.Selasa, 02 Maret 2010.
Tertimpa Gamping Panas, Dua Pekerja Tewas
BLORA - Nasib nahas menimpa Jumadi,55, warga Desa Jinantan dan Warsiman,50, warga Desa Gonting keduanya di Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. Dua pekerja pembuatan gamping milik Ramuji,35 warga Desa Gayam Kecamatan Bogorejo itu tewas tertimbun batu gamping yang masih panas. Keduanya tewas dengan luka bakas cukup serius. Satu pekerja lagi Sukani,50, menderita luka bakar dan harus diboyong ke rumah sakit.
Data yang dihimpun di lokasi kejadian menyebutkan, sekitar pukul 18.00 Minggu (28/2) malam, semua pekerja di pembuatan batu camping itu berkumpul di lokasi, sebab, batu camping yang sudah jadi siap dipanen. Sebelum menjadi gamping, bahannya sepert batu itu harus dibakar berjam-jam..
Alat membakar gamping berupa cerobong dengan tinggi sekitar lima meter. Dalam cerobong itu penuh dengan batu gamping yang masih panas. Untuk memanen ada sekitar 15 orang yang terlibat, yakni sembilan orang di atas cerobong dan enam lainnya di bawah. Kejadian bermula saat cerobong ambruk dan mengeluarkan isinya. Akibatnya, enam orang yang dibawah langsung tertimbun batu gamping yang masih panas itu. ''Kejadiannya sekitar pukul 01.00 tadi (kemarin diri hari), '' ujar Yatimin,40 warga Desa/Kecamatan Sale, teman kerja korban.
Sebelum musibah itu, para pekerja itu sudah berhasil membongkar dua rit (colt) batu gamping untuk dijual. Enam orang yang tertimbun itu, tiga orang lainnya bisa keluar sesaat setelah tertimbun. Tak lama kemudian, satu orang lagi, Sukani juga keluar dari timbunan batu batu gamping, namun kondisinya parah. Sekitar pukul 01.00, Sukani diangkut ke rumah sakit dr R Soetijono Blora, sampai tadi siang masih dirawat disana.
Sementara, dua orang lainnya tidak bisa keluar dan ditemukan tewas diantara reruntuhan batu gamping. Kemarin pagi, dua jenazah korban diangkat dari bawah reruntuhan. Sampai saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terkait musibah itu. Hanya, Kapolres Blora AKBP Isnaeni Ujiarto menyatakan, dari pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi dinyatakan kalau kejadian itu murni kecelakaan. Dua jenazah langsung dibawa pulang keluarganya untuk dimakamkan. ''Hasil pemeriksaan sementara ini murni kecelakaan,'' kata Kapolres. (ono)
Data yang dihimpun di lokasi kejadian menyebutkan, sekitar pukul 18.00 Minggu (28/2) malam, semua pekerja di pembuatan batu camping itu berkumpul di lokasi, sebab, batu camping yang sudah jadi siap dipanen. Sebelum menjadi gamping, bahannya sepert batu itu harus dibakar berjam-jam..
Alat membakar gamping berupa cerobong dengan tinggi sekitar lima meter. Dalam cerobong itu penuh dengan batu gamping yang masih panas. Untuk memanen ada sekitar 15 orang yang terlibat, yakni sembilan orang di atas cerobong dan enam lainnya di bawah. Kejadian bermula saat cerobong ambruk dan mengeluarkan isinya. Akibatnya, enam orang yang dibawah langsung tertimbun batu gamping yang masih panas itu. ''Kejadiannya sekitar pukul 01.00 tadi (kemarin diri hari), '' ujar Yatimin,40 warga Desa/Kecamatan Sale, teman kerja korban.
Sebelum musibah itu, para pekerja itu sudah berhasil membongkar dua rit (colt) batu gamping untuk dijual. Enam orang yang tertimbun itu, tiga orang lainnya bisa keluar sesaat setelah tertimbun. Tak lama kemudian, satu orang lagi, Sukani juga keluar dari timbunan batu batu gamping, namun kondisinya parah. Sekitar pukul 01.00, Sukani diangkut ke rumah sakit dr R Soetijono Blora, sampai tadi siang masih dirawat disana.
Sementara, dua orang lainnya tidak bisa keluar dan ditemukan tewas diantara reruntuhan batu gamping. Kemarin pagi, dua jenazah korban diangkat dari bawah reruntuhan. Sampai saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terkait musibah itu. Hanya, Kapolres Blora AKBP Isnaeni Ujiarto menyatakan, dari pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi dinyatakan kalau kejadian itu murni kecelakaan. Dua jenazah langsung dibawa pulang keluarganya untuk dimakamkan. ''Hasil pemeriksaan sementara ini murni kecelakaan,'' kata Kapolres. (ono)
-------
.Selasa, 02 Maret 2010.
Tambah Kereta, Penumpang Sepi
BOJONEGORO - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Stasiun Bojonegoro kemarin (1/3) memastikan menambah satu rute. Yakni, kereta Blora Jaya dengan jurusan Bojonegoro-Stasiun Poncol, Semarang. Namun, penambahan kereta ini belum banyak diketahui oleh
masyarakat. Akibatnya, di hari pertama kemarin masih sepi penumpang.
Kepala Stasiun Bojonegoro, Suprapto mengatakan, penambahan satu kereta menuju arah Surabaya ini merupakan rekomendasi PT KAI Daops IV Semarang. Penambahan ini menyusul animo masyarakat Bojonegoro menuju Semarang mengalami kenaikan. Sebab, penumpang kereta Feeder jurusan Bojonegoro-Semarang kerap berjubel. "Kereta Blora Jaya ini termasuk ekonomi," katanya.
Kereta Blora Jaya berjumlah empat gerbong atau dua set KRD. Dari empat gerbong ini, kereta kelas ekonomi itu dapat mengangkut sekitar 400 penumpang. Namun, tarifnya lebih mahal daripada kereta Feeder dengan jurusan sama. Sebab, kereta Blora Jaya tidak berhenti di semua stasiun. "Hanya stasiun tertentu," kata pria asal Jateng ini. (rij)
masyarakat. Akibatnya, di hari pertama kemarin masih sepi penumpang.
Kepala Stasiun Bojonegoro, Suprapto mengatakan, penambahan satu kereta menuju arah Surabaya ini merupakan rekomendasi PT KAI Daops IV Semarang. Penambahan ini menyusul animo masyarakat Bojonegoro menuju Semarang mengalami kenaikan. Sebab, penumpang kereta Feeder jurusan Bojonegoro-Semarang kerap berjubel. "Kereta Blora Jaya ini termasuk ekonomi," katanya.
Kereta Blora Jaya berjumlah empat gerbong atau dua set KRD. Dari empat gerbong ini, kereta kelas ekonomi itu dapat mengangkut sekitar 400 penumpang. Namun, tarifnya lebih mahal daripada kereta Feeder dengan jurusan sama. Sebab, kereta Blora Jaya tidak berhenti di semua stasiun. "Hanya stasiun tertentu," kata pria asal Jateng ini. (rij)
-------
.Selasa, 02 Maret 2010.
Kades Bradag Ditetapkan DPO
BLORA - Tarmidi, Kepala Desa Bradag Kecamatan Ngawen, tersangka kasus proyek Peningkatan Prasarana Sosial Ekonomi (P2SE) kembali dipanggil Kejaksaan Negeri Blora. Kemarin (1/3), merupakan panggilan ketiga bagi kades yang diduga menggelapkan sekitar Rp 50 juta. ''Setelah panggilan ini kami akan koordinasi dengan kepolisian untuk menetapkan DPO,'' ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Blora Fitroh Rohcahyanto kemarin.
Dia mengatakan, jika sudah menjadi DPO, Tarmidi bisa ditangkap atau dibawa secara paksa untuk menjalani pemeriksaan di kejaksaan. Sebab, statusnya sudah menjadi tersangka. Hanya, dua panggilan yang sudah dilayangkan Kejari tidak digubris. Sampai saat ini Tarmidi tidak menampakkan batang hidungnya. ''Kami sudah koordinasi dengan Camat Ngawen. Dan dinyatakan kalau dia sudah tidak didesanya,'' tambahnya.
Menurut Fitroh, Camat Ngawen dikabarkan sudah akan mengangkat penjabat (pj) Kades Bradag. Hal itu sesuai dengan usulan BPD dan hasil rapat tokoh warga untuk mengatasi kekosongan jabatan di desa itu. Tarmidi disebut sudah menjual rumahnya sebelum pergi menghindari pemeriksaan dari kejaksaan. ''Lha kalau sudah ada Pj berarti memang Kades sudah tidak di desa itu. Jadi, nanti kita tetapkan DPO, dan bisa ditangkap,'' tandasnya.
Tarmidi ditetapkan jadi tersangka saat diketahui dia diduga menggelapkan Rp 50 juta dari Rp 190 juta dana P2SE yang diterima desanya. Dana itu digunakan untuk mengerjakan proyek irigasi. Hanya, jika mestinya dikerjakan oleh warga, proyek itu ditenderkan. Setelah diperiksa ada dana Rp 50 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. (ono)
Dia mengatakan, jika sudah menjadi DPO, Tarmidi bisa ditangkap atau dibawa secara paksa untuk menjalani pemeriksaan di kejaksaan. Sebab, statusnya sudah menjadi tersangka. Hanya, dua panggilan yang sudah dilayangkan Kejari tidak digubris. Sampai saat ini Tarmidi tidak menampakkan batang hidungnya. ''Kami sudah koordinasi dengan Camat Ngawen. Dan dinyatakan kalau dia sudah tidak didesanya,'' tambahnya.
Menurut Fitroh, Camat Ngawen dikabarkan sudah akan mengangkat penjabat (pj) Kades Bradag. Hal itu sesuai dengan usulan BPD dan hasil rapat tokoh warga untuk mengatasi kekosongan jabatan di desa itu. Tarmidi disebut sudah menjual rumahnya sebelum pergi menghindari pemeriksaan dari kejaksaan. ''Lha kalau sudah ada Pj berarti memang Kades sudah tidak di desa itu. Jadi, nanti kita tetapkan DPO, dan bisa ditangkap,'' tandasnya.
Tarmidi ditetapkan jadi tersangka saat diketahui dia diduga menggelapkan Rp 50 juta dari Rp 190 juta dana P2SE yang diterima desanya. Dana itu digunakan untuk mengerjakan proyek irigasi. Hanya, jika mestinya dikerjakan oleh warga, proyek itu ditenderkan. Setelah diperiksa ada dana Rp 50 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. (ono)
-------
.Selasa, 02 Maret 2010.
Pasangan Independen Minim Sosialisasi
BLORA - Pemantau pilkada, Blora Crisis Center (BCC) memperkirakan pasangan yang berangkat dari jalur perseorangan atau independen terancam gagal. Penyebabnya, minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pasangan dari independen. Diperkirakan kegagalan maju bukan hanya terjadi di Blora saja tetapi juga di 17 kabupaten/kota di Jateng yang tahun ini menggelar pilkada. ''Kurang sosialisasi dan waktu bagi calon perseorangan untuk dapat mengumpulkan dukungan,'' ujar Meilana Nyunyun dari Blora Crisis Center (BCC) pemantau independen Pilkada di Blora kemarin.
Pada pilkada 3 Juni mendatang, muncul pasangan dari jalur independent, yakni Teguh Kristiono dan Herman Susilo. Nyunyun mengatakan, waktu yang mepet sangat memberatkan pasangan calon dari jalur independen. Karena itu, KPU provinsi dan kabupaten sebagai lembaga penyelenggara harus lebih tepat dalam merumuskan setiap regulasi dan harus lebih cermat dalam menentukan setiap tahapan. Harapanya, akan memberikan kesempatan yang lebih rasional dan seimbang. ''Meski begitu, kami sangat sulit mengakses data dukungan dari KPUK,'' tambahnya. (ono)
Pada pilkada 3 Juni mendatang, muncul pasangan dari jalur independent, yakni Teguh Kristiono dan Herman Susilo. Nyunyun mengatakan, waktu yang mepet sangat memberatkan pasangan calon dari jalur independen. Karena itu, KPU provinsi dan kabupaten sebagai lembaga penyelenggara harus lebih tepat dalam merumuskan setiap regulasi dan harus lebih cermat dalam menentukan setiap tahapan. Harapanya, akan memberikan kesempatan yang lebih rasional dan seimbang. ''Meski begitu, kami sangat sulit mengakses data dukungan dari KPUK,'' tambahnya. (ono)
-------
.Selasa, 02 Maret 2010.
Minta Dana Jamkesda Ditambah
BLORA - Komisi D DPRD Blora meminta pemkab setempat menambahi dana untuk jaminan kesehatan daerah (jamkesda).
Jamkesda adalah pogram untuk memberikan layanan kesehatan bagi warga miskin yang belum tercover di jamkesmas. Tahun ini, hanya sekitar Rp 200 juta dana yang disediakan di Dinas Kesehatan. ''Kami minta dana ditambah dengan harapan agar pelayanan kesehatan untuk warga miskin memadai,'' ujar Mulyono, anggota Komisi D DPRD Blora kemarin.
Untuk itu, pemkab harus jeli dan benar-benar memerhatikan program dan usulan kegiatan yang diajukan ke DPRD. Sampai saat ini, kata dia, masih ada kegiatan yang tidak begitu penting, namun dianggarkan cukup banyak. Seperti kegiatan pembinaan sepak bola. Padahal, masih banyak kegiatan lain dan bisa langsung menyentuh kehidupan masyarakat justru terkesan disepelekan. ''Selain dananya ditambah, kami minta pelayanan juga ditingkatkan. Khususnya bagi pasien miskin yang biasanya menerima perlakuan kurang enak. Bahkan, sering administrasi dan birokrasi memperlambat pelayanan,'' kata anggota dewan dari Kecamatan Kedungtuban ini.
Menurut data yang ada, lanjut wakil rakyat dari PKS itu, ada 293 ribu warga miskin yang dicover dalam jamkesmas. Dengan nilai dana Rp 2,5 miliar setahun untuk dua rumah sakit milik pemkab. Yakni, RS dr R Soetijono Blora dan RS dr R Soeprapto Cepu. Sedangkan pemkab mengajukan tambahan sekitar 120 ribu warga lagi. Hanya, untuk tambahan itu, dengan dana yang ada hanya bisa dicover sekitar 5-10 ribu warga saja. ''Itu artinya masih banyak warga yang belum mendapatkan jaminan kesehatannya. Melihat seperti ini sangat tidak etis kalau memaksakan membiayai kegiatan yang berkesan menghamburkan anggaran saja,'' urainya.
Pengalaman tahun lalu, dengan dana jamkesmas yang jumlahnya Rp 2,5 miliar sudah habis Desember. Padahal, APBD baru dilaksanakan pada Juni 2009. ''Apalagi ini yang kemungkinan pada April APBD sudah disahkan. Jadi, memang harus ada perhatian,'' tandasnya. (ono)
-------
Jamkesda adalah pogram untuk memberikan layanan kesehatan bagi warga miskin yang belum tercover di jamkesmas. Tahun ini, hanya sekitar Rp 200 juta dana yang disediakan di Dinas Kesehatan. ''Kami minta dana ditambah dengan harapan agar pelayanan kesehatan untuk warga miskin memadai,'' ujar Mulyono, anggota Komisi D DPRD Blora kemarin.
Untuk itu, pemkab harus jeli dan benar-benar memerhatikan program dan usulan kegiatan yang diajukan ke DPRD. Sampai saat ini, kata dia, masih ada kegiatan yang tidak begitu penting, namun dianggarkan cukup banyak. Seperti kegiatan pembinaan sepak bola. Padahal, masih banyak kegiatan lain dan bisa langsung menyentuh kehidupan masyarakat justru terkesan disepelekan. ''Selain dananya ditambah, kami minta pelayanan juga ditingkatkan. Khususnya bagi pasien miskin yang biasanya menerima perlakuan kurang enak. Bahkan, sering administrasi dan birokrasi memperlambat pelayanan,'' kata anggota dewan dari Kecamatan Kedungtuban ini.
Menurut data yang ada, lanjut wakil rakyat dari PKS itu, ada 293 ribu warga miskin yang dicover dalam jamkesmas. Dengan nilai dana Rp 2,5 miliar setahun untuk dua rumah sakit milik pemkab. Yakni, RS dr R Soetijono Blora dan RS dr R Soeprapto Cepu. Sedangkan pemkab mengajukan tambahan sekitar 120 ribu warga lagi. Hanya, untuk tambahan itu, dengan dana yang ada hanya bisa dicover sekitar 5-10 ribu warga saja. ''Itu artinya masih banyak warga yang belum mendapatkan jaminan kesehatannya. Melihat seperti ini sangat tidak etis kalau memaksakan membiayai kegiatan yang berkesan menghamburkan anggaran saja,'' urainya.
Pengalaman tahun lalu, dengan dana jamkesmas yang jumlahnya Rp 2,5 miliar sudah habis Desember. Padahal, APBD baru dilaksanakan pada Juni 2009. ''Apalagi ini yang kemungkinan pada April APBD sudah disahkan. Jadi, memang harus ada perhatian,'' tandasnya. (ono)
-------
.Selasa, 02 Maret 2010.
Perbaikan Jembatan Nanas Butuh Rp 500 Juta
BLORA - Perbaikan jembatan Dukuh Nanas Desa Bleboh Kecamatan Jiken diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 500 juta.
Itu disebabkan jembatan yang sudah putus dan pondasinya ambrol tersebut harus dibongkar total. Sebab, pondasi yang lama sudah banyak yang keropos. Selain itu, tanah yang menopang pondasi juga banyak yang hilang tergerus air. ''Karena banjir, tanah penopangnya hilang, jadi pondasi juga pecah,'' ujar Kades Bleboh, Baskoro saat dihubungi kemarin.
Dia mengatakan, sudah melaporkan kejadian tersebut ke Pemkab Blora dan Perhutani KPH Cepu. Sebab, jembatan itu berada di wilayah Perhutani Cepu. Hanya, Baskoro juga mengusulkan ke pemkab untuk perbaikan jembatan itu. Alasannya, jalan dan jembatan di dukuh tersebut merupakan jalur ramai yang menghubungkan dengan wilayah-wilayah lainnya. ''Tetap kami laporkan. Kalau melihat kondisinya, kebutuhan untuk memperbaiki ya sekitar Rp 500 jutaan,'' kata dia.
Untuk sementara, jembatan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Hanya orang dan kendaraan roda dua yang bisa lewat. Itupun harus berhati-hati karena pada bagian yang putus hanya diberi dua batang pohon kelapa untuk jembatan darutat. Namun, kalau hujan deras kembali mengguyur serta sungai meluap, dikhawatirkan kerusakan semakin parah. ''Bisa-bisa malah ikut hanyut. Karena itu, kami berharap segera diperbaiki,'' tandasnya.
Sementara, Wakil Adm Perhutani KPH Cepu Dewanto saat dikonfirmasi membenarkan kalau jembatannya rusak. Dia mengaku belum bisa memerkirakan kebutuhan biaya untuk memperbaikinya. Sebab, saat ini tim dari Perhutani masih mendata dan melihat kondisi jembatannya. ''Belum bisa dipastikan berapa kebutuhan dananya,'' kata dia.
Meski begitu, dia mengatakan kalau perbaikan akan dilakukan secepatnya. Sebab, jembatan itu termasuk alat transportasi yang vital bagi Perhutani karena menghubungkan dengan hutan di wilayahnya. Bahkan, di antaranya dalam waktu dekat ini siap tebang.
Diberitakan sebelumnya, akibat air sungai meluap pada Sabtu malam, jembatan sepanjang sekitar 10 meter di Dukuh Nanas ambrol dan putus. Akibatnya, transportasi warga terganggu. (ono)
Itu disebabkan jembatan yang sudah putus dan pondasinya ambrol tersebut harus dibongkar total. Sebab, pondasi yang lama sudah banyak yang keropos. Selain itu, tanah yang menopang pondasi juga banyak yang hilang tergerus air. ''Karena banjir, tanah penopangnya hilang, jadi pondasi juga pecah,'' ujar Kades Bleboh, Baskoro saat dihubungi kemarin.
Dia mengatakan, sudah melaporkan kejadian tersebut ke Pemkab Blora dan Perhutani KPH Cepu. Sebab, jembatan itu berada di wilayah Perhutani Cepu. Hanya, Baskoro juga mengusulkan ke pemkab untuk perbaikan jembatan itu. Alasannya, jalan dan jembatan di dukuh tersebut merupakan jalur ramai yang menghubungkan dengan wilayah-wilayah lainnya. ''Tetap kami laporkan. Kalau melihat kondisinya, kebutuhan untuk memperbaiki ya sekitar Rp 500 jutaan,'' kata dia.
Untuk sementara, jembatan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Hanya orang dan kendaraan roda dua yang bisa lewat. Itupun harus berhati-hati karena pada bagian yang putus hanya diberi dua batang pohon kelapa untuk jembatan darutat. Namun, kalau hujan deras kembali mengguyur serta sungai meluap, dikhawatirkan kerusakan semakin parah. ''Bisa-bisa malah ikut hanyut. Karena itu, kami berharap segera diperbaiki,'' tandasnya.
Sementara, Wakil Adm Perhutani KPH Cepu Dewanto saat dikonfirmasi membenarkan kalau jembatannya rusak. Dia mengaku belum bisa memerkirakan kebutuhan biaya untuk memperbaikinya. Sebab, saat ini tim dari Perhutani masih mendata dan melihat kondisi jembatannya. ''Belum bisa dipastikan berapa kebutuhan dananya,'' kata dia.
Meski begitu, dia mengatakan kalau perbaikan akan dilakukan secepatnya. Sebab, jembatan itu termasuk alat transportasi yang vital bagi Perhutani karena menghubungkan dengan hutan di wilayahnya. Bahkan, di antaranya dalam waktu dekat ini siap tebang.
Diberitakan sebelumnya, akibat air sungai meluap pada Sabtu malam, jembatan sepanjang sekitar 10 meter di Dukuh Nanas ambrol dan putus. Akibatnya, transportasi warga terganggu. (ono)
-------
.Selasa, 02 Maret 2010.
Tunggu Perintah DPD-DPP
BLORA - Meski Ketua DPP PDIP Mangara Siahaan menyatakan akan mengusulkan pergantian antarwaktu (PAW) untuk tiga anggota DPRD Blora yang tidak menghadiri konferensi cabang (konfercab) PDIP Sabtu (27/2) lalu, namun sampai kemarin DPC PDIP setempat belum bergerak.
''Sampai saat ini belum ada kabar soal itu,'' ujar ketua DPC PDIP Blora, Colbert Mangara Tua, kemarin.
Dia mengatakan, soal PAW merupakan wewenang DPD dan DPP PDIP. Karena itu, Colbert mengaku kalau pihaknya menunggu perintah. Jika misalnya diperintah untuk memroses PAW anggotanya, maka dia akan melakukan. Sebab, saat ini partainya sedang sibuk konsolidasi untuk menata kembali kepengurusan dan kekuatan yang sempat terpecah-pecah. ''Konsentrasi kami sekarang untuk konsolidasi dan menyatukan langkah,'' tuturnya.
Tiga anggota FPDIP yang terancam PAW adalah Dwi Astuti Ningsih, Kartini, dan Lina Hartini. Colbert sendiri mengaku tidak tahu apa alasan ketiganya tidak datang ke konfercab. (ono)
-------''Sampai saat ini belum ada kabar soal itu,'' ujar ketua DPC PDIP Blora, Colbert Mangara Tua, kemarin.
Dia mengatakan, soal PAW merupakan wewenang DPD dan DPP PDIP. Karena itu, Colbert mengaku kalau pihaknya menunggu perintah. Jika misalnya diperintah untuk memroses PAW anggotanya, maka dia akan melakukan. Sebab, saat ini partainya sedang sibuk konsolidasi untuk menata kembali kepengurusan dan kekuatan yang sempat terpecah-pecah. ''Konsentrasi kami sekarang untuk konsolidasi dan menyatukan langkah,'' tuturnya.
Tiga anggota FPDIP yang terancam PAW adalah Dwi Astuti Ningsih, Kartini, dan Lina Hartini. Colbert sendiri mengaku tidak tahu apa alasan ketiganya tidak datang ke konfercab. (ono)
.JPG)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar