Rabu, 03 Februari 2010

Anggaran Pilkada segera Cair - Planning 86


03 Februari 2010 | 01:56 wib | Daerah

DPRD Blora Setujui Anggaran Pilkada



Blora, CyberNews. Janji DPRD Blora untuk segera membahas persetujuan anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) ditepati. DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora untuk membahas anggaran Pilkada. Hasilnya, Banggar menyetujui dana yang diajukan KPU sebesar Rp 13,8 miliar.

"Untuk sementara yang sudah dilakukan pembahasan dan disetujui adalah dana yang diajukan KPU. Sedangkan untuk Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada dan anggaran program rangkaian keamanan dan kenyamanan lingkungan belum dibahas," ujar Wakil Ketua DPRD, H Abdulah Aminudin, Selasa (2/2).

Dalam rapat paripurna Penandatanganan Kesepakatan Bersama Bupati dan DPRD, Jumat (29/1), DPRD belum memberikan persetujuan penggunaan dana Pilkada mendahului penetapan APBD. Dewan berasalan karena dana Pilkada besar sehingga perlu pembahasan lebih seksama. Ada tiga item dana Pilkada yang disampaikan ke DPRD untuk disetujui. Yakni dana hibah kepada KPU sebesar Rp 13,8 miliar, hibah kepada Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada sebesar Rp 3,3 miliar serta belanja langsung terkait program rangkaian keamanan dan kenyamanan lingkungan Rp 2,89 miliar.

Menurut Aminudin sesuai dengan agenda kegiatan DPRD, penetapan APBD 2010 baru akan dilakukan 24 Maret. Padahal saat ini tahapan Pilkada tengah berlangsung. Dia yang juga ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai tanpa dukungan dana yang memadai dikhawatirkan pelaksanaan tahapan Pilkada tidak bisa berjalan dengan baik.

( Abdul Muis / CN14 )



Pemkab Blora Nyatakan Perang dengan Nyamuk DB


Blora, CyberNews. Pemkab Blora menyatakan perang dengan nyamuk Aedes Aegipty, penyebab demam berdarah (DB). Keputusan itu bukan tanpa alasan. Kasus penyakit yang mematikan itu tidak segera akan mengalami peningkatan signifikan. Selama Januari 2010, jumlah warga yang terkena DB sebanyak 252 orang, dua diantaranya meninggal dunia.

Angka tersebut lebih tinggi dibanding jumlah kasus pada bulan yang sama tahun lalu, yakni 185 kasus. Meski demikian Dinas Kesehatan (Dinkes) belum menyatakan penyakit DB dalam kondisi luar biasa (KLB).

Pernyataan perang tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi penanggulangan DB di ruang pertemuan Sekretariat Daerah
(Setda), Rabu (3/2). Rapat yang diikuti seluruh camat, puskesmas, dinkes, rumah sakit serta dinas dan instansi terkait itu dipimpin Bupati RM Yudhi Sancoyo.

Rapat menghasilkan beberapa rekomendasi. Diantaranya meminta seluruh desa melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk
(PSN) minimal seminggu sekali. Selain itu, puskesmas diharuskan membuat model desa PSN. Seluruh komponen warga seperti organisasi kemasyarakatan (ormas) dan siswa juga dilibatkan dalam PSN.

"Senjata yang digunakan dalam perang melawan nyamuk DB adalah gerakan PSN," ujar Kepala Dinkes, Henny Indriyanti.

Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Lilik Hernanto menambahkan gerakan PSN itu efektif mulai Jumat mendatang.

Bupati RM Yudhi Sancoyo mengemukakan program PSN melalui gerakan 3M sekaligus juga untuk mengajak warga berperilaku hidup bersih. Siapa pun juga, kata bupati, harus terlibat aktif dalam PSN.

"Saya tidak bisa menjamin di kamar mandi kantor Pemkab bersih dari jentik nyamuk. Karena itu akan saya pantau terus kebersihannnya," ujarnya.

( Abdul Muis / CN16 )



Tidak ada komentar:

Posting Komentar