Radar Bojonegoro - JELANG CPNS

[ Senin, 19 Oktober 2009 ]

Antipasi Soal Bocor, Pasang CCTV

 

TUBAN - Pemkab Tuban telah menunjuk Universitas Indonesia (UI) untuk membuat naskah ujian rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2009. Kepala Badan Kepegawaian Derah (BKD) Tuban Edy Pranyoto mengatakan, pihaknya tak ingin soal ujian nantinya bocor.

 

Karena itu, BKD bakal memperketat ruang pembuatan soal. Rencananya, setiap sudut ruang untuk membikin naskah dipasangi close circuit television (CCTV). ''Ini untuk mengantipasi hal-hal yang tidak diinginkan,'' ujarnya.

 

Pemasangan CCTV itu tidak hanya untuk pembuatan soal. Juga, ketika pengoreksian lembar jawaban. ''Sebab, pengoreksian lembar jawaban di UI,'' tutur dia.

 

Bagaimana dengan pengamanannya saat soal dikirimkan ke Tuban? ''Setelah tiba di Tuban, kita bekerjasama dengan polres untuk memberikan pengamanan soal CPNS,'' jawabnya.

 

Dia menambahkan, pihaknya hanya melakukan dua tes dalam rekrutmen CPNS. ''Yakni, tes kemampuan dasar dan tes kemampuan di masing-masing bidang studi,'' katanya.

 

Tes kemampuan dasar materinya meliputi pengetahuan umum, skolastik, dan skala kematangan. Sementara tes kemampuan di masing-masing bidang studi materinya disesuaikan bidang studi yang diambil pelamar CPNS. Misalnya tes kimia, fisika, ekonomi, pendidikan, kedokteran, dan keperawatan.

 

Seperti diberitakan, pendaftaran CPNS di lingkungan Pemkab Tuban direncanakan mulai dibuka 26 Oktober nanti. Untuk kepastian rekrutmen CPNS itu, hari ini (19/10) Edy Pranyoto bakal berkoordinasi dengan pemprov. Tahun ini, pemkab membuka rekrutmen CPNS jalur umum dengan 383 formasi. Rinciannya, 129 formasi tenaga guru, 142 formasi tenaga kesehatan, dan 112 formasi tenaga strategis lainnya.

 

Sementara itu, BKD Blora belum memegang jadwal kapan pengumuman rekrutmen CPNS jalur umum dilakukan. ''Masih menunggu rapat dengan provinsi,'' ujar Plt Kepala BKD Blora Noveri.

 

Dia mengatakan, standar operasional prosedur (SOP) rekrutmen CPNS hingga kini juga belum ada. Karena itu, pihaknya belum berani memastikan kapan pendaftaran tes CPNS dilakukan. ''Nanti kalau sudah ada pengumuman akan jelas. Pengumuman juga akan diumumkan secara luas,'' janjinya.

 

Dia hanya memastikan bahwa proses koreksi hasil tes CPNS nantinya difasilitasi Pemprov Jateng. Alasannya, Blora tidak melakukan rekrutmen secara mandiri dengan menggandeng sebuah perguruan tinggi untuk mengoreksi hasil tes. Sehingga, lembar jawaban nantinya dikirim ke Semarang untuk proses koreksi. ''Tidak berbeda dengan tahun lalu,'' tuturnya.

 

Noveri mengaku baru mengetahui secara global jatah 252 formasi untuk jalur umum. Rinciannya, 132 formasi guru, 78 formasi tenaga kesehatan, dan 42 formasi tenaga teknis lainnya. ''Nanti ada pengumuman resmi,'' ulangnya. (zak/ono)

 

 

[ Senin, 19 Oktober 2009 ]

KTP Elektronik Diterapkan 2010

 

BLORA - Blora diberi kesempatan mulai menerapkan pembuatan dan pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tahun 2010. Pemberlakukan itu berlaku juga bagi seluruh kabupaten dan kota di Jateng.

 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Slamet Pamuji melalui Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Cahyanto mengatakan, penerapan KTP elektronik tersebut sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan presiden (perpres) Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan nasional. ''Secara nasional KTP elektronik sudah harus dilaksanakan di seluruh daerah paling akhir 2011,'' ujarnya.

 

Penerapan KTP elektronik secara nasional tersebut, kata dia, dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan mulai tahun ini. Sebagai pilot project, pemerintah menetapkan empat daerah yaitu Padang, Yogyakarta, Makassar dan Denpasar. ''Kami belum tahu pasti apakah sudah dilaksanakan di empat daerah itu atau belum,'' tambahnya.

 

Penerapan KTP elektronik tahap kedua, menurut Cahyanto, dilakukan di 300 kabupaten dan kota di Indonesia. Sedangkan tahap ketiga di 197 kabupaten. Dia mengatakan sesuai arahan dari Pemprov Jateng belum lama ini, seluruh kabupaten dan kota di Jateng sudah harus memulai pembuatan dan pemberlakuan KTP elektronik pada tahun 2010. ''Tanpa terkecuali, seluruh daerah di Jateng sudah harus melaksanakan kebijakan tersebut,'' katanya.

 

Mantan Kassubag Rumah Tangga Bagian Umum dan Perlengkapan tersebut mengatakan, pemerintah pusat tidak menyerahkan sepenuhnya kepada daerah untuk menerapkan KTP elektronik . Pemerintah, lanjutnya, melalui dana APBN membantu penyediaan peralatan yang digunakan untuk membuat KTP elektronik . Di antaranya mesin sidik jari dan bahan KTP.

 

Dia menjelaskan, KTP elektronik berlaku secara nasional. Perbedaannya dengan KTP biasa antara lain pada bentuk dan komposisi data dalam KTP. Pada KTP elektronik tidak ada lagi tanda tangan pemilik KTP melainkan sidik jari. ''Kalau bentuknya, kami masih belum tahu pasti. Bisa jadi mirip kartu ATM atau SIM,'' tandasnya. (ono)