Rabu, 21 Oktober 2009
Pendiri Awalnya Dicurigai Sebarkan Kristen
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Budi Luhur belum punya lahan tersendiri. Lembaga yang didirikan di Desa Bacem, Kecamatan Banjarejo itu dapat beraktivitas setelah menyewa rumah warga yang dibayar per bulan.
SRI WIYONO,Blora
---
Sejumlah anak berlarian sambil sesekali berteriak gembira. Beberapa anak lainnya bermain prosotan yang terbuat dari kayu di dalam sebuah ruangan. Sementara beberapa anak lagi menunggui temannya yang sedang bermain ayunan. Mainan itu terbuat dari ban bekas yang telah dipotong. Talinya dari plastik yang diikatkan di kayu emperan bangunan. Mereka harus bergantian apabila ingin bermain karena hanya ada dua ayunan.
Begitulah sedikit gambaran suasana di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Budi Luhur. Lembaga pendidikan itu memang masih jauh dari standar pendidikan pra sekolah.
Bukan hanya fasilitas mainan yang minim. Juga, kondisi ruangannya. Ruangan bagi anak-anak itu masih berlantai tanah. Untuk menutupi lantai tanah itu, dipasang sebuah terpal kusam cokelat.
Beberapa kursi panjang dari kayu di ruangan tersebut ditata berjajar. Kursi itulah yang setiap hari diduduki anak-anak. Sementara dinding bangunan terlihat bolong-bolong karena papan kayu yang ada tidak bisa menutup semua ruangan. Di dinding yang bolong itu, banyak tertempel gambar-gambar binatang, angka dan buah-buahan, yang kebanyakan sudah kusam. Sebuah sesek (anyaman) bambu digunakan sebagai pembatas ruangan itu dengan ruangan lainnya.
''Silakan masuk, ya beginilah keadaannya,'' ujar Effendi Tampubolon yang memperkenalkan diri sebagai kepala PAUD Budi Luhur.
Lelaki berusia 37 tahun itu ''mengurusi'' 35 anak warga desa setempat dibantu istrinya Erni dan Jayanti. ''Jadi, saya merangkap sebagai kepala sekolah, guru, sampai tukang kebun,'' ujarnya sambil tertawa.
PAUD itu didirikan sekitar dua tahun lalu. Sampai saat ini, kondisi bangunan PAUD belum berubah. Effendi mengaku tidak punya dana untuk membangun ruangan baru. Dia sempat mendapat tawaran untuk memanfaatkan tanah milik SDN setempat digunakan PAUD.
Untuk ruangan yang ditempati saat ini, Effendi harus menyewa ke pemilik rumah Rp 35 ribu setiap bulan. Uang sewa itu dibayar dari iuran anak didiknya Rp 10 ribu setiap bulan. ''Kita niat mengabdi Mas. Kalau uang dari anak-anak ada lebih, baru untuk para guru,'' ujarnya.
Jika tidak ada niat pengabdian, lanjut dia, maka barangkali tidak akan sanggup untuk terus mengelola PAUD tersebut. Selain letaknya yang terpencil, kondisinya juga memrihatinkan. Bahkan, gurunya, termasuk dia juga tidak tinggal di desa tersebut.
Effendi dan istrinya tinggal di Desa Kalirejo, yang berjarak sekitar empat kilometer dari PAUD tersebut. Guru lainnya, ada yang tinggal di desa lain berjarak sekitar tiga kilometer dengan kondisi jalan tidak mulus lagi. ''Namun, setiap pagi kami sudah siap di sini,'' tuturnya.
Saat kali pertama menelurkan gagasan untuk membuat PAUD, Effendi ditentang banyak warga. Sentimen agama sempat digunakan sebagai alasan untuk menentang kehadirannya. Effendi yang seorang pendeta itu dicurigai akan melakukan kristenisasi di desa setempat. ''Sehingga kami ditentang dengan berbagai alasan,'' kenangnya.
Effendi tidak patah arang. Dia terus berusaha mendekati para tokoh masyarakat setempat. Lambat laun, setelah warga tahu hasil PAUD, mereka bisa menerima. Bahkan, Bupati Blora Yudhi Sancoyo sempat menyerahkan bantuan dana ke PAUD tersebut. Dana itulah yang akan dia gunakan untuk membangun kelas.''Kita juga ingin mempunyai fasilitas yang baik,'' tuturnya.
Keberadaan PAUD, dirasakan sebagian masyarakat desa setempat. ''Ya, seneng Mas. Sejak ada PAUD ini anak-anak lebih kendel dan rajin sekolah,'' ujar Jari, salah satu orang tua yang anaknya ikut PAUD itu.
Hal yang sama disampaikan Sungkono. Dia mengaku bersyukur ada PAUD itu. Menurut dia, iuran Rp 10 ribu sebulan wajar untuk kondisi seperti sekarang ini. ''Saya kira wajar Mas. Lagi pula nunggak juga boleh,'' ujarnya.
PAUD Budi Luhur kondisinya paling mengenaskan dibanding PAUD serupa di Kecamatan Banjarejo. Hal itu diakui Kadarsih, wakil ketua Himpunan PAUD Indonesia (HIMPAUDI) Kecamatan Banjarejo. ''Ada 12 PAUD se-Banjarejo. Namun, ini yang paling mengenaskan,'' tuturnya. (*)
------
Rabu, 21 Oktober 2009
BLORA - Sebanyak 11.300 para pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer di Kabupaten Blora segara mendapat ID card baru. Mulai kemarin (20/10), semua PNS dan tenaga honorer diambil fotonya sebagai bahan membuat kartu identitas sebagai pegawai pemkab. Untuk PNS dan tenaga honorer di secretariat pemkab dan Dinas Kominfo pengambilan foto dilakukan di ruangan bekas salah satu bagian yang pindah. ''Untuk semua PNS dan tenaga honorer. Jumlahnya sekitar 11.300 an,'' ujar Chris Hapsoro Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian Pemkab Blora kemarin.
Dia mengatakan, penggantian kartu identitas itu dilakukan karena kartu identitas lama sudah habis masa berlakunya pada Oktober tahun ini. Sehingga para PNS dan pegawai honorer harus dibekali dengan kartu identitas yang baru.
Kemarin, para PNS dan tenaga honorer berbondong-bondong untuk melakukan foto. Setelah foto, mereka diberi berkas yang harus diisi data lengkap. Dalam kartu identitas yang baru itu, bagi PNS yang sudah lama juga akan mencantumkan nomor induk pegawai (NIP) yang baru, yakni 19 digit sesuai aturan dari pusat. (ono)
------
Rabu, 21 Oktober 2009
BLORA - Tidak salah jika banyak warga berebut menjadi anggota DPRD. Buktinya, untuk pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPRD dialokasikan Rp 6 miliar. Anggaran itu akan diberikan dalam bentuk asuransi yang preminya dibayar dari dana tersebut kepada perusahaan asuransi yang memenangkan tender. Kemarin (20/10), dilakukan lelang atas kegiatan pemeliharaan kesehatan bagi para wakil rakyat tersebut.''Ya, hari ini pembukaan penawaran. Setelah beberapa waktu lalu diumumkan,'' kata Plt Sekretaris DPRD Blora Didik Lukardono kemarin.
Pelaksanaan lelang diikuti oleh lima perusahaan asuransi. Sebelumnya ada enam perusahaan yang mendaftar. Namun, sampai saat pembukaan penawaran dilakukan, hanya lima yang hadir. Sehingga yang dinyatakan sebagai peserta hanya lima perusahaan yang hadir tersebut. Sebelum pembukaan penawaran, berkas persyaratan yang dikirimkan peserta diteliti satu persatu di hadapan semua peserta. ''Kami ingin semua terbuka, sehingga ini juga kami lakukan secara terbuka,'' tambahnya.
Pria yang juga sekretaris Bappeda ini mengungkapkan, asuransi jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota dewan sudah sejak lama ada. Setiap wakil rakyat berhak menerima tunjangan pemeliharaan kesehatan tersebut, di samping tunjangan-tujangan lainnya. Agar dana tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan peruntukanya, sehingga harus dilakukan lelang secara terbuka, karena nilai memang besar. ''Tidak ada yang kita sembunyikan. Agar semua anggota juga tahu prosesnya,'' tandas dia. (ono)
-----
Rabu, 21 Oktober 2009
Pernyataan Saksi Ahli Dalam Sidang Dugaan Penggelapan Raskin
BLORA - Terdakwa kasus dugaan penggelapan raskin Sunarman mendapat dukungan. Dalam sidang lanjutan kasusnya, saksi ahli hukum tata negara dari Untag Semarang Wijaya mengatakan, bahwa sesuai PP nomor 7/2008 menyebutkan, program beras untuk warga miskin (raskin) adalah program pembantuan. Untuk melaksanakan program tersebut di lapangan, kades membentuk tim raskin yang bersifat pendelegasian. ''Sesuai PP itu, kades hanya bertanggungjawab melaporkan. Sedangkan di luar itu bukan sebagai kades'' ujar Wijaya saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim yang diketuai Adi Sutrisno.
Secara bergantian majelis ketua majelis dan dua hakim anggota masing-masing Aminuddin dan Zulkarnain memberikan pertanyaan pada Wijaya. Beberapakali, Wijaya menolak menjawab pertanyaan hakim karena dianggap di luar kewenangannya sebagai ahli hukum tata negara. ''Maaf itu bukan kapasitas saya untuk menjawab,'' ujarnya ketika hakim menanyakan apakah bisa dibenarkan jika tidak ada tim raskin dan raskin program raskin tetap dijalankan.
Menurut dia, program raskin secara nasional merupakan tanggungjawab pemerintah pusat. Namun di daerah, program itu didelegasikan kepada gubernur dan bupati/wali kota sampai ke bawah di kepala desa. Hanya, untuk menjalankan program itu hingga ke tangan warga yang berhak, ada tim raskin yang melakukannya. Sehingga kades dan secara struktur ke atas hanya membuat laporan saja yang dasarnya dari laporan tim raskin. ''Lha kalau tim raskin tidak laporan, ya kades tidak bisa membuat laporan juga,'' tambahnya.
Wijaya mengatakan, sebagai ahli tidak condong ke salah satu pihak, sesuai normatifnya, memang harus ada tim raskin yang dibentuk kades. Meski kemudian kades diganti, namun kalau tim tersebut belum dibubarkan tetap bisa berjalan. Sebab, yang membentuk adalah kades sebagai jabatan bukan orangnya. Sebab, di Desa Sambongrejo Kecamatan Ngawen yang terjadi kasus itu, tim raskin adalah bentukan kades lama sebelum kades Sunarman yang sekarang menjadi terdakwa. ''Tidak masalah. Itu masih bisa berjalan,'' tandasnya.
Usai pemeriksaan saksi ahli, dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa Sunarman. Kepada hakim, dia menyatakan tidak tahu kalau ada kenailan jatah beras raskin untuk desa yang dia pimpin. Sebab, meski pihak kecamatan sudah mengabari, namun surat resmi belum dia terima. Sedangkan, ketika surat resmi turun, dia mengaku tidak memegang.''Karena oleh pihak kecamatan, surat bisa dititipkan siapa saja. Tidak harus kades,'' tandasnya. (ono)
-----
Rabu, 21 Oktober 2009
BLORA - Memasuki hari kedua pendaftaran calon anggota panitia pengawas (panwas) pilkada 2010, baik untuk tingkat kabupaten dan kecamatan diserbu pendaftar. Kemarin (201/10), sedikitnya panitia seleksi calon anggota panwas di KPUK Blora mencatat ada 22 pendaftar yang menyerahkan formulir dan kelengkapan lainnya.
Anggota KPUK Blora Siti Ruhayatin mengatakan, dari 22 calon anggota panwaskab yang menyerahkan persyaratan administrasi, empat diantaranya mendaftar untuk panwaskab, dan 18 lainnya mendaftar untuk panwascam. ''Dari sekian calon pendaftar yang mengambil formuklir, ada satu diantaranya masih tercatat aktif sebagai kepala desa (kades) di Blora,'' ujar dia kepada Radar Bojonegoro kemarin (20/10).
Lantaran adanya kades yang mendaftar sebagai calon anggota panwas tergolong kasus baru, menurut Atin, panggilan Siti Ruhayatin, pihaknya kemudian mengonsultasikan hal itu ke KPUD Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya, KPU Jateng menyatakan bahwa jabatan kades merupakan jabatan politis, untuk itu yang bersangkutan diharuskkan mengundurkan diri untuk mengikuti proses seleksi itu. ''Namun kita belum jelas apakah benar kades itu mau mendaftar atau hanya iseng. Sebab, dia baru mengambil formulir dan belum tentu dikembalikan kepada panitia seleksi calon anggota panwas di KPU,'' terangnya.
Menurut Atin, jumlah pendaftar calon anggota pankab maupun panwascam dipastikan bakal terus bertambah. Sebab, pihaknya masih membuka pendaftaran hingga Jumat (23/10) lusa. Selain itu, jumlah pendaftar saat ini masih belum ideal untuk mengisi seluruh kebutuhan anggota panwaskab dan panwascam. (dim)
-----
Rabu, 21 Oktober 2009
BLORA - Kendati telah beberapa kalai turun hujan, kekeringan belum beranjak dari bumi Kota Sate. Akibatnya, tak sedikit warga yang mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih. Jangankan untuk masak dan minum, air bersih untuk mandi dan kebutuhan rumah tangga lainnya pun sulit diperoleh.
Informasi yang diperoleh Radar Bojoengoro menyebutkan, setidaknya masih ada puluhan desa di 16 kecamatan di Kabupaten Blora yang kesulitan memperoleh air bersih. Bahkan, sebagain besar warga Kecamatan Blora juga mengeluhkan hal serupa. ''Memang sudah sekitar tiga kali turun hujan, tapi sumur dan sumber air di sini masih kering,'' ujar Rahmat, salah satu warga Kelurahan Jetis, Kecamatan Kota Blora.
Sementara itu, Kepala Dinas Nakertransos Waluyo mengatakan, droping air bersih masih terus dilakukan. Bahkan, armada truk tangki air milik Pemkab Blora juga rutin melakukan droping air ke desa-desa. ''Setiap hari, kami minimal droping 4 truk tangki air keluar masuk desa-desa,'' ujar dia kemarin.
Data Pemkab Blora menyebutkan, terdapat sekitar 198 dari 295 kelurahan dan desa di Blora yang mengalami kekurangan air bersih. Puluhan embung sudah dibangun, namun kenyataannya tidak banyak membantu warga. (dim)
-----
Rabu, 21 Oktober 2009
BLORA - Selama dua hari di Blora sejak Senin lalu, sejumlah pejabat dari Kabupaten Sorong Papua Barat mengaku banyak belajar. Mulai soal pengelolaan pemerintahan sampai pengelolaan minyak. Mereka juga sangat tertarik dengan Psdiklat Migas di Cepu yang banyak mencetak tenaga ahli di bidang perminyakan.''Nanti kita akan kirim orang untuk sekolah di sini,'' ujar Ruma Rupen, Asisten III Pemkab Sorong yang memimpin rombongan.
Sebelumnya, dengan diantar Kepala Dinas Pertambangan dan Energi serta Kepala Bappeda Edi Prianto serta sejumlah pejaabt terkait lainnya, rombongan mengunjungi pengolahan minyak dan sumur-sumur tua di Blora. Mereka tertarik dengan produks sumur tua yang tidak banyak menggukan teknologi modern. Salah satu sumur tua yang dikunjungi adalah sumur minyak yang di kelola KUD Jiken. ''Kami memilih Blora karena saat ini Blora menjadi sorotan nasional karena keberhasilannya. Kami ingin belajar pemerintan berjenjang mulai kabupaten, kecamatan sampai desa,'' ujarnya. (ono)
-----
Rabu, 21 Oktober 2009
BLORA - Kekalahan 1-0 dari Persik Kendal langsung menjadi bahan evaluasi jajaran pelatih Persikaba Blora. Pelatih Bonggo Pribadi mengatakan, kekalahan Persikaba salah satunya disebabkan para pemainnya kurang sabar. ''Ya, kartu merah untuk pemain kami sangat berpengaruh pada kondisi tim saat itu,'' kata Bonggo.
Karena itu, dia akan melakukan perbaikan timnya untuk menghadapi laga selanjutnya. Tim berjuluk Laskar Arya Penangsang itu masih menyisakan satu laga away menantang Persipur Purwodadi Kamis sore besok. Menghadapi laga pamungkas tersebut, mantan arsitek PSIS Semarang itu mewanti-wanti para pemain khususnya pemain belakang untuk lebih tenang.
Sebenarnya, lawan yang akan dihadapi Kamis besok adalah tim terlemah di grup V karena dari tiga laga yang telah dilakoni, Persipur Purwodadi belum pernah menang. Saat tandang Blora, Persipur juga kalah 1-0. Namun, Bonggo meminta para pemainnya tak terlena dengan kondisi tersebut. Sebaliknya, Budiana dkk harus konsentrasi penuh menghadapi laga tersebut. ''Target kita akan merebut poin di laga sisa,'' tandasnya.
Terpisah, Humas Persikaba Sugie Rusyono mengatakan, kekalahan yang dialami Persikaba mestinya menjadi pelajaran untuk semua, baik pemain maupun manajemen. Jika masih ada yang kurang bisa segera dibenahi. ''Kita bisa belajar dari kesalahan ini. Kesempatan untuk lolos masih cukup terbuka,'' katanya. (ono)
-----
Menengok PAUD Budi Luhur
yang kondisinya mengenaskan
yang kondisinya mengenaskan
Pendiri Awalnya Dicurigai Sebarkan Kristen
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Budi Luhur belum punya lahan tersendiri. Lembaga yang didirikan di Desa Bacem, Kecamatan Banjarejo itu dapat beraktivitas setelah menyewa rumah warga yang dibayar per bulan.
SRI WIYONO,Blora
---
Sejumlah anak berlarian sambil sesekali berteriak gembira. Beberapa anak lainnya bermain prosotan yang terbuat dari kayu di dalam sebuah ruangan. Sementara beberapa anak lagi menunggui temannya yang sedang bermain ayunan. Mainan itu terbuat dari ban bekas yang telah dipotong. Talinya dari plastik yang diikatkan di kayu emperan bangunan. Mereka harus bergantian apabila ingin bermain karena hanya ada dua ayunan.
Begitulah sedikit gambaran suasana di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Budi Luhur. Lembaga pendidikan itu memang masih jauh dari standar pendidikan pra sekolah.
Bukan hanya fasilitas mainan yang minim. Juga, kondisi ruangannya. Ruangan bagi anak-anak itu masih berlantai tanah. Untuk menutupi lantai tanah itu, dipasang sebuah terpal kusam cokelat.
Beberapa kursi panjang dari kayu di ruangan tersebut ditata berjajar. Kursi itulah yang setiap hari diduduki anak-anak. Sementara dinding bangunan terlihat bolong-bolong karena papan kayu yang ada tidak bisa menutup semua ruangan. Di dinding yang bolong itu, banyak tertempel gambar-gambar binatang, angka dan buah-buahan, yang kebanyakan sudah kusam. Sebuah sesek (anyaman) bambu digunakan sebagai pembatas ruangan itu dengan ruangan lainnya.
''Silakan masuk, ya beginilah keadaannya,'' ujar Effendi Tampubolon yang memperkenalkan diri sebagai kepala PAUD Budi Luhur.
Lelaki berusia 37 tahun itu ''mengurusi'' 35 anak warga desa setempat dibantu istrinya Erni dan Jayanti. ''Jadi, saya merangkap sebagai kepala sekolah, guru, sampai tukang kebun,'' ujarnya sambil tertawa.
PAUD itu didirikan sekitar dua tahun lalu. Sampai saat ini, kondisi bangunan PAUD belum berubah. Effendi mengaku tidak punya dana untuk membangun ruangan baru. Dia sempat mendapat tawaran untuk memanfaatkan tanah milik SDN setempat digunakan PAUD.
Untuk ruangan yang ditempati saat ini, Effendi harus menyewa ke pemilik rumah Rp 35 ribu setiap bulan. Uang sewa itu dibayar dari iuran anak didiknya Rp 10 ribu setiap bulan. ''Kita niat mengabdi Mas. Kalau uang dari anak-anak ada lebih, baru untuk para guru,'' ujarnya.
Jika tidak ada niat pengabdian, lanjut dia, maka barangkali tidak akan sanggup untuk terus mengelola PAUD tersebut. Selain letaknya yang terpencil, kondisinya juga memrihatinkan. Bahkan, gurunya, termasuk dia juga tidak tinggal di desa tersebut.
Effendi dan istrinya tinggal di Desa Kalirejo, yang berjarak sekitar empat kilometer dari PAUD tersebut. Guru lainnya, ada yang tinggal di desa lain berjarak sekitar tiga kilometer dengan kondisi jalan tidak mulus lagi. ''Namun, setiap pagi kami sudah siap di sini,'' tuturnya.
Saat kali pertama menelurkan gagasan untuk membuat PAUD, Effendi ditentang banyak warga. Sentimen agama sempat digunakan sebagai alasan untuk menentang kehadirannya. Effendi yang seorang pendeta itu dicurigai akan melakukan kristenisasi di desa setempat. ''Sehingga kami ditentang dengan berbagai alasan,'' kenangnya.
Effendi tidak patah arang. Dia terus berusaha mendekati para tokoh masyarakat setempat. Lambat laun, setelah warga tahu hasil PAUD, mereka bisa menerima. Bahkan, Bupati Blora Yudhi Sancoyo sempat menyerahkan bantuan dana ke PAUD tersebut. Dana itulah yang akan dia gunakan untuk membangun kelas.''Kita juga ingin mempunyai fasilitas yang baik,'' tuturnya.
Keberadaan PAUD, dirasakan sebagian masyarakat desa setempat. ''Ya, seneng Mas. Sejak ada PAUD ini anak-anak lebih kendel dan rajin sekolah,'' ujar Jari, salah satu orang tua yang anaknya ikut PAUD itu.
Hal yang sama disampaikan Sungkono. Dia mengaku bersyukur ada PAUD itu. Menurut dia, iuran Rp 10 ribu sebulan wajar untuk kondisi seperti sekarang ini. ''Saya kira wajar Mas. Lagi pula nunggak juga boleh,'' ujarnya.
PAUD Budi Luhur kondisinya paling mengenaskan dibanding PAUD serupa di Kecamatan Banjarejo. Hal itu diakui Kadarsih, wakil ketua Himpunan PAUD Indonesia (HIMPAUDI) Kecamatan Banjarejo. ''Ada 12 PAUD se-Banjarejo. Namun, ini yang paling mengenaskan,'' tuturnya. (*)
------
Rabu, 21 Oktober 2009
Ribuan PNS Ganti ID Card
BLORA - Sebanyak 11.300 para pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer di Kabupaten Blora segara mendapat ID card baru. Mulai kemarin (20/10), semua PNS dan tenaga honorer diambil fotonya sebagai bahan membuat kartu identitas sebagai pegawai pemkab. Untuk PNS dan tenaga honorer di secretariat pemkab dan Dinas Kominfo pengambilan foto dilakukan di ruangan bekas salah satu bagian yang pindah. ''Untuk semua PNS dan tenaga honorer. Jumlahnya sekitar 11.300 an,'' ujar Chris Hapsoro Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian Pemkab Blora kemarin.
Dia mengatakan, penggantian kartu identitas itu dilakukan karena kartu identitas lama sudah habis masa berlakunya pada Oktober tahun ini. Sehingga para PNS dan pegawai honorer harus dibekali dengan kartu identitas yang baru.
Kemarin, para PNS dan tenaga honorer berbondong-bondong untuk melakukan foto. Setelah foto, mereka diberi berkas yang harus diisi data lengkap. Dalam kartu identitas yang baru itu, bagi PNS yang sudah lama juga akan mencantumkan nomor induk pegawai (NIP) yang baru, yakni 19 digit sesuai aturan dari pusat. (ono)
------
Dana Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan Rp. 6 M dilelang
BLORA - Tidak salah jika banyak warga berebut menjadi anggota DPRD. Buktinya, untuk pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPRD dialokasikan Rp 6 miliar. Anggaran itu akan diberikan dalam bentuk asuransi yang preminya dibayar dari dana tersebut kepada perusahaan asuransi yang memenangkan tender. Kemarin (20/10), dilakukan lelang atas kegiatan pemeliharaan kesehatan bagi para wakil rakyat tersebut.''Ya, hari ini pembukaan penawaran. Setelah beberapa waktu lalu diumumkan,'' kata Plt Sekretaris DPRD Blora Didik Lukardono kemarin.
Pelaksanaan lelang diikuti oleh lima perusahaan asuransi. Sebelumnya ada enam perusahaan yang mendaftar. Namun, sampai saat pembukaan penawaran dilakukan, hanya lima yang hadir. Sehingga yang dinyatakan sebagai peserta hanya lima perusahaan yang hadir tersebut. Sebelum pembukaan penawaran, berkas persyaratan yang dikirimkan peserta diteliti satu persatu di hadapan semua peserta. ''Kami ingin semua terbuka, sehingga ini juga kami lakukan secara terbuka,'' tambahnya.
