Kompas Jateng - Anggaran PANWAS DIPOTONG

Pengawas Pilkada

Anggaran Panwas Blora Bakal Dipangkas

Sabtu, 6 Februari 2010 | 15:28 WIB

BLORA, KOMPAS - Sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blora menilai anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Blora senilai Rp 4,1 miliar tidak rasional. Untuk itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus merasionalisasi lagi anggaran itu maksimal menjadi Rp 1 miliar.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blora, Seno Margo Utomo, Jumat (5/2), di Blora, mengatakan, anggaran Panwas terlalu tinggi sehingga harus dikurangi. Sebagai bandingan, anggaran Panwas Pilkada Malang, Jawa Timur, mengampu 33 kecamatan hanya Rp 1 miliar.

"Di Blora, Panwas hanya mengampu 16 kecamatan justru mengajukan dana Rp 4,1 miliar. Dana itu boros pada pos uang kehormatan, bantuan operasional, dan uang lembur," kata Seno.

Seno juga mencontohkan, uang kehormatan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang berada di bawah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora sebesar Rp 800.000, sementara uang kehormatan ketua Panwas kecamatan Rp 1 juta dan Rp 750.000 untuk anggota. Seharusnya, uang kehormatan Panwas kecamatan lebih kecil ketimbang PPK karena tugas KPU sebagai penyelenggara lebih berat dan membutuhkan banyak pemikiran dan tenaga.

Secara terpisah, Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Blora Wahono mengatakan, pengajuan dana itu lebih kecil ketimbang dana penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden 2009 sebesar Rp 5,6 miliar. Panwas pilkada telah berupaya memangkas sejumlah anggaran-anggaran yang tidak terlalu penting. "Kami telah mengurangi dana pengadaan sarana-prasarana kerja karena memanfaatkan sarana-prasarana yang sudah ada. Kami juga menurunkan uang sewa motor operasional Panwas," kata Wahono.

Di Kabupaten Purbalingga, Ketua Panwas Pilkada Purbalingga, Basuki, Jumat (5/2), mengeluhkan minimnya anggaran operasional untuk kegiatan pengawasan Pilkada 2010. Anggaran yang minim tersebut dikhawatirkan memengaruhi kinerja pengawas di tingkat kecamatan dan desa.

Anggaran yang minim tersebut disebabkan kecilnya indeks biaya untuk pelaksanaan Pilkada Purbalingga 2010. Indeks tersebut berbeda dengan indeks biaya untuk pelaksanaan Pemilu 2009 dan Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2008 yang masing-masing dibiayai APBN dan APBD Jateng.

"Pilkada Purbalingga 2010 ini dibiayai dengan APBD Purbalingga. Indeksnya terbatas. Ini yang membuat kami tak dapat mengajukan dana lebih dari indeks," kata Basuki

Honorarium untuk Ketua Panwas Purbalingga saat ini sebesar Rp 1,5 juta, sedangkan tiga anggota Panwas mendapatkan honor Rp 1,2 juta per orang. Untuk petugas pengawas kecamatan besaran honor berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 700.000 per orang. (hen/han)