Tabloid SR - REFORMASI BIROKRASI

FOKUS
Reformasi Birokrasi Lebih Cepat Lebih Baik
BLORA,SR.- Setelah sekian lama kabupaten Blora disibukan dengan pembahasan APBD 2009-nya dan tepatnya tanggal 7 Juni lalu Bupati Blora, RM Yudhi Sancoyo bersedia membubuhkan Tandatangan. Sekarang bermunculan berbagai macam penyebab molornya APBD, yang ujung-ujungnya adalah menyudutkan Birokrasi.
 
Yantinah Caleg terpilih dari Dapil 2 Cepu dengan jelas mengatakan, molornya APBD adalah dampak dari suasana politik di Blora yang kurang kondusif. Artinya lanjut Yantinah fungsi birokrasi sebagi jembatan penghubung antara Bupati dan DPRD tidak berfungsi secara normal.

“APBD adalah produk politik, sehingga didalamnya kental dengan kepentingan politis. Disinilah peran birokrasi yang dipimpin Sekda, harusnya menjadi penyeimbang antara Bupati dan DPRD sehingga terciptalah keputusan yang terbaik bagi keduanya,” katanya Rabu (24/6).
 
Menurut calon Srikandi DPRD Baru ini, dirinya ingin dan menyarankan bupati Blora untuk segera pembenahan birokrasi. Alasannya cukup sederhana yakni tatanan Birokrasi saat ini justru menyebabkan macetnya hubungan legislatif dan eksekutif
 
Untuk itulah saran terbaiknya pada Bupati Blora, agar secepat mungkin diadakan pembenahan birokrasi secara menyeluruh. Dia juga menilai PNS rata-rata tidak punya kepedulian sama sekali terhadap dinamika perpolitikan di kabupaten Blora.
“Reformasi birokrasi harus lebih cepat lebih baik,” tandas Yantinah.
 
Disamping itu menurut Yantinah, PNS yang diangkat bupati kurang bertanggung jawab dalam arti tidak profesionalisme dalam tugas yang diembanya.
“PNS rata-rata kepeduliannya rendah, kurang bertanggung jawab seperti robot. Dan tidak bermutu kemungkinan besar karena ketidak jelasan JOB DISC yang diamanatkan, bukan abdi masyarakat malah sebaliknya,” tandas Yantinah.
 
Ditempat terpisah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Komang Gede Irawadi, dimintai keterangan terkait pernyataan Yantinah enggan mengomentari. 
“Sudahlah ….., yang penting APBD sudah ditetapkan dan saat ini Verivikasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD yang dibuat setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah diselesaikan,” kata Komang. 

Menurut Komang dengan diselesainya itu, maka tidak lama lagi dana yang dianggarkan dalam APBD bisa segera dicairkan.  

Ketika ditanya kapan SKPD mulai dapat mencairkan anggaranya Komang mejelaskan harus melalui beberapa tahapan. Yakni hasil verifikasi selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mendapatkan persetujuan. Oleh Bupati, DPA itu akan disahkan dan selanjutnya diserahkan kembali ke setiap SKPD

”Kini tinggal penyerahan DPA saja. Bupati akan menyerahkan DPA tersebut kemungkinan minggu mendatang,” tambah Komang.

Lain lagi dengan Amin Faried direktur BCC yang mengatakan agar birokrasi dievaluasi, bukan direformasi secara menyeluruh.

“Kalau dipandang perlu diganti karena kinerjanya tidak maksimal, mengapa harus dipertahankan. Banyak PNS di Pemkab Blora yang dapat memberi citra positif Blora kedepan kok,” kata Amin.

Disamping itu Amin yang juga menejer Persikaba menandaskan bila terjadi pergantian pejabat dilingkungan Blora, hendaknya yang mempunyai visi membangun Blora yang lebih baik.

“Saya pikir pak Yudhi (Bupati Blora-Red) sudah berpikir kearah itu, dan dia pernah berjanji akan mengevaluasi kenerja para pejabat Blora dan sekaranglah saatnya yang tepat,” tegas Amin. (Roes)

Fokus Samping
Edy Harsono (Caleg terpilih Partai Hanura)
Kalau tidak Profesional Mengapa Tidak Diganti
Blora, SR.- Dampak molornya APBD menurut Edy Harsono, adalah memberi citra buruk dan memalukan bagi pemerintahan kabupaten Blora. 
“Apalagi APBD yang baru ditetapkan molornya disebabkan tarik ulur masalah P2SE adalah memalukan artinya persoalan begitu saja tidak dapat diselesaikan secara bijak oleh birokrasi,” katanya.
 
Ketika ditanya apakah perlu dilakukan pembenahan personil birokrasi, Caleg terpilih dari Dapil I Blora ini mengatakan bila perlu.
Edy yang mengaku berlatar-belakang pengusaha ini, menginginkan agar Blora kedepan lebih mengutakan bagaimana cara mendatangkan para investor. Untuk itulah perlu pejabat yang professional dalam menangani masuknya para investor di Blora.
 
“Terus terang SDA kita lebih lengkap disbanding kabupaten sekitar, minyak ada, gas tersedia, Hutan cukup luas, pasir kwarsa juga ada dan lain-lain, mengapa kita tidak dapat mendatang investor. Untuk itulah saya sarankan mencari pejabat yang professional,” jelas Edy.
 
Saat didesak mengapa harus mencari pejabat yang profesinal, Edy menggariskan pejabat dapat mencari terobosan, khususnya membuka dan menciptakan peluang kerja baru di masing-masing sektor. “Kalau tidak Profesinal mengapa tidak diganti,” tandas Edy. (Roes)


Ateng Sutarno (Direktur LSM Wong Cilik)
Segera Laksanakan Reformasi Birokrasi
Blora, SR.- Setelah awal tahun lalu BUpati Blora, RM.Yudhi Sancoyo melantik ribuan birokrat baru, berharap diantaranya agar mereka setelah dilantik dapat bekerja secara profesionalisme di bidangnya.
 
Dan inilah yang menurut Ateng Sutarno Direktur BCC harusnya membawa perubahan angin baru pada pemerintahan kabupaten Blora.
 
Namun setelah kurang lebih setengah tahun, justru persoalan baru muncul yakni Penetapan APBD lebih lama dari tahun sebelumnya. Untuk itulah dirinya menghendaki reformasi birokrat, yang wajib segera dilakukan bupati.
 
“Saya yakin seseorang tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, kalau memang tugas tersebut tidak sesuai bidangnya. Dan itulah yang saya nilai dipaksakan saat ini,” jelasnya.
 
Disamping itu lanjutnya, bila seseorang mampu melaksanakan tugas itu maka hasilnyapun tidak akan maksimal. Dalam hal ini hendaknya Bupati sebagai Pimpinan birokrat harus bisa memberikan tugas sesuai bidang disiplin ilmu bawahanya.

“Pilihlah seseorang sesuai bidangnya, dan kewenangan itu ada ditangan pak Yudhi agar misinya wareg waras wasis wilujeng untuk masyarakat blora segera terwujud,” tegas Ateng.
 
Dia juga menambahkan Bupati Yudhi, setelah memimpin Blora hampir dua tahun ini, tentunya tahu siapa saja yang layak menduduki jabatan itu “Inilah saat yang tepat reformasi birokrasi, anggota DPRD baru dan Pejabatpun baru, Selamat berenung pak Yudhi, masa depan Blora ditangan anda,” tambah Ateng (Roes)


Sugeng Hariyanto (Caleg Terpilih dari PDP)
P2SE Sarat Kepentingan Politik
Blora, SR.- “Memang benar salah satu penyebab molornya APBD beberapa waktu lalu, adalah P2SE yang saya nilai sarat dengan kepentingan politis,” kata Sugeng Hariyanto.
 
Untuk itulah dia berjanji akan mengawasi secara ketat pelaksanaan P2SE yang dialokasikan saat ini.
“Kami akan seketat mungkin mengawasi pelaksanaan P2SE yang dianggarkan tahun ini, tidak segan-segan melaporkan ke pihak berwajib jika terjadi penyimpangan,” jelas Sugeng.
 
Oleh sebab itulah dirinya bersama dengan anggota DPRD Blora yang lain, berjanji akan sesering mungkin terjun ke lokasi.
“Kami terpilih berkat mereka, dan kami akan kawal setiap proyek yang menyangkjut kepentingan masyarakat,” tegas Sugeng.
 
Saat dimintai keterangan tentang penyebab lain selain P2SE adalah kesiapan para birokrat tanggap situasi, dia tidak menyalahkan pernyataan masyarakat terhadap itu. “Sepengetahuan saya memang salah satu fungsinya birokrat seperti itu,” tandasnya. (Roes)