Pria yang juga sekretaris Bappeda ini mengungkapkan, asuransi jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota dewan sudah sejak lama ada. Setiap wakil rakyat berhak menerima tunjangan pemeliharaan kesehatan tersebut, di samping tunjangan-tujangan lainnya. Agar dana tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan peruntukanya, sehingga harus dilakukan lelang secara terbuka, karena nilai memang besar. ''Tidak ada yang kita sembunyikan. Agar semua anggota juga tahu prosesnya,'' tandas dia. (ono)
-----
Rabu, 21 Oktober 2009
Tanggung Jawab Kades Hanya Laporkan Raskin
BLORA - Terdakwa kasus dugaan penggelapan raskin Sunarman mendapat dukungan. Dalam sidang lanjutan kasusnya, saksi ahli hukum tata negara dari Untag Semarang Wijaya mengatakan, bahwa sesuai PP nomor 7/2008 menyebutkan, program beras untuk warga miskin (raskin) adalah program pembantuan. Untuk melaksanakan program tersebut di lapangan, kades membentuk tim raskin yang bersifat pendelegasian. ''Sesuai PP itu, kades hanya bertanggungjawab melaporkan. Sedangkan di luar itu bukan sebagai kades'' ujar Wijaya saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim yang diketuai Adi Sutrisno.
Secara bergantian majelis ketua majelis dan dua hakim anggota masing-masing Aminuddin dan Zulkarnain memberikan pertanyaan pada Wijaya. Beberapakali, Wijaya menolak menjawab pertanyaan hakim karena dianggap di luar kewenangannya sebagai ahli hukum tata negara. ''Maaf itu bukan kapasitas saya untuk menjawab,'' ujarnya ketika hakim menanyakan apakah bisa dibenarkan jika tidak ada tim raskin dan raskin program raskin tetap dijalankan.
Menurut dia, program raskin secara nasional merupakan tanggungjawab pemerintah pusat. Namun di daerah, program itu didelegasikan kepada gubernur dan bupati/wali kota sampai ke bawah di kepala desa. Hanya, untuk menjalankan program itu hingga ke tangan warga yang berhak, ada tim raskin yang melakukannya. Sehingga kades dan secara struktur ke atas hanya membuat laporan saja yang dasarnya dari laporan tim raskin. ''Lha kalau tim raskin tidak laporan, ya kades tidak bisa membuat laporan juga,'' tambahnya.
Wijaya mengatakan, sebagai ahli tidak condong ke salah satu pihak, sesuai normatifnya, memang harus ada tim raskin yang dibentuk kades. Meski kemudian kades diganti, namun kalau tim tersebut belum dibubarkan tetap bisa berjalan. Sebab, yang membentuk adalah kades sebagai jabatan bukan orangnya. Sebab, di Desa Sambongrejo Kecamatan Ngawen yang terjadi kasus itu, tim raskin adalah bentukan kades lama sebelum kades Sunarman yang sekarang menjadi terdakwa. ''Tidak masalah. Itu masih bisa berjalan,'' tandasnya.
Usai pemeriksaan saksi ahli, dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa Sunarman. Kepada hakim, dia menyatakan tidak tahu kalau ada kenailan jatah beras raskin untuk desa yang dia pimpin. Sebab, meski pihak kecamatan sudah mengabari, namun surat resmi belum dia terima. Sedangkan, ketika surat resmi turun, dia mengaku tidak memegang.''Karena oleh pihak kecamatan, surat bisa dititipkan siapa saja. Tidak harus kades,'' tandasnya. (ono)
-----
Rabu, 21 Oktober 2009
Kades Ikut Daftar Panwas
Anggota KPUK Blora Siti Ruhayatin mengatakan, dari 22 calon anggota panwaskab yang menyerahkan persyaratan administrasi, empat diantaranya mendaftar untuk panwaskab, dan 18 lainnya mendaftar untuk panwascam. ''Dari sekian calon pendaftar yang mengambil formuklir, ada satu diantaranya masih tercatat aktif sebagai kepala desa (kades) di Blora,'' ujar dia kepada Radar Bojonegoro kemarin (20/10).
Lantaran adanya kades yang mendaftar sebagai calon anggota panwas tergolong kasus baru, menurut Atin, panggilan Siti Ruhayatin, pihaknya kemudian mengonsultasikan hal itu ke KPUD Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya, KPU Jateng menyatakan bahwa jabatan kades merupakan jabatan politis, untuk itu yang bersangkutan diharuskkan mengundurkan diri untuk mengikuti proses seleksi itu. ''Namun kita belum jelas apakah benar kades itu mau mendaftar atau hanya iseng. Sebab, dia baru mengambil formulir dan belum tentu dikembalikan kepada panitia seleksi calon anggota panwas di KPU,'' terangnya.
Menurut Atin, jumlah pendaftar calon anggota pankab maupun panwascam dipastikan bakal terus bertambah. Sebab, pihaknya masih membuka pendaftaran hingga Jumat (23/10) lusa. Selain itu, jumlah pendaftar saat ini masih belum ideal untuk mengisi seluruh kebutuhan anggota panwaskab dan panwascam. (dim)
-----
Rabu, 21 Oktober 2009
Warga Sambat Kesulitan Air
Informasi yang diperoleh Radar Bojoengoro menyebutkan, setidaknya masih ada puluhan desa di 16 kecamatan di Kabupaten Blora yang kesulitan memperoleh air bersih. Bahkan, sebagain besar warga Kecamatan Blora juga mengeluhkan hal serupa. ''Memang sudah sekitar tiga kali turun hujan, tapi sumur dan sumber air di sini masih kering,'' ujar Rahmat, salah satu warga Kelurahan Jetis, Kecamatan Kota Blora.
Sementara itu, Kepala Dinas Nakertransos Waluyo mengatakan, droping air bersih masih terus dilakukan. Bahkan, armada truk tangki air milik Pemkab Blora juga rutin melakukan droping air ke desa-desa. ''Setiap hari, kami minimal droping 4 truk tangki air keluar masuk desa-desa,'' ujar dia kemarin.
Data Pemkab Blora menyebutkan, terdapat sekitar 198 dari 295 kelurahan dan desa di Blora yang mengalami kekurangan air bersih. Puluhan embung sudah dibangun, namun kenyataannya tidak banyak membantu warga. (dim)
-----
Rabu, 21 Oktober 2009
Sorong Belajar Manajemen Kelola Minyak
Sebelumnya, dengan diantar Kepala Dinas Pertambangan dan Energi serta Kepala Bappeda Edi Prianto serta sejumlah pejaabt terkait lainnya, rombongan mengunjungi pengolahan minyak dan sumur-sumur tua di Blora. Mereka tertarik dengan produks sumur tua yang tidak banyak menggukan teknologi modern. Salah satu sumur tua yang dikunjungi adalah sumur minyak yang di kelola KUD Jiken. ''Kami memilih Blora karena saat ini Blora menjadi sorotan nasional karena keberhasilannya. Kami ingin belajar pemerintan berjenjang mulai kabupaten, kecamatan sampai desa,'' ujarnya. (ono)
-----
Rabu, 21 Oktober 2009
Evaluasi Kekalahan, Fokus Hadapi Persipur
Karena itu, dia akan melakukan perbaikan timnya untuk menghadapi laga selanjutnya. Tim berjuluk Laskar Arya Penangsang itu masih menyisakan satu laga away menantang Persipur Purwodadi Kamis sore besok. Menghadapi laga pamungkas tersebut, mantan arsitek PSIS Semarang itu mewanti-wanti para pemain khususnya pemain belakang untuk lebih tenang.
Sebenarnya, lawan yang akan dihadapi Kamis besok adalah tim terlemah di grup V karena dari tiga laga yang telah dilakoni, Persipur Purwodadi belum pernah menang. Saat tandang Blora, Persipur juga kalah 1-0. Namun, Bonggo meminta para pemainnya tak terlena dengan kondisi tersebut. Sebaliknya, Budiana dkk harus konsentrasi penuh menghadapi laga tersebut. ''Target kita akan merebut poin di laga sisa,'' tandasnya.
Terpisah, Humas Persikaba Sugie Rusyono mengatakan, kekalahan yang dialami Persikaba mestinya menjadi pelajaran untuk semua, baik pemain maupun manajemen. Jika masih ada yang kurang bisa segera dibenahi. ''Kita bisa belajar dari kesalahan ini. Kesempatan untuk lolos masih cukup terbuka,'' katanya. (ono)
-----
.JPG)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar