Radar Bojonegoro - TUNTUTAN INVESTOR PI BLOK CEPU

[ Sabtu, 30 Januari 2010 ]

PT ABSJ Minta 49 Persen Saham PI

BLORA - PT Anugrah Bangun Sarana Jaya (ABSJ) tak mau rugi dalam kerja sama pendanaan untuk dana PI bersama Pemkab Blora. PT ini meminta pembagian (divestasi) saham 49 persen yang dimiliki pemkab dalam PI tersebut. J

ika pembagian tidak sebesar itu, maka PT ABSJ mengancam bakal mundur dari kerja sama yang sudah dilakukan.

''PT ABSJ berkirim surat ke bupati. Dan surat itu oleh bupati kemudian diteruskan ke DPRD,'' ujar Seno Margo Utomo, anggota komisi B DPRD Blora kemarin (29/1).

Dia mengatakan, sesuai surat yang dibuat bupati kepada DPRD, PT ABSJ mengaku resah dengan perkembangan produksi minyak di lapangan Blok Cepu. Sebab, proyek itu mundur dari jadwal sebelumnya. Sebelumnya diprediksi maksimal 2007 sudah terjadi produksi hingga di atas 20 ribu barel per hari. Namun, produksi itu molor. Hingga 26 Januari lalu, produksi minyak baru berada di kisaran 20 ribu barel per hari.

''Akibatnya dana yang harus diinvestasikan juga melonjak tajam. Untuk PI Blora yang semula hanya sekitar Rp 500 miliar, menjadi Rp 1,3 triliun. Dan dana itu harus disediakan PT ABSJ,'' jelas Seno.

Anggota DPRD, lanjut dia, berencana melakukan kajian mendalam terkait masalah itu. Seno mengaku sudah melakukan rapat bersama PT Blora Patragas Hulu (BPH), perusahaan milik pemkab yang menangani PI. ''Kami akan kaji dulu,'' katanya.

Sementara Direktur Utama PT BPH Christian Prasetya saat dikonfirmasi membenarkan bahwa PT ABSJ meminta saham 49 persen. Sementara sisanya milik pemkab setempat. Sebelumnya, kata dia, PT ABSJ meminta saham itu ke PT BPH. Namun pihaknya menjelaskan bahwa kepemilikan saham ada di pemkab. Selanjutnya, PT ABSJ mengirim surat ke bupati Blora untuk meminta saham itu.

''Suratnya tertanggal 14 Desember 2009,'' ujarnya sambil menunjukkan kopian surat dari PT ABSJ kepada bupati.

Surat itulah yang menurut Chris digunakan dasar bupati mengirim surat ke DPRD. Menurut dia, saham tersebut akan digunakan jaminan PT ABSJ yang ingin mengajukan dana usaha ke bank.

Sebab, PT ABSJ menyatakan tidak mampu menyediakan dana Rp 1,3 triliun yang harus dikeluarkan untuk PI. ''Memang sulit, karena tidak ada jaminan. Kami (PT BPH) sendiri sudah pernah menawarkan ke sejumlah bank pemerintah, juga diminta jaminan,'' imbuhnya.

Chris menuturkas, keputusan terkait persentase saham itu tergantung pada DPRD dan bupati setempat. ''Intinya pendanaan sepenuhnya harus tetap ditanggung PT ABSJ. Soal saham mungkin bisa dibicarakan lagi,'' tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Blora Yudhi Sancoyo menyatakan belum memberikan jawaban atas permintaan PT ABSJ itu. Dia mengaku masih melakukan kajian dan akan membicarakan dengan DPRD.

Yudhi hanya memastikan tidak akan menggunakan dana APBD untuk membiayai PI. ''PAD kita kecil, jadi tidak akan kita keluarkan untuk itu. Namun, akan kita carikan solusi. Saat ini masih kita kaji,'' katanya. (ono)