Tabloid Asli Blora - FOKUS PERSAINGAN CABUP

klik bila ingin membaca . . . ~!!!

Fokus

Persaingan Para Cabup Mulai Marak

BLORA, SR – Pilihan Bupati (Pilbup) kurang lebih sekitar 4 bulan lagi tepatnya 3 Juni 2010, namun wacana persaingan para kandidat Bacabup mulai tampak. Beberapa nama yang akan maju bersaing pada Pilkada mulai nampak.

Incumbent RM Yudhi Sancoyo boleh dipastikan maju melalui Partai Golkar, sedang Kandidat lain mulai dekati beberapa partai politik yang mempunyai jumlah suara yang dapat langsung mengajukan calonnya.

Seperti diketahui beberapa nama sudah mendaftar ke PDIP diantaranya yang berpeluang dan rajin sosialisasi hanya 3 nama. Ketiga nama tersebut adalah Joko Nugroho, Sunarto dan Setyaji.

Sampai berita ini ditulis salah satu wakil ketua DPC PDIP Dwi Astutik ketika dikonfirmasi siapa yang akan terpilih, masih menunggu Konfercabsus.

Sedang dari kubu PKB muncul nama H Abu Nafi sebagai calon yang diusulkan NU sebagai kandidat Cabup.

”Bukan rahasia Lagi kalau Calon yang direkomendasi NU bisa dipastikan akan diusung PKB. Karena PKB didirikan atas dukungan dari kalangan NU yang mengingikan ikut mewarnai perpolitikan,” kata seorang ustad yang minta namanya tidak ditulis.

Bahkan Abu Nafi di beberapa kesempatan mengaku desakan kaum Nahdliyin, yang menghendaki dirinya maju pada pilkada mendatang. “Karena itu merupakan amanah mereka maka saya tidak bisa menolaknya,” katanya minggu lalu.

Sementara Partai Demokrat yang dapat mengusung calonya sendiri muncul dua nama yang menguat yakni Sutikno (ex Dirut PGN) dan Joko Nugroho (Kokok) yang sebelumnya juga dafta lewat PDIP.

Disisi lain Yudhi Sancoyo sendiri sudah beberapa kali menyatakan dirinya siap melanjutkan jabatannya pada tahun 2010 mendatang. Atau dengan kata lain dirinya sudah siap bersaing pada pilbup tahun depan.

Ada beberapa harapan dari berbagai elemen masyarakat, misalnya para pengojek diperempatan Jl Gatot Subroto memprediksi pilkada mendatang akan sama dengan pemilu legislatif lalu, yang penuh dengan persaingan uang.

“Ini bukan money politik tapi peran uang akan sangat berpengaruh para pemilih. Bukan hanya bermodalkan popularitas saja, yang penting waktu kerja tersita untuk pilkada, diganti dengan uang,” katanya diamini 4 orang temanya.

Ditempat terpisah saat pulang sekolah beberapa siswa kelas 3 yang juga sebagian besar sudah mempunyai hak suara, justru mengatakan hal yang sebaliknya.

Mereka yang pertyama kalinya menggunakan hak politiknya menginginkan memilih bupati yang peduli pada pendidikan.

”Kami yang pasti akan pilih bupati yang peduli pendidikan, Misalnya biaya pendidikan disubsidi pemda Blora atau bantuan buku pelajaran disekolah sehingga kami tidak perlu meminta orang tua untuk membelinya,” kata Eny didampingi 6 orang cewek lainya.(Roes)

Fokus Samping

Amin Faried (Ketua FTB)

7 Poin yang harus disepakati Cabup dan Cawabup

BLORA, SR- Ada tujuh poin penting yang disepakati pada Pilbup mendatang oleh para Tim sukses Cabup dancawabup. Hali itu dikatakan ketua Forum Trasparansi Blora (FTB) ketika ditemui disekretariatnya komplek GOR Mustika Rabu (10/2).

Ketujuh poin tersebut yakni berpartisipasi aktif membantu tugas Polri dan TNI, masing-masing tim sukses juga berikrar menghormati hasil pilgub, mematuhi segala peraturan perundang- undangan, menghormati hak dan perbedaan politik.

”Disamping itu juga menjaga persatuan dan kesatuan, senantiasa menyelesaikan permasalah yang muncul sesuai peraturan, serta melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, umum bebas dan rahasia,” jelas Amin.

Saat tanya bila mereka melakukan pelanggaran, Dia mengatakan Panwas yang harusnya menindak-lanjuti.

”Jika terjadi pelanggaran, tentunya menjadi kewenangan Panwas untuk menindaklanjuti. Dan polisi juga telah menyiapkan penyidik kalau ada pelanggaran pidana pemilu,” ungkanya. (Roes)

Tejo Prabowo (LSM Jati Bumi)

Tekan Golput Segera Sosalisasi Sampai Pelosok

BLORA, SR- ”Luasnya wilayah kabupaten Blora tentunya akan berpengaruh pada perolehan suara pada pemilu bupati mendatang,” kata Tejo Prabowo direktur LS Jati Bumi Selasa (9/2).

Disamping tentunya tingkat pendidikan masyarakat Blora khususnya di desa-desa, yang masih jauh dari kata berpendidikan. Kendala lainnya adalah banyaknya faktor yang seolah-olah membatasi para pemilih.

Untuk itulah dirinya menghimbau pada KPU Blora besertya jajaranya segera sosialisasi sampai desa dipelosok Blora.

”jangan hanya sebatas kota atau kecamatan dan lingkungannya saja, karena waktu sosialisasi para cabup dan cawabup hanya kurang lebih 3 bulan, dengan wilayah yang sebesar kabupaten Blora,” jelas Tejo.

Disisi lain Tejo menyoroti biaya sosialisasi Pilbup hendanya betul-betul dimanfaatkan. ”Dengan biaya yang telah disepakati tersebut, saya yakin alokasi biaya sosialisasi pilbup tentunya cukup.(Roes)

Slamet Pamudji (Kadinas Dukcapil)

Target DP4 terpenuhi berkat Disdukcapil Jemput Bola dan Denda

BLORA, SR - Tahapan Pilkada 2010, Seperti penyediaan DP4 sudah terpenuhi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) melakukan jemput bola dalam pengurusan KTP.

Hal itu dilakukan karena ratusan ribu warga Blora ternyata belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP). Saat itu dari jumlah penduduk yang wajib KTP sebanyak 749.274 orang, ternyata yang telah melengkapi diri dengan bukti kependudukan tersebut baru 249.681 orang. Sedangkan 398.509 lainnya belum memiliki KTP.

''Sampai saat ini hampir semua penduduk Blora mempunyai KTP, sehingga tanggal 3 Desember yang lalu data Penduduk dan Pemilih sudah kami serahkan ke Bupati sebagai persyaratan DP4,” kata kadin Dukcapil Slamet Pamudji.

Adapun Data yang diserahkan pada saat itu 494.474 pa dan 497.903 pi, sehingga jumlah penduduk Blora per 3 Desember 2009 sebanyak 992.377 orang.

”Dari jumlah itu penduduk yang potensial pemilih pilkada sebanyak 755.587 orang yang terdiri dari371.391 pemilih pria dan 384196 pemilih wanita yang kami serahkan Pemkab dan BA ditanda-tangani Sekda atas nama Bupati Blora,” jelasnya.

Dampak inilah yang menurut Mumuk, sapaan akrab Slamet Pamudji mengakui, sampai kini kesadaran warga untuk memiliki KTP masih sangat rendah. Ini menjadi penyebab utama banyaknya warga yang tak ber-KTP.

''Kami telah berupaya memudahkan prosedur pembuatan KTP. Harapannya bisa mengurangi jumlah warga yang tak memiliki KTP itu,'' tuturnya.

Begitu juga dengan akte kelahiran yang sangat kurang diperhatikan warga desa, akan diberlakukannya denda bagi orang tua yang tidak mengurus akte anaknya.

Meski pemberlakukan resminya masih membutuhkan peraturan daerah (perda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Blora akan segera memberlakukan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

”Memang undang-undang tersebut belum bisa dilaksanakan semua. Namun, kami sudah melangkah ke arah sana,” ujar Kepala Disdukcapil Blora ini.

Dia mengemukakan, salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah menarik kewenangan perubahan biodata. Semula, perubahan biodata bisa dilakukan di kecamatan namun sejak beberapa bulan ini mulai ditarik ke dinas.

Perubahan biodata dimaksud antara lain jika ada kesalahan data, seperti nama dan tanggal lahir. Termasuk jika ada anggota keluarga baru, kedatangan keluarga dan sebagainya.

Hal itu, selain lebih tertib juga lebih menjamin kevalidan data tentang kependudukan. Hanya, lanjutnya, belum semua kewenangan di kecamatan ditarik ke Dinas. (Roes)