.Rabu, 24 Februari 2010. Kubu Pro DPC Tinggal Dua PAC
BLORA - Perpecahan di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin parah. Jika
sebelumnya hanya 12 dari 16 PAC yang membelot, kemarin (23/2) bertambah dua lagi. Total ada 14 PAC yang tidak sejalan dengan DPC. Bahkan, sejumlah pengurus DPC dari dewan syura dan tanfidz juga ikut mendukung langkah 14 PAC ini. Salah satunya adalah Mustain, sekretaris DPC PKB. Mustain juga tercatat sebagai ketua desk pilkada PKB. "Dari dewan syura ada Kiai Mastuni Rohman yang ikut mendukung kami," ujar Mustain kemarin.
Menurut dia, langkah yang dilakukan 14 PAC itu, disebabkan ketidakcocokan mereka dengan pandangan DPC. PAC-PAC mendukung calon di luar PKB, karena alasan kekuatan politik. Sebab, sejak awal PAC-PAC ini ingin PKB berkoalisi dengan PDIP.
"Karena itu, kami tetap dengan jalan kami mendukung Pak Setyaji yang mendaftar melalui PDIP," tambahnya.
Mustain menyatakan, para kader PKB tidak ingin partainya hanya mengusung dan mendukung calon. Mereka juga ingin memenangkan pilkada. Sehingga, harus realistis melihat kekuatan politik yang ada. Di Blora, PDIP adalah peraih suara terbanyak dalam pemilu lalu. Sehingga, sangat layak diajak koalisi. "Koalisi merah-hijau saya kira pas. Jika ini terjadi, saya yakin akan memenangkan pilkada," terangnya.
Saat ini, kata Mustain, masih ada kesempatan melakukan itu. Karena itu, dia berharap
PKB bisa memikirkan langkah yang lain. Ditanya soal calon yang sudah mendaftar di PKB, Mustain mengatakan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Sebab, calon yang mendaftar melalui PDIP mencalonkan sebagai bupati. "Bisa saja nanti calon dari PKB dipasangkan," tandasnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua DPC PKB Blora Abdullah Aminuddin mengatakan, kebijakan DPC terkait pilkada akan dibicarakan dengan DPW PKB Jateng dan DPP PKB. Hal itu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan soal pilkada. "Sampai saat ini DPC belum memberikan dukungan secara resmi secara kelembagaan kepada siapapun," terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Desk Pilkada Muchlisin mengatakan, sampai pendaftaran ditutup Senin (22/2) tengah malam, hanya Abu Nafi yang sudah mengembalikan formulir. Karena itu, sesuai dengan Peraturan Partai Nomor 3 Tahun 2009, pendaftaran diperpanjang tujuh hari lagi. "Aturan menyebutkan, jika waktu pendaftaran habis, dan hanya ada satu yang mendaftar, maka pendaftaran diperpanjang tujuh hari,'' terangnya.
Ditanya maneuver 14 PAC dan sejumlah pengurus DPC, Muchlisin mengatakan, semua masih belum pasti. Dia masih menyangsikan para PAC itu mendukung Setyaji, karena Setyaji sendiri belum mendaftar ke PKB. (ono)
-------
sebelumnya hanya 12 dari 16 PAC yang membelot, kemarin (23/2) bertambah dua lagi. Total ada 14 PAC yang tidak sejalan dengan DPC. Bahkan, sejumlah pengurus DPC dari dewan syura dan tanfidz juga ikut mendukung langkah 14 PAC ini. Salah satunya adalah Mustain, sekretaris DPC PKB. Mustain juga tercatat sebagai ketua desk pilkada PKB. "Dari dewan syura ada Kiai Mastuni Rohman yang ikut mendukung kami," ujar Mustain kemarin.
Menurut dia, langkah yang dilakukan 14 PAC itu, disebabkan ketidakcocokan mereka dengan pandangan DPC. PAC-PAC mendukung calon di luar PKB, karena alasan kekuatan politik. Sebab, sejak awal PAC-PAC ini ingin PKB berkoalisi dengan PDIP.
"Karena itu, kami tetap dengan jalan kami mendukung Pak Setyaji yang mendaftar melalui PDIP," tambahnya.
Mustain menyatakan, para kader PKB tidak ingin partainya hanya mengusung dan mendukung calon. Mereka juga ingin memenangkan pilkada. Sehingga, harus realistis melihat kekuatan politik yang ada. Di Blora, PDIP adalah peraih suara terbanyak dalam pemilu lalu. Sehingga, sangat layak diajak koalisi. "Koalisi merah-hijau saya kira pas. Jika ini terjadi, saya yakin akan memenangkan pilkada," terangnya.
Saat ini, kata Mustain, masih ada kesempatan melakukan itu. Karena itu, dia berharap
PKB bisa memikirkan langkah yang lain. Ditanya soal calon yang sudah mendaftar di PKB, Mustain mengatakan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Sebab, calon yang mendaftar melalui PDIP mencalonkan sebagai bupati. "Bisa saja nanti calon dari PKB dipasangkan," tandasnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua DPC PKB Blora Abdullah Aminuddin mengatakan, kebijakan DPC terkait pilkada akan dibicarakan dengan DPW PKB Jateng dan DPP PKB. Hal itu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan soal pilkada. "Sampai saat ini DPC belum memberikan dukungan secara resmi secara kelembagaan kepada siapapun," terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Desk Pilkada Muchlisin mengatakan, sampai pendaftaran ditutup Senin (22/2) tengah malam, hanya Abu Nafi yang sudah mengembalikan formulir. Karena itu, sesuai dengan Peraturan Partai Nomor 3 Tahun 2009, pendaftaran diperpanjang tujuh hari lagi. "Aturan menyebutkan, jika waktu pendaftaran habis, dan hanya ada satu yang mendaftar, maka pendaftaran diperpanjang tujuh hari,'' terangnya.
Ditanya maneuver 14 PAC dan sejumlah pengurus DPC, Muchlisin mengatakan, semua masih belum pasti. Dia masih menyangsikan para PAC itu mendukung Setyaji, karena Setyaji sendiri belum mendaftar ke PKB. (ono)
-------
.Wednesday, 24 February 2010.FPKM tolak pembelian 15 mobil dinas DPRD
BLORA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora berencana membeli 15 unit mobil dinas (mobdin) baru.Untuk belanja mobdin itu menyerap dana sekitar Rp 3 miliar.Rencana sekretariat dewan itu dinilai pemborosan dan ditentang Fraksi Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM).
”Mobdin yang ada masih mencukupi untuk operasional sehari-hari anggota DPRD dan setwan, lantas untuk siapa mobil itu kami tidak setuju karena pemborosan,” ujar Mulyono, anggota FPKM, Senin (22/2).
Menurutnya, saat ini mestinya harus hemat anggaran, karena anggaran untuk belanja langsung dalam RAPBD sangat sedikit, sementara untuk hajat pemilihan bupati dan wakil bupati menyerap Rp 19,9 miliar.
Jika sekretariat DPRD (setwan) berniat untuk membeli mobdin baru, lanjutnya, sangat tidak layak. Sebabnya, menurut anggota dewan dari kecamatan Kedungtuban ini, masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak.
”Kami harus peka. Lihat saja jalan di kecamatan-kecamatan banyak yang rusak dan perlu perhatian serius,” ujar Mulyono.
Dia memperkirakan, mobdin yang akan dibeli itu akan dibagikan ke fraksi, karena sekarang ini ada tujuh fraksi, termasuk untuk alat kelengkapan dewan seperti badan legislasi (baleg), badan anggaran (banggar) dan badan kehormatan (BK).
Mulyono mendukung pembelian mobdin asalkan sesuai Undang-Undang (UU) yang mengaturnya. Sebab yang layak dan berhak mendapat mobil dinas hanya pimpinan dewan dan fraksi saja, sedangkan alat kelangkapan dewan tidak.”Apalagi untuk pegawai setwan,” ungkapnya.
Maka, kata dia, kalau rencana belanja mobil itu dipaksakan cukup 5-7 mobil saja.Untuk fraksi bisa difasilitasi sesuai kemampuan keuangan daerah, dan tidak harus yang 2.000 cc, sesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah.
Sementara itu beberapa staf DPRD Blora yang dimintai tanggapan rencana belanja 15 unit mobil dinas baru, tidak ada yang komnetar. Mereka enggan menjawab pertanyaan wartawan. K.9-ip
-------
”Mobdin yang ada masih mencukupi untuk operasional sehari-hari anggota DPRD dan setwan, lantas untuk siapa mobil itu kami tidak setuju karena pemborosan,” ujar Mulyono, anggota FPKM, Senin (22/2).
Menurutnya, saat ini mestinya harus hemat anggaran, karena anggaran untuk belanja langsung dalam RAPBD sangat sedikit, sementara untuk hajat pemilihan bupati dan wakil bupati menyerap Rp 19,9 miliar.
Jika sekretariat DPRD (setwan) berniat untuk membeli mobdin baru, lanjutnya, sangat tidak layak. Sebabnya, menurut anggota dewan dari kecamatan Kedungtuban ini, masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak.
”Kami harus peka. Lihat saja jalan di kecamatan-kecamatan banyak yang rusak dan perlu perhatian serius,” ujar Mulyono.
Dia memperkirakan, mobdin yang akan dibeli itu akan dibagikan ke fraksi, karena sekarang ini ada tujuh fraksi, termasuk untuk alat kelengkapan dewan seperti badan legislasi (baleg), badan anggaran (banggar) dan badan kehormatan (BK).
Mulyono mendukung pembelian mobdin asalkan sesuai Undang-Undang (UU) yang mengaturnya. Sebab yang layak dan berhak mendapat mobil dinas hanya pimpinan dewan dan fraksi saja, sedangkan alat kelangkapan dewan tidak.”Apalagi untuk pegawai setwan,” ungkapnya.
Maka, kata dia, kalau rencana belanja mobil itu dipaksakan cukup 5-7 mobil saja.Untuk fraksi bisa difasilitasi sesuai kemampuan keuangan daerah, dan tidak harus yang 2.000 cc, sesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah.
Sementara itu beberapa staf DPRD Blora yang dimintai tanggapan rencana belanja 15 unit mobil dinas baru, tidak ada yang komnetar. Mereka enggan menjawab pertanyaan wartawan. K.9-ip
-------
.JPG)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar