Lintas Muria - KUSNANTO KANDIDAT KETUA DPRD

Lintas Muria

24 Juli 2009

Kusnanto Berpeluang Jadi Ketua DPRD

BLORA - Setelah sempat terjadi perdebatan sengit soal siapa yang akan menjadi ketua DPRD Blora, kemarin sedikit ada titik terang. Kemungkinkan besar akan diduduki partai yang mendapatkan kursi terbanyak.

Dengan demikian, Partai Golkar yang akan berhak menempatkan wakilnya menjadi ketua. Dalam hal ini peluang HM Kusnanto menjadi sangat besar karena pada pemilu lalu Golkar Blora berhasil mendapatkan sembilan kursi.

Menurut Ir Bambang Susilo, ketua DPC Demokrat Blora, yang sempat diprediksi berpeluang menjadi ketua DPRD jika melalui sistem pemilihan, menjelaskan, kemungkinan besar unsur pimpinan dewan ada empat orang. Untuk posisi ketua otomatis dipegang partai yang memperoleh kursi terbanyak (Golkar).

Tiga wakilnya akan diisi wakil dari PDI-P, Demokrat, dan PKB. ‘’Informasi dari pusat demikian. Saya legawa menyikapi itu semua,’’ jelasnya kepada Suara Merdeka.

Sebagaimana diketahui, penentuan siapa ketua DPRD Blora sempat ramai. Semula diprediksi hanya dua nama yang berpeluang, namun berkembang PDI-P juga akan ikut berkompetisi.

Dua kandidat yang disebut-sebut paling berpeluang menjadi yakni HM Kusnanto dan Ir Bambang. Keduanya saling mengklaim dukungan, lantaran merasa yakin bahwa penentuan ketua akan memakai sistem pemilihan. (ud-54)

Separo Lebih Warga Blora Belum Ber-KTP

BLORA - Hingga saat ini, separo lebih warga Blora yang sudah berusia 17 tahun, belum memiliki KTP. Jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan ribu orang.

Dari jumlah penduduk yang wajib KTP tercatat ada 749.274 orang. Warga belum ber-KTP mencapai 398.509 orang. Sisanya, 249.681 orang telah melengkapi diri dengan bukti kependudukan sah.

”Sementara itu, saat ini masih ada 101.084 warga Blora lainnya yang masa berlaku KTP-nya telah habis,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Blora, H Slamet Pamuji SH, kemarin.

Dengan kondisi itu, bisa dikatakan kesadaran warga memilki KTP masih cukup rendah. Buktinya, masih banyak warga yang tidak mempunyai KTP.

Menurut Slamet Pamudji, jika tidak ada kepentingan hingga seseorang memerlukan KTP, mereka masih enggan mengurusnya. Selain itu juga ada kecenderungan warga baru membuat KTP jika ada program produksi KTP massal.

”Padahal program pembuatan KTP massal tersebut belum tentu dilaksanakan setiap tahun. Selama ini kami telah berupaya memudahkan prosedur pembuatan KTP, harapannya bisa mengurangi jumlah warga yang belum ber-KTP itu,” tambahnya.

Komputerisasi

Mantan kabag humas itu menyebutkan, sejak 2005 pihaknya menerapkan pelayanan penerbitan kartu keluarga (KK) dan KTP di Blora dengan komputerisasi. Namun belum dengan sistem informasi yang terpadu, dan masih terpisah di masing-masing kecamatan.

Pihaknya juga tidak memungut biaya pengganti cetak KTP. Dua tahun kemudian diluncurkan sistem administrasi kependudukan terpusat (on line) dan pemotretan langsung pelayanan penerbitan KTP.

Untuk menyukseskan program tersebut, disediakan sarana penunjang seperti kamera digital dan peralatan lainnya di tempat pembuatan KTP dan KK di seluruh kecamatan di Blora. (ud-54)