Radar Bojonegoro -DANA PILBUP BLORA

[ Jum'at, 01 Januari 2010 ]

Jamin Pilkada Blora Tepat Waktu

 

 

BLORA - Bupati Blora Yudhi Sancoyo menjamin pelaksanaan pilkada tepat waktu sesuai pentahapan yang dilakukan KPUK setempat. Menurut dia, pemkab bersama DPRD berkomitmen menyetujui dana yang dibutuhkan dalam pilkada melalui APBD 2010.

 

''Tidak ada alasan menunda pemilu kada. Sebab dana yang dibutuhkan akan dianggarkan dalam APBD,'' ujarnya menjawab pertanyaan munculnya wacana penundaan pilkada di sejumlah daerah di Indonesia lantaran pemkab setempat tidak memiliki dana yang cukup.

 

Menurut Yudhi, masyarakat Blora mengetahui pilkada akan dilaksanakan 3 Juni 2010. Jadwal tersebut berdasarkan pentahapan yang ditetapkan KPUK setempat. ''Kalau sampai ditunda, tentu masyarakat akan kesulitan menyesuaikan waktu lagi,'' imbuhnya.

 

Dia menuturkan, dana yang dibutuhkan KPUK dalam penyelenggaraan pilkada telah dimasukan dalam draf APBD 2010 yang segera dibahas DPRD. Dana tersebut antara lain untuk honor penyelenggara pilkada. ''Yang diajukan sekitar Rp 14 miliar. Dalam perubahan APBD 2009 juga telah dianggarkan dana untuk penyelenggaraan beberapa kegiatan tahapan pilkada Rp 800 juta lebih,'' kata Sudarmo, asisten III pemkab setempat.

 

Penganggaran dana pilkada dalam APBD 2010, lanjut dia, akan berdampak pada pengurangan dana di beberapa mata anggaran di pos lain. Dia mencontohkan sebuah rumah tangga. ''Ketika dibutuhkan dana untuk kegiatan tertentu, maka dana untuk kegiatan lain akan dikurangi agar kegiatan yang menjadi prioritas itu bisa terlaksana dengan baik. Intinya kita siap,'' katanya.

 

Dukungan di Atas Batas Minimal Lebih Berpeluang

 

Pasangan bacabup dan bacawabup dari jalur independen di Lamongan diminta menyerahkan jumlah dukungan lebih dari batas minimal ke KPUK setempat, 25-30 Januari nanti. Tujuannya, biar peluang lolos bakal calon tersebut lebih terbuka.

 

Menurut anggota KPUK Lamongan Tasir, sesuai peraturan KPU Nomor 15/2007, sebuah pasangan bacabup-bacawabup dari jalur independen diwajibkan mendapat dukungan 3 persen dari jumlah penduduk Lamongan. Per 30 Oktober lalu, jumlah penduduk Lamongan mencapai 1.458.910 jiwa. ''Kalau bisa, suara dukungan itu lebih dari 43.767 orang. Meski saat memasuki tahapan pilkada nanti diverifikasi akhir jumlah itu, tapi saya perkirakan tidak terpaut jauh,'' ujarnya.

 

Tasir menjelaskan, jumlah dukungan tersebut nanti diverifikasi mulai tingkat PPS. ''Jika jumlah yang diberikan melebihi batas minimal, kalau ternyata dalam verifikasi itu ada dukungan yan tidak sah dan harus dikurangi jumlah dukungan itu, tentu yang sah tidak sampai di bawah batas minimal dan calon tersebut bisa lolos. Tapi kalau yang diserahkan sesuai batas minimal, kalau ternyata ada pengurangan karena tidak sah, tentu akan mengancam calon menjadi tidak lolos pencalonan,'' jelasnya.

 

Seperti diberitakan, dukungan terhadap calon independen harus berasal dari warga yang mempunyai hak pilih dibuktikan dengan pengumpulan fotokopi KTP dan tanda tangan asli dari setiap warga. Dukungan tersebut harus tersebar minimal di 50 persen kecamatan atau 14 kecamatan di Lamongan. (ono/feb)