29 Mei 2009
Camat Diminta Pantau Distribusi Raskin
BLORA - Pemkab Blora memberikan perhatian khusus terkait dengan distribusi beras untuk rakyat miskin (raskin). Itu dilakukan setelah terjadinya beberapa kasus dugaan penggelapan raskin yang dilakukan oknum kepala desa (kades).
Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Blora Gunadi meminta para camat turut mengawasi distribusi raskin di wilayah masing-masing agar beras tersebut benar-benar sampai ke tangan warga yang berhak menerimanya.
Permintaan itu disampaikan Gunadi saat rapat koordinasi (rakor) penyaluran raskin di ruang pertemuan Pemkab Blora, Rabu (27/5). Selain dihadiri camat, rakor yang dibuka oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Wahyu Agustini tersebut diikuti pula Sub-Divre Bulog Pati, Badan Pusat Statistik (BPS), dan perwakilan kepolisian.
”Di Blora sudah ada ‘korban’ kasus raskin. Belum lama ini ada kepala desa (kades) yang ditahan karena kasus raskin. Ada juga kades yang didemo warganya juga karena raskin,” ujar Gunadi.
Dia meminta para camat menganalisis kasus tersebut sehingga tidak akan terulang. Gunadi yang juga mantan Camat Ngawen menyatakan prihatin atas kasus yang menimpa sejumlah kades tersebut. ”Sudah cukup dua atau tiga kades yang menjalani proses hukum lantaran raskin. Jangan sampai kejadian serupa terulang di Blora,” ungkapnya.
Keprihatinan serupa juga dikemukakan Kepala Sub-Divre Bulog Pati Jatmiko. Dia meminta para camat mengingatkan kades-kades di wilayah masing-masing agar tidak melanggar aturan terkait dengan distribusi raskin.
”Meski tujuannya baik seperti untuk pembangunan desa, jangan sampai raskin dijual sebelum diberikan kepada warga yang berhak menerimanya. Biarkan raskin itu diterima warga dulu,” katanya.
Tunggakan
Dalam rakor itu, Jatmiko memberikan apresiasi positif atas tunggakan pembayaran raskin yang minim di Blora. Itu terjadi setelah penerapan cash and carry system (bayar di muka) sejak dua tahun lalu.
Menurut Asisten II Setda Gunadi, jumlah tunggakan pembayaran raskin di Blora selama Januari-Maret 2009 hanya Rp 7 juta.
Dia lantas menyebutkan desa-desa yang masih memiliki tunggakan pembayaran raskin, yaitu Gedongsari, Jatisari, dan Sembungin (Kecamatan Banjarejo). (H18-69)
Linmas Pilpres Berpola 2-10-15
BLORA - Ribuan personel perlindungan masyarakat (linmas) atau yang akrab disebut hansip, disiapkan untuk membantu pengamanan pemilihan umum presiden (pilpres) di Blora.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas), Bondan Sukarno mengatakan, pihaknya menerapkan pola 2-10-15 dalam penugasan personel linmas. Dengan pola tersebut, berarti dua personel bertugas sebagai pengamanan langsung (pamsung) di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
Sepuluh personel bersiaga di setiap desa dan kelurahan, sedangkan 15 personel berada di kecamatan. ”Kami juga menyiapkan dua peleton di kabupaten,” ujar Bondan, kemarin. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah TPS pilpres di Blora sebanyak 1.673 unit, desa dan kelurahan berjumlah 295 serta 16 kecamatan. ”Tidak kurang dari 7.000 personel telah kami siapkan,” kata Bondan.(H18-54)
Camat Diminta Pantau Distribusi Raskin
BLORA - Pemkab Blora memberikan perhatian khusus terkait dengan distribusi beras untuk rakyat miskin (raskin). Itu dilakukan setelah terjadinya beberapa kasus dugaan penggelapan raskin yang dilakukan oknum kepala desa (kades).
Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Blora Gunadi meminta para camat turut mengawasi distribusi raskin di wilayah masing-masing agar beras tersebut benar-benar sampai ke tangan warga yang berhak menerimanya.
Permintaan itu disampaikan Gunadi saat rapat koordinasi (rakor) penyaluran raskin di ruang pertemuan Pemkab Blora, Rabu (27/5). Selain dihadiri camat, rakor yang dibuka oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Wahyu Agustini tersebut diikuti pula Sub-Divre Bulog Pati, Badan Pusat Statistik (BPS), dan perwakilan kepolisian.
”Di Blora sudah ada ‘korban’ kasus raskin. Belum lama ini ada kepala desa (kades) yang ditahan karena kasus raskin. Ada juga kades yang didemo warganya juga karena raskin,” ujar Gunadi.
Dia meminta para camat menganalisis kasus tersebut sehingga tidak akan terulang. Gunadi yang juga mantan Camat Ngawen menyatakan prihatin atas kasus yang menimpa sejumlah kades tersebut. ”Sudah cukup dua atau tiga kades yang menjalani proses hukum lantaran raskin. Jangan sampai kejadian serupa terulang di Blora,” ungkapnya.
Keprihatinan serupa juga dikemukakan Kepala Sub-Divre Bulog Pati Jatmiko. Dia meminta para camat mengingatkan kades-kades di wilayah masing-masing agar tidak melanggar aturan terkait dengan distribusi raskin.
”Meski tujuannya baik seperti untuk pembangunan desa, jangan sampai raskin dijual sebelum diberikan kepada warga yang berhak menerimanya. Biarkan raskin itu diterima warga dulu,” katanya.
Tunggakan
Dalam rakor itu, Jatmiko memberikan apresiasi positif atas tunggakan pembayaran raskin yang minim di Blora. Itu terjadi setelah penerapan cash and carry system (bayar di muka) sejak dua tahun lalu.
Menurut Asisten II Setda Gunadi, jumlah tunggakan pembayaran raskin di Blora selama Januari-Maret 2009 hanya Rp 7 juta.
Dia lantas menyebutkan desa-desa yang masih memiliki tunggakan pembayaran raskin, yaitu Gedongsari, Jatisari, dan Sembungin (Kecamatan Banjarejo). (H18-69)
Linmas Pilpres Berpola 2-10-15
BLORA - Ribuan personel perlindungan masyarakat (linmas) atau yang akrab disebut hansip, disiapkan untuk membantu pengamanan pemilihan umum presiden (pilpres) di Blora.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas), Bondan Sukarno mengatakan, pihaknya menerapkan pola 2-10-15 dalam penugasan personel linmas. Dengan pola tersebut, berarti dua personel bertugas sebagai pengamanan langsung (pamsung) di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
Sepuluh personel bersiaga di setiap desa dan kelurahan, sedangkan 15 personel berada di kecamatan. ”Kami juga menyiapkan dua peleton di kabupaten,” ujar Bondan, kemarin. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah TPS pilpres di Blora sebanyak 1.673 unit, desa dan kelurahan berjumlah 295 serta 16 kecamatan. ”Tidak kurang dari 7.000 personel telah kami siapkan,” kata Bondan.(H18-54)
.JPG)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar