Blora, CyberNews. Terjadinya gempa di Blora pada Sabtu (27/2) pukul 12.04 masih menjadi pembicaraan hangat warga Blora. Sebagian dari mereka merasa heran dengan adanya berita gempa yang bersumber dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Pasalnya tak seorang pun warga Blora yang merasakan getaran gempa tersebut.
Selain melalui interaksi langsung, pembicaraan antarwarga juga dituangkan melalui dunia maya di internet maupun face book.
"Kemarin disibukan dengan SMS dan telepon tanya tentang gempa. Tenang saja gak ada kerusakan. Alhamdulillah," tulis Likin salah seorang facebooker warga Blora.
Status tersebut mendapat komentar beragam dari facebooker lainya. Sebagian dari mereka baru mengetahui adanya gempa setelah disiarkan sejumlah media. Likin menyatakan sms dan telepon itu berasal dari saudara dan rekan-rekannya warga Blora yang berada di luar daerah.
"Cukup banyak yang menghubungi saya, menanyakan keadaan Blora. Sebagian berada di luar Jawa," ujarnya, Minggu (28/2).
Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberitakan bahwa telah terjadi gempa pada hari Sabtu 27-02-2010 Pukul 12:04:29 WIB dengan lokasi di 7.3 LS – 111.35 BT dan berkekuatan 5,0 skala richter, kedalaman 239 km, serta tidak berpotensi tsunami.
Pusat gempa tersebut terletak pada 37 km barat daya Blora Jawa Tengah, 41 km barat laut Madiun Jawa Timur, 66 km timur laut Solo, 74 km timur laut Wonogiri dan 517 km tenggara Jakarta.
Pusat gempa sejatinya bukan di wilayah Kecamatan Kunduran, Kecamatan Todanan dan Kecamatan Ngaringan Grobogan, seperti yang diberitakan sejumlah media. Melainkan berada di sebagian wilayah Kecamatan Jati, Randublatung dan Kecamatan Kradenan. Ketiga kecamatan itu lebih dekat letaknya dengan Madiun.
BLORA - Pembangunan perumahan untuk pegawai negeri sipil (PNS) di Kecamatan Cepu, dimulai. Kemarin (27/2), Bupati Blora Yudhi Sancoyo melakukan peletakan batu pertama pembangunan perumahan tersebut. Perumahan akan dibangun di Kelurahan Tambakromo. Bupati didampingi Alex, selaku pengembang.
Yudhi mengatakan, pembangunan perumahan merupakan langkah yang tepat. Terlebih pembangunan itu bertujuan untuk membantu mencarikan alternatif terhadap mereka yang saat ini belum punya rumah. Seperti di Cepu. Menurut dia, dengan dieksplorasinya Blok Cepu nilai dan harga jual tanah di Cepu sangat tinggi. Terbukti, tanah di sepanjang jalan Diponegoro, Cepu nilai jual per meter perseginya sudah di kisaran Rp 3 juta.
Untuk itu, Yudhi meminta kepada pengembang agar para peminat yang akan beli rumah di perumahan tersebut dapat dibuatkan rumah yang benar-benar berkualitas. Sehingga, dapat memberi kenyamanan bagi pemiliknya. "Saya berharap ke depan perumahan ini dapat menjadi contoh di lingkungannya, karena ini perumahan PNS," terangnya.
Alex menjelaskan, usai peletakan batu pertama pembangunan akan dilanjutkan. Tahap awal akan dibangun rumah dengan tipe 27/60. Sesuai dengan pesan bupati, pihaknya akan memberikan servis dengan mewujudkan bangunan rumah yang bagus dan berkualitas. (ono)
-------
.Minggu, 28 Februari 2010.
Mulai Periksa Saksi-Saksi
BLORA - Polres Blora segera memeriksa saksi-saksi terkait kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Faisal Amidi, 53, warga Desa Wado, Kecamatan Kedungtuban terhadap tetangganya sendiri. Sejak diamankan di polres beberapa hari lalu, kakek yang pernah dua kali menikah itu terus diperiksa. "Ya, nanti akan kita lengkapi dengan pemeriksaan saksi," kata Kasatreskrim Polres Blora AKP Priharyadi, kemarin (27/2).
Menurut dia, saksi yang akan diperiksa bisa saksi korban, keluarganya, atau pihak lain yang diyakini mengetahui peristiwa tersebut. Dari keterangan saksi, bisa dikembangkan penyidikan dan lainnya. Sebab, terkadang keterangan tersangka dengan saksi berbeda. "Nanti kita panggil. Sementara kita periksa tersangka yang sudah ada di sini," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Faisal diduga memerkosa tetangganya yang berusia 19 tahun. Gadis yang menderita keterbelakangan mental itu tik segera melaporkan kejadian yang menimpanya. Kejadian itu baru dilaporkan orang tua korban ke Polsek Kedungtuban beberapa lama kemudian. Kasus ini kemudian ditarik ke polres. Warga Desa Wado juga mendesak agar polisi menghukum berat tersangka atas perbuatan yang telah dilakukan.
Untuk mendesak polisi, warga sempat mendatangi Mapolsek Kedungtuban. (ono)
Blora, Cybernews. Siang ini sekitar pukul 12.00 WIB, gempa berkekuatan 5 skala Richter mengguncang Blora, Jawa Tengah. Gempa berpusat di daratan, sehingga tidak berpotensi tsunami.
Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, gempa terjadi pukul 12.04 Waktu Indonesia Barat, Sabtu 27 Februari 2010, di 7,3 lintang selatan- 111,35 bujur timur, atau 37 kilometer barat daya Blora, 41 km barat laut Madiun, Jawa Timur, dan 66 km timur laut Surakarta.
Gempa ini terjadi pada kedalaman 239 kilometer di bawah permukaan laut, sehingga guncangannya tidak dirasakan kuat. Juga tak ada informasi kerusakan akibat gempa di daratan ini.
Blora Diguncang Gempa 5 SR Sabtu, 27 Februari 2010 12:16 WIB 0 Komentar 0 0
CILACAP--MI: Gempa berkekuatan 5 Skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (27/2), pukul 12.04.29 WIB.
Analis Stasiun Meteorologi Cilacap, Teguh Wardoyo, mengatakan, gempa tersebut berlokasi di 7,3 derajat lintang selatan hingga 111,35 derajat bujur timur. "Lokasi gempa berada di 37 kilometer barat daya Blora dengan kedalaman 239 kilometer," katanya.
Ia mengemukakan, warga di Kabupaten Grobogan yang berada di barat daya Blora diperkirakan dapat merasakan gempa tersebut. Bahkan, katanya, gempa tersebut dapat dirasakan hingga Kabupaten Cilacap.
"Tadi ada beberapa warga sekitar Terminal Bus Cilacap yang menelepon kami karena merasakan adanya gempa tersebut," katanya.
Ia mengatakan, seorang warga di Jalan Flores, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Ny. Wuri, telah menghubungi Stasiun Meteorologi Cilacap. "Dia mengaku merasakan guncangan gempa tersebut sehingga menghubungi kami melalui telepon," kata Teguh. (Ant/OL-04)
BLORA - Seorang kakek beristri dua di Blora, Jawa Tengah terpaksa berurusan dengan aparat karena memperkosa remaja idiot yang juga tetangganya. Untuk menghindari amuk massa, Faisal Lamidi langsung digelandang ke Mapolres Blora guna menjalani pemeriksaan.
Kakek berusia 53 tahun ini menyambangi rumah korban yang berusia 19 tahun saat tinggal sendirian di rumahnya di Desa Wadu, RT 02/01.
Saat itu kedua orangtua korban sedang pergi ke Surabaya untuk menjenguk keluarga yang sedang sakit. Sedangkan, kakak korban sedang bekerja. Melihat suasana rumah yang sepi, pelaku menghampiri korban yang berada di bagian belakang. Entah setan apa yang merasuki, pelaku selanjutnya memperkosa korban di dua tempat, yakni di dapur kemudian berlanjut ke kamar orangtua korban.
Orangtua korban dan warga yang emosi, sempat hendak menghakimi pria yang sehari-hari bekerja sebagai makelar sepeda motor ini.
Untuk menghindari amuk massa, pelaku [un langsung digelandang dari Polsek Kedung, Tuban, menuju Mapolres Blora guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Dihadapan aparat, pelaku mengakui semua perbuatannya. Motif pelaku memperkosa korban disebabkan sejak menikah dengan istri kedua, pelaku belum dikaruniai keturunan.
“Berdasarkan visum evertum yang dikeluarkan RSUD Blora, korban dinyatakan positif dinodai pelaku. Pelaku akan dijerat dengan Pasal 285 tentang perkosaan dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun,” kata Kasat Reskrim Polres Blora, AKP Priharyadi, Kamis (25/2/2010).
korban yang syok, kini dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blora. Aparat berpakaian preman juga masih berjaga-jaga di sekitar rumah pelaku untuk menghidnari hal-hal yang tidak diharapkan. (Ranin Agung/RCTI/ton)
BLORA - Perpecahan di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin parah. Jika
sebelumnya hanya 12 dari 16 PAC yang membelot, kemarin (23/2) bertambah dua lagi. Total ada 14 PAC yang tidak sejalan dengan DPC. Bahkan, sejumlah pengurus DPC dari dewan syura dan tanfidz juga ikut mendukung langkah 14 PAC ini. Salah satunya adalah Mustain, sekretaris DPC PKB. Mustain juga tercatat sebagai ketua desk pilkada PKB. "Dari dewan syura ada Kiai Mastuni Rohman yang ikut mendukung kami," ujar Mustain kemarin.
Menurut dia, langkah yang dilakukan 14 PAC itu, disebabkan ketidakcocokan mereka dengan pandangan DPC. PAC-PAC mendukung calon di luar PKB, karena alasan kekuatan politik. Sebab, sejak awal PAC-PAC ini ingin PKB berkoalisi dengan PDIP.
"Karena itu, kami tetap dengan jalan kami mendukung Pak Setyaji yang mendaftar melalui PDIP," tambahnya.
Mustain menyatakan, para kader PKB tidak ingin partainya hanya mengusung dan mendukung calon. Mereka juga ingin memenangkan pilkada. Sehingga, harus realistis melihat kekuatan politik yang ada. Di Blora, PDIP adalah peraih suara terbanyak dalam pemilu lalu. Sehingga, sangat layak diajak koalisi. "Koalisi merah-hijau saya kira pas. Jika ini terjadi, saya yakin akan memenangkan pilkada," terangnya.
Saat ini, kata Mustain, masih ada kesempatan melakukan itu. Karena itu, dia berharap
PKB bisa memikirkan langkah yang lain. Ditanya soal calon yang sudah mendaftar di PKB, Mustain mengatakan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Sebab, calon yang mendaftar melalui PDIP mencalonkan sebagai bupati. "Bisa saja nanti calon dari PKB dipasangkan," tandasnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua DPC PKB Blora Abdullah Aminuddin mengatakan, kebijakan DPC terkait pilkada akan dibicarakan dengan DPW PKB Jateng dan DPP PKB. Hal itu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan soal pilkada. "Sampai saat ini DPC belum memberikan dukungan secara resmi secara kelembagaan kepada siapapun," terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Desk Pilkada Muchlisin mengatakan, sampai pendaftaran ditutup Senin (22/2) tengah malam, hanya Abu Nafi yang sudah mengembalikan formulir. Karena itu, sesuai dengan Peraturan Partai Nomor 3 Tahun 2009, pendaftaran diperpanjang tujuh hari lagi. "Aturan menyebutkan, jika waktu pendaftaran habis, dan hanya ada satu yang mendaftar, maka pendaftaran diperpanjang tujuh hari,'' terangnya.
Ditanya maneuver 14 PAC dan sejumlah pengurus DPC, Muchlisin mengatakan, semua masih belum pasti. Dia masih menyangsikan para PAC itu mendukung Setyaji, karena Setyaji sendiri belum mendaftar ke PKB. (ono)
-------
.Wednesday, 24 February 2010.
FPKM tolak pembelian 15 mobil dinas DPRD
BLORA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora berencana membeli 15 unit mobil dinas (mobdin) baru.Untuk belanja mobdin itu menyerap dana sekitar Rp 3 miliar.Rencana sekretariat dewan itu dinilai pemborosan dan ditentang Fraksi Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM).
”Mobdin yang ada masih mencukupi untuk operasional sehari-hari anggota DPRD dan setwan, lantas untuk siapa mobil itu kami tidak setuju karena pemborosan,” ujar Mulyono, anggota FPKM, Senin (22/2).
Menurutnya, saat ini mestinya harus hemat anggaran, karena anggaran untuk belanja langsung dalam RAPBD sangat sedikit, sementara untuk hajat pemilihan bupati dan wakil bupati menyerap Rp 19,9 miliar.
Jika sekretariat DPRD (setwan) berniat untuk membeli mobdin baru, lanjutnya, sangat tidak layak. Sebabnya, menurut anggota dewan dari kecamatan Kedungtuban ini, masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak.
”Kami harus peka. Lihat saja jalan di kecamatan-kecamatan banyak yang rusak dan perlu perhatian serius,” ujar Mulyono.
Dia memperkirakan, mobdin yang akan dibeli itu akan dibagikan ke fraksi, karena sekarang ini ada tujuh fraksi, termasuk untuk alat kelengkapan dewan seperti badan legislasi (baleg), badan anggaran (banggar) dan badan kehormatan (BK).
Mulyono mendukung pembelian mobdin asalkan sesuai Undang-Undang (UU) yang mengaturnya. Sebab yang layak dan berhak mendapat mobil dinas hanya pimpinan dewan dan fraksi saja, sedangkan alat kelangkapan dewan tidak.”Apalagi untuk pegawai setwan,” ungkapnya.
Maka, kata dia, kalau rencana belanja mobil itu dipaksakan cukup 5-7 mobil saja.Untuk fraksi bisa difasilitasi sesuai kemampuan keuangan daerah, dan tidak harus yang 2.000 cc, sesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah.
Sementara itu beberapa staf DPRD Blora yang dimintai tanggapan rencana belanja 15 unit mobil dinas baru, tidak ada yang komnetar. Mereka enggan menjawab pertanyaan wartawan. K.9-ip
BLORA - Keinginan sebagian masyarakat Cepu dan sekitarnya memiliki terminal angkutan penumpang yang representatif segera terwujud. Menurut rencana mulai tahun ini terminal yang paling ramai di Blora itu akan direhab. Dana yang dianggarkan sebesar Rp 1,1 miliar. Dana tersebut berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Jateng. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Blora, Dwi Santoso melalui Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi (Postel), Sukarjo, mengatakan, perencanaan rehab terminal itu telah selesai disusun Pemkab Blora. Dalam penyusunannya, kata dia, tim Pemkab antara lain melakukan studi banding ke terminal Bojonegoro. Menurutnya, dibutuhkan dana sekitar Rp 4 miliar lebih untuk menjadikan terminal Cepu lebih representatif. ''Pembangunannya dilakukan bertahap untuk beberapa tahun. Untuk tahun ini anggaran yang tersedia sebesar Rp 1,1 miliar,'' ujarnya kemarin.Pemkab,lanjut Sukarjo, sebelumnya mendapat masukan dari masyarakat yang meminta terminal Cepu segera direhab. Alasannya, beberapa insfrastruktur di terminal mengalami kerusakan. Diantaranya halaman parkir serta beberapa bagian bangunan induk yang mendesak segera diperbarui. ''Masukan tersebut direspon Pemkab. Di antaranya mengupayakan pembangunan dari pos bantuan Pemprov,'' tegasnya. Menurut Sukarjo, infrastruktur terminal yang akan perbaiki tahun ini diantaranya tempat parkir, pintu dan ruang tunggu penumpang. Sesuai perencanaan, calon penumpang yang hendak memasuki terminal Cepu akan dipungut peron. ''Itu untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD),'' ungkapnya. Dibanding dengan terminal lainnya di Blora, terminal Cepu merupakan terminal paling sibuk. Setiap hari bus-bus antarkota antarprovinsi transit dan menunggu penumpang di tempat itu. Beberapa bagian di terminal itu sudah sejak lama tidak difungsikan. Ruang tunggu penumpang kini berubah menjadi tempat biliar. (ono)
Ancam Kasus Puskesmas Jepon ke Kejati
BLORA - Komisi D DPRD Blora menganggap serius kasus ambruknya bangunan konsol (emperan) di Puskesmas Jepon beberapa waktu lalu. Komisi yang membidangi kesejahteraan dan pendidikan ini mengancam akan mengusung kasus itu ke Kejaksaan Tinggi Jateng. Sebab , Komisi D menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora ditengarai bakal menghentikan kasusnya. ''Nampaknya aka nada penghentian penyelidikan. Jadi, kita bersiap untuk membawa kasus ini ke Kejati,'' ujar Siti Rochmah Yuni Astuti, angora Komisi D DPRD Blora kemarin.Perempuan yang akrab disapa Kethut itu mengaku, pihaknya kembali melakukan sidak ke proyek itu. Dia mengatakan, pihak Dinas Kesehatan yang mempunyai proyek itu mengaku kalau proyek sudah tidak ada masalah, karena rekanan yang mengerjakan proyek itu, CV Prasojo mau memperbaiki. Sehingga proyek senilai hampir 700 juta tidak ada persoalan. Namun, bagi Kethut persoalannya tidak seperti itu. Sebab, emperan yang ambruk itu ternyata tidak ada di rencana anggaran bangunan (RAB) atau tidak ada dalam perencanaan bangunan. Namun, emperan itu adalah inisiatif rekanan. ''Kok baik banget rekanannya mau nambahi emperan. Kita justru curiga jangan-jangan bangunan yang tidak ada di RAB itu mengurangi kualitas bangunan utamanya,'' tambah anggota dewan dari PPIB tersebut.Menurut dia, Kepala Dinas Kesehatan Henny Indriyanti mengaku kalau bangunan yang ambruk itu tidak ada di RAB. Namun, inisiatif rekanan dengan alasan estetika bangunan atau agar pantas dilihat. Sehingga, pembangunanya tidak masuk dalam pengawasan. Karena itu, dia meminta agar Kejaksaan Negeri juga cermat. Jangan, hanya mengacu pada keterangan para pihak yang sudah dimintai keterangan.Dia mendesak agar Kejari tetap fair. ''Jangan karena tidak ada di RAB terus dibiarkan. Kalau di sini mentok ya saya langsung ke Semarang (Kejati),'' tegasnya.Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Blora Fitroh Rohcahyanto mengaku kalau bangunan yang ambruk itu tidak ada di perencanaan. Hal itu dilihat dari dokumen proyeknya. Selain itu, rekanan juga menyatakan akan memperbaiki. Sehingga, menurut dia,sulit untuk dijadikan kasus. ''Konsultan pengawas juga tidak mengawasi karena tidak ada di RAB,'' katanya. Hanya, Fitroh mengakui kalau pemasangan bangunan yang ambruk itu memang kurang baik. ''Tapi, rekanan sudah mau memperbaiki, ya selesai,'' tandasnya. (ono)
ADA terobosan baru yang akan dilakukan Pemkab Blora, yakni memprimadonakan tanaman sukun (Artocarpus incissus) di kabupaten yang dikenal sebagai bumi Arya Penangsang itu. Diilhami dengan gerakan one man one tree, di Blora sendiri sudah mengadopsi dengan gerakan one student one tree.
Jika Gubernur Bibit Waluyo yang dikenal sebagai bapake wong ndesa selama ini mengistilahkan wong siji nandur tanduran siji, saat ini telah digulirkan Bupati Blora Drs RM Yudhi Sancoyo MM. Ke bawah gerakan tersebut telah ditindaklanjuti oleh berbagai elemen masyarakat dalam setiap kesempatan.
Bupati Yudhi sendiri, saat kunjungan ke beberapa wilayah di lingkup kerjanya dalam rangka evaluasi proyek 2009 beberapa waktu lalu, selalu mengagendakan penanaman berbagai bibit di lokasi yang dikunjunginya. Salah satu bibit yang ditanam dan dianggap istimewa tersebut adalah sukun. Jumat (19/2) saat bedah rumah di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora Kota, juga dilaksanakan penanaman sukun.
Berawal dari gerakan itu, ke depan penanaman sukun tersebut akan dilakukan di masing-masing instansi pemerintah yang memiliki lahan buat menanam pohon tersebut.
Seperti yang dilakukan di kantor Setda, Bappeda, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, di Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga, kantor Ketahanan Pangan, Kecamatan Kota, Jepon, Jati, Sambong, dan Kecamatan Todanan. ''Ke depan semua instansi dipastikan akan melakukan kegiatan serupa,'' jelas Sekda Ir H Bambang Sulistya. Sumber Karbohidrat Dia mengatakan, gerakan sukunisasi di Blora dilakukan sebagai tindak lanjut dari anjuran Presiden SBY dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan diversifikasi pakan. Alasannya, karena buah sukun merupakan sumber karbohidrat dan bergizi tinggi.
Dari kacamata Sekda Bambang, khusus untuk Blora, tanaman sukun akan mempunyai makna simbolis, yakni penuh dengan motivasi. Kalau disosialisasikan, artinya, pertama, tanaman sukun dimaknai supaya rukun. Kedua, sukun bisa dimaknai sebagai obat untuk mengurangi stres. Dimaksudkan, sukun dapat diterjemahkan, S (saktemene) U (urip), K (kudu), U (usaha) N (nrima). Artinya, untuk wilayah manusia diwajibkan hanya untuk ikhtiar, apa pun hasilnya supaya nrima atau pasrah dengan kehendak Allah. Ketiga, nama sukun dalam konteks ilmu kesehatan, sebagai pralambang mengingatkan para ''ahli hisap'' atau perokok. Kalimat sukun bisa jadi merupakan kepanjangan dari huruf S (sapa), U (udut), K (kenceng), U (uripe), N (nelangsa).(Urip Daryanto-54)
BLORA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Blora 2010 direncanakan defisit Rp 75 miliar. Adanya defisit dana dalam RAPBD 2010 itu Jumat (19/2) malam lalu disampaikan Bupati Yudhi Sancoyo dalam rapat paripurna DPRD beragenda penyerahan nota keuangan tentang raperda terkait RAPBD.
Menurut laporan bupati, defisit itu akan ditutup dari pembiayaan. Dalam RAPBD tahun ini, pendapatan direncanakan Rp 770.230.828.000. Rinciannya, PAD Rp 56,5 miliar dan dana perimbangan Rp 654.927.907.000. Untuk belanjanya, direncanakan Rp 845.448.946.000. Rinciannya, belanja tidak langsung Rp 677.907.674.000 dan belanja langsung Rp 167.541.272.000. Pengeluaran belanja tidak langsung terbanyak untuk belanja pegawai. Nilainya Rp 499 miliar lebih. ''Namun, defisit itu akan ditutup dari pembiayaan,'' kata Yudhi.
Dananya, sebagian dari penerimaan pembiayaan direncanakan Rp 76.434.873.000 dan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) 2009 Rp 75.234.873.000. Juga, penerimaan lain Rp 1,2 miliar.
Sementara pengeluaran pembiayaan diperkirakan hanya Rp 1 miliar. Sehingga total pembiayaan Rp 75, 718 miliar.
Menurut Yudhi, tahun ini APBD Blora banyak tersedot untuk pembiayaan pilkada, yakni Rp 19,9 miliar. ''Saya berharap RAPBD bisa segera dibahas sehingga segera bisa ditetapkan menjadi APBD. Karena ini sudah ditunggu-tunggu,'' katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Maulana Kusnanto mengatakan, RAPBD itu segera dibahas di tingkat badan keuangan. Dia tidak ingin terjadi anggaran yang tidak rasional dan tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. ''Jadi, sebelumnya mohon maaf kalau nanti ada anggaran yang kami pangkas, karena kami nilai tidak rasional. Kami ingin tepat anggaran, jumlah dan tepat sasaran,'' katanya. (ono)
Jumat, 19 Februari 2010
.Jum'at, 19 Februari 2010.
Ancam Bongkar Proyek Pertamina
Buntut Pembayaran yang Belum Lunas
BLORA - Proyek pematangan lahan untuk Central Processing Plant (CPP) milik PT Pertamina EP-Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) terancam dibongkar.
Yang akan membongkar adalah Budiyono, kontraktor asal Tuban yang melaksanakan pengurukan lahan itu. Sebab, sampai kemarin masih ada dana sekitar Rp 2,7 miliar yang belum dibayarkan ke pelaksana proyek. ''Kami akan kirim alat berat untuk mengeruk lagi tanah uruk senilai dana yang belum dibayarkan,'' ujar Budiyono kemarin.
Budiyono yang didampingi sejumlah korban lainnya mengatakan, proyek di Desa Sumber Kecamatan Kradenan itu merupakan proyek milik PPGJ yang akan digunakan untuk pengolahan gas area Gundih. Lahan yang harus diuruk seluas 12,5 hektare. Semula, Pertamina EP PPGJ membuka tender yang diikuti sejumlah perusahaan dan akhirnya dimenangkan PT Kurnia Djaya Wirabhakti Surabaya dengan nilai kontrak Rp 18 miliar. Hanya, oleh PT Kurnia, pekerjaan itu disubkontrakkan ke PT Pentagro Mandiri Abadi Semarang senilai Rp 13,4 miliar. Dan oleh PT Pentagro, pekerjaan itu disubkan lagi ke Budiyono senilai Rp 12,2 miliar. ''Karena sebenarnya pekerjaan itu tidak boleh disubkan, di lapangan saya diberi surat seolah-olah saya orang PT. Kurnia. Ada surat resminya,'' kata Budiyono.
Menurutnya, proyek dikerjakan pada 13 April-12 September 2009 dengan hasil baik. Kemudian, proyek tersebut diserahterimakan PT. Kurnia ke PT Pertamina EP-PPGJ pada 18 Oktober 2009. Hanya, dari nilai kontrak yang semestinya diterima, kontraktor asal Desa Campurejo Kecamatan Rengel ini mengakui baru dibayar Rp 9,479 miliar, sehingga masih sisa sekitar Rp 2,72 miliar yang belum dibayarkan. Kekurangan pembayaran itulah yang dia kejar. Budiyono mengatakan sudah mengirimkan surat resmi ke PT Pertamina EP-PPGJ untuk meminta difasilitasi. ''Karena pihak PPGJ mestinya tahu kalau pekerjaan disubkan. Kalau tidak dibayar maka ancaman kami laksanakan. Surat itu saya kirim 14 Februari lalu,'' ungkapnya.
Selama ini, lanjut dia, pihak Pertamina EP-PPGJ seolah cuci tangan dalam persoalan tersebut. Padahal, menurutnya, ini kesalahan PT Pertamina EP-PPGJ yang tidak cermat memilih rekanan sehingga banyak menimbulkan korban. Di lapangan, kata dia, banyak masyarakat yang belum dibayar. Misalnya, tenaga kerja, utang di warung, tanah, serta jalan yang rusak akibat proyek. ''Banyak sekali korbannya, jadi Pertamina tidak bisa tinggal diam,'' tandasnya.
Gede Widiarna dari Pertamina EP-PPGJ yang menjadi penanggungjawab proyek pematangan lahan CPP belum dapat dikonfirmasi terkait ancaman tersebut karena ponselnya tidak aktif. Sementara, Direktur PT. Kurnia Djaya Wirabhakti, Anggiat Nadeak juga tidak mau memberi penjelasan. Saat dihubungi, dia tidak mau mengangkat teleponnya. Sementara ketika dikonfirmasi via SMS, dia membalas dengan SMS kosongan tanpa kata-kata. Sehingga tidak diperoleh konfirmasi soal uang yang belum dibayarkan itu. (ono)
-------
.Jum'at, 19 Februari 2010.
Temukan 24 Proyek Menyimpang
BLORA - Dugaan sejumlah pihak kalau proyek fisik di Blora amburadul ternyata benar. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten setempat menemukan sedikitnya 24 proyek diketahui menyimpang.
Proyek tersebut adalah proyek jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Penyimpangan itu berupa pengurangan volume pekerjaan dan proyek yang sudah rusak meski baru selesai dikerjakan. ''Sebanyak 14 proyek dikerjakan tidak sesuai bestek karena mengurangi volume pekerjaan. Dan 10 lainnya rusak,'' ujar kepala Inspektorat Kabupaten Blora, Winarno, kemarin.
Dia menyebut, masih ada kemungkinan jumlah proyek yang menyimpang bertambah lagi. Sebab, sampai saat ini tim inspektorat masih terus melakukan pemeriksaan di lapangan. Dia mengatakan, rekanan yang mengerjakan proyek tersebut diminta untuk membenahi. Sebab, sekarang masih masa pemeliharaan sampai Juni nanti. ''Kami akan terus pantau sampai batas waktu pemeliharaan habis,'' tuturnya.
Bagaimana jika sampai habis masa pemeliharaan proyek tetap jelek dan masih ada penyimpangan? Mantan Kabag Pemerintahan Desa itu menegaskan, pihaknya akan menindak sesuai aturan yang ada. Di antaranya, melakukan denda dan mengklaim senilai dengan kekurangan proyek. Sebab, kewenangan Inspektorat hanya sebatas itu. Namun, semua temuan tersebut tetap dilaporkan ke bupati. ''Mau dikemanakan temuan itu terserah bupati,'' katanya.
Winarno belum bisa memrediksikan kapan pemeriksaan terhadap proyek-proyek itu bisa diselesaikan. Hanya, dia memastikan semua proyek tidak akan luput dari pemeriksaan timnya. Jika memang kualitas dan kondisi proyeknya jelek, dia meminta rekanan untuk mematuhi aturan yang ada. Sehingga harus kembali memperbaiki dan rela diklaim sesuai dengan jumlah kekurangan volumenya.
Diberitakan sebelumnya, akibat tidak adanya konsultan pengawas, banyak proyek yang dikerjakan sembarangan. Tidak adanya pengawas proyek itu disebabkan kebijakan Kepala DPU yang melakukan penunjukan pengawas proyek secara sembarangan. Banyak pihak yang tidak berkompeten ditunjuk jadi pengawas. Selain itu, penunjukannya terlambat. Sebab, banyak proyek yang sudah berjalan dan bahkan hampir selesai, namun pengawas baru ditunjuk. Setelah ketahuan dan diprotes, DPU tidak berani mencairkan dana pengawasan. (ono)
-------
.Jum'at, 19 Februari 2010.
Penyerahan Dukungan 20 Februari
Bagi Calon Independen
BLORA - Penyerahan dukungan untuk bakal calon bupati dan wakil bupati dari jalur independen diumumkan kemarin (18/2). Pengumuman itu pajang di papan pengumuman di kantor KPUK Blora di Jalan Halmahera sampai hari ini (19/2). Sedangkan penyerahan dukungan untuk calon independen pada 20 Februari besok. ''Penyerahan mulai dilaksanakan pada jam 08.00 sampai 15.00,'' kata Ketua KPUK Blora Moesafa kemarin.
Dia mengatakan, dukungan yang harus dipenuhi bagi calon independen yang akan mencalonkan minimal 39.696 dukungan. Dukungan itu berupa tanda tangan yang disertai dengan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP). Sesuai aturan, kata dia, sebaran kecamatan asal dukungan harus 50 persen lebih. Jika di Blora ada 16 kecamatan,sebaran dukungan yang dibutuhkan minimal sembilan kecamatan. ''Jadi, dari sembilan kecamatan harus ada asal orang yang mendukung,'' tambahnya.
Agar lebih praktis, dukungan itu disusun dalam sebuah bendel. Dukungan itu selain di KPUK juga diserahkan ke Petugas Pemungutan Suara (PPS) asal pendukungnya. Sehingga semua PPS tempat pendukung calon independen memegang bukti dukungan itu. Karena itulah,KPUK membatasi penyerahan dukungan sampai pukul 15.00. ''Karena harus ke PPS-PPS, agar waktunya lebih longgar,'' tandasnya.
Ketua GP Ansor Blora itu menambahkan, saat ini memang ada sejumlah nama yang disebut-sebut akan mencalonkan melalui jalu indenpenden. Selain dari Kecamatan Blora, calon yang akan maju dengan jalur independen itu berasal dari Kecamatan Kedungtuban. Hanya, menurut Safa, itu baru sebatas kabar saja. Kepastiannya akan diketahui besok. ''Kita lihat saja besok (hari ini),'' tandasnya. (ono)
-------
Kamis, 18 Februari 2010.
Izin Bupati Periksa Kades Bradag Turun
BLORA - Kepala Desa Bradag Kecamatan Ngawen Tarmidi segera diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana program PengembanganPrasarana Sosial Ekonomi (P2SE). Pemeriksaan itu dilakukan setelah Kejari menerima izin pemeriksaan Tarmidi dari bupati. ''Kita panggil dulu untuk diperiksa sebagai tersangka,'' ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Blora Fitroh Rohcahyanto kemarin.
Dia mengatakan, sebenarnya, ijin pemeriksaan yang dia ajukan ke bupati Blora Yudhi Sancoyo untuk dua orang kades. Satunya adalah Herdaru Budhi Wibowo Kades Jipang Kecamatan Cepu yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. ''Yang satu belum (turun). Jadi yang sudah ada kita tangani,'' tambahnya.
Disinggung Kejari bakal menahan Tarmidi ? Mantan Kepala Seksi Datun Kejari Banyumas itu meyatakan sangat mungkin Tarmidi ditahan. Namun, hal itu melihat kondisi di lapangan dan syarat untuk ditahan memenuhi atau tidak. Menurut dia, ada tiga hal yang bisa membuat tersangka di tahan, yakni dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. ''Selain itu ada pertimbangan-pertimbangan lain sebelum memutuskan menahan seseorag. Yang jelas kemungkinan ke arah sana (penahanan) tetatp ada,'' tandasnya.
Tarmidi ditetapkan sebaga tersangka setelah dia diduha menyelewengkan dana P2SE Desa Bradag menerima dana Rp 190 juta dari APBD 2009 lalu. Dana ini termasuk dana anggaran P2SE senilai Rp 38 miliar untuk 200 desa. Proyek itu diwujudkan untuk pembangunan irigasi dan lainnya di desa ini. Hanya, pengerjaan proyek tersebut yang mestinya dilakukan secara swakelola dengan menggandeng masyarakat sebagai tenaga kerja. Tujuannya, memberdayakan masyarakat desa. Namun proyek itu ditenderkan. Dalam pemeriksaan, Tarmidi tidak bisa mempertanggungjawabkan sekitar Rp 50 juta dari dana itu, sehingga kemudian dijadikan tersangka. (ono)
Banyaknya alat-alat dapur yang dijual murah, membuat warga lebih senang membeli barang baru daripada memperbaikinya. Kondisi itu membuat tukang patri semakin tersisih di Blora.
SRI WIYONO, Blora
---
Sambil mengendarai sepeda, lelaki itu menyusuri lorong-lorong perumahan. Gang-gang kecil di kampung-kampung, hampir setiap hari dilewatinya. Di boncengan sepeda yang dikendarainya, ''menempel'' kotak kayu kecil berisi berbagai alat. Di kotak itu, terdapat gulungan lembaran aluminium, seng, gunting, paku, dan tatakan dari besi.
Wajah Kasmuri, 45, nama lelaki itu, bakal sumringah ketika ada yang memanggilnya. Dia akan mendatangi rumah orang yang memanggil namanya tersebut. Kemarin (16/2), bapak empat anak itu dengan cekatan mengganti bagian bawah dandang dan perabotan dapur milik seorang warga di Jalan Dr Sutomo Blora. ''Mengganti tiga panci Mas,'' kata dia sambil tangannya menggunting lembaran aluminium sesuai dengan ukuran ''pantat'' panci yang akan diganti.
Pekerjaan sebagai tukang patri sudah dilakoni Kasmuri sejak lama. Keahlian memperbaiki sebagian alat-alat dapur itu dikuasai warga Desa Dumpil, Kecamatan Blora ini setelah dirinya belajar kepada seorang tukang patri asal Bojonegoro.
Tak terlalu banyak penghasilan Kasmuri dari pekerjaan tersebut. Selama bekerja sebagai tukang patri, Kasmuri hanya sekali bisa membawa pulang uang Rp 90 ribu. Selebihnya, kurang dari nominal tersebut. Bahkan, terkadang dia pulang tidak membawa hasil sama sekali meski sudah keliling dari kampung ke kampung seharian. ''Kalau tidak ada yang membutuhkan, dari mana dapat uang,'' tuturnya.
Namun, suami Asiyah, 40, itu mengaku tak patah arang. Dia yakin selama dia mau berusaha, selalu ada jalan. Semangat itu terus dipelihara karena dia masih harus menyekolahkan dua anaknya. ''Yang terkecil masih duduk di kelas 5 SD,'' tuturnya.
Saat ditemui wartawan koran ini, Kasmuri mengaku sejak pagi sudah berkeliling. ''Alhamdulillah tiga panci ini setidaknya dapat Rp 30 ribu,'' imbuhnya.
Untuk bekerja, dia bermodal lembaran aluminium dan crom. Kasmuri membeli dua meter persegi lembaran aluminium dengan harga Rp 91 ribu. Sementara crom dibeli Rp 27 ribu per kilogram (kg).
Ongkos jasanya disesuaikan dengan lebar bahan yang akan dipatri. Kalau hanya bolong sedikit, Kasmuri hanya menarik Rp 2 ribu.
Dia menuturkan, dulu pekerjaan sebagai tukang patri bisa diharapkan hasilnya. Namun, sekarang kondisinya tak menjanjikan. Alat-alat dapur banyak yang dijual dengan harga murah. Dengan harga yang relatif terjangkau, warga lebih senang membeli barang baru daripada menambal barangnya yang rusak.
Kalau pun menambal barang, mereka tidak lagi mengandalkan tukang patri. Sebab, warga bisa menambal perabotan dapur dengan lem. ''Kalau dipatri bisa tahan lama. Namun, sudah banyak yang memilih pakai lem,'' katanya. (*)
-------
.Rabu, 17 Februari 2010.
187 Honorer Diberi SK CPNS
BLORA - Pemkab Blora kemarin (16/2) mengakhiri program pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang dilakukan bertahap setiap tahun sejak 2005. Ada 188 pegawai honorer pemkab yang rencananya diangkat menjadi CPNS di program penutup tersebut.
Pengangkatan itu ditandai dengan penyerahan surat keputusan Bupati Yudhi Sancoyo di pendapa rumah dinas bupati. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Noveri mengatakan, jumlah pegawai honorer yang berhak diusulkan diangkat menjadi CPNS formasi 2009 ada 192 orang.
Dari jumlah tersebut, 188 pegawai telah mengikuti pemberkasan. Sedangkan empat orang lainnya tidak mengikuti pemberkasan dengan berbagai alasan. ''Dari 188 orang yang mengikuti pemberkasan, sebanyak 187 pegawai telah selesai pemberkasannya dan menerima SK pengangkatan menjadi CPNS. Sedangkan satu orang lainnya pemberkasannya masih dalam proses,'' ujarnya. (ono)
-------
.Rabu, 17 Februari 2010.
Kejari Usut Puskesmas Jepon
BLORA - Bukan hanya DPRD yang mempersoalkan ambruknya bangunan bagian depan puskesmas Jepon. Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora saat ini sedang mengusut ambruknya proyek yang baru selesai dikerjakan 3 Desember tahun lalu itu. ''Kami sudah memeriksa pejabat terkait dan rekanan pelaksana proyek itu,'' ujar Fitroh Rohcahyanto Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Blora kepada Radar Bojonegoro kemarin (16/2).
Dia mengatakan, pejabat yang diperiksa adalah pejabat yang menangani proyek itu. Rekanan yang diperiksa adalah yang mengerjakan proyek senilai Rp 689 juta tersebut. Bukan hanya itu, kejari juga akan memanggil konsultan pengawasan konsultan perencana proyek itu. Selain itu, sejumlah pihak yang dinilai terkait juga akan diperiksa . ''Pekan depan akan kami mulai periksa. Semua yang bertanggungjawab,'' tambahnya.
Saat ini, Kejari sedang mendalami dan mempelajari dokumen proyek berupa perencanaan serta dokumen lain yang terkait. Dokumen itu dicocokkan dengan kondisi di lapangan. Jika proyek itu ambruk, tanpa ada sebab yangb jelas, patut diduga ada kesalahan. ''Apakah karena kualitasnya yang buruk atau ada sebab lain,itulah yang akan kita cari,'' terangnya.
Mantan Kasi Datun Kejari Banyumas ini menambahkan, selama ini masa pemeliharaan menjadi perlindungan. Padahal, yang bidik Kejari bukan apakah proyek itu sudah diserahkan atau belum. Masa pemeliharaan atau tidak kejari tidak mau tahu. Karena yang dicari adalah kualitas proyek. ''Apa dikira kalau sudah diperbaiki dalam masa pemelihraan itu sudah selesai. Kalau kualitas proyeknya jelek ya tetap jelek meski diperbaiki. Kuncinya disitu,'' tegasnya.
Bagaimana hasil pemeriksaan sementara? Fitroh belum mau membuka. Dia mengatakan, masih akan menunggu keterangan dari konsultan pengawas dan perencananya. Menurut dia, konsultan pengawas mestinya tahu proses pembangunannya. Sehingga, jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian bahan misalnya, bisa tahu. Sedangkan perencana mestinya merencanakan pembangunan dengan baik, sehingga hasilnya bagus dan tahan lama. ''Coba kita dengar seperti apa keterangan mereka,'' tandasnya.
Bangunan puskesmas Jepon dikerjakan CV Prasojo. Bangunan itu dibangun dalam dua tahap yakni sejak 2008 dan 2009. (ono)
BLORA, SR – Pilihan Bupati (Pilbup) kurang lebih sekitar 4 bulan lagi tepatnya 3 Juni 2010, namun wacana persaingan para kandidat Bacabup mulai tampak. Beberapa nama yang akan maju bersaing pada Pilkada mulai nampak.
Incumbent RM Yudhi Sancoyo boleh dipastikan maju melalui Partai Golkar, sedang Kandidat lain mulai dekati beberapa partai politik yang mempunyai jumlah suara yang dapat langsung mengajukan calonnya.
Seperti diketahui beberapa nama sudah mendaftar ke PDIP diantaranya yang berpeluang dan rajin sosialisasi hanya 3 nama. Ketiga nama tersebut adalah Joko Nugroho, Sunarto dan Setyaji.
Sampai berita ini ditulis salah satu wakil ketua DPC PDIP Dwi Astutik ketika dikonfirmasi siapa yang akan terpilih, masih menunggu Konfercabsus.
Sedang dari kubu PKB muncul nama H Abu Nafisebagai calon yang diusulkan NU sebagai kandidat Cabup.
”Bukan rahasia Lagi kalau Calon yang direkomendasi NU bisa dipastikan akan diusung PKB. Karena PKB didirikan atas dukungan dari kalangan NU yang mengingikan ikut mewarnai perpolitikan,” kata seorang ustad yang minta namanya tidak ditulis.
Bahkan Abu Nafi di beberapa kesempatan mengaku desakan kaum Nahdliyin, yang menghendaki dirinya maju pada pilkada mendatang. “Karena itu merupakan amanah mereka maka saya tidak bisa menolaknya,” katanya minggu lalu.
Sementara Partai Demokrat yang dapat mengusung calonya sendiri muncul dua nama yang menguat yakni Sutikno (ex Dirut PGN) dan Joko Nugroho (Kokok) yang sebelumnya juga dafta lewat PDIP.
Disisi lain Yudhi Sancoyo sendiri sudah beberapa kali menyatakan dirinya siap melanjutkan jabatannya pada tahun 2010 mendatang. Atau dengan kata lain dirinya sudah siap bersaing pada pilbup tahun depan.
Ada beberapa harapan dari berbagai elemen masyarakat, misalnya para pengojek diperempatan Jl Gatot Subroto memprediksi pilkada mendatang akan sama dengan pemilu legislatif lalu, yang penuh dengan persaingan uang.
“Ini bukan money politik tapi peran uang akan sangat berpengaruh para pemilih. Bukan hanya bermodalkan popularitas saja, yang penting waktu kerja tersita untuk pilkada, diganti dengan uang,” katanya diamini 4 orang temanya.
Ditempat terpisah saat pulang sekolah beberapa siswa kelas 3 yang juga sebagian besar sudah mempunyai hak suara, justru mengatakan hal yang sebaliknya.
Mereka yang pertyama kalinya menggunakan hak politiknya menginginkan memilih bupati yang peduli pada pendidikan.
”Kami yang pasti akan pilih bupati yang peduli pendidikan, Misalnya biaya pendidikan disubsidi pemda Blora atau bantuan buku pelajaran disekolah sehingga kami tidak perlu meminta orang tua untuk membelinya,” kata Eny didampingi 6 orang cewek lainya.(Roes)
Fokus Samping
Amin Faried (Ketua FTB)
7 Poin yang harus disepakati Cabup dan Cawabup
BLORA, SR- Ada tujuh poin penting yang disepakati pada Pilbup mendatang oleh para Tim sukses Cabup dancawabup. Hali itu dikatakan ketua Forum Trasparansi Blora (FTB) ketika ditemui disekretariatnya komplek GOR Mustika Rabu (10/2).
Ketujuh poin tersebut yakni berpartisipasi aktif membantu tugas Polri dan TNI, masing-masing tim sukses juga berikrar menghormati hasil pilgub, mematuhi segala peraturan perundang- undangan, menghormati hak dan perbedaan politik.
”Disamping itu juga menjaga persatuan dan kesatuan, senantiasa menyelesaikan permasalah yang muncul sesuai peraturan, serta melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, umum bebas dan rahasia,” jelas Amin.
Saat tanya bila mereka melakukan pelanggaran, Dia mengatakan Panwas yang harusnya menindak-lanjuti.
”Jika terjadi pelanggaran, tentunya menjadi kewenangan Panwas untuk menindaklanjuti. Dan polisi juga telah menyiapkan penyidik kalau ada pelanggaran pidana pemilu,” ungkanya. (Roes)
Tejo Prabowo (LSM Jati Bumi)
Tekan Golput Segera Sosalisasi Sampai Pelosok
BLORA, SR- ”Luasnya wilayah kabupaten Blora tentunya akan berpengaruh pada perolehan suara pada pemilu bupati mendatang,” kata Tejo Prabowo direktur LS Jati Bumi Selasa (9/2).
Disamping tentunya tingkat pendidikan masyarakat Blora khususnya di desa-desa, yang masih jauh dari kata berpendidikan. Kendala lainnya adalah banyaknya faktor yang seolah-olah membatasi para pemilih.
Untuk itulah dirinya menghimbau pada KPU Blora besertya jajaranya segera sosialisasi sampai desa dipelosok Blora.
”jangan hanya sebatas kota atau kecamatan dan lingkungannya saja, karena waktu sosialisasi para cabup dan cawabup hanya kurang lebih 3 bulan, dengan wilayah yang sebesar kabupaten Blora,” jelas Tejo.
Disisi lain Tejo menyoroti biaya sosialisasi Pilbup hendanya betul-betul dimanfaatkan. ”Dengan biaya yang telah disepakati tersebut, saya yakin alokasi biaya sosialisasi pilbup tentunya cukup.(Roes)
Slamet Pamudji (Kadinas Dukcapil)
Target DP4 terpenuhi berkat Disdukcapil Jemput Bola dan Denda
BLORA, SR -Tahapan Pilkada 2010, Seperti penyediaan DP4 sudah terpenuhi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) melakukan jemput bola dalam pengurusan KTP.
Hal itu dilakukan karena ratusan ribu warga Blora ternyata belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP). Saat itu dari jumlah penduduk yang wajib KTP sebanyak 749.274 orang, ternyata yang telah melengkapi diri dengan bukti kependudukan tersebut baru 249.681 orang. Sedangkan 398.509 lainnya belum memiliki KTP.
''Sampai saat ini hampir semua penduduk Blora mempunyai KTP, sehingga tanggal 3 Desember yang lalu data Penduduk dan Pemilih sudah kami serahkan ke Bupati sebagai persyaratan DP4,” kata kadin Dukcapil Slamet Pamudji.
Adapun Data yang diserahkan pada saat itu 494.474 pa dan 497.903 pi, sehinggajumlah penduduk Blora per 3 Desember 2009 sebanyak 992.377 orang.
”Dari jumlah itu penduduk yang potensial pemilih pilkada sebanyak 755.587 orang yang terdiri dari371.391 pemilih pria dan 384196 pemilih wanita yang kami serahkanPemkab dan BA ditanda-tangani Sekda atas nama Bupati Blora,” jelasnya.
Dampak inilah yang menurut Mumuk, sapaan akrab Slamet Pamudji mengakui, sampai kini kesadaran warga untuk memiliki KTP masih sangat rendah. Ini menjadi penyebab utama banyaknya warga yang tak ber-KTP.
''Kami telah berupaya memudahkan prosedur pembuatan KTP. Harapannya bisa mengurangi jumlah warga yang tak memiliki KTP itu,'' tuturnya.
Begitu juga dengan akte kelahiran yang sangat kurang diperhatikan warga desa, akan diberlakukannya denda bagi orang tua yang tidak mengurus akte anaknya.
Meski pemberlakukan resminya masih membutuhkan peraturan daerah (perda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Blora akan segera memberlakukan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).
”Memang undang-undang tersebut belum bisa dilaksanakan semua. Namun, kami sudah melangkah ke arah sana,” ujar Kepala Disdukcapil Blora ini.
Dia mengemukakan, salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah menarik kewenangan perubahan biodata. Semula, perubahan biodata bisa dilakukan di kecamatan namun sejak beberapa bulan ini mulai ditarik ke dinas.
Perubahan biodata dimaksud antara lain jika ada kesalahan data, seperti nama dan tanggal lahir. Termasuk jika ada anggota keluarga baru, kedatangan keluarga dan sebagainya.
Hal itu, selain lebih tertib juga lebih menjamin kevalidan data tentang kependudukan. Hanya, lanjutnya, belum semua kewenangan di kecamatan ditarik ke Dinas. (Roes)
BLORA - Ambruknya bagian depan Puskesmas Jepon berbuntut. DPRD Blora mengecam kualitas proyek yang baru selesai dibangun 3 Desember lalu itu. Sebelumnya, DPRD sudah menyidak lokasi itu dan menemukan plafon puskesmas sudah ambrol. Saat itu, DPRD yang diwakili Komisi D dan Wakil ketua DPRD Abdullah Aminuddin langsung meminta agar dibenahi. ''Sekarang malah ambruk. Ini menunjukkan kualitas bangunan yang memang tidak bagus,'' ujar Abdullah Aminuddin kemarin.
Dia mengaku mengunjungi Puskemas Jepon sekitar awal Januari lalu. Saat itu, dia bersama Komisi D melihat langsung kerusakan pada plafon bangunan. Proyek rehab puskesmas itu disidak karena dewan curiga dengan nilai proyek yang sebesar Rp 689 juta.proyek itu dikerjakan oleh CV Prasojo. Ternyata secara kasat mata ditemukan adanya indikasi kualitas proyek yang buruk. ''Saat ini tidak bisa mengelak lagi kalau proyek itu benar-benar buruk,'' tambah anggota dewan dari PKB tersebut.
Selanjutnya, pimpinan dewan akan memerintahkan komisi yang membidangi untuk melakukan upaya dan kebijakan yang lebih lanjut. Aminuddin meminta aga penanganan yang serius atas ambruknya bagian depan puskesmas itu. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal yang sama. ''Bisa dibentuk tim atau apalah namanya, yang pasti pihak yang terkait harus bertanggungjawab,'' tandasnya.
Sementara Mulyono, anggota Komisi D DPRD Blora mengaku sejak awal komisinya sudah mempunyai catatan soal bangunan puskesmas itu. Komisi D, akan turun ke lapangan lagi untuk memeriksa. Komisi D menurut dia, akan bekerja bersama dengan Inspektorat Kabupaten. ''Jelas ini menjadi perhatian kami. Tetap akan kami selidiki dan usut,'' katanya. Kepala Dinas Kesehatan Blora Henny Indriyanti sampai berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi. (ono)
-------
.Selasa, 16 Februari 2010.
Disdik Saring Siswa SD Terbaik
BLORA - Lomba cerdas cermas (LCC) matematika, ilmu pengetahuan umum (IPU), ilmu pengetahuan alam (IPA) serta Bahasa Indonesia tingkat SD yang digelar UPTD Blora Kota berjalan meriah. Kegiatan itu diikuti oleh 62 tim yang masing-masing tim terdiri dari tiga anak. Mereka berasal dari 62 sekolah SD dan sederajat di Kecamatan Blora. ''LCC ini untuk kelas 4 dan 5 SD,'' ujar Sarmin Kepala UPTD Dinas Pendidikan Blora Kota kemarin.
LCC itu digelar di SDN Jetis 1 Blora. Para peserta diuji dengan mengerjakan soal yang sudah disediakan panitia. Kegiatan itu merupakan kerjasama kelompok kerja kepala sekolah (K3S) dengan Disdik.
Dari jumlah peserta itu akan diambil lima tim terbaik yang dinilai berdasarkan nilai terbanyak. Lima peserta itu akan masuk final LCC. Dari lima peserta itu akan diambil satu yang terbaik. ''Tim yang menjadi juara akan mewakili Kecamatan Blora ke ajang tingkat kabupaten,'' tambah Bambang Suhartono kepala Ketua K3S Blora. (ono)
-------
.Selasa, 16 Februari 2010.
Kompak Laprokan ke KPK
Kasus Dugaan Penyelewengan Proyek di Dinas PU
BLORA - Koalisi masyarakat peduli anti korupsi (Kompak) diam-diam melaporkan dugaan penyelewengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ''Kami tidak mau teriak-teriak kalau saat melaporkan. Namun sekarang bisa dilihat buktinya,'' ujar Singgih Hartono juru bicara Kompak kepada Radar Bojonegoro kemarin (16/2).
Singgih mengaku baru mengekspos laporan itu setelah KPK menaikkan satu tahap bobot laporannya. Sebelumnya, Singgih belum mau membeber karena khawatir dikira mengada-ada. Bukti itu, menurut Singgih berupa surat dari KPK tertanggal 2 Februari perihal tanggapan atas pengaduan masyarakat. Surat ditujukan pada Singgih Hartono dan Danu Sukotjo yang mewakili Kompak saat mengadukan kasus ke KPK.
Sesuai surat yang ditandatangani Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Handoyo Sudrajat berisi pemberitahuan bahwa pengaduan yang disampaikan Kompak dinaikkan satu tingkat, yakni dari Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat kemudian ditingkatkan ke Bidang Penindakan KPK. Sehingga, kasus yang diadukan itu sangat dimungkinkan untuk menjadi kasus yang tindak pidana korupsi. ''Ini langkah maju. Kami sudah dimintai tambahan data dan keterangan,'' tambah Singgih.
Singgih mengungkapkan, Kompak melaporkan kasus proyek di DPU Blora secara resmi ke KPK pada 7 Januari 2010. Saat itu, pengaduan di terima Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Dari deputi ini, semua pengaduan yang masuk diperiksa dan dianalisis. Bahkan, pihak yang mengadukan juga harus bisa memberikan gambaran dan penjelasan yang panjang lebar mengenai kasus yang dilaporkan. ''Kami telah menjalani itu semua. Tidak mudah memang mengadukan sesuatu ke KPK,'' kata mantan anggota DPRD Blora ini.
Setelah ditangani bidang penindakan,KPK meminta tambahan data-data dan keterangan. Dia menyebut, sebagian data dan keterangan sudah dia sampaikan. Dia juga mengumpulkan data-data tambahan untuk melengkapi data yang sebelumnya. Singgih mengaku tak lama pihak KPK akan turun ke Blora. Namun soal waktunya dan jumlah orang dia mengaku belum tahu. ''Kita serius. Bahwa pembangunan di Blora mestinya tidak dibuat main-main. Yang dirugikan pasti rakyat,'' tandasnya. (ono)
-------
.Selasa, 16 Februari 2010.
Panwascam Minta Ketua PPS Dipecat
BLORA - Panwaskab meminta KPUK memecat ketua PPS Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan, Bunari Sebab, ketua PPS bernama Bunari itu diketahui masih anggota partai politik. ''Sementara di lapangan kami menemukan kalau saudara Bunari belum memenuhi syarat menjadi penyelenggara pemilu,'' ujar Lulus Mariyonan ketua Panwascam Tunjungan saat melaporkan temuannya itu ke Panwaskab Blora kemarin.
Lulus yang didampingi dua anggota panwascam Tunjungan Sriono dan Sri Harini mengatakan, kalau pada Maret 2009 lalu, Bunari sudah diperingatkan agar mengundurkan diri dari parpolnya. Sebab, saat itu dia diketahui sebagai perangkat desa. Kemudian, Bunari mengajukan mundur dari kepengurusan parpol. Jabatan terakhir Bunari adalah ketua PAC PKB Kecamatan Tunjungan. ''Aturannya kan harus mundur minimal lima tahun dari parpol, baru bisa menjadi penyelenggara pemilu,'' tambahnya.
Sementara Sriono menambahkan, kalau pihaknya tahu posisi Bunari sebagai ketua PPS yakni penyelenggara pemilu di tingkat desa sudah lama. Panwascam, juga sudah mengingatkan. Namun, pihak PPK (penyelenggara tingkat kecamatan) membiarkan. Padahal, ketua PPS yang belum memenuhi syarat itu harus diganti. Setiap diingatkan juga tidak ada respons. ''Kalau misalnya diganti, persoalan sudah selesai. Kalau seperti ini saudara Bunari harus dipecat karena itu sudah melanggar aturan,'' katanya.
Pihaknya mengaku sudah klarifikasi kepada Bunari terkait rangkap jabatan sebagai ketua parpol. Bunari, seperti diklarifikasi anggota panwascam Tunjungan tak mau disalahkan. Alasannya, pihak PPK dan KPUK juga mengetahui dirinya.
Sementara, Siti Ruhayatin anggota KPUK yang bertanggungjawab di wilayah Tunjungan saat dikonfirmasi membenarkan ada temuan itu. Hanya, dia mengatakan sampai kemarin belum ada laporan resmi yang masuk ke KPUK. ''Namun secara informasi PPK sudah saya minta untuk klarifikasi soal itu,'' katanya.
Ketua Panwaskab Wahono juga mendukung langkah yang dilakukan Panwascam Tunjungan. Menurut dia, aturan memang harus ditegakkan. Hal` itu, menurut dia, untuk menciptakan pilkada yang aman, tertib dan independan dan transparan. (ono)
-------
.Selasa, 16 Februari 2010.
Butuh Dua Pekan Lagi
BLORA - Perhutani KPH Cepu, Blora, masih butuh sekitar dua minggu untuk memotong dan mengamankan 43.011 pohon (tegakan) jati yang tumbang akibat diterjang bencana alam angin puting beliung ke TPK terdekat. Kayu-kayu yang roboh itu tersebar di 263 petak di 20 BKPH.'' Saat ini, total jumlah yang terkumpul sudah mencapai sekitar 13.000 meter kubik dari perkiraan keseluruhan 24.000 meter kubik, '' ujar Administratur (Adm) Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cepu, Imam Fuji Raharjo.
Kayu jati itu, sampai saat ini masih diamankan dari petak-petak jati di 20 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH). Nilainya berkisar Rp 18 miliar sampai Rp 20 miliar, dengan kerugian tidak sampai satu miliar rupiah. "Kayu jati yang roboh tetap bisa dimanfaatkan dan dijual, jadi kerugian tidak sampai satu miliar rupiah," tambahnyha.
Mantan Administratur Perhutani KPH Pekalongan Barat ini menjelaskan, nilai kerugian memang tidak besar. Namun kerugian lain yang dialami Perhutani banyak jati yang belum waktunya dipotong karena belum cukup umur harus ikut dipotong-potong karena bencana alam. Sedangkan biaya untuk tenaga pemotong, angkutan dan pengamanan jati dari hutan ke tepat penimbunan kayu (TPK) milik Perhutani, diperkirakan mencapai Rp 2,5 miliar. "Semula data kami total kubikasi tegakan jati yang roboh sekitar 24.000 meter kubik namun karena banyak tegakan yang masih kecil, kubikasinya antara 18.000 meter kubik sampai 20.000 meter kubik," ungkapnya. (ono)
-------
.Tuesday, 16 February 2010.
Inspektorat Blora temukan 24 proyek bermasalah
BLORA - Dalam pengawasannya, Inspektorat Kabupaten Blora menemukan 24 proyek jalan dan jembatan yang diduga tidak sesuai sepesifikasi (menyalahi kontrak kerja) dan pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik, sehingga institusi itu harus memberikan klaim sanksi terdadap pelaksana.
Sebanyak 24 proyek bermasalah temuan Inspektorat itu, 14 proyek tidak sesuai kontrak kerja dengan modus volume pekerjaan dikurangi (menyalahi spesifikasi), sedangkan 10 proyek terjadi kerusakan fisik karena pekerjaannya kurang baik.
"Selain 24 proyek jalan/jembatan itu, dimungkinkan akan menemukan tambahan temuan terhadap proyek-proyek lainnya yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2009," kata Kepala Inspektorat Kabupaten Blora H Winarno, Senin (15/2).
Sementara itu aktivis Koalisi Masyarakat Peduli Anti Korupsi (Kompak) Blora, Singgih Hartono, juga menemukan banyak proyek yang diduga tidak beres dalam pengerjaannya.
Bahkan dia mencurigai terjadi manipulasi dalam proses pelalangan, sebab ada pekerjaan proyek yang rampung dikerjakan sebelum lebaran, namun lelang baru digelar Oktober 2009.
Tegas Menurut mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota sate, pihaknya juga menemukan proyek dengan kualitas buruk, termasuk termuan-temuan Inspektorat Kabupaten. Namun kenyataannya tidak ada sanksi yang jelas terhadap pelakuknya.
"Di kabupaten/kota lain ada istilah blacklist pemborong yang bemasalah dalam pekerjaan, tapi mana di Blora ada sanksi seperti itu," katanya.
Sanksi, lanjutnya, paling pelaksana hanya didenda atau disuruh memperbaiki. "Lebih dari itu tidak pernah terdengar di Blora. Jadi wajar pelaksana tidak pernah merasa salah dan jadilah banyak proyek di Blora hasilnya mengecewakan," ujarnya.
Contoh sederhana, menurut dia, proyek Jalan lingkar Ngawen, jembatan di Randublatung dan jalan-jalan lainnya yang baru selesai dikerjakan."Dua-tiga bulan dikerjakan sudah remuk," kata Singgih.
Kepala Inspektorat Kabupaten Blora, Winarno, berjanji ke depan akan lebih tegas dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan dan lebih tegas pula dalam memberi sanksi, dengan tujuan agar kualitas proyek (fisik) akan lebih baik lagi. K.9-ip
28 Februari 2010 | 14:16 wib | Daerah
.JPG)
.jpg)
