Suara Merdeka Cyber - Wawasan

28 Januari 2010 | 08:49 wib | Daerah

Pemkab Blora Galakkan 'Sadar Zakat'

Blora, CyberNews. Potensi zakat di Kabupaten Blora sangat besar. Untuk itu, pemerintah kabupaten bertekad menggalakkan sadar zakat, yang dimulai dari lingkungan PNS di jajaran Pemkab.

"Di Blora ada sekitar 12.000 pegawai. Kalau mereka semua sadar kewajibannya bahwa sebagian rizki yang diterimanya ada hak orang lain berupa kewajiban membayar zakat dan shoadaqah, maka hasil yang akan didapatkan bisa mencapai 11 miliar setahun," ujar Sekda Bambang Sulistya.

Bambang pun, saat ini, dibantu dengan berbagai kalangan menggalakkan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) yang beberapa waktu vakum.

"Bazda ini saya harapkan bisa kerja maksimal dalam menyosialisasikan masalah zakat," tambahnya.

Bambang menjelaskan, hasil uang zakat yang dihimpun Bazda itu, nantinya akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan sosial seperti memberi beasiswa anak sekolah dan berbagai kegiatan sosial lain. Saat ini, Sekda dan Bazda juga sedang menggagas pembuatan baliho yang akan dipasang di beberapa titik kota untuk sosialisasi pentingnya zakat.

"Kalau semua masyarakat sadar kewajibannya akan zakat, maka akan bisa mengurangi kemiskinan di Blora ini," tegas Bambang.

( Rosidi / CN16 )

-------

-------

Thursday, 28 January 2010

Puskesmas pembantu dibiarkan mangkrak

BLORA - Nampaknya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora masih belum optimal. Bahkan ada sarana puskesmas pembantu, namun hanya bangunan saja. Itu pun sudah lama mangkrak dan tidak digunakan.

Bangunan puskesmas pembantu itu berada di Dusun Banyuasin, Desa Semanggi, Kecamatan Jepon, Blora. Kondisinya kini sungguh memprihatinkan.Di sekitar bangunan telah ditumbuhi semak-semak, serta tembok sudah banyak yang mengelupas dan eternit juga banyak yang jebol. ”Sudah hampir 10 tahun lebih mas, puskesmas ini tidak digunakan. Entah alasan apa kurang tahu,” ujar Jarwo (50), warga setempat kepada Wawasan, kemarin.

Menurut dia, saat masih berfungsi warga Banyuasin kalau berobat selalu di puskesmas tersebut.Setelah tidak beroperasi terpaksa mereka harus berobat di Kamolan atau di Desa Ngliron yang memang dekat dengan Banyuasin.Dusun Banyuasin memang persis berada di tengah hutan, meski masuk Kecamatan Jepon namun akses terdekat dengan Kecamatan Randublatung, sehingga masyarakat lebih memilih di sana. ”Harapannya kalau ada puskesmas yang dekat tentu akan lebih mudah jika harus berobat,” ujarnya.

Pinggir jalan
Sebenarnya, lokasi puskesmas pembantu tidaklah sulit.Meskipun berada di tengah hutan, karena persis berada di pinggir jalan raya Blora-Randublatung dan di sekitarnya juga banyak rumah penduduk. Akses jalan pun juga sudah sangat baik.

Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo mengakui bahwa khusus masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memang persoalan kesehatan menjadi kendala. Namun demikian pemkab tetap berupaya agar mereka bisa terlayani dengan baik di bidang kesehatan.

”Adanya bidan-bidan desa diharapkan bisa mengatasi persoalan kesehatan bagi masyarakat, karena bidan desa itu berada di tengah-tengah mereka yang siap dibutuhkan kapan pun,” kata Yudhi Sancoyo. K.9-ip

-------

Bagi Hasil PI Blora Rp 5,18 M

Perjuangkan Dana Bagi Hasil

Kamis, 28 Januari 2010 | 14:13 WIB

BLORA, KOMPAS - Operator Blok Cepu, Mobil Cepu Limited, telah mentransfer bagi hasil keikutsertaan modal atau participating interest (PI) kepada PT Blora Patragas Hulu sebesar 558.000 dollar AS atau setara dengan Rp 5,18 miliar. Dana PI itu merupakan hasil produksi minyak pada September-November 2009 dengan kapasitas rata-rata minyak 7.500 barrel per hari.

Direktur PT Blora Patragas Hulu (BPH) Christian Prasetya, Rabu (27/1), di Blora, mengatakan, nilai itu merupakan jumlah total dari cost recovery (biaya investasi) dan gross revenue (pendapatan kotor). Besaran biaya pengembalian investasi itu 424.000 dollar AS (Rp 3,94 miliar), sedangkan pendapatan kotor 134.000 dollar AS (Rp 1,24 miliar).

Karena dalam PI, PT BPH menggandeng PT Anugerah Bangkit Sarana Jaya (ABSJ) yang membiayai investasi sepenuhnya, biaya investasi kembali ke PT ABSJ. Selain itu, PT ABSJ mendapat pembagian pendapatan kotor sebesar 66,20 persen setelah pendapatan kotor itu dipotong pajak sebesar 44 persen.

"Dari pendapatan kotor kena pajak, PT ABSJ memperoleh 49.700 dollar AS (Rp 462,21 juta), sedangkan PT BPH 25.340 dollar AS (Rp 235,662 juta). Itu baru hitungan internal PT BPH. Kami sedang menunggu notifikasi atau penghitungan resmi dari Mobil Cepu Limited," kata Christian.

Menurut Christian, pendapatan itu kecil lantaran produksi minyak baru dari satu sumur Blok Cepu, Lapangan Banyuurip, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Padahal, Blok Cepu masih mempunyai empat sumur lapangan minyak dan dua lapangan gas sehingga memungkinkan pendapatan itu bertambah.

"Bisnis minyak dan gas bumi yang merupakan investasi jangka panjang membutuhkan modal besar, teknologi tinggi, dan risiko besar. Bisa jadi proses seismik dan produksi tidak sesuai harapan sehingga memengaruhi jadwal dan kapasitas produksi. Untuk itu, saya berharap masyarakat bersabar menanti hasil itu," kata dia. Dana bagi hasil

Peneliti senior Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora Kunarto Marzuki meminta, pemerintah dan PT BPH mendesak peninjauan ulang Pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah itu tercantum materi bagi hasil migas.

"Selama ini Blora tidak mendapat dana bagi hasil (DBH) karena mulut sumur berada di Bojonegoro. Ada baiknya jika Pemkab Blora dan Pemprov Jateng mengajukan mendapat DBH sebesar 1 persen dari dana perimbangan pemerintah pusat," kata Kunarto. (HEN)