkembangannya, lanjut dia, ada tambahan pengajuan 1.122 KK penerima paket bantuan. Tingginya serapan tabung dan kompor bantuan itu, menurut dia, disebabkan kesadaran masyarakat semakin membaik dalam melaksanakan program konversi. Pembagian kompor gas itu dilaksanakan selama dua bulan sejak Juni lalu.
Selanjutnya, dilakukan pemantauan pengguna kompor gas program konversi sebelum pemberlakuan tidak dijualnya mitan bersubsidi kepada masyarakat. ''Kami ingin memastikan kesiapan warga saja. Dan nampaknya saat ini sudah siap,'' katanya.
Meski demikian, Wahyu menyatakan, mitan masih bisa dibeli warga. Namun, mitan dijual dengan harga keekonomian atau nonsubsidi. Minyak tanah tersebut tersedia di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan pangkalan minyak yang ditunjuk. ''Dijual paketan per lima liter. Harganya juga cukup mahal. Sekitar Rp 7 ribu per liter,'' katanya. (ono)
-------
Sabtu, 05 Desember 2009
Mulai Pemutakhiran Data Pemilih
Sebelumnya, KPUK telah membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap desa/kelurahan serta menerima data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari pemkab setempat.
Pemutakhiran data pemilih sangat penting karena terkait kevalidan data pemilih. Pada pemilu-pemilu sebelumnya di Blora, sempat terjadi permasalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal itu disebabkan adanya warga yang belum terdaftar, padahal telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Selain itu, adanya pemilih ganda. ''Kami tidak ingin terulang lagi seperti itu,'' kata Ketua KPUK Blora, Moesafa kemarin.
Safa mengatakan, pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh petugas yang diangkat PPS. Dia meminta petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) adalah mereka yang tahu persis kondisi maupun jumlah warga yang ada di lingkungannya. Karena itu, cukup layak jika ketua rukun warga (RW) atau ketua tetangga (RT) menjadi PPDP. ''Yang pasti, hendaknya PPDP adalah warga yang paham betul dinamika penduduk di tempat tinggalnya,'' kata dia.
Pemutakhiran data pemilih, lanjutnya, berdasarkan DP4 yang diberikan pemkab. Berdasarkan pentahapan pilkada yang telah disusun KPUK, persiapan pemutakhiran pemilih dimulai 3 Desember, yang sudah diawali dengan penyerahan DP4 oleh pemkab kepada KPUK. Selanjutnya, KPUK akan menyusun bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dijadwalkan 4-18 Desember. Bahan DPS tersebut diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Pelaksanaan pemutakhiran pemilih, kata Safa, dilakukan dengan pencocokan dan penelitian bahan DPS serta penyerahan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. Waktu dijadwalkan mulai 22 Desember hingga 13 Januari mendatang. ''Dalam tahapan inilah akan ada petugas yang datang ke rumah-rumah warga,'' tandasnya. (ono)
-------
Sabtu, 05 Desember 2009
Kalah, Target Juara Grup Lepas
''Pertandingan ini memang sudah tidak menentukan. Sebagian pemain diistirahatkan,'' ujar Amin Faried, manajer Persikaba.
Dia mengatakan, pelatih sengaja menyimpan beberapa pemain pilar untuk menyiapkan diri menghadapi putaran ketiga. Putaran ketiga dikabarkan digelar mulai 11 Desember nanti. ''Ini bagian dari strategi,'' imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Persikaba Siswanto menyatakan, kondisi lapangan sangat memengaruhi penampilan pemain. Permukaan lapangan yang tidak rata membuat alur serangan dan permainan kurang bisa berkembang. ''Tuan rumah memang lebih baik. Pemain hanya istirahat sehari sehingga tenaganya terkuras,'' katanya.
Usai bertanding kemarin, para pemain dan seluruh ofisial Persikaba kembali ke Blora. Mereka akan menyiapkan diri untuk menghadapi putaran ketiga. ''Langkah ke divisi utama semakin dekat,'' ujarnya. (ono)
-------
.JPG)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar