BOJONEGORO - Produksi minyak Blok Cepu yang dikelola oleh Mobil Cepu Limited (MCL) dari lapangan Banyuurip, minggu depan ditargetkan mencapai satu juta barel. Lapangan Banyuurip yang berada di Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem ini diproduksi sejak 30 Agustus lalu.
Eksternal Relation Manager Blok Cepu Dedy Affidick mengatakan, saat ini setiap hari minyak yang dikeluarkan dari Blok Cepu berkisar 13 ribu barel per hari (bph). Sedangkan
total produksi minyak mulai 30 Agustus hingga sekarang mencapai 900 ribu barel lebih. "Kemampuan maksimal kita saat ini 20 ribu bph, tetapi semuanya tergantung pembeli," katanya di sela-sela mendampingi Bupati Bojonegoro Suyoto saat berkunjung di early production facilities (EPF) di Desa Gayam, Kecamatan Ngasem, kemarin (5/12).
Dalam kunjungannya, Suyoto didampingi Direktur Utama PT Surya Energie Raya (SER), Sugeng Suparwoto.
Pengakuan Dedy diperkuat oleh Gas Oil Separation Plant (GOSP) Manager PT Exterran Achmad Prasojo. Kepada bupati, Prasojo mengungkapkan, pekan depan produksi minyak Blok Cepu mencapai satu juta barel. Prasojo, yang didampingi Operation MCL Denny Duenas, mengatakan, produksi minyak Blok Cepu dialirkan menuju GOSP melalui pipa 10 inch, kemudian diproses di GOSP untuk proses pemisahan, air, gas dan minyak.
Kapasitas GOSP, lanjut dia, mencapai 20 ribu bph. Sedangkan sekarang ini GOSP baru mengolah produksi minyak Blok Cepu dari lapangan Banyuurip dengan empat buah sumur minyak yang berproduksi 13 ribu bph.
Minyak tersebut, kata Prasojo, dialirkan melalui pipa menuju lapangan Mudi di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Tuban, sebanyak 12 ribu bph. Dari jumlah itu, sebanyak seribu
bph di antaranya ditampung di kilang mini yang dikelola Tri Wahana Universal (TWU) di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu.
Menurut dia, kilang mini ini seharusnya mampu mengolah 6 ribu bph. Karena masih pada tahap awal, dibutuhkan berbagai penyempurnaan teknis untuk bisa mengelola minyak hingga 6 ribu bph. "Yang jelas pengamanan kami di sini berlapis untuk mencegah terjadinya kebocoran gas," terangnya.
Alasannya, masih kata Prasojo, gas yang muncul dibakar melalui flare pit yang tingginya 90 meter. Selain itu, secara teknis pihaknya juga membuat pengamanan khusus dengan menutup sejumlah penutup jika terjadi kebocoran gas. "Kalau di lokasi kami muncul gas berbahaya, yang pertama kali pingsan jelas kami semua yang ada di sini," kata Achmad memberikan gambaran.
Terkait kunjungannya, Suyoto menjelaskan, sidak dilakukan untuk melihat sejauh mana keamanan pengelolaan minyak Blok Cepu di wilayah setempat menyusul gejolak sosial yang menuntut ganti rugi kepada MCL. (ade)
-------
BLORA - Minyak tanah (mitan) bersubsidi ditarik dari peredaran mulai bulan ini. Sehingga, warga pengguna mitan di Blora harus beralih ke gas elpiji tabung tiga kilogram (kg). Jika masih ingin menggunakan mitan, mereka harus membeli dengan harga mahal.
Karena itu, Pemkab Blora sejak tiga bulan lalu melakukan penyisiran warga yang berhak menerima paket bantuan kompor dan tabung gas elpiji, tapi masih banyak tercecer. "Saat ini sudah tercatat 15.600 lebih kepala keluarga (KK) yang terdata," kata Kepala Bagian Perekonomian Wahyu Agustini kemarin (5/12).
Dia mengungkapkan, 15.600 KK itu sudah diusulkan ke Pertamina untuk segera dapat bantuan dari program konversi mitan ke gas. Jika tidak segera diberi, warga harus mengeluarkan banyak biaya untuk membeli mitan. "Sudah dalam proses, namun belum diberikan," tambahnya.
Sebelumnya, ditengarai masih ada sekitar 10 ribu lagi KK yang berhak menerima, tetapi belum memiliki kompor gas dan tabung elpiji. Alasannya bermacam-macam. Ada yang saat itu takut, ada pula yang saat pendataan tidak ada di rumah.
Menurut Wahyu Agustini, jika ada tambahan 15 ribu lebih KK lagi, warga yang memakai tabung gas elpiji tiga kg ini mencapai 275 ribu KK lebih. Sebab sebelumnya distribusi dari program ini mencapai 260 ribu lebih. Penambahan terus dilakukan karena kebutuhan juga tambah. "Karena ada warga yang semula takut, setelah tahu tetangganya memakai, kemudian mendaftar dan meminta. Banyak kasus seperti itu," jelasnya.
Mantan camat Bogorejo itu mengungkapkan, karena ada tambahan warga yang meminta, beberapa hari setelah distribusi kompor gas dan tabung elpiji, pemkab mengajukan tambahan bagi 1.122 KK. Pengajuan itu disetujui Pertamina, yang kemudian dikirimkan kepada warga penerima. Antara lain di Kecamatan Kedungtuban. Mereka itu masuk pada penerima susulan.
Dia menerangkan, sebelum ada susulan, distribusi kompor dan tabung gas sudah melebihi target yang ditentukan. Sebab, target semula jumlah penerima hanya 254.097 paket, yang terdiri dari 243.420 KK dan 10.677 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Namun, realisasinya mencapai 102,45 persen,
Distribusi dari 16 kecamatan di Blora mencapai 260.312 paket yang terdiri dari 246.510 KK dan 13.802 UMKM. Tingginya serapan tabung dan kompor bantuan disebabkan kesadaran masyarakat kian membaik dalam melaksanakan program konversi. (ono)
-------
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Adi Purwanto mengatakan, sumur minyak tua di Blora terletak di wilayah kuasa pertambangan (WKP) PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Region Jawa Area Cepu. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua, lapangan yang berada di blok eksplorasi tak termasuk kategori sumur tua. "Sehingga tidak bisa diusahakan karena blok tersebut belum mendapat status komersialitas dari pemerintah," ujarnya.
Hal itu, lanjut dia, sudah pernah disosialisasikan kepada para penambang, KUD serta penguasa wilayah setempat. Sosialisasi diikuti oleh para camat, dan ketua KUD yang wilayahnya ada sumur tua.
Adi menjelaskan, Pertamina EP telah mengirim surat kepada BUMD Blora dan Provinsi Jateng, tentang sumur-sumur tua yang boleh dan tidak bisa ditindaklanjuti kerja samanya.
Surat itu sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan BUMD. (ono)
-------
Friday, 04 December 2009 Lahan kritis di Blora capai 12.000 ha
BLORA - Meski separoh lebih wilayah Blora hamparan hutan, kenyataannya sampai saat ini lahan kritis di wilayah ini masih cukup luas, yakni sekitar 12.058 hektar (ha). Upaya reboisasi lahan itu kini terus digenjot dengan berbagai kebijakan.
Bupati RM Yudhi Sancoyo cukup serius dan rajin turun lapangan untuk aksi menghijauan berbagai lahan, bahkan program terbaru satu orang menamam satu pohon sudah digelorakan.
Tidak hanya itu, Pemkab juga menelorkan kebijakan positif dalam bentuk satu siswa menanam satu pohon, seperti disampaikan Asisten II Setda Blora, H Gunadi dalam acara penanaman pohon di lokasi Perumahan Cepu Asri, Desa Pojok Watu, masuk Kecamatan Sambong, kemarin.
Pemulihan lahan
Hadir di acara itu Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo dan sejumlah pejabat Muspida lainnya. Juga tidak ketinggalan Ketua Tim Penggerak PKK Manik Habsari Sancoyo, dari Dharma Wanita, Camat dan Kapolsek di Blora.
”Aksi ini untuk percepatan pemulihan lahan kritis, satu siswa diwajibkan menamam satu pohon,” tandas Gunadi.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan, Sutikno Slamet menambahkan wilayah Blora seluas 182.059 hektar dan 51 persennya adalah hutan. Namun, akibat penjarahan dan pe-ne-bangan liar, lahan hutan di Blora mengalami kerusakan yang parah.
Dampaknya, lanjut Sutikno Slamet, saat ini baru 14.250,73 hektar lahan yang sudah berhasil dihijaukan kembali, maka pihaknya berkampanye agar warga gemar menanam dan merawat pohon.
Gerakan satu orang menanam satu pohon (one man one tree) sudah berhasil menanam bibit 989.847 sesuai jumlah penduduk Blora. Hal itu bisa merehabilitasi 2.475 hektar lahan kritis. Bila ditambah dengan kebijakan baru satu siswa menanam satu pohon, lahan kritis yang ada akan semakin berkurang. K.9-Tj
-------
Friday, 04 December 2009
Kesadaran hidup sehat warga Blora memprihatinkan
BLORA - Hasil penilaian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blora menyebut perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan warga penghasil kayu jati masih rendah. Kenyataan, secara umum hasil studi Indonesia Sanitation Sector Development Programme (ISSDP) menunjukkan 47 persen dari penduduk Indonesia buang air besar di sembarang tempat.
Lokasi buang air besar di sembarang tempat, antara lain di sungai, tempat terbuka seperti sawah, kebun kolam dan lainnya. Untuk mengurangi kebiasaan itu, Dinkes Blora akan maksimal mengupayakan peningkatan kedasaran perilaku hidup besih dan sehat.
”Kami akan semaksimal mungkin menciptakan hidup sehat bagi warga masyarakat, tentu secara perlahan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Blora, Henny Indriyanti melalui Kepala Bidang Pemeliharaan Kesehatan, Lilik Hernanto, Kamis (3/12).
Untuk mewujudkan hal itu, lanjutnya, perlu ditunjang program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas) yang sudah dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2008. Pamsimas, tambahnya, kini sudah ada di sembilan desa di lima kecamatan.
Penyakit Lingkungan
Tahun ini, menurut Lilik Hernanto, program yang sama akan masuk lagi untuk 15 desa di sembilan kecamatan. Pamsimas adalah program pemerintah untuk menyediakan air minum bagi warganya yang selama ini kesulitan untuk memenuhinya, terutama di desadesa terpencil.
”Program ini untuk proyek fisiknya ditangani Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinkes yang menyiapkan masyarakatnya agar berperilaku hidup bersih dan sehat dengan fasilitas itu,” jelasnya.
Program Pamsimas bukan hanya sekadar membangun sarana air minum saja, namun juga diharapkan menciptakan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter, yang mana bisa menata jaringan airnya dengan baik untuk mendukung terciptanya sanitasi total.
Dari perilaku yang baik itu, warga masyarakat bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan, antara lain jenis diare, ISPA, polio, flu burung dan lainnya. Salah satu prioritasnya adalah melalui program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).
Dari sanitasi dasar bisa menurunkan angka diare hingga 32 persen. Sedangkan perilaku mencuci tangan dengan sabun menurunkan angka risiko diare sampai 45 persen. Pengelolaan air minum yang aman juga bisa menurunkan kejadian 39 persen, dan jika ketiganya dilakukan bersama-sama, maka bisa menurunkan angka diare sampai 94 persen. K.9-Tj
-------
.JPG)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar