Senin, 15 Maret 2010. Kokok Resmi Pensiun dari TNI
BLORA - Letkol Inf Djoko Nugroho (Kokok) nampaknya serius untuk menjadi bakal calon bupati Blora. Sebab, perwira dengan dua melati di pundak itu menyatakan resmi mundur dari jabatan Dandim 0720 Rembang. Bahkan, lelaki asal Cepu itu juga resmi pensiUn dari TNI. Hari ini dijadwalkan serahterima jabatan Dandim Rembang. ''Ya, saya pensiun. Pengganti saya di Rembang Letkol Dwi Subandi,'' ujarnya, saat dihubungi kemarin.
Dia mengatakan, pensiun dari TNI membuktikan keseriusaannya maju dalam pilkada pada 3 Juni mendatang. Dengan pensiun dari TNI,dia kembali menjadi warga sipil sehingga semakin leluasa dalam menyiapkan diri untuk maju pilkada. '"Saya serius,'' tambahnya.
Dalam pemilu kada nanti, Kokok akan berpasangan dengan Abu Nafi. Ketua PC NU Blora ini malah lebih dulu mengajukan pensiun dari pegawai negeri sipil (PNS). Jabatan terakhir yang diemban Abu adalah Kepala Dinas Perhubungan. Kedua orang ini mengaku serius dan mantap untuk maju pilkada karena ingin membawa perubahan yang lebih baik. (ono)
Sumber : Website Jawa pos (Radar Bojonegoro) http://www.jawapos.co.id/radar, 15 Maret 2010
-------
Senin, 15 Maret 2010.
Dia mengatakan, pensiun dari TNI membuktikan keseriusaannya maju dalam pilkada pada 3 Juni mendatang. Dengan pensiun dari TNI,dia kembali menjadi warga sipil sehingga semakin leluasa dalam menyiapkan diri untuk maju pilkada. '"Saya serius,'' tambahnya.
Dalam pemilu kada nanti, Kokok akan berpasangan dengan Abu Nafi. Ketua PC NU Blora ini malah lebih dulu mengajukan pensiun dari pegawai negeri sipil (PNS). Jabatan terakhir yang diemban Abu adalah Kepala Dinas Perhubungan. Kedua orang ini mengaku serius dan mantap untuk maju pilkada karena ingin membawa perubahan yang lebih baik. (ono)
Sumber : Website Jawa pos (Radar Bojonegoro) http://www.jawapos.co.id/radar, 15 Maret 2010
-------
Senin, 15 Maret 2010.
Pertanggungjawaban Keuangan Harus Tepat Waktu
BLORA - Pertanggungjawaban keuangan untuk penggunaan dana pilkada harus tepat waktu. Sebab, molornya pertanggungjawaban akan mengakibatkan pencairan selanjutnya terganggu. Tahun lalu, dari 16 panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Blora, baru 11 PPK yang menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya. ''Karena itu, kami meminta ini diperhatikan,'' ujar sekretaris KPUK Blora Sugiyono dalam bimbingan teknis pengelelolaan keuangan dana hibah pelaksanaan pilkada di gedung PKPRI kemarin (14/3).
Selain dari KPUK Blora, pemateri lain dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan KPU provinsi Jateng.
Sugiyono menyatakan, untuk pencairan dana di masing-masing PPK, harus disertai permohonan pencairan dari masing-masing PPK. Untuk itu, kata mantan Camat Banjarejo itu, untuk administrasi atau permohonan itu akan diusahakan oleh KPUK, sehingga PPK tinggal membubuhkan tanda tangan. Hal itu dimaksudkan agar permohonan seragam dan tertib sesuai yang dibutuhkan. ''Jadi, PPK tidak usah khawatir soal ini,'' tambahnya.
Karena itu, para PPK dan pengelola keuangan dana hibah diminta segera untuk mulai menyicil pembuatan pertanggungjawaban. Meski anggaran secara umum belum cair, namun menurut dia ada dana talangan yang sudah digunakan. ''Tidak alasan anggaran turun bulan Mei misalnya, namun diminta membuat pertanggungjawaban mulai Januari,'' tandasnya. (ono)
Sumber : Website Jawa pos (Radar Bojonegoro) http://www.jawapos.co.id/radar, 15 Maret 2010
-------
Senin, 15 Maret 2010.
Selain dari KPUK Blora, pemateri lain dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan KPU provinsi Jateng.
Sugiyono menyatakan, untuk pencairan dana di masing-masing PPK, harus disertai permohonan pencairan dari masing-masing PPK. Untuk itu, kata mantan Camat Banjarejo itu, untuk administrasi atau permohonan itu akan diusahakan oleh KPUK, sehingga PPK tinggal membubuhkan tanda tangan. Hal itu dimaksudkan agar permohonan seragam dan tertib sesuai yang dibutuhkan. ''Jadi, PPK tidak usah khawatir soal ini,'' tambahnya.
Karena itu, para PPK dan pengelola keuangan dana hibah diminta segera untuk mulai menyicil pembuatan pertanggungjawaban. Meski anggaran secara umum belum cair, namun menurut dia ada dana talangan yang sudah digunakan. ''Tidak alasan anggaran turun bulan Mei misalnya, namun diminta membuat pertanggungjawaban mulai Januari,'' tandasnya. (ono)
Sumber : Website Jawa pos (Radar Bojonegoro) http://www.jawapos.co.id/radar, 15 Maret 2010
-------
Senin, 15 Maret 2010.
Pengawasan Pupuk Diperketat
BLORA - Informasi akan naiknya harga pupuk bersubsidi pada April mendatang disikapi sejumlah anggota Komisi B DPRD Blora.
Mereka menyatakan akan lebih memperketat pengawasan distribusi pupuk. Itu dilakukan untuk mengantisipasi ''hilangnya'' pupuk dari pasaran maupun kenaikan harga yang dipicu meningkatnya permintaan pupuk. ''Kami akan lebih sering turun ke desa-desa untuk memantau distribusi pupuk,'' ujar Seno Margo Utomo, salah seorang anggota Komisi B DPRD Blora, kemarin.
Dia mengaku telah mendengar adanya rencana pemerintah yang akan menaikkan harga pupuk bersubsidi. Untuk memastikannya, Seno masih akan menunggu pengumuman resmi pemerintah. Meski kenaikan harga itu baru rencana, namun menurut Seno perlu dilakukan persiapan dan antisipasi. Dia yang didampingi sekretaris Komisi B, Susanto meminta para petani menyiapkan diri. Salah satunya dengan melakukan pembelian pupuk. Diharapkan dengan pembelian pupuk sebelum kenaikan harga, para petani masih bisa menikmati harga pupuk yang lebih murah. ''Jika memungkinkan, para petani bisa mulai menabung pupuk sebelum harganya naik,'' katanya.
Anggota dewan dari PKS itu memerkirakan menjelang secara resmi harga pupuk naik, permintaan pupuk oleh para petani akan lebih meningkat. Namun, hal itu bukan menjadi alasan bagi siapapun seenaknya menaikkan harga. Menurutnya, stok pupuk di Blora dinilai cukup banyak. Pupuk merupakan komoditas yang perdagangannya diatur oleh pemerintah. ''Harga jual pupuk tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kalau ada yang menjual dengan harga melebihi HET tentu ada sanksinya,'' kata dia.
Menurutnya, Komisi B akan bersikap tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan perdagangan pupuk. ''Kami akan kumpulkan datanya seakurat mungkin jika terjadi pelanggaran. Data itu akan kami tindaklanjuti dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum,'' ancam Seno.
Sementara Efendi, salah satu distributor pupuk di Blora mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menyambut kenaikan harga itu. Dia juga mengatakan, tidak menambah stok atau lainnya. Pejualan juga masih normal. ''Biasa-biasa saja, apalagi saat ini petani juga belum terlalu banyak butuh pupuk. Jadi, masih normal saja,'' katanya. (ono)
Reskrim Ungkap Pembobol Toko
TUBAN - Kurang dari sepekan, Satreskrim Polres Tuban berhasil mengungkap pelaku pembobol toko di Desa Binangun, Kecamatan Singgahan pada Senin (8/3) lalu.
Kemarin (14/3), satu dari dua pelaku ditangkap di rumahnya. Dia adalah Agung, warga desa setempat. Sementara satu pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya masih buron. Sebagai barang bukti, polisi mengamankan sebagian hasil curian. Antara lain, beraneka rokok, sampo, sabun, bedak, pasta gigi, dan deodoran. Hasil kejahatan kedua tersangka yang sudah dibelanjakan adalah uang Rp 700 ribu.
Kasatreskrim Polres Tuban Iptu Budi Santoso mengatakan, saat membobol toko Sutrisno, kedua pelaku masuk melalui jendela di utara toko yang menyatu dengan rumah. Untuk bisa masuk jendela tersebut, mereka merusak paksa dengan linggis. Dikatakan Budi, setelah berhari-hari menyelidiki kasus tersebut, muncul dua nama yang diindikasi terlibat. ''Sejumlah saksi melihat mereka di dekat TKP sesaat sebelum kejadian,'' kata dia. Dari petunjuk inilah, Agus ditangkap. Sementara pelaku lain yang mengetahui temannya dibekuk kabur.(ds)
Sumber : Website Jawa pos (Radar Bojonegoro) http://www.jawapos.co.id/radar, 15 Maret 2010
-------
Senin, 15 Maret 2010.
Mereka menyatakan akan lebih memperketat pengawasan distribusi pupuk. Itu dilakukan untuk mengantisipasi ''hilangnya'' pupuk dari pasaran maupun kenaikan harga yang dipicu meningkatnya permintaan pupuk. ''Kami akan lebih sering turun ke desa-desa untuk memantau distribusi pupuk,'' ujar Seno Margo Utomo, salah seorang anggota Komisi B DPRD Blora, kemarin.
Dia mengaku telah mendengar adanya rencana pemerintah yang akan menaikkan harga pupuk bersubsidi. Untuk memastikannya, Seno masih akan menunggu pengumuman resmi pemerintah. Meski kenaikan harga itu baru rencana, namun menurut Seno perlu dilakukan persiapan dan antisipasi. Dia yang didampingi sekretaris Komisi B, Susanto meminta para petani menyiapkan diri. Salah satunya dengan melakukan pembelian pupuk. Diharapkan dengan pembelian pupuk sebelum kenaikan harga, para petani masih bisa menikmati harga pupuk yang lebih murah. ''Jika memungkinkan, para petani bisa mulai menabung pupuk sebelum harganya naik,'' katanya.
Anggota dewan dari PKS itu memerkirakan menjelang secara resmi harga pupuk naik, permintaan pupuk oleh para petani akan lebih meningkat. Namun, hal itu bukan menjadi alasan bagi siapapun seenaknya menaikkan harga. Menurutnya, stok pupuk di Blora dinilai cukup banyak. Pupuk merupakan komoditas yang perdagangannya diatur oleh pemerintah. ''Harga jual pupuk tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kalau ada yang menjual dengan harga melebihi HET tentu ada sanksinya,'' kata dia.
Menurutnya, Komisi B akan bersikap tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan perdagangan pupuk. ''Kami akan kumpulkan datanya seakurat mungkin jika terjadi pelanggaran. Data itu akan kami tindaklanjuti dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum,'' ancam Seno.
Sementara Efendi, salah satu distributor pupuk di Blora mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menyambut kenaikan harga itu. Dia juga mengatakan, tidak menambah stok atau lainnya. Pejualan juga masih normal. ''Biasa-biasa saja, apalagi saat ini petani juga belum terlalu banyak butuh pupuk. Jadi, masih normal saja,'' katanya. (ono)
Reskrim Ungkap Pembobol Toko
TUBAN - Kurang dari sepekan, Satreskrim Polres Tuban berhasil mengungkap pelaku pembobol toko di Desa Binangun, Kecamatan Singgahan pada Senin (8/3) lalu.
Kemarin (14/3), satu dari dua pelaku ditangkap di rumahnya. Dia adalah Agung, warga desa setempat. Sementara satu pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya masih buron. Sebagai barang bukti, polisi mengamankan sebagian hasil curian. Antara lain, beraneka rokok, sampo, sabun, bedak, pasta gigi, dan deodoran. Hasil kejahatan kedua tersangka yang sudah dibelanjakan adalah uang Rp 700 ribu.
Kasatreskrim Polres Tuban Iptu Budi Santoso mengatakan, saat membobol toko Sutrisno, kedua pelaku masuk melalui jendela di utara toko yang menyatu dengan rumah. Untuk bisa masuk jendela tersebut, mereka merusak paksa dengan linggis. Dikatakan Budi, setelah berhari-hari menyelidiki kasus tersebut, muncul dua nama yang diindikasi terlibat. ''Sejumlah saksi melihat mereka di dekat TKP sesaat sebelum kejadian,'' kata dia. Dari petunjuk inilah, Agus ditangkap. Sementara pelaku lain yang mengetahui temannya dibekuk kabur.(ds)
Sumber : Website Jawa pos (Radar Bojonegoro) http://www.jawapos.co.id/radar, 15 Maret 2010
-------
Senin, 15 Maret 2010.
LSM dan Ormas Didata
BLORA - Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpollinmas) Blora melakukan pendataan terhadap keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi massa (Ormas) yang ada di Kota Sate.
Kepala Bakesbangpollinmas, Bondan Sukarno mengungkapkan, pendataan tersebut semata-mata untuk ketertiban administrasi. ''Dengan adanya pendataan, kami menginginkan sebuah data yang valid. Seperti nama organisasinya apa, pengurusnya siapa saja, alamatnya di mana dan lain-lain,'' ujarnya kemarin.
Menurut pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan ini, aktivitas LSM dan Ormas di Blora cukup dinamis. Namun, kedinamisan itu terkadang tidak diiringi dengan ketertiban administrasi. Dia mencontohkan adanya organisasi yang sudah berganti kepengurusan namun tidak memberitahukan pergantian tersebut ke Bakesbangpollinmas. Selain itu, ada juga LSM maupun Ormas yang cukup lama tidak aktif. ''Sampai saat ini pendataan masih berlangsung,'' kata Bondan.
Karena itu, dia belum bisa menyebutkan berapa jumlah LSM dan Ormas di Blora. Mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) itu mengatakan, pendataan antara lain dilakukan dengan cara mengirimkan surat ke setiap organisasi. Bagi LSM dan Ormas yang belum mendapat surat pendataan namun merasa organisasinya eksis, diminta memberitahukannya kepada Bakesbangpollinmas. Saat memberitahukan, kata dia, harus menyertakan antara lain daftar kepengurusan dan anggota serta AD/ART ataupun visi dan misi organisasi.
Bagi LSM dan ormas yang telah didata akan memeroleh surat keterangan terdaftar (SKT). Pendataan untuk ketertiban administrasi itu untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan LSM dan Ormas diharapkan bisa memberikan sumbangsih nyata menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Hasil dari pendataan itu, kata Bondan, pada masa yang akan datang dapat dijadikan sebagai bahan untuk pembinaan dan pemberdayaan peran LSM di Blora. (ono)
Sumber : Website Jawa pos (Radar Bojonegoro) http://www.jawapos.co.id/radar, 15 Maret 2010
-------
Kepala Bakesbangpollinmas, Bondan Sukarno mengungkapkan, pendataan tersebut semata-mata untuk ketertiban administrasi. ''Dengan adanya pendataan, kami menginginkan sebuah data yang valid. Seperti nama organisasinya apa, pengurusnya siapa saja, alamatnya di mana dan lain-lain,'' ujarnya kemarin.
Menurut pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan ini, aktivitas LSM dan Ormas di Blora cukup dinamis. Namun, kedinamisan itu terkadang tidak diiringi dengan ketertiban administrasi. Dia mencontohkan adanya organisasi yang sudah berganti kepengurusan namun tidak memberitahukan pergantian tersebut ke Bakesbangpollinmas. Selain itu, ada juga LSM maupun Ormas yang cukup lama tidak aktif. ''Sampai saat ini pendataan masih berlangsung,'' kata Bondan.
Karena itu, dia belum bisa menyebutkan berapa jumlah LSM dan Ormas di Blora. Mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) itu mengatakan, pendataan antara lain dilakukan dengan cara mengirimkan surat ke setiap organisasi. Bagi LSM dan Ormas yang belum mendapat surat pendataan namun merasa organisasinya eksis, diminta memberitahukannya kepada Bakesbangpollinmas. Saat memberitahukan, kata dia, harus menyertakan antara lain daftar kepengurusan dan anggota serta AD/ART ataupun visi dan misi organisasi.
Bagi LSM dan ormas yang telah didata akan memeroleh surat keterangan terdaftar (SKT). Pendataan untuk ketertiban administrasi itu untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan LSM dan Ormas diharapkan bisa memberikan sumbangsih nyata menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Hasil dari pendataan itu, kata Bondan, pada masa yang akan datang dapat dijadikan sebagai bahan untuk pembinaan dan pemberdayaan peran LSM di Blora. (ono)
Sumber : Website Jawa pos (Radar Bojonegoro) http://www.jawapos.co.id/radar, 15 Maret 2010
-------
.JPG)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar