Rabu, 08 Juli 2009

Radar Bojonegoro - PELANTIKAN ANGGOTA DPRD BLORA



[ Selasa, 07 Juli 2009 ]
Pelantikan Dijadwalkan 31 Agustus


BLORA - Meski sampai kemarin calon legislatif terpilih belum menerima surat keputusan (SK) sebagai anggota dewan periode lima tahun mendatang, namun DPRD Blora sudah mulai ancang-ancang menjadwalkan pelantikan.


''Tadi sudah ada keputusan, besok 31 Agustus dilaksanakan pelantikan,'' ujar ketua DPRD Blora Warsit usai memimpin rapat intern kemarin.


Menurut dia, jabatan anggota dewan adalah lima tahun dan dalam SK pengangkatan tidak menyebut tanggal. Yang digunakan, menurut dia, adalah bulan. Anggota DPRD Blora periode 2004-2009 dilantik pada 14 Agustus 2004.


Jika mengaku pelantikan tersebut, mestinya anggota dewan ini berakhir jabatannya pada 14 Agustus mendatang.


''Tapi, di SK tidak menyebut tanggal namun bulan. Sehingga satu bulan penuh ya 31 Agustus itu. Makanya kita sepakati 31 Agustus nanti pelantikan,'' tuturnya.


Sementara itu, para calon anggota DPRD yang baru kemarin sudah mulai datang ke DPRD untuk keperluan pengukuran jas. Hanya, di antara calon anggota dewan itu mewanti-wanti agar tidak terjadi penggelembungan anggaran untuk jas mereka. ''Jas yang saya pakai ini Rp 1,2 juta, sudah bagus.


Jadi kita lihat saja nanti bagaimana jas yang akan diberikan ke kami,'' kata Yantinah, calon anggota dewan asal Cepu.Hal yang sama disampaikan Seno Margo Utomo. Politisi PKS ini mengaku akan kritis jika anggaran jas terlalu besar, namun tidak sesuai dengan barang yang diberikan.


Menurut dia, lebih baik anggaran jas disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. ''Jika ada anggaran banyak, lebih baik untuk keperluan yang lebih berguna,'' katanya.Sementara Plt


Sekretaris DPRD Blora Didik Lukardono saat dikonfirmasi mengatakan, soal pelantikan anggota dewan baru belum dijadwalkan pasti. Sebab, menurut dia, kepastian baru diperoleh setelah ditetapkan melalui rapat panitia musyawarah (panmus).


Sedangkan, yang dilakukan kemarin baru rapat intern DPRD dan belum panmus. ''Baru kesepakatan awal saja. Panmus rapat setelah SK Gubernur turun. Sampai hari ini belum kok,'' katanya.


Soal anggaran jas, dia mengaku tidak tahu persis. Hanya, seingat dia, anggarannya Rp 2 juta per orang. ''Ya sekitar itulah,'' tandasnya. (ono)

[ Selasa, 07 Juli 2009 ]
Gelar Apel Pengamanan Pilpres

BLORA - Bupati Blora Yudhi Sancoyo meminta semua petugas pengamanan TPS di Blora bersiap di lapangan.


Hal itu disampaikan saat menjadi inspektur upacara dalam apel kesiapan petugas pengamanan TPS di Alun-Alun Kota. Bukan hanya polisi, namun Pol PP dan Hansip ikut diapelkan.


''Mulai sekarang mulailah siaga di tempat tugas masing-masing,'' ujar bupati.Usai apel, bupati didampingi Kapolres AKBP R. Umarfaroq, Kajari Rubiyanti, Ketua PN Adi Sutrisno serta pejabat lainnya memeriksa pasukan dan peralatan penunjang termasuk kendaraan patroli dan lainnya.


''Kita sudah siap, baik personel pengamanan maupun peralatan,'' kata kapolres kepada bupati Yudhi Sancoyo.Dari linmas sendiri, sedikitnya ada 4.994 yang siap diterjunkan. Selain itu, ada 2.300 linmas cadangan yang siap diterjunkan jika dibutuhkan. Pasukan Linmas ini akan membantu kerja petugas keamanan dari kepolisian.Menurut bupati, tugas pengamanan pemilu bukan hanya tanggungjawab polisi.


Namun, seluruh masyarakat juga mempunyai tugas untuk menjaga agar pelaksanaan pilpres berjalan aman dan tertib. Pemkab yang punya Linmas dan Pol PP, kata dia, ingin ikut menyumbangkan tenaga agar keamanan selama dan setelah pilpres benar-benar bisa dijaga.


Kapolres Blora AKBP R. Umarfaroq mengatakan, personel linmas itu akan bergabung dengan sekitar 670 personel dari Polres yang ditugaskan untuk mengamankan pemilihan presiden. Anggota tersebut akan mulai disebar dan berjaga di tiap TPS sejak dua hari sebelum pelaksanaan pemilu (H-2).


''Untuk daerah rawan ada kebijakan khusus,'' tuturnya. Kapolres menambahkan, ada anggota cadangan yang disiagakan untuk membantu pengamanan jika anggota di lapangan kuwalahan. Prinsipnya, dia tidak ingin di Blora terjadi gejolak terkait dengan pelaksanaan pilpres.


''Rata-rata satu anggota mengamankan dua TPS. Ada juga yang tiga TPS, tergantung kondisinya,'' tambahnya. (ono)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar