tabloid Asli Blora - LOWONGAN 43 PEJABAT

43 Pejabat akan diisi Desember 2009

 

BLORA, SR- Sebanyak 43 Pejabat eselon II sampai eselon IV B terhitung mulai 1 Nopember 2009 dipastikan akan kosong.

   

Tak kurang 7 pejabat eselon II atau sejajar dengan eselon II akan ditinggalkan karena pensiun sebanyak 3 orang, Seorang Mengundurkan diri  dan 2 orang meninggal dunia serta 1 jabatan yang masih dikosongkan saat pengisian SOTK awal tahun lalu.

 

“Untuk jabatan yang dikosongkan Bupati yakni Staf ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan, padahal di SOTK hal itu muncul,” kata ketua Forum Transparansi Blora Amin Faried.

   

Menurut Amin kekosongan jabatan yang sebanyak itu hendaknya segera diisi oleh bupati Blora. Alasannya kekosongan yang berlarut akan berdampak pada jalannya roda pemerinyahan kabupaten Blora.

 

“Apalagi jelang tahun anggaran Baru (2010-red) dan pelaksanaan Pilkada, saya pikir yang terbaik pak Yudhi segera mengisinya,” ungkapnya.

   

Disamping itu dengan segera ditetapkanya pejabat untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut, maka dalam pembahasan APBD 2010 nantinya akan lebih optimal.

 

“Apalagi sesuai janji ketua DPRD Blora dan seluruh anggotanya bahwa APBD akan ditetapkan awal tahun, harusnya Bupati merespon dengan mengisi jabatan kosong itu,” tandas Amin Faried.

   

Terkait dengan pengisian kepala SKPD yang kosong tersebut, Amin ini saat ditanya bila terjadi mutasi akan berdampak bergeraknya Gerbong Birokrasi menjawab wajar.

 

“Saya rasa ini yang ditunggu para PNS, dengan adanya mutasi tersebut maka peluang kenaikan karir mereka terbuka,” jelasnya.

   

Dia juga menambahkan beberapa nama akan pejabat eselon II dimungkinkan akan mutasi ketempat lain dengan pertimbangan berbagai hal dan penyegaran lingkungan kerja.

 

Diantara pejabat tersebut menurutnya ada beberapa nama yakni, Suryanto ka BP3AKB, Pudiyatmo, Heru Sutopo, Adi Purwanto dan Edy Pujianto serta Ratnani W.

   

Sementara Direktur LSM Jati Bumi Tejo lebih menekankan prediksi personil SOTK sebagai pertimbangan dan masukan Bupati agar tidak keliru lagi dalam penetapan nantinya.

   

Lanjut Tejo, dirinya mempunyai pertimbangan dari segi senioritas, prestasi kerja, dan loyalitas terhadap Bupati.

 

“Apalagi jelang pelaksanaan pilkada tahun depan, saya yakin Bupati tentunya lebih mengutamakan loyalitas kepada dirinya dengan tidak mengesampingkan senioritas dan prestasi kerjanya,”kata Tejo.

   

Saat ditanya kapan waktu yang tepat pelaksanaan mutasi tersebut dirinya menjawab paling lambat akhir Desember 2009.

 

“Idialnya akhir tahun anggaran, sehingga pembahasan anggaran baru dapat dibahas pejabat yang akan bertanggung jawab terhadap keuangannya. Juga budaya jawa bulan Muharram (sasi Besar kalender jawa-red) ada di bulan Desember, akan dijadikan pertimbangan bupati,” jelas Tejo.

   

Sama seperti Amin Faried, Dia juga sudah mengantongi beberapa nama yang dimungkinkan akan dimutasi oleh Bupati (lihat Tabel-red).

Alasan lainnya pengisian SOTK yang dilakukan Bupati pada Pebruari lalu bukan sepenuhnya pilihan  Bupati sendiri.

 

Akan tetapi ada pihak lain yang memanfaatkan situasi karena keadaan itu bupati Yudhi baru sebentar memegang tepuk pemerintahan Blora.

 

“Saya ingin tahu orangnya pak Yudhi, dilingkungan setda itu siapa,” tanya Tejo pada SR.

   

Ditempat terpisah khususnya dikalangan PNS, nada agar bupati segera mengisi jabatan yang kosong hampir merata disemua tempat. Mereka semua menginginkan pengisian formasi dengan harapan agar jenjang mereka dapat naik.

 

“Tentunya pak Yudhi tahu karena dia mantan seorang PNS, bahwa seorang PNS harapannya dua yakni Gaji naik atau jabatan naik,” katanya diamini 4 rekannya.(Roes)

Fokus Samping

 

Dwi Astutik (Anggota DPRD Blora– Kandidat Bancabup PDIP)

Jangan Hambat Karir PNS

 

BLORA, SR- Banyaknya formasi jabatan yang akan kosong pada tanggal 1 Nopember 2009 mengundang berbagai pertanyaan dari kalangan DPRD Blora.

   

Seperti Ketua Fraksi PDIP Dwi Astutik kepada SR mengatakan bahwa kekosongan jabatan baik langsung atau tidak langsung akan berdampak jalanya pemnerintahan Blora.

 

“Yang justru saya tanyakan adalah mengapa bupati tidak segera mengisi kekosongan itu,” kata Tutik panggilan akrabnya.

   

Untuk itulah dia menyarankan agar sesegera mungkin Bupati Blora mengisi jabatan itu. Sederhana memang alasanya yakni dengan pengisian tersebut maka akan berdampak yang baik bagi para PNS, sebab ada harapan baru bagi PNS untuk kenaikan jabatanya.

 

“Dengan pengisian jabatan tentunya secara tak langsung akan membuka peluang para PNS untuk peningkatan karirnya. Jangan hambat karir para PNS,” jelas Wanita yang menyatakan siap mendaftar dalam penjaringan calon Bupati dari PDIP.

   

Dia juga menambahkan bila nantinya dalam pembahasan APBD 2010 telah ditetapkan kepala SKPD yang difinitif maka lebih mudah dalam pembahasannya.

 

“Karena mereka (Ka SKPD-red) penanggung jawab anggaran tentunya dia tahu mana yang harus dikerjakanya dan mana yang menjadi tanggung jawabnya,” tambah Tutik yang juga ketua Fraksi PDIP ini.(Roes